(vide Bukti P1; T10) yang diperlihatkam didalam persidangan asli ada pada Penggugat (Ida Thahir); hal tersebut membuktikanbahwa pemohon (Nirwan Munir) telah memberikan informasi atau keterangan secaratidak benar (kebohongan) mengenai data yuridis, menurut Majelis Hakim Tinggi1819bertentangan dengan Pasal 107 huruf h cacad hukum administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : h.

Sengketa in litisadalah 44 (empat puluh empat) hari, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Halaman 21 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUNMDN2D,Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme Pengumuman yang dilaksanakanoleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo tidaksesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sehingga mengandung cacad

yuridis ; Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik obyeksengketa didasarkan pada adanya cacad yuridis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal106 juncto Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Sertifikat Hak Milik obyeksengketa a quo haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh sebab Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyekSengketa

Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUNMDN. tanggal 04 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan haruspula dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku PengadilanTingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akanmengadili sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan yang kuat menuruthukum untuk menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacad

Hakim perdata memutus berdasarkan sertifikat palsu;gugatan purapura dan rekayasa mafia tanah seperti kasus SHM26/1972 dan SHM 53/1972 yang baru ketahuan palsu setelah putusanperdata incrah diuji pidana/ TUN kalah.Bahwa eksekusi peradilan dipastikan cacad hukum karena obyekeksekusi tidak sesuai dengan yang diusahakan/ dikuasai oleh pelawanbaik luas/ batas letak sehingga tidak beralasan terbit penetapan sitaeksekusi karena cacad hukum dan tidak berdasar; saat berperkarapihak BPN tidak diikut sertakan

pengacara; (d) Cari tanah bukti SKT VS SHMHalaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT.BJM14.aspal/ terbang; (e) Permainan warkah oleh oknum BPN atas namaSHM sudah terbit/ meninggal/ fiktif; (f) Penerbitan buku tanah palsuoleh BPN dari warkah/ orang meninggal dan juru ukur palsu.Bahwa bukti surat SKT 140/1980 palsu tidak sinkron dengan SHM850/1983 yang tidak pernah diukur ulang BPN; BPN tidak pernahdigugat sebagai intervent dalam putusan yudex factie dan yudex juris diperdata merupakan cacad

Ali sebelah utaraberbatas dengan Suyatno, sebelah barat dengan jalan, sebelahselatan dengan tranmisi fakta di lapangan itu semua tidak benar.Jadi kesimpulan saya semua saksi tidak benar/ dikatakan saksipalsu dan saya anggap putusan pengadilan cacad hukum.Bahwa surat palsu/ kebohongan/ tipu muslihat/ di perdata bolehberbohong merupakan ciriciri adanya kepalsuan pengguna SHM850/1983 an.

Pemberian Hak untuk Muhajir,tidak ada bukti pendaftaran alas hak karena tidak memenuhi kewajibanPBB, dan lainlain sesuai pasal 7 (3) PMA No. 5/1973; cacad hukumformal tidak melalui prosedure terbit dan secara materil Muhajir bukanpemilik sebenarnya. Tegasnya SHM 850/1983 an.

Muhajir tidak cacadhukum padahal cacad hukum; keliru nyata dan palsu dengan ciricirisebagai berikut:a. SHM 850/1983 an. Muhajir adalah SHM palsu/ surat palsu/ alas hakpalsu.b. Secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut karenamemegang SHM terbang.c. Secara yuridis sudah 31 tahun baru menuntut hak sejak terbit 22Nopember 1983 sampai menggugat 30 April 2014 terjadi daluarsa.d.

