Ditemukan 4741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor12 nomor45 nomor29 nomor.c nomor83 nomor41 nomor82 nomor24
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Sak
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
1.JAMIAN
2.MUSYADI
3.KUCON SIANTURI
4.ELIAS PIKAL
5.JONI ABDUL SALIM
6.SYAMSERAN
7.JUHARI
Tergugat:
PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI)
162 — 96
  • berupa Kutipan Pasal 24 ayat (2) huruf b PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 TahunHalaman 38 dari 57 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Sak12.13.14.15.16.17.18.19.2009 tentang Kegatan Usaha Huku Minyak dan Gas Bumi mengenai pihakpihak dalam Kontrak Kerja Sama, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebutdiberi tanda bukti T11;Foto copy dari asli yaitu berupa Kutipan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor42
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA, MEDAN, dk lawan Ir. RAHMAT SURYA SEMBIRNG
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Il dr19 (NotulenRapat Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dan PTPN.II tanggal6 Januari 2008 dengan pokok bahasan yaitu pembahasanpenyelesaian tindak lanjut Surat Keputusan Kepala BPN Nomor42/HGU BPN 2002, Nomor 43/HGU BPN 2002, dan Nomor44/HGU BPN 2002, masingmasing tanggal 29 November 2002dan Nomor 10/HGU BPN 2004, tanggal 6 Februari 2004mengenai Pemberian/Perpanjangan Jangka Waktu HGU PTPNll), dimana melalui Bukti ini bahwa tanah yang tercantum dalamBukti T.1ll dk/P., Il dr1 tersebut di atas,
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srg
Tanggal 24 Oktober 2018 — ATJON AHYADI alias OTJON BIN ENTJE L A W A N 1. IETJE SUSANTIN SATRIYO, SE Bin AZIANTO SATRIYO 2. Ir. H. FARID RIMURTA 3. H. ENCUD SUNDARI MUHAMAD 4. SRI MUNJAYANA
165 — 205
  • Ali/Anggur Dalam V No. 3A RT. 004 RW. 06 Kelurahan Cipete Selatan,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12410, mobile :081299333347, dapat bertindak baik sendiri sendirimaupun bersamasama berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 306/SKPDT/H&R/II/2018 tanggal 02Februari 2018,, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang dengan Nomor42/04/SK.HUK/Pdt/18/PNS tanggal 02022018;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LAWAN1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2016
Tanggal 18 April 2016 — PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI VS I. KEPALA BADAN PERTANAAN NASIONAL RI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH., III. PT. GULA PUTIH MATARAM;
127 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor42/HGU/Da/85 tanggal 1 November 1985:2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Surat Gugatan halaman 19 angkatt21 yang menyatakan ... penerbitan SK pemberian HGU kepada PT.GPM oleh Tergugat ... jelas telan mengakibatkan Penggugatkehilangan hak atas kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna UsahaNomor U.9/LT seluas 14.970 Ha...;3.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 11-06-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 113-K/PM.II-09/AD/VI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — ABDUL LATIF NASAHUDIN, SERDA
58 — 14
  • Ketika seorang debitur tersebut melakukanWanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannyamembayar angsuran bahkan yang bersangkutan tidak maumenyerahkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian,sedangkan atas objek perjanjian berupa kendaraanbermotor telah didaftarkan ke kantor pendaftaran FiduciaKementerian Kum dan Ham berdasarkan UU Fiducia Nomor42 Tahun 1999, sehingga Berdasarkan UU tersebut telahberalih kepemilikan Ranmor dari debitur kepada kreditur(Leasing) selaku penerima jaminan Fiducia.Dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-08-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — 1. SETYO BUDIONO, DKK VS 1. PT. GRAHA TRISAKA INDUSTRI, DKK
125 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RT.03 /RW. 03 Kelurahan Buliang, KecamatanBatu Aji, Batam;MARJOKO, bertempat tinggal di Kavling Baru RT.03 /RW.01Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;YUSWANTO, bertempat tinggal di Baloi Blok II, Jalan NangkaNomor 23 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja,Batam:SETYO HANDOKO, bertempat tinggal di Perumahan GriyaPiayu Asri Blok K Nomor 7 RT.02/RW.14, KelurahanDuriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Batu Aji, KotaBatam,USMAN, bertempat tinggal di Kavling Saguba Blok D.1 Nomor42
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — TUAN SOFWAN RAHMAN, DKK VS NAVA BHARAT Pte Limited, DKK
209 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IndoasiaCemerlang sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor42, tertanggal 39 September 2008 oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H.,Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Direktorat Hukum dan HakAsasi Manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat KeputusanDirektorat Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 November 2006dengan Nomor AHU85416.AH.01.02, tahun 2008;Bahwa dengan demikian perubahan susunan pengurus dan pemegangsaham PT.
