Danapabila lewat waktu 15 tahun tidak didaftarkan, maka SuratKeputusan (SK) Kinag tersebut tidak berlaku dan pemerintah akanmengatur kembali hak atas tanah tersebut dimana bila dihitungsemenjak terbitnya tanggal 8 Oktober 1961 maka jangka waktu 15tahunnya jatuh pada tanggal 8 Oktober 1976, akan tetapi Penggugattidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut maka secarahukum SK KINAG tersebut tetah dibatalkan dan dicabut sehinggadinyatakan tidak berlaku lagi;2.

waktu ialah suatu sarana hukum untukmemperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatuperikatan, dengan lewatnya waktu tertentu dengan terpenuhinyasyaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang"Pasal 1967 KUH Perdata:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnyawaktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanyadaluarsa atau lewat waktu itu. tidak usah menunjukkan suatu alasHalaman 44 dari 92 halaman,

Putusan Nomor 104/PDT/2018/PTKPGhak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yangdidasarkan pada itikadnya yang buruk;Pasal 1948 KUH Perdata:Ada pelepasan daluwarsa atau pelepasan lewat waktu yangdilakukan secara tegas, dan ada pelepasan daluwarsa yang terjadisecara diamdiam.

Gugatan Penggugat telah lewat Waktu/Daluwarsa (Exeptio Temporis)Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1.041/Kelurahan Naikoten 1/1.992diterbitkan tanggal 27 Maret 1992. Apabila dilihat dari fakta yuridis terdapatrentang waktu yang cukup panjang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima)tahun hingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan NegeriKlas IA Kupang tanggal 09 Agustus 2017.

Kpg, tanggal 9 Agustus 2017, sudahdaluwarsa.Dimana sudah kurang lebih sudah 49 tahun baru diajukan Gugatanperkara a quo ke Pengadilan karena sesuai dengan sifat kadaluwarsasebagaimana dimaksud dengan:Pasal 1946 KUH Perdata:Daluwarsa atau lewat waktu jalah suatu sarana hukum untukmemperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatuperikatan, dengan lewatnya wakiu tertentu dengan terpenuhinyasyaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang,Pasal 1967 KUH Perdata:Segala tuntutan hukum, baik

Direktorat Jenderal Pengairan, dimana sertifikat tersebutmasih berlaku dan tidak pernah dicabut oleh instansi yang berwenanguntuk itu.Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menyatakan bahwapenguasaan Tergugat atas objek perkara merupakan perbuatanmelawan hukum adalah gugatan yang prematur.GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak kepemilikan atas objek perkarasebagaimana petitum 2 tidak beralasan dan berdasarkan hukum karena:1.Bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat

kebendaan maupunyang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu denganlewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yangmenunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatualas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yangdidasarkan pada itikad buruk sebagaimana ketentuan Pasal 1967KUHPerdata.Bahwa objek perkara sejak tahun 1971 telah digunakan sebagairumah dinas, dan tercatat sebagai milik Negara cq.

Bahwa Gugatan lewat waktu (daluwarsa) karena telah hapus lewat waktudengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telahmenyampaikan tanggapannya (Replik) yang pada pokoknya menolak eksepsiTergugat dan tetap pada dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut di atas MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugatkabur (obscuur libel) apabila dicermati

Tergugat mengenai Gugatan prematurkarena Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 Kelurahan Orooro Dowo masih berlakudan tidak pernah dicabut oleh instansi yang berwenang untuk itu apabiladicermati surat gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim telahmemasuki pokok perkara yang untuk mengetahui kebenaran dalil eksepsitersebut memerlukan pembuktian dengan demikian akan diputus bersamapokok perkara dengan demikan eksepsi tersebut haruslah dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan lewat

waktu(daluwarsa) karena telah hapus lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) tahun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan lewat waktu(daluwarsa) karena telah hapus lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) tahun apabila dicermati surat gugatan Penggugat maka menurutMajelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang untuk mengetahuikebenaran dalil eksepsi tersebut memerlukan pembuktian dengan demikianakan diputus bersama pokok

Telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpaada yang mengajukan gugutan kePengadilan mengenai data yangdibukukan. ;Ayat (3): Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila :a. Telah dicapai penyelesaian secara damaiantara pihakpihak yang bersengketa;ataub. Diperoleh putusan Pengadilan mengenaisengketa yang bersangkutan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;atau:c.

