Ditemukan 8102 data
56 — 30
Renteng untuk MembayarUang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) perhari sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini; dengantanggapan sebagaiberikut.Bahwa atas permintaan Penggugat dalam gugatannya Tergugat menolaktegas dalil Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapatdilaksanakan serta merta/dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), walaupun Tergugat menyatakan banding dan atau kasasi.Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor03
150 — 1468
delapan) lembar photo copy Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 119/KPTS/M/2013 Tentang PerubahanKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 421/KPTS/M/2011,Nomor : 422/ KPTS/M/2011, Nomor : 424/KPTS/ M/2011, Nomor461/KPTS/M/ 2011, Nomor : 462/KPTS/M/2011, Nomor463/KPTS/M/2011, Nomor : 464/KPTS/M/2011 ;Nomor : 487/ KPTS/M/2011, Nomor : 498/KPTS/ M/2011, Nomor: 78/KPTS/M/2012, Nomor : 146/KPTS/M/2012 dan Nomor :410/KPTS/M/ 2011 tanggal 8 Maret 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor03
(delapan) lembar photo copy Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 119/KPTS/M/2013 Tentang Perubahan KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Nomor : 421/KPTS/M/2011, Nomor :422/ KPTS/M/2011, Nomor : 424/KPTS/ M/2011, Nomor461/KPTS/M/ 2011, Nomor : 462/KPTS/M/2011, Nomor463/KPTS/M/2011, Nomor : 464/KPTS/M/2011 ;Nomor : 487/ KPTS/M/2011, Nomor : 498/KPTS/ M/2011, Nomor :78/KPTS/M/2012, Nomor : 146/KPTS/M/2012 dan Nomor410/KPTS/M/ 2011 tanggal 8 Maret 2013;1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor03
110 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama (Addendum Kontrak) Nomor03/Pan.PK/APBN/VIII/ 2001 tanggal 2 Agustus 2011;Bahwa terhadap item pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara yang diperoleh nilaitimpang sebagaimana dalam proses pelelangan, ada item pekerjaan yangdilakukan CCO/perubahan kontrak namun digunakan harga satuan penawaranPT.
97 — 57
Terhadap dalil petitum Penggugat dalam perbaikan gugatan hal. 19 angka 7yang menyatakan:",...putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipunada upaya banding, " adalah dalil yang tidakberdasar hukum sama sekali karena tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor03 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vorraad), danprovisionil yang isinya antara lain :a. Harus memenuhi Pasal 180 HIR.b.
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
MUHSINIM M Alias MUH Bin HASAN BASRI Alm
125 — 22
25.795.850,untukpembayaran pengadaan alat pemadam kebakaran ditandatangani olen ABUHAIRA, Tanggal 16 November 2017;84.1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Dunia Baru TumbangTiti yangpegangannya terbuat dari bahan kayu;85.1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Gemilang yang pegangannya terbuatdari bahan kayu;86.1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Toko Elektronik Batam BerdanaTumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan plastik;87. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor03
530 — 1340 — Berkekuatan Hukum Tetap
., perihal Pencabutan Surat Kuasa;2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, Nomor03/SPTP.PT.SCI/BOGOR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, kepadaKurator PT. SCI, Dirut PT. BNI, Hakim Pengawas PT. SCI, HakimPemutus PT. SCI PN. Jakpus, Ketua BPK, Darwati, perinal hakhakpekerja;Copy 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia,tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal SuratPernyataan Mengambil Barang Milik PT.
324 — 109
Indo Husada Utama Purwakarta tanggal 20 Januar 2016, Nomor03, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut telan bermaterai cukup, dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya dibeni tanda T.1, 1.2, T.3 269;Asli dan fotokopi laporan due diligence tanggal 30 April 2014, selanjuinyafotokopi bukti surat tersebut telan bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuaidengan aslinya diberi tanda T.1, 1.2, T.3 270;Asli hasil cetak foto Rumah Sakit Titan Bunda Cikampek yang sudah bergantinama menjadi Rumah Sakit Titian
274 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persaingan UsahaTidak Sehat berbunyi:Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeriselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerimapemberitahuan putusan tersebut;Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 03 Tahun 2005, berbunyi:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan ataudiumumkan melalui website KPPU;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor03
31 — 10
Suara Merdeka;Untuk digunakan Kurator dalam mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit Nomor03/PAILIT/2012/PN.Niaga.Smg atas PT.KASEGA DADIDIT;Menentukan Rapat Kreditur Pertama diselenggarakan pada hari : JUMATtanggal : 08 JUNI 2012 pukul : 09.00, bertempat di Gedung Pengadilan Negeri.Niaga Semarang, JI.Siliwangi No.512 (krapyak) Semarang;Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kurator;Telah membaca Pengumuman Putusan Pailit dan Undangan
100 — 28
(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tigaratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Dompak Seberang/Kiang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau,Provinsi Riau, atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dompak,Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,sebagaimana tersebut berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) GunaBangunan Nomor 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 yang diterbitkan
558 — 196
Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas TergugatllIntervensi telah mengajukan permohonan Pernyelesaian sengketa internalkepengurusan Partai GOLKAR kepada Mahkamah Partai GOLKAR denganNomor 01/PIGOLKAR/II/2015, Nomor 02/PIGOLKAR/II/2015, dan Nomor03/PIGOLKAR/II/2015, dan Penggugat Ir.