    Indoasia Cemerlang yang dibuat Akta Berita Acara Rapat Nomor42, tanggal 29 September 2008 oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,S.H. telah sah secara hukum;Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Tergugat Ill telah meminjam uangsebanyak USD 3.000.000 (tiga juta dolar Amerika) kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit/Pinjaman (Laon Agreement)yang telah diterjemahkan oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah TuanAnang Fakhrudin dan telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiati SitiRahayu
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat PT. Maybank Indonesia Finance Tergugat KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
172 — 54
  • Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) UndangUndang Nomor42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syaratmusnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia. Namun UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkansecara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminanfiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian katamusnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasa, dan hilang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — P.T. BANK OCBC NISP. Tbk VS CUCU DJUHANA, DKK
126 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya perkaraini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas A Bandung telah memberikan putusan Nomor42/G/2014/PHI.PN.BDG., tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam RekonvensiDalam Putusan Sela Dan Pendahuluan1.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum
Register : 03-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN Kfm
Tanggal 20 Desember 2016 — - TERESIA NAHAS Alias TERESIA sebagai Terdakwa
169 — 58
  • Eltari Kota Kefamenanu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/SKPID/ADV.POSKUM/XI/2016 tanggal 4 November 2016, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor74/LGS.SRT.KHS/X1/2016/PN Kfm tanggal 8 November 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor42/Pid.Sus/2016/PN Kfm tanggal 3 November 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN Kfm tanggal 3November 2016
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 30 Nopember 2015 — SILVESTER SIU LASA
156 — 139
  • 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidanaJo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Halaman 109 dari 222 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor42
    /Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:1.DesMenyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor42/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg atas nama Terdakwa tersebut di atas;Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Saksi Ke1.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
737 — 2108
  • Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin LokasiUntuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT SORONG AGROSAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono KabupatenSorong tanggal 27 April 2021. (Objek Gugatan II)C.
    Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin LokasiUntuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGROSAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono KabupatenSorong tanggal 27 April 2021.C. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor :503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT SORONGAGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.4.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 57/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH Diwakili Oleh : Theodorus Yosep Parera,SH. dan Rekan.
Terbanding/Tergugat I : HASAN WIJAYA
Terbanding/Tergugat II : LANNY WIJAYA
Terbanding/Tergugat III : PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG
409 — 127
  • Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor42/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga. Jkt. Pst yang dikuatkan oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1107 K/Pdt.SusPailit/2019,12.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 184/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat:
MUJIATI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
167 — 79
  • Peraturan Bupati Lamongan Nomor42 Tahun 2015 (Perbup 42 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhirPeraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 (Perbup 42 Tahun 2017)dan tidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang BaikGAAP) gee seeeeeresee eee ere errrBahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentakBupati Lamongan (Tergugat) sedianya telah membentuk Panitia PemilihanTingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan melaluiKeputusan Bupati berserta tugas dan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-08-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 23/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 3 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : SIGIT KRISTIYANTO Diwakili Oleh : HIMAWANTI SETYANINGSIH, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. ARIS PURNOMO Bin RUSDI MARDIYONO Diwakili Oleh : SAPTA UTAMA, SH
71 — 46
  • Keputusan Presiden Nomor42 tahun 200267dengan memperhatikan asaskeadilan dan kepatutan.APBD disusun berdasarkanpendekatan kinerja.: Setiap pembebanan APBD harusdidukung oleh buktibukti yanglengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih.: Setiap orang yang diberi wewenangdan ataubuktimenandatanganimengesahkan suratyangmenjadi dasar pengeluaran atasbeban APBD bertanggung jawabatas kebenaran dan akibat daripenggunaan bukti tersebut.tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-10-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 23 Januari 2018 — FRISKA HUTAGAOL VS RUDI J, E. PASARIBU
31 — 22
  • makaTERPAKSA Penggugat menggunakan jasa Advokat, dimana atas jasaAdvokat yang Penggugat gunakan telah disepakati bahwa PenggugatDiwajibkan untuk membayar jasa honorarium sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), padahal faktanya saat ini telah ada Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang BantuanHukum j.o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan HukumSacara CumaCuma jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor42
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011
1620 — 748
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Namundemikian, oleh karenaAPBN Tahun 2009sedang berjalan danapabila diberlakukanlangsung akanmenimbulkanketidakpastian hukum,maka Mahkamahmenetapkan agarpengalokasian danahasil cukai tembakauuntuk provinsipenghasil tembakaudalam APBN dipenuhipaling lambat mulaiTahun Anggaran 2010. 102/PUUVII/2009UndangUndang Nomor42 Tahun 2008 tentangPemilu Presiden danWakil Presiden e Menyatakan Pasal 28dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42Tahun 2008 tentangPemilinan UmumPresiden dan WakilPresiden dinyatakankonstitusional
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42 /Pdt.G/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Agustus 2017 — Penggugat: SOFIA BALOE TOMBOY Tergugat: 1.CHARLES Y.APOLA 2.Ketua Yayasan Purnama Kasih 3.YOSEP KELEN 4.KORNELIS KOPONG 5.Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang
65 — 17
  • 254/Sk.1453.71/600/I/2017 tanggal 16Februari 2017,tersebut diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agarpersengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan denganperdamaian dengan memberdayakan Peraturan Mahkamah Agung Rl(PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI(PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melaluiMediasi, dengan menunjuk Nuri Huda, SH,MH Mediator pada PengadilanNegeri Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor42
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 36/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
1.PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI RIAU
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
195 — 67
  • (Sesuai denganfotocopy);Tanda Bukti Pencatatan PUK SIMPANGMARIHAT DESA KUMANGO Nomor42/560/TK/2006, Tanggal 23 Maret 2006. (Sesuaidengan fotocopy);Tanda Bukti Pencatatan PUK FSPPP KOTA LAMAKECAMATAN KUNTO DARUSSALAM, Nomor560/TKCP.HIP/III/2010/Il, Tanggal 18 Maret 2010.(Sesuai denganfotocopy);Tanda Bukti Pencatatan PUK..SPPPK.SPSIPT.TORGANDA Desa Tambusai Utara KecamatanTambusal UtaraNomor 560 /DISKOPTRANSNAKERTKHI / II / 2018 / 08Tanggal 30 Juli 2018.
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 05-05-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 42/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 21 Agustus 2014 — - KORNELIS MUKAHABANG Alias BAPA ALDO
32 — 21
  • Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor42/Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 05 Mei 2014 tentang : PenunjukanMajelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 05 Mei 2014 tentang : Penetapan HariSidang;3.