Ditemukan 4746 data
179 — 64
Penuntut Umum telah mengajukan buktisurat yaitu : 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomot59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Dewan Perwakilan Republik Indonesia nomor :PW/03983/DPR RI/IV/2013 tanggal 5 April 2013 beserta lampiran berupa 3 (tiga)lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesianomor : 10/DPR RI/III/201220132 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
132 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
., CPA, CA dalam jurnal Nomor42 tanggal 3 Juli 2013 MasalahMasalah Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudulKajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5Halaman 127 dari 140 halaman. Putusan Nomor 1005/B/PK/PJK/201614.15.Mei 2014, Dr.
Terbanding/Penggugat I : DR. DEDDY KOESMAYADI, SPAN., KIC
Terbanding/Penggugat II : ERNAWATI KOESMAYADI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Uun Hadjar
Turut Terbanding/Tergugat III : Rian Pratama, S.H., M.Kn
61 — 57
sekarangTerbanding (juga Pembanding) saja, tidak pernah berhubungan/tidak pernahbertemu dengan Tergugat sekarang Pembanding (juga Terbanding) danuntuk pembeli akan meminjam nama orang lain, dapat disimpulkan bahwapembeli materiil dalam jual beli objek sengketa tersebut adalah Penggugat sekarang Terbanding (juga Pembanding), sedangkan nama Tergugat sekarang Pembanding (juga Terbanding) yang dinyatakan sebagai pembelihanya dipinjam namanya saja;Menimbang, bahwa bukti P11/T.I5 adalah Akta Surat Kuasa Nomor42
182 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
., CPA, CA dalam jurnal Nomor42 tanggal 3 Juli 2013 MasalahMasalah Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudulKajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5Mei 2014, Dr.
569 — 243
ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13ayat (5) dan ayat (9) Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 yangmenyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapatdigunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan; Oleh karenaitu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;Bahwa suatu Fakiur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formalapabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratansebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor42
ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13ayat (5) dan ayat (9) Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 yangmenyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapatdigunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan; Oleh karenaitu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;Bahwa suatu Fakitur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formalapabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratansebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor42
1.Umar Assegaf, SH
2.ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
YULIARDI, SE BIN ABDUL MUIS
110 — 36
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 November 2018 Nomor42/Pid.SusTPK/ 2018/PNBna tentang penetapan hari sidang;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Yuliardi, S.E.
261 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
., CPA, CA dalam jurnal Nomor42 tanggal 3 Juli 2013 MasalahMasalah Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudulKajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5Mei 2014, Dr.
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
223 — 151
.: 59 tanggal 12 Desember 1990 yangdibuat dihadapan Notaris ACHMAD ABID, SH sebagai pengganti dariSUTJIPTO, SH Notaris Jakarta berdasarkan Penetapan HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor42/CNPDT.P/1990/PN.JKT.PST tertanggal 22 Oktober 1990, aktadimaksud telah dituangkan kedalam tambahan Berita Negara RI No.27 tangal 2 April 1996 yang telan mendapatkan persetujuan dariMenteri Kehakiman Nomor C2836.HT.01.04 tahun 1996.Pada tanggal 19 Juni 1995 telah terjadi jual beli saham PT.
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
142 — 41
Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor42 tahun 2009, sering disebut UU PPN;d. Undangundang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 12 tahun 1994, sering disebut UU PBB;e. Undangundang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, seringdisebut UU Bea Materai;f.
198 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
., CPA, CA dalam jurnal Nomor42 tanggal 3 Juli 2013 MasalahMasalah Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudulKajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5Mei 2014, Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil., M.B.L., M.H., S.H., S.S. melaluipendapat hukumnya tertanggal 13 Januari 2014;Halaman 127 dari 139 halaman.
194 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
., CPA, CA dalam jurnal Nomor42 tanggal 3 Juli 2013 MasalahMasalah Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudulKajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5Mei 2014, Dr.
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
388 — 449
., beralamat diPlaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor42, RT.010/RW.016, Kayu Putih Pulogadung, JakartaTimur, yang diwakili oleh Adrianto P.
391 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
TI.14) dan keterangan saksi H.Maulana Mahdum (mohon diperhatikan: tanah sengketa yang dialihkandan dikuasai secara fisik oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/TergugatI/Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta, yang sebelumnya atas namaSaminah binti Salim Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbandig semulaTergugat III adalah Tanah Girik Adat C.105 Persil Nomor 32 dan Nomor42, seluas 3.400 M?
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
242 — 126
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000.00 (lima ribu rupiah);Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Januari 2020 Nomor42/Pid.SusTPK/2020/PN Kpg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Januari 2020,sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding NO.3/Akta Pid.SusTPK/2020
76 — 29
Harapan nomor : 050/366/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Surat Perjanjian Kerja Kelompok TaniPantan Tengah nomor : 050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011,Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011, Keputusan Bupati Aceh TengahNomor : 521/824/Dptp/2011, pasal 18 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
106 — 68
NOES SOEDIONO, umur 77 tahun, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekirll Nomor 19, Blok H, RT 008, RW 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan KebayoranBaru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor42/KH/M&M/K/IIV2016 tertanggal 18 Maret 2016, diwakili Kuasa Hukumnyabernama : RUSDIANTO MATULATUWA, SH, dan JUNIARTI, SH, keduanyaAdvokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta, beralamat di Graha Pratama,Ruang M. Luthfie Hakim Lantai 20 JI. M.T.
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
246 — 171
Nomor42/PDT/2020/PT.TJK jo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatanHukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut TerlawanIl) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi..
Nomor42/PDT/2020/PT.TJK jo.
105 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki pengertian, metode danpertanggungjawaban berbeda ; Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah *perjalanan baikperseorangan maupun secara bersama untuk kepentingandinas/negara dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempattujuan di luar negeri, dari tempat kedudukan di luarnegeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan didalam negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri ketempat tujuan di luar negeri yang dananya bersumber dariAPBN ;Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor42
59 — 13
dari pemegang saham.Bahwa Dewan pengawas adalah wakil dari pemegangsaham (dari Pemerintah Kota dan Pemprov) namun jikadipandang perlu bisa menunjuk pihak ke tiga ( praktisiperbankan ) ;Berdasarkan RUPS tanggal 2 Nopember 2009 anggotaDewan Pengawas terdiri dari :Ibu Erly NuviatiPak Danang PurwantoSaya sendiri (Sri Mulyani)Sedangkan berdasarkan RUPS tanggal 3 September 2012anggota Dewan Pengawas terdiri dari :Pak Danang PurwantoSaya sendiri (Sri Mulyani)Sesuai Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor42
Tahun 2009 tugas dewan pengawas adalah :Menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh pemegang saham,Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD.BKKSesuai Pasal 14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor42 Tahun 2009 fungsi Dewan Pengawas adalah :e Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BKK ;e Pengawasan atas pengurusan PD BKK ;e Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BKKBahwa setelah mengetahui adanya pengajuan kreditbermasalah yang diajukan oleh Radio Pantai
79 — 52
Prosedur impor atas pemasukan barang dapat Ahlijelaskan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang ImporUntuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P08/BC/2009, sebagai berikut :. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan programaplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan infornasi dari dokumenpelengkap pabean..