Tentang Gugatan Diajukan Lewat Waktu / Daluwarsa (ExceptioTemporis)1.Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,sebab Penggugat baru tanggal 23 Pebruari 2021 mengajukangugatan setelah objek gugatan:a.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan ParaPenggugat telah lewat waktu;2.

Eksepsi tentang Gugatan diajukan lewat waktu/daluwarsa (exceptiontemporis);Bahwa pada pokoknya pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sebabPenggugat baru tanggal 23 Februari 2021 mengajukan gugatan sementaraobjek sengketa terbit pada tanggal 28 Juli 2010 dan objek sengketa Ilterbit pada tanggal 30 Juli 2010;Eksepsi tentang gugatan kabur, tidak jelas (obscuur libel);Bahwa pada pokoknya antara posita dan petitum gugatan tidak jelasbegitupula

waktu/daluwarsa haruslah puladinyatakan untuk tidak diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan EksepsiTergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas(obscuur libel) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :(1) Gugatan harus memuat :a.

dalam dua yakni acquisitieve verjaring dan extinctieve verjaring dimanaketentuan pasal 1967 KUHPerdata merupakan daluarsa yang bersifatextinctieve verjaring yakni sarana untuk dibebaskan dari Suatu perutangan ataukewajiban sedangkan menyangkut acquisitieve verjaring, yaitu perolehan hakmilik atas benda karena lewat waktu;Menimbang, bahwa Acquisitieve veraring merupakan salah satu caraperolehan hak milik atas benda yang dilakukan karena penguasaan terusHalaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Dalam KUH Perdata disebutkan : Hak milik atas suatu barangdidapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit ataubarang itu selama waktu yang ditentukan UndangUndang dan sesuai denganpersyaratan dan pembedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempatkitab undangundang ini.

diatas, setelah terbitsertifikat atas nama pemohon berdasarkan konversi baru dilakukan jualbeli sehingga nama pemilik semula dicoret dan diganti dengan namapembeli;bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997,sertifikat yang telah terbit 5 tahun tidak dapat digugat;bahwa, sistem yang dianut oleh hukum agraria adalah sistem negatifbertendensi positif artinya pada dasarnya jika terjadi kekeliruanpenerbitan sertifikat dapat dilakukan pembatalan melalui gugatan,tetapi jika telah lewat

waktu 5 tahun maka tidak memungkinkan lagiuntuk melakukan gugatan;bahwa, menurut saksi ahli, hal tersebut bukan harga mati karenaberdasarkan pengetahuan saksi ahli pernah ada yurisprudensi yang12menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan mengikat karenaterjadi kekeliruan dalam penerbitannya;Terhadap keterangan saksi ahli di atas, baik Kuasa Penggugat maupunKuasa Tergugat Ill masingmasing membenarkan keterangan saksi abhitersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, KuasaTergugat

tanah si pemegang sertifikat, kalaumemang mempunyai bukti yang juga berkekuatan hukum sama derajatnya(Adrian Sutedi, SH., MH. dalam bukunya yang berjudul Sertifikat Hak AtasTanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 194);Menimbang, bahwa ketentuan tersebut untuk mencegah munculnyabanyak gugatan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah memberikanperlindungan dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikattidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanahsetelah lewat

waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atastanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baikdan dikuasai secara nyata baik oleh pemegang hak yang bersangkutan dankepastian mengenai hal tersebut dapat menghindarkan rasa waswaspemegang sertifikat tanah yang rentan terhadap gangguan pihak lain setiapsaat, karena ketentuan ini dapat berakibat hilangnya hak untuk menuntut olehpemegang hak atas tanah terhadap pemegang sertifikat (Vide Maria S.W.Sumardjono, Kepastian

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PN SDAperkara dengan perkara ini, sehingga memeriksa ulang dari perkara yanglama, maka Perkara a quo yakni No. 160/Pdt.G/2019/PN.Sda adalah perkarayang lewat waktu, maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima,DALAM POKOK PERKARA :8. Bahwa, jawaban dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkaraseperti diuraikan dibawah ini ;9.

