Ditemukan 9539 data
65 — 40
buat oleh panitia lelangtetapi untuk HPS dan spesifikasi gambar diterima dari PPK.Bahwa setahu saksi yang menyusun HPS adalah PPK, sedangkanbagaimana dan dasar apa yang di pakai PPK untuk Penyusunan HPSsaya tidak tahu.Bahwa pelaksanaan Aanwizjing/ Penjelasan Pekerjaan tangal 07 Juli2011 Rekanan yang hadir pada saat Aanwisjing tersebut adasebanyak 7 rekanan , Panitia Pengadaan dan PPK.Dan Dalam Aanwizjing tersebut sempat terjadi 3 (tiga) kali Addendummengenai Aanwizjing karena pada saat itu sudah tejadi
74 — 31
memenuhi syaratdalam evaluasi.Benar, kalau mengenai surat klarifikasi dari CV.Dony saksi tidaktahu, namun setahu saksi ada dinamika yang berkembangsehingga ada jawaban yang dibut oleh Pak Yonas A Nenobaissesuai dengan penjelasan yang sudah di berikan.Bahwa benar pada saat Aanwisjing dapat saksi jelaskan sebagaiberikut :Rekanan yang hadir pada saat Aanwisjing tersebut adasebanyak 7 rekanan yaitu Dalam Aanwizjing tersebut sempatterjadi 3 (tiga) kali Addendum mengenai Aanwizjing karena padasaat itu sudah tejadi
62 — 244
PPK yangkemudian disatukan dengan dokumen lelang.Bahwa setahu saksi, yang menyusun HPS adalah PPK,sedangkan bagaimana dan dasar apa yang di pakai PPK untukPenyusunan HPS saksi tidak tahu.Bahwa pada saat pelaksanaan Aanwizjing/ Penjelasan Pekerjaantangal 07 Juli 2011 Rekanan yang hadir pada saat Aanwisjingtersebut ada sebanyak 7 rekanan , Panitia Pengadaan dan PPKyaitu sebagai berikut :e Dalam Aanwizjing tersebut sempat terjadi 3 (tiga) kaliAddendum mengenai Aanwizjing karena pada saat itusudah tejadi
126 — 20
Musa, SH ;Bahwa sekitar bulan Juni 2015 tejadi Mutasi Kepala Kejaksaan Negeri Marisa,sehingga dilakukan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tadinyadijabat oleh M.
79 — 18
Perlengkapan selaku pejabat Pengadaan Barang/jasa : MagdalenaSamu, SH ;Bahwa pada waktu saksi Menahin Kriskana, SH dinyatakan lulus untukmengikuti Diklat PPJ Tahun 2015, kemudian dilakukan perubahan PejabatPengelola Keuangan Kejari Marisa berdasarkan Surat Keputusan Kajari MarisaNo : KEP28/R.5.14/Cu.3/04/2016 tanggal 2 April 2015 yakni Pejabat PengujiTagihan/ Penandatangan SPM yang tandinya dijabat oleh MENAHINKRISKANAKAN,SH , kemudian diganti oleh FARIDS DESTARASTA MUSA,SH ;Bahwa sekitar bulan Juni 2015 tejadi
119 — 44
Perlengkapan selaku pejabat Pengadaan Barang/jasa : MagdalenaSamu, SH ;Bahwa pada waktu saksi Menahin Kriskana, SH dinyatakan lulus untukmengikuti Diklat PPJ Tahun 2015, kemudian dilakukan perubahan PejabatPengelola Keuangan Kejari Marisa berdasarkan Surat Keputusan Kajari MarisaNo : KEP28/R.5.14/Cu.3/04/2016 tanggal 2 April 2015 yakni Pejabat PengujiTagihan/ Penandatangan SPM yang tandinya dijabat oleh MENAHINKRISKANAKAN,SH , kemudian diganti oleh FARIDS DESTARASTA MUSA,SH ;Bahwa sekitar bulan Juni 2015 tejadi
300 — 91
RajaGrafindo Persada, 2007) ;16.Bahwa berdasarkan BAB IX yang mengatur mengenai HJBUNGAN KERJA,Pasal 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanditegaskan bahwa Hubungan kena tejadi karena adanya perjanjian kerjaantara pengusaha dan pekerja/buruh. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kembalimenegaskan bahwa : Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatankedua belah pihak;.
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
162 — 86
Kepulauan Tanimbar; Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluargadengan para terdakwa; Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen di Universitas Pattimura diAmbon; Bahwa ahli mengajar hukum keuangan negara dan hukumadministrasi Negara; Bahwa modal usaha PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbarbersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa jika terjadi kerugiaan kKeuangan negara yang dilakukan olehPDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka yang berwenangmenghitung dan menyatakan tejadi
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
213 — 347
penidaBahwa Sepengetahuan saksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)APBDes Desa Dauh Puri Klod tersebut masih tersimpan dalam rekeningkas desaBahwa saksi pernah dengar adanya selisin SILPA Desa Dauh Puri Klod pertanggal 31 Desember 2017 antara rekening kas desa dengan saldo kastunai kurang lebih sebesar Rp. 1.035.152.308,85, (Satu miliar tiga puluhlima juta rupiah seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiahdelapan puluh lima sen)Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa tejadi
214 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
FIG tidak lagi membayarkewajiban atas pembayaran cicilan pokokditambah bunga;e Bahwa kerugian keuangan Negara dalamhal ini tejadi saat pencairan kredit dari PT. BRIsampai dinyatakan kredit tersebut macet adalahsejumlah total dana yang telah disalurkankepada PT. FIG yaitu kredit investasi US$19.170.329,02;e Nilai Jaminan Atas Perjanjian Kredit Investasi dan Perjanjian Kredit ModalKerja Lebih Besar Dari Fasilitas Kredit Yang Diberikan Oleh PT. BRI(Persero), Tbk kepada PT.