., adalahAktaakta yang klasifikasinya cacad hukum, karenanya harus batal demihukum, sekalipun Tergugat V pembeli yang beritikad baik tetapi otomatis JualBeli No.190 tanggal 25 Juni 1992 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,karena lokasi yang diperjual belikan masih terperkara di Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.576/Pdt.G/1990/ PN.JKT.PST. dan vonisnya barulah tanggal30 Juni 1992, apalagi Penggugat dimenangkan dalam gugatan rekonpensi yangberhak atas tanah garapannya seluas 10,5 Ha tersebut, sehingga

hukum Bahwa perbuatan/proses Sertifikat Hak GunaBangunan No. 8, 9, 10 dan 11 atas nama Tergugat , Il, Ill adalah tidak sahdan cacad hukum karena overlap ke atas tanah garapan Penggugat luas10,5 Ha, karenanya harus batal demi hukum ;Menyatakan Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 4 (empat) bidangtanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8, 9, 10, 11 dengan Akte No.190tanggal 25 Juni 1992 antara Tergugat , Il, Ill kepada Tergugat V dibuatHal. 8 dari 29 hal.

No. 193 PK /Pdt/ 2003Notaris Sutjipto, SH., adalah cacad hukum dan batal demi hukum karenatanah yang diperjual belikan adalah status tanah perkara, bahkan masihtanah garapan oleh Penggugat sendiri ;10.Menghukum Tergugat V (PT.

GRAHA JAYA atau Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill adalah tidak sah dan cacad hukum, karena diterbitkan padasaat tanah tersebut dalam status Sita Jaminan oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat ;Menyatakan bahwa perbuatan/proses Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8,No. 9, No.10 dan No.11 atas nama Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Illadalah tidak sah dan cacad hukum, karenanya harus dinyatakan bahwaSertifikatsertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti mengikat ;Menyatakan bahwa Akta Perjanjian

Jual Beli 4 (empat) bidang tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No. 8, No.9, No.10 dan No.11 dengan AkteNo. 190 tanggal 25 Juni 1992 antara : Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Illkepada Tergugat V dibuat Notaris Sutjipto, SH., adalah cacad hukum dankarenanya harus dinyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut harus dinyatakantidak mempunyai kekuatan bukti mengikat ;Menyatakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill maupun Tergugat V dansetiap orang yang mendapat hak dari mereka tidak dibolehkan menguasaidan

Akhmad Wahidin adalah merupakanperbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat olehAmagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias HajiAkhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

Akhmad Wahidinadalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuatoleh Amagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmatalias Haji Aknhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukumdan batal demi hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkanoleh Tergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidinadalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapunjuga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriBandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4519/1989, tertanggal 31Agustus 1989 atas nama Rosy Rostika yang dikeluarkan oleh TergugatIll mengandung cacad

:Menyatakan segala transaksitransaksi terhadap objek sengketa berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadapihakpihak lainnya (pihak ketiga) mengandung cacad hukum danmenjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan (conservatoir besl/aq)terhadap bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Lebak Siliwangi,

., mengajukan permohonanpensertifikatan tanpa adanya persetujuan dan jjin dari Penggugat/AyuAriani adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak dan hukum,maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis, dan batal demi hukum ;Bahwa Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H. Samah untuk atas nama Muhammad Naseh,SH., MH/Tergugat 5 yang diterima oleh Lalau Kamal sebagai penjualdan H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH., MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga ;.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH.,MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga;.

Menyatakan hukum bahwa terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10 Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat) mengandung cacad yuridis formal dan sudah sepatutnya sertifikat Nomor 1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;7.

Bahwa oleh karena terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10 Juli1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makasertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat)mengandung cacad yuridis formal dan sudah sepatutnya sertifikat Nomor1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;Bahwa oleh karena penguasaan Obyek sengketa yang dilakukan olehTergugat secara melawan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sahmenurut hukum, maka obyek sengketa sudah

oleh karena Obyek sengketa selama beberapa Tahun telahdikuasai oleh Tergugat yaitu sejak meninggalnya almarhum Ni NengahGunasih dari + tahun 1963 hingga sekarang terhitung menjadi 52 tahunsehingga Penggugat telah menderita kerugian materiil maupun In materiilbila dirinci Kerugian Materiil ;hasil kebun buah durian dan tanaman buah lainnya setiap tahunmenghasilkan Rp.5.000.000 X 52 Tahun = Rp.260.000.000 (dua ratusenam puluh juta rupiah );Kerugian In Materiil ;Penggugat selama ini telah mengalami cacad