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PN SDAperkara yang lewat waktu, sehingga Gugatan Penggugat seharusnya ditolakatau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mengkaji denganseksama gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat serta replik Penggugatmaka Majelis mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 3Bahwa eksepsi eksepsi Tergugat angka 1 tentang gugatan kurangpihak, dan angka 3 tentang gugatan kabur, dalam hal

Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadiutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isitri;Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakankewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimanadikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz Il Halaman 212 yang diambil menjadipendapat Majelis Hakim, menyatakan:Aaa gS) AREY) GLE YL Gla 5 (png, Adi!

dy y19Artinya: Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkahuntuk istri.Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum bahwaTergugat Rekonvensi tetap memenuhi nafkah Penggugat Rekonvensi selama12 (dua belas) bulan yaitu Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulansebagaimana ketika masih hidup bersama sampai sekarang maka MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melalaikankewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah.

Penerbitan SKP Nihiltelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejakpenyampaian SPT PPN Lebih Bayar secara lengkap tanggal 18 April2000. Semestinya SKPLB PPN masa Januari s/d Juni 2005 diterbitkanselambatnya tanggal 17 Juni 2007, sedangkan SKPLB PPN diterbitkantanggal 24 September 2008, maka permohonan restitusi PPN yangdiajukan Penggugat dianggap disetujui karena telah lewat waktu.

Setelah lewat waktu 30 hari dari tanggal pemberitahuan secara tertulis olehpemberi dan/atau pemegang HT kepada pihakpihak yang berkepentingandengan tujuan melindungi pihakpihak yang berkepentingan sepertipemegang HT kedua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi HT, dan yangdimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggalpengiriman pos tercatat atau tanggal; penerimaan melalui kurir maupuntanggal pengiriman facsimile;b.

Setelah lewat waktu 30 hari dari tanggal pemberitahuan secara tertulis olehpemberi dan/atau pemegang HT kepada pihakpihak yang berkepentingandengan tujuan melindungi pihakpinak yang berkepentingan sepertipemegang HT kedua, ketiga, dan krditor lain dari pemberi HT, dan yangdimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal pengirimanpos tercatat atau tanggal penerimaan melalui kurir maupun tanggalpengiriman facsimile;b.

Eksepsi Lewat Waktu (Daluwarsa),alasan hukumnya yaitu:a. Bahwa dalam gugatan Penggugathalaman 3 (tiga)Point TenggangWaktu Gugatan menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahuipada saat mengajukan permohonan pengukuran dengan nomorberkas permohonan 48040/2017 dan 48045/2017 tanggal 15 Mei2017, dimana melalui surat Tergugat Nomor 2562/336.03/X/2017tanggal 19 oktober 2017;b. Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Kohod, tanggal 8 Oktober 1993,Gambar SituasiNomor10306 tanggal 1 Oktober 1993 seluas 9.970M?

Putusan No. 39/G/2017/PTUNS RG Gugatan Para PenggugatKadaluarsa (lewat waktu).a. Bahwa pada halaman 3 dalam gugatan Penggugat menyebutkanbahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat milik Tergugat IlIntervensi pada saat mengajukan permohonan pengukuran dengannomor berkas permohonan 48040/2017 dan 48045/2017 tanggal 15Mei 2017;b.

Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu);Tidak menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (Niet OnvankelijkVerklaard/NO).DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. MenghukumPenggugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;3.

Eksepsi Lewat Waktu (daluarsa);3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi dalam surat jawaban tanggal 28Februari 2018 mengajukan eksepsieksepsi, yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini:1. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel;2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara a quo (kewenangan absolut)3.

Gugatan Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu);Menimbang, bahwa dari eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat danTergugat Il Intervensi, menurut Pengadilan eksepsi tersebut berkaitan dengan: 1)eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan; 2) eksepsi tentang TenggangWaktu Pengajuan Gugatan; 3) eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur danTidak Jelas;Halaman45 dari 51.

Bahwa gugatan Penggugat adalah telah kedaluarsa/lewat waktu.