1060 — 749 — Berkekuatan Hukum Tetap
PASAR DI PASAR SELULARINDONESIADalam Putusannya Termohon Keberatan melakukan pendekatan yangkeliru bahwa ada perilaku antipersaingan di pasar selular Indonesiadengan cara price leadership/price parallelism dan penyalahgunaankekuatan pasar dengan menerapkan' harga berlebinan yangmengakibatkan keuntungan yang berlebihan, sehingga tejadi kerugiankonsumen.
Dalam Putusannya Termohon Keberatan melakukan pendekatan yangkeliru bahwa ada perilaku antipersaingan di pasar selular Indonesiadengan cara price leadership/price parallelism dan penyalahgunaankekuatan pasar dengan menerapkan harga berlebihan yangmengakibatkan keuntungan yang berlebihan, sehingga tejadi kerugiankonsumen. Pendekatan ini benarbenar keliru dan menyesatkan karenaprice leadership, seandainya itu terjadi, tidak merupakan perilaku antipersaingan.2.
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
180 — 38
penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 36/ PMK.02/2015 tentang tata cara penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah .Ahli menerangkan bahwa sumber dana program beras rakin tahun 2014,2015 dan beras Ratra tahun 2016 adalah dari APBN dan dilihat dari Locusterjadinya penyimpangan beras Raskin / Rastra yang tejadi
76 — 30
Yogyakartayang lebih dikenal dengan (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service)yang baru karena sejak Tahun 2008 sering tejadi perubahanperubahan yangdisengaja atau yang tidak disengaja karena ada perubahan jalur bus Trans Jogjadan memang fakta dilapangan jalan yang dilalui bus Trans Jogja pada waktupengukuran juga sama jadi kalau ada hasil yang berbeda itu karena faktor jalanyang dilalui yang satu agak melingkar dan yang satunya lurus sehingga hasilnyapasti berbeda ; Bahwa bisa dimungkinkan terjadi
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
199 — 57
penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 36/ PMK.02/2015 tentang tata cara penyediaan,penghitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana subsidi beras bagimasyarakat berpendapatan rendah .Ahli menerangkan bahwa sumber dana program beras rakin tahun 2014,2015 dan beras Ratra tahun 2016 adalah dari APBN dan dilihat dari Locusterjadinya penyimpangan beras Raskin / Rastra yang tejadi
79 — 28
Yogyakarta yang lebihdikenal dengan (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) yang barukarens ejak Tahun 2008 sering tejadi perubahanperubahan yang disengaja atauyang tidak disengaja karena ada perubahan jalur bus Trans Jogja dan memangfakta dilapangan jalan yang dilalui bus Trans Jogja pada waktu pengukuran jugasama jadi kalau ada hasil yang berbeda itu karena faktor jalan yang dilalyi yangsatu agak melingkar dan yang satunya lurus sehingga hasilnya pasti berbeda ; Bahwa bisa dimungkinkan terjadi
173 — 47
WNpada pokoknya menerangkan :Bahwa Menurut pendapat saksi seseorang yang melakukan tindak pidanakorupsi karena kewenangannya dilakukan pelaku korupsi karena mempunyaikewenangan pada tempat tugasnya;Bahwa Menurut pendapat saksi jika seseorang tersebut melanggarkewenangan ditempat tugasnya maka tindakan yang diberikan akan diprosespelanggaran;Bahwa Menurut pendapat saksi jika seseorang tersebut melakukan kejahatanditempat tugasnya maka tindakan yang diberikan dilakukan oleh atasan yangmenghukum jika tejadi
283 — 301
taunya dari Dadang Kadis.Bahwa aturan penyususnan anggaran : Permendagri No.13/2006, PPNo.58/2005. harus disertai Rencana kerja angaran (RKA) harusnya adarincian kebutuhan, namun kenyataannya tambahan anggaran SKPDglondongan, tidak dirinci.Bahwa APBD belum diketok, sudah diatur pemenang lelang, saksi tidaktau.Bahwa tidak ada titipan uang Rp.8 milyard.Bahwa saksi tidak tau penganggaran bocor.Bahwa penambahan anggaran : harus ada usulan tertulis dari SKPD.Bahwa pengadaan alke ada temuan dari BPK : tejadi
157 — 51
sebesar Rp 27.075.000.000, (dua puluh tujuh miliartujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar O/S nasabah MMOBrekomendasi terdakwa, dengan pertimbangan jaminan pembiayaanberupa dana investor tidak dapat dilikuidasi.2 Reputation risk akibat tindak penipuan terdakwa terhadap nasabahpemilik dana (investor) dengan membawa nama BSM.Bahwa benar kejadian fraud (proses kredit yang menimbulkan kerugian finansialbagi bank) MMOB tersebut terjadi pada periode Bulan September 2012 sampaidengan Juni 2013 yang tejadi
238 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam kenyataannya telah tejadi pemrosesan untuk mengesahkanRKT dan BKT oleh pihak lain, yakni Pejabat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan pengesahan RKT dan BKT oleh Departemen Kehutanan yangdilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/KptsII/2005 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan PeraturanMenteri Kehutanan No.P.03 / KptsIl / 2005, karena IUPHHKHT tersebutsedang dalam kondisi tidak boleh diberikan pelayanan ;7.