Ditemukan 11193 data
190 — 104
Muara 46 46.000 36 14.500KemumuJumlah 620 600.000 366 146.240Target Pemerintah Kabupaten Kepahiang untukpenanaman bibit Sengon sebanyak 10 (sepuluh) jutabatang dari tahun 2011 s/d 2015.
187 — 105
Pat.G/201 7/PN.Dpkbenda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1459 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Hak Milik atas barang yang dijual tidak pindah kepembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613,dan 616 artinya hak atas barang yang dijual baru berpindah ke pembelijika penjual sudah mneyerahkannya secara yuridis kepada pembeli dalamrangka memenuhi kewajibannya;Menimbang, bahwa penyerahan yuridis itu berdasarkan pasal 616dan pasal 620
30 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
91 — 36
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
420 — 275
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
22 — 11
Print 132, 133/N.8.18.3/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 20144 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Januari 2013 No. 620, 621/Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 16 Janurai 2014, No620, 621/Pen.Pid/2013/PN.GS. sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23Maret 2014;Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca
105 — 25
Bung Karno, JalanRondo Rundu dan Jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, selanjutnya diberitanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHDengan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P 9;Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2699 K/Pdt/2014tertanggal 8 April 2015 antara Hetty Manurung melawan Pemerintah KotaBontang Cq.
113 — 34
WSKT 350.000 455, 158.851.875,005) 13 Desember 2013 AUTO 37.500 3.400, 127.181.250,006) 13 Desember 2013 BBNI 75.000 3.800, 284.287.500,007) 13 Desember 2013 BHIT 100.000 330, 32.917.500,008) 13 Desember 2013 BKSL 1.000.000 168, 167.580.000,009) 13 Desember 2013 BUMI 600.000 280, 167.580.000,0010) 13 Desember 2013 CITRA 200.000 730, 145.635.000,0011) 13 Desember 2013 CTRP 250.000 620, 154.612.500,0012) 13 Desember 2013 CTRS 50.000 1.530, 76.308.750,0013) 13 Desember 2013 ENRG 1.150.000 69, 79.151.625,0014
104 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa TergugatHalaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1568/B/PK/PJK/2017sengaja menutup mata terhadap Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 danSPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan
KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA SIALANG MAKMUR
53 — 31
SuratNo.620/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.612/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.621/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.647/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.654/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.642/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.638/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.636/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.645/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.648/SKGR/2008 An.Fotokop! SuratNo.643/SKGR/2008 An.Fotokop!
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PUJI ASTUTY, SH
86 — 35
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, 27September 2021, Nomor 620/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan harisidang dalam perkara ini;3.
104 — 46
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu PutusanNo.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang pada pokoknyamenyatakan Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwevenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan weweangPengadilan Negen,d.
87 — 12
rumah saksiyang beralamat di jalan Serayu Il no 2 Rt 5 Rw 1 Kecamatan BloraKabupaten Blora sehingga selanjutnya saksi dibawa oleh penyidik kerumah saksi untuk dilakukan penggeledahan;Bahwa pada saat penangkapan penyidik menyita dari tangan saksi yaitu 1(satu) paket shabu yang hendak diserahkan kepada Yok, uang tunai Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupah), 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Variowarna putih Silver No Polisi K 5804 MY dan 1 (satu) buah HP merk Assuswarna hitam putih simcard No 082 299 620
154 — 99
Advokat dan Penasehat Hukumyang beralamat kantor di Perumahan PabuaranIndah Nomor.11 A Cilendek Timur Kota Bogor,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal22 November 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, padatanggal 10 Desember 2018, di bawahNomor.620/SK/HK/2018/PN.Bgr, dalam hal inidisebut sebagai : TERGUGAT;Halaman 1 dari 39 halaman.
232 — 32
Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak jugaharus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdatakhususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.Bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, maka gugatan parapenggugat konvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard):ll.
Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak jugaharus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdatakhususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut :. Dalam Eksepsi1.
126 — 21
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HUI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ HI/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal motion penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
masingmasing tersebut akan menjadi anggota Panitia ;Bahwa saksi tidak tahu apa perbedaan anggota dan bukan anggota dalam susunanpenitia pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepetingan umum Kab.KutaiKartanegara ;Bahwa kronologis proses pembebasan tanah untuk pembangunan stadion di DesaPerjiwa Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartenagara adalah sebagaiberikut :1Awalnya adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kab.KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui surat No.:600182.a/620
Kutai Kartanegara yangditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapanlokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
1.ARIS KHUMAINI
2.NYONYA SARI SUNDARI
3.KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF
4.SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF
5.ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF
6.RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk
2.Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh
37 — 14
Penggugat tidak mengetahui sama sekali adanya pengumumanpertama lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat dan juga Penggugat tidak menerima sama sekali surat No : 048/ACHPIM/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 perihal penyelesian Kredit dan suratperingatan , No: 382/ACHPIM/IIII/2018, tanggal 20 Maret 2018 dan suratperingatan II No ; 424/ACHPIM/III/2018 tanghgal 27 Maret 2018 dan suratperingatan Ill No : 473/ACXHPIM/IV/2018 tanggal 03 April 2018 danPenggugat ada menerima surat No : 620
146 — 47
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999/Sip/1999, tanggal 29 Desember 1999, dinyatakan bahwa Bila yang digugat adalahBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri, oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Sambas Nomor 247Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 sertaperjanjian
38 — 15
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 7 Oktober 2014;Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2014yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Oktober2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 13 Oktober 2014;Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara ditujukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tertanggal 16September 2014 Nomor W30.U6/620