(halaman 37, alenia terakhir),maka gugatan Penggugat ini adalah telah lewat waktu melebihi tenggangwaktu 1 (satu) tahun ;Menimbang, bahwa dari putusan kasasi Nomor 219 K/Pdt/Sus/2011tertanggal 4 Januari 2013 atas putusan perkara tersebut dalampertimbangannya belum masuk atau belum mempertimbangkan pokokperkara yaitu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugatoleh Tergugat (atas perkara Nomor 17/G/2010/PHI.PN.Dps) ...... dst. ;13Bahwa apabila mengaccu pada pertimbangan hukum di atas maka

berkenan untuk memutuskan padapemeriksaan tahap awal berkenan memberikan putusan sela dalam bagianeksepsi demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, danselanjutnya memberikan amar putusan yang selengkapnya yaitu:DALAM EKSEPSI1.2.Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijekeverklaard);Menyatakan hukum gugatan Penggugat adalah telah lewat

waktu/kedaluwarsa sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 171 UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atauHal 31 dari 39 halaman Perkara Nomor 1/Pdt.SusPHI/2015/PN.

Dps44Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut terdahulu;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terhadap gugatan Penggugattersebut sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi, makaMajelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan eksepsi T ergugat;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimanatersebut terdahulu;Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakangugatan Pengugat telah kedaluwarsa/lewat waktu berdasarkan

Gugatan Penqqugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) ;1.1 Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatanya pada halaman 3 poin 2dan 3, mengatakan bahwa Penggugat adalah merupakan cucu dariHalaman 30 dari 67 Halaman dari Putusan No.09/G/2016/PTUN.SMDAlmarhum Hasan Sarihat dan Almarhumah Sorehat yang mempunyai anak :1. Asra Bin Hasan., 2. Amir Bin Hasan., 3. Darmawi Bin Hasan., 4.

Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ; Bahwa Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah yang menjadiobyek sengketa a quo sudah diterbitkan sertipikat atas nama Sulista sejakadanya Gugatan Perdata No. 88/Pdt.G/2009/PN.Smda maupun GugatanPerdata No. 64/Pdt.G/2014 dan apabila dihitung pada saat Penggugatmengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat sudah lampau waktuatau Kadaluarsa ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugatdan Tergugat Il Intervensi tersebut di atas Pengadilan

Eksepsi Gugatan Penggugattelah lewat waktu atau (daluarsa) ; Menimbang, bahwa dalil Tergugat Il Intervensi yang menyatakangugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu karena Sertipikat Hak MilikNomor : 7469/Kel. Sei Pinang Dalam, Tanggal 30 April 1990 yangterletak di Jalan Bilatuk RT. 13 Kel.

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)Bahwa yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang tidak benar,dimana pada angka II gugatan Penggugat, hal yang disebutkan bahwaPenggugat baru mengetahui keberadaan objek Perkara sejak tanggal 21Agustus 2018 namun berdasarkan Register Surat Kami bahwa A.

DALAM EKSEPSI :Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Kadaluwarsa.e Bahwa secara jelas berdasarkan dengan alasan yang dikemukakansendiri oleh PihakPenggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada halaman2, pada Angka Romawi Ill tentang Tenggang Waktu dalam SuratGugatannya tertanda tanggal 27 Agustus 2018, Terdaftar secararesmi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31Agustus 2018 dan diperbaiki tanggal 27 September 2018 dalamPerkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.Mks tersebut, pada intinya PihakPenggugat

(ObscuurLibel) karena apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidakmenyebutkan dasar hukum aturan serta ketentuan yang dilanggar olehtergugat sehingga dapat dinyatakan telah menerbitkan Obyek sengketamelampaui batas wewenangHalaman 40 dari 48 Putusan 72/G/2018/PTUN.MKSMenimbang bahwa terhadap EksepsiEksepsi Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pertama yaitu bahwa gugatan Penggugatdiajukan telah lewat

waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Sehingga Gugatan Para Penggugattelah lewat waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka mengenaiEksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan telah LewatWaktu (daluarsa) cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan Diterima;Halaman 45 dari 48 Putusan 72/G/2018/PTUN.MKSMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Pengajuan gugatan telah lewat waktu.Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksudPasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan "gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara", bahwa Penggugat nanti mendaftarkan gugatannyapada Pengadilan Tata Usaha Manado tertanggal 25 Oktober 2018sedangkan objek gugatan Surat Keputusan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II Intervensimencadangkan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam PokokPerkara, termasuk jawaban yang berupa eksepsi ;EKSEPSI DAN POKOK JAWABANBahwa adapun Eksepsi dan Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi adalahsebagai berikut;DALAM EKSEPSI :Gugatan Penggugat Kadaluwarsa/Gugatan telah Lewat Waktu.5.