175 — 51
Soebrantasberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor03/KPTS/DPUBM/2012 tanggal 01 Februari 2012 dan Pejabat PembuatHal 104Putusan Pengadilan TIPIKORNo.70/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrKomitmen (PPK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R.
129 — 63
dengan tetap memperhatikanketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukanbahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat guna menerapkan hukum secara berkeadilanyang konstitusional;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalammengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor03
52 — 29
tanggal 8 Okotber 2012 Nomor Print.486/N.3.13/Fd.2/10/2012 sejaktanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;2.Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Oktober 2012 Nomor31/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20Nopember 2012 ;3.Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Nopember 2012 #Nomor40/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19Januari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2013 Nomor03
223 — 64
DR.Susilo No.74 Pahoman sebesar Rp. 15.415.909; (Lima belas juta empatratus lima belas ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) diterima oleh kantorpenerima pembayaran tertanggal 28 Desember 2010 dengan cap Bank Lampunggading rejo untuk PPH Pasal 22 Pengadaan (satu) unit Kendaraan dinas jenisjeep Bagian Perlengkapan dan aset Setdakab Pesawaran sesuai dengan SPK Nomor03/KPAKTR/PAKET.01/PSW/2010.Asli 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1675/LS/2010, Untuk Keperluan Pembayaran Pengadaan
Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM
Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN
Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA
Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH
478 — 309
Bahwa setelah berakhirnya kerjasama Turut Tergugat dan PT.Mitra Graha Sejahtera sebagaimana Akta Perjanjian Kerja SamaRevitalisasi dan Renovasi Pasar Perniaagaan Wilayah Jakarta Barat Nomor03 tanggal 21 Januari 2010 pada tanggal 21 Januari 2013, antara TurutTergugat dengan PT. Mitra Graha Sejahtera kemudian membuat PerjanjianKerja Sama Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Perniagaan Wilayah JakartaBarat Nomor 145/1.824.541 tanggal 15 April 2013 yang mana PT.
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
194 — 88
saksi tidak menaruh curigaapapun terhadap Terdakwa termasuk terhadap kebenaran dokumendokumen yang diajukan;Bahwa setahu saksi dalam Risalah RUPSLB tertanggal 30 Nopember 2016yang Terdakwa ajukan sebagai kelengkapan pembuatan Akta Nomor 2 danAkta Nomor 03 tidak disebutkan jabatan Terdakwa sebagai apa;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan dalamperkara ini, yang jelas saksi ada dipanggil baik saat penyidikan maupundalam persidangan ini untuk menerangkan Akta Nomor 02 dan Akta Nomor03
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
TARMIZI BIN H.AHMAD alm
134 — 45
dengan total tagihan sebesarRp.3.374.227.220, (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta duaratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang manatelah dibayar oleh pihak PT.KKK sebesar Rp.1.000.000.000, (satumilyar rupiah) dengan sisa tagihan sebesar Rp.2.374.227.220, (tigamilyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribudua ratus dua puluh rupiah).Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 pihak supplier memberikan fotocopy surat kesepahaman transaksi jual beli TBS nomor03
114 — 47
Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengantanggal 05 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ira Margaretha Mambo, SH,M.Hum, Gregorius Septhianus Toda, SH dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum)pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor03/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg tanggal 14 Januari 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana
73 — 25
ATMA PRATAMA Nomor03/CV.AP/X/2007, tanggal 3 November 2007, dan Surat Kuasa NomorHal 10 dari 143 Hal Putusan NO: 02 /Pid.Tipikor/2014/PN.AB04/CV.AP/XI/2007, tanggal 16 November 2007 bersamasama dengan saksiJONATHAN PESIRERON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (masingmasing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 07 November2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2007, atau setidaktidaknya pada waktuantara bulan November 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau