Ditemukan 9967 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keaadaan keadaan kedaaan keamanan kealpaan keadilan kekayaaan kendaraan
Penelusuran terkait : 89/pid.b/2016/pn msb Tri Wahyudi Alias Ayyub Bin Hadis Dk Pencurian Dalam Memberatkan Secara Berlanjut
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
91 — 20
  • dibloklir sesuai perintah Kepala Dinas sehingga tidak apaapaditanda tangan saja karena hal tersebut kami panitia pemeriksa berani tandatangan.Bahwa benar berita acara pemeriksaan fikti Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XIV2009 tanggal 11 Desember 2009, dibuat sebagai syarat pembayaran(pencairan dana 100%) dan yang memerintahkan adalah Kepala DinasPertanian dan Perkebunan Prov NTT berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi antaraKadis dan Pihak Ill tanggal 08 Desember 2009.Bahwa benar dalam keadaan sadar dan dalam keadaaan
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
646 — 262
  • Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikanjika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;b.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
512 — 239
  • Terhadap haltersebut ahli berpendapat bahwa apa yang disampaikan sang ayah ketikadia mengatakan dalam keadaaan sehat sebelum dilakukan PCR adalahbukan kebohongan menurut Ilmu Sosiolog! Bahwa terhadap pengandaian yang dipaparkan oleh saksi Moh.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
63 — 21
  • setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pulau NunukanKabupaten Nunukan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaaan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
149 — 73
  • keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force majeur maka tidak akan ada permasalahan;Bahwa kondisi dalam keadaan bahaya bisa dinilai pada saat negaradalam keadaan normal bahwa menurut pendapat Ahli keadaaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/ PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2015 — - ANTONIUS SURYA NATA, A.MD
58 — 20
  • Tanah Karo TA. 2013 dan kondisinya dalam keadaan rusak berat.e Bahwa pemeliharaan tersebut sudah dilakukan oleh CV Pura Persadasekitar bulan Nopember 2013 dan hasilnya adalah keadaaan jalan tetaprusak dikarenakan keadaan cuaca tidak mendukung dan CV PutraPersada menjanjikan akan melanjutkan pemeliharaan setelah cuacamendukung.e Bahwa terhadap pengawasan tehnis dan pelaksanaan pekerjaan, termasukquantity dan quality control saksi selaku Pelaksana kegiatan adamelaksanakan dengan cara menyesuaikan pekerjaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH 2.YUSRIANA AKIB, SH., MH. Terdakwa: FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI
113 — 30
  • FERIAL pola transaksinya adalah dana yang langsung didebetpada hari itu juga atau keesokan harinya dengan pola transfer danditarik tunai, dan menerima setoran ( rekening tersebut sebelumbulan Januari 2018 dalam keadaan pasif dan setelah Bulan Januari2018 transaksi dalam keadaaan aktif ), dan berdasarkan RekeningKoran No.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
309 — 128
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • APBD.(6) Selain...(6)(7)(1)(2)(3)13a gnhOtg,eePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 129 Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksudpada ayat (5), dalam program pembentukan PerdaKabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbukamengenai:a. penataan Kecamatan; danb. penataan Desa.Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapatmengajukan rancangan Perda di dluar programpembentukan Perda karena alasan:a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, ataubencana alam;b. menindaklanjuti kerja sama
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
127 — 44
  • Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danHal. 118 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.menentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertilien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1556 — 2785
  • menetapkan Semua ObyekSengketa (SK MENKUMHAM sebagaimana dimaksud pada butir1.1. sampai dengan butir 1.13.) tersebut diatas telah mengabaikanAsas Kecermatan ;Berdasarkan definisi tersebut di atas, terang dan nyata bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dengan berdasarkanasas kecermatan haruslah dibuat dengan cermat dan teliti ternadapsemua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materikeputusan, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa telah tidak cermat atas faktor dan keadaaan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 25-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DIPIRIA, SH.
3.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
4.HERRY SUHERMAN, SH MH
5.SYAHRUL, SH
6.RANS FISMY, SH.
7.ROBBY HERMANSYAH, SH
8.SUBARDI, SH.
9.ACHMAD HUSIN MADYA, SH.
10.AGUS KURNIAWAN, SH.
11.DHANI RANTI
12.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
13.AFIFFUL BARIR. S, SH.
Terdakwa:
HENDI SURYADI, ST
15 — 12
  • Nomor UPK/4344099/108-DSDAP/ULP/2016, tanggal 16 Mei 2016 perihal Undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi;
  • 1 (satu) eksemplar data print out rekaman kualifikasi dari LPSE Provinsi Banten atas nama PT Aji Tama Mulya;
  • 1 (satu) eksemplar copy legalisir Nota Dinas dari BPBD, tanggal 10 Februari 2017;
  • 1 (satu) budle copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lebak Provinsi Banten Nomor: 360/Kep.183-BPBD/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Status Keadaaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/PDT.SUS/2010
LEFT LEASING SARLOS, CS.; GUNAWAN WIDYA ATMADJA, CS. PT. ADAM SKY CONNECTION AIRLINES
150 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi, Adam Air (in casu Termohon PK I) sama sekalltidak melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaaan cidera janji yangterus berlanjut tersebut:Bahwa lebih lanjut, penarikan kembali Pesawatpesawat tersebut juga telahdisetujui oleh Adam Air (in casu Termohon PK I).
    No. 054 PK/Pdt.Sus/201041.42.43.Ad.tidak melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaaan cidera janji yangterus berlanjut tersebut:Bahwa lebih lanjut, penarikan kembali Pesawatpesawat tersebut juga telahdisetujui oleh Adam Air (in casu Termohon PK I).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 9 Januari 2018 — 1. Nama lengkap : Drs. MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA Alias DJEN; 2. Tempat lahir : Tarui 3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Mei 1966 4. Jenis kelamin : Laki-Laki 5. Kebangsaan : Indonesia. 6. Tempat tinggal : Jln. Pendidikan Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bula);
95 — 40
  • menyebutkan " "Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yangberwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan".Ketentuan di atas menunjukan bahwa jika ditemukan kerugian negara(sebagai unsur pidana), maka Laporan BPK dijadikan dasar penyidikanoleh pejabat penyidik bukan kepada pejabat penyelidik.Hal ini berarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untukmenetapkan dan menentukan kerugian negara, berdasarkan asaskontrrius actus, dapat memulihkan keadaaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
251 — 154
  • diaharus sudah punya niat, kehendak kejahatan, seperti orang untukmengakali pihakpihak yang terkait pemakaian itu.Bahwa unsur kesalahan maupun perbuatan melawan hukumnya harusada, dua hal yang harus ada dalam suatu tindak pidana melawanhukum, maupun yang subyektif atau obyektif.Bahwa didalam KUHAP ketentuan umum pasal 1 ada dalam tersangkaseseorang yang karena perbuatan jahat karena keadaan, yangdimaksud keadaan sehigga seseorang sebagai tersangka yaitu kalauperbuatan jelas secara aktif, kalau keadaaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
143 — 764
  • Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2) 400.000.000, Menimbang, bahwa dengan pembayaran sebesar Rp 210.000.000,dan Rp145.000.000, , dari keterangan saksisaksi baik dari pengurus KONIKota Pekalongan maupun dari pengurus cabang olah raga yang beradadalam pembinaan KONI Kota Pekalongan serta keterangan Terdakwa, adalahsebagai berikut : mobil Isuzu Elf type NKR55 CO E22 dibeli dalam keadaaan baru, diatasnama terdakwa Ricsa Mangkulla. mobil tersebut dari baru sampai dengan sebelum disita oleh penyidikdipergunakan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.DIPIRIA, SH.
4.HERRY SUHERMAN, SH MH
5.SYAHRUL, SH
6.RANS FISMY, SH.
7.ROBBY HERMANSYAH, SH
8.SUBARDI, SH.
9.ACHMAD HUSIN MADYA, SH.
10.AGUS KURNIAWAN, SH.
11.DHANI RANTI
12.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
13.AFIFFUL BARIR. S, SH.
Terdakwa:
H.ADE PASTI KURNIA, ST MM
17 — 7
  • Provinsi Banten Nomor UPK/4344099/108-DSDAP/ULP/2016, tanggal 16 Mei 2016 perihal Undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi;
  • 1 (satu) eksemplar data print out rekaman kualifikasi dari LPSE Provinsi Banten atas nama PT Aji Tama Mulya;
  • 1 (satu) eksemplar copy legalisir Nota Dinas dari BPBD, tanggal 10 Februari 2017;
  • 1 (satu) budle copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lebak Provinsi Banten Nomor: 360/Kep.183-BPBD/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Status Keadaaan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - KALUMBAN MALI, SE.
124 — 51
  • dibloklir sesuai perintah Kepala Dinassehingga tidak apaapa ditanda tangan saja karena hal tersebut kamipanitia pemeriksa berani tanda tangan.Bahwa benarberita acara pemeriksaan fikti Nomor521.1.050/1886.q/KEP/ XIV2009 tanggal 11 Desember 2009, dibuatsebagai syarat pembayaran (pencairan dana 100%) dan yangmemerintahkan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTTberdasarkan Hasil Rapat Evaluasi antara Kadis dan Pihak Ill tanggal 08Desember 2009.Bahwa benar dalam keadaan sadar dan dalam keadaaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/PID/2017
Tanggal 26 April 2017 — MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E., M.Si., alias NANANG bin H. MAJID SUBARI
140 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam batastingkat keadaaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat buktipetunjuk sangat diperlukan;Bahwa, berdasarkan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP pembuat undangundang casu quo KUHAP telah mengingatkan Majelis Hakim Yangagar supaya dalam penilaian dan penerapan alat bukti petunjukdilakukan :1. Dengan arif dan bijaksana;2.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - HARSONO AHMADI KODA, SP - COSMAS CEKARUS, STP
82 — 43
  • dibloklir sesuai perintah Kepala Dinassehingga tidak apaapa ditanda tangan saja karena hal tersebut kamipanitia pemeriksa berani tanda tangan.Bahwa benar oberita acara pemeriksaan fikti Nomor521.1.050/1886.q/KEP/ XIV2009 tanggal 11 Desember 2009, dibuatsebagai syarat pembayaran (pencairan dana 100%) dan yangmemerintahkan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ProvNTT berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi antara Kadis dan Pihak Ill tanggal08 Desember 2009.Bahwa benar dalam keadaan sadar dan dalam keadaaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
104 — 49
  • Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danmenentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertiiien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.