Eksepsi tentang pengajuan gugatan lewat waktu;Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensididalam jawabannya pada intinya sebagai berikut :1. Eksepsi tentang Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkaraa quo;2. Eksepsi tentang gugatan Kadaluwarsa/lewat waktu.3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas(obscuur libel);Menimbang bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam pasal77 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan / mencatatkankelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwapencatatan kelahiran Pemohon tersebut saat ini tidak bias dilakukan beitusaja karena telah lewat waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku(terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; 11.

Para Pemohon datang ke kantor dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan untukmendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut namun Staff Kantordinas tersebut menjelaskan bahwa : Mendaftarkan kelahiran anak saat ini telah lewat waktu dan ParaPemohon tidak mengetahui ketentuan pencatatan kelahiran tersebut ; Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu (terlambat) bisa dilakukandengan ketentuan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan NegeriKota Balikpapan karena kami selaku para pemohon bertempat diBalikpapan

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatanKelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini telah lewat waktu , olehkarena Para Pemohon tidak mengerti mengenai ketentuan Pencatatankelahiran tersebut ; 22222220222 22 e.

Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kota Balikpapan untuk maksud itu , akan tetapi oleh pihakKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikatakan bahwapencatatan kelahiran telah lewat waktu (Terlambat) tersebut bisa sajadilakukan dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan .

(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah lewat waktu yang diperjanjikan rumah yang dimaksud tidakpernah ada dan saksi YAYUK MULYANA pernah menanyakan kepadaterdakwa FITRIDA dan saksi IMAM MIFTAHUL EILMAN namun terdakwaHalaman 6 dari 34 Putusan Nomor 923/Pid.B/2018/PN.PtkFITRIDA dan saksi IMAM MIFTAHUL EILMAN selalu membuat alasanalasan yang dibuatbuat untuk menghindar dan akhirnya saksi YAYUKMULYANA akhirnya meminta terdakwa FITRIDA dan saksi IMAMMIFTAHUL EILMAN untuk mengembalikan

(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).e Bahwa setelah lewat waktu yang diperjanjikan rumah yang dimaksud tidakpernah ada dan saksi YAYUK MULYANA pernah menanyakan kepadaterdakwa FITRIDA dan saksi IMAM MIFTAHUL EILMAN namun terdakwaFITRIDA dan saksi IMAM MIFTAHUL EILMAN selalu membuat alasanalasan yang dibuatbuat untuk menghindar dan akhirnya saksi YAYUKMULYANA akhirnya meminta terdakwa FITRIDA dan saksi IMAMMIFTAHUL EILMAN untuk mengembalikan uang saksi YAYUK MULYANAnamun tidak pernah dikembalikan.e

Yayu Mulyana bahwa ia telah menyetoruang Rp. 250 juta kepada Terdakwa untuk membeli tanah dankemudian dibangunkan rumah, yang akan dikerjakan suamiTerdakwa, yaitu IMAM MIFTAHUL EILMAN. dan rumah akan jadidalam waktu 6 bulan. namun setelah lewat waktu tersebut, tanah danrumahnya tidak ada.Bahwa benar saksi dengar lokasi tanahnya di Jalan Tanjung Raya IIGang M. Taufik Pontianak;Bahwa kata sdri.

pokoknya adalah sebagai berikut; 1 Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan; e Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan suatu proses dan tindaklanjutdari perjanjian yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dariPenggugat kepada Kepala Depot Logistik Provinsi Jambi bersifatKeperdataan, sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukanmerupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan No. 17/G/2011/PTUNJBIa22 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat

Waktu; Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah lewat waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986 Jo.

gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)karena:e Ketidakjelasan hubungan/korelasi ke dua Sertipikat antara objek sengketadengan Sertipikat Hak Milik Penggugat yaitu mengenai letak dan batasbatase Ketidakjelasan batasbatas dan letak bidang tanah seluas + 4.000 M2 (empatribu meter persegi) yang menjadi obyeksengketa;e Ketidakjelasan luas bidang tanah yang disengketakan dan diakui milikPenggugat tidak sama dengan luas tanah yang dimiliki Tergugat IIIntervensi;Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat

Waktu: Bahwa sertipikat a quo diterbitkan pada tanggal 18 September 1997, sedangkangugatan Penggugat diajukan pada tanggal 17 Nopember 2011 atau + 14 tahun,sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan perhitungan tenggangwaktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannyasertipikat a quo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangundangNo. 5 Tahun 1986 Jo.

DOS NI ROHA melakukan audit, dimana dalam audit tersebut ditemukan adanya fakturfaktur yang diduga bermasalah yaitu ada 9 (Sembilan)faktur yang dalam sistem belum ada pembayaran sementara sudah jatuh tempodan lewat waktu pembayaran, kemudian keduanya mengadakan survey kelapangan dan langsung menemui pemilik dari BILA KIDS sesuai faktur tersebut.Kemudian setelah meminta keterangan dari karyawan toko BILA KIDS fakturfaktur tersebut sudah dilakukan pembayaran dan yang menerima pembayarantersebut adalah

Dalamaudit tersebut ditemukan adanya fakturfaktur yang diduga bermasalah yaitu ada9 (sembilan) faktur yang dalam sistem belum ada pembayaran sementara sudahjatuh tempo dan lewat waktu pembayaran, kemudian keduanya mengadakansurvey kelapangan dan langsung menemui pemilik dari BILA KIDS sesuai fakturtersebut.

DOS NI ROHA melakukan audit yangmenemukan adanya fakturfaktur yang diduga bermasalah yaitu ada 9 (Sembilan)faktur yang dalam sistem belum ada pembayaran sementara sudah jatuh tempodan lewat waktu pembayaran, kemudian diadakan survey ke lapangan danlangsung menemui pemilik dari BILA KIDS sesuai faktur tersebut.

Daluarsa Menurut Hukum PerdataBahwa menurut Pasal 834, 835 dan Pasal 1946 KUHPerdata, daluawarsaatau lewat waktu (exipiration) selain menjadi dasar hukum untukmemperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan(release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat waktu tertentu.Selanjutnya menyangkut klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hakmenuntut atau menyingkirkan hak menuntut diatur sebagai berikut:Pasal 834 :Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannyaterhadap

selama 30 tahun lebih penggugatasal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking);Bahwa dalam perkara in casu, objek sengketa telah dikuasai mulai dariNenek Para Tergugat, Ibu Para Tergugat, sampai dengan Para Tergugatsejak selama tanggal 26 September 1959 atau + 59 tahun, sehinggajika dikonstruksikan dengan maksud Pasal 834, 835 dan 1964KUHPerdata, serta dianalisa menurut perspektif yurisprudensisebagaimana diuraikan pada angka 3 dan 4 Jawaban diatas, makasesungguhnya gugatan Penggugat telah lewat

waktu atau daluarsa(exiparation);ll.

demikian hal ini merupakan kewenanganPengadilan Negeri untuk mengadili, dengan kata adalah kewenangankompetensi absolute sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenangmengadili perkara ini ;Bahwa dengan demikian jika penggugat merasa dirugikan hakhaknyadengan diterbitkannya Sertipikat A quo, karenanya untuk mengujikebenaran siapa yang berhak atas tanah Aquo, menjadi kewenanganPengadilan Negeri untuk mengadilinya, bukan Pengadilan Tata UsahaNegara ;Gugatan Daluarsa ;Bahwa gugatan penggugat telah lewat

waktu (daluarsa) karena berdasarkanPasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo.

PMNA/Ka.BPN Nomor : 3 Tahun 1997 dan apabila pokok sengketanya(geschilpunt, fundamentum petendi) terletak dalam lapangan hukum privatmaka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya ;Oleh karena itu, untuk memenuhi nilai kKeadilan dan kepastian hukum sudahsepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatanPenggugat atau menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo;Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) ;Gugatan Penggugat bertentangan

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu 5 Tahun Melanggar Pasal 32Ayat (2) PP Nomor: 24 Tahun 1997 ; Bahwa secara hukum Tergugat Il Intervensi menganggap bahwagugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 32 ayat (2) PP RINomor: 24 Tahun 1997 yang menyebutkan :Halaman 21 dari 29 halaman.