dari pemegang hak almarhum Ni Nengah Gunasih menjadipemegang hak Wayan Nika (Tergugat) yang berdasarkan surat keteranganwarisan yang cacat hukum dan tanpa sepengetahun dan seijin Penggugatsebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Hukum bahwa terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makasertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat)mengandung cacad

kepada Penggugatsebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ni Nengah Gunasih dalamkeadaan lasia dan kosong bila perlu dengan bantuan alat negaraMenghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara Materiilmaupun In Materil kepada Penggugat bila dirinci sebagai berikut ;Kerugian Materiil ;hasil Kebun buah durian dan tanaman buah lainnya setiap tahunmenghasilkan Rp.5.000.000 X 52 Tahun = Rp.260.000.000 (dua ratusenam puluh juta rupiah ) ;Kerugian In Materiil ;Penggugat selama ini telah mengalami cacad

Menyatakan hukum bahwa terbitnya sertifikat Nomor 1164 pada tanggal 10Juli 1989 akibat Tergugat melakukan Perobuatan Melawan Hukum, makasertifikat Nomor 1164 atas nama pemegang Hak Wayan Nika (Tergugat)mengandung cacad yuridis formal dan sudah sepatutnya sertifikat Nomor1164 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;7.

., sebagaiMediator;Menimbang, bahwa akan tetapi usaha perdamaian dan mediasi tersebut telah gagalsebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2014;Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan danPenggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban di persidangan tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSI.Bahwa gugatan penggugat dapat dikatakan cacad hukum karena

kelurahan Kedaton melainkan diwilayah Kelurahan KutarayaKecamatan Kota kayuagung , dan disisi lain batas batas tanah objek sengketa tersebutadalah berbeda dengan Batas batas tanah yang dimiliki oleh tergugat (dapat pula dikatakangugatan penggugat tersebut adalah error in objektion ), bahkan Nama tergugat tidak tepatkarena tidak ada/tidak ditulis Bin siapa / siapa Nama orang tua tergugat , dari uraian diatasgugatan tersebut dapat digolongkan eror in subjektion, berhubung gugatan penggugattergolong cacad

hukum, dan bukti penggugat cacad hukum dikarenakan kurang pihak yangmana seharusnya yang menjadi sebagai tergugat II adalah orang tua tergugat (Ibu tergugat)berama .SUBAIDAH BINTI SUDIN SAMPOK.karena tergugat mendapat pelimpahan hakdari Ibu tergugat tersebut Kemudian seharusnya yang menggugat objek sengketa tersebutadalah PERA NAWAWI karena tanah tersebut sudah dijual oleh SYIMAS (Soima bintiMustar) sebagaimana berdasarkan surat Pelepasan Hak atas tanah N0.0206/PPAT KAG/XII Tahun 2004 .maka gugatan

DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa pada pokoknya tergugat menolak keras atas semua isi pokokgugatan penggugat dan eksepsi tergugat diatas dapat puladipersamakan dalam pokok jawaban dibawah ini dan tidak terpisahkansatu sama lainnya.2 Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan cacad hukum,dikarenakan disatu nisi kekurangan pihak dikarenakan tanah objek sengketatersebut tergugat mendapat dari pelimpahan hak dari ibu tergugat, disisi lainobjek gugatan salah letak , dan salah guga, bahwa penggugat mengatakandalam

sertifikat dan rumah Penggugat di jadikanjaminan hutang oleh Tergugat A kepada Tergugat B;Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat A telahmenjaminkan objek perkara kepada Tergugat B maka perbuatan Tergugat Atelah menjaminkan objek perkara kepada Tergugat B adalah perbuatanmelawan hukum dan tanpa hak;Bahwa perbuatan Tergugat B menerima begitu saja Sertifikat Hak Milikyang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat A yang bukan miliknya dan tidakatas nama Tergugat A adalah suatu perobuatan yang cacad

Sudah jelasmengandung cacad hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dantidak sah, batal demi hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeritersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulusebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;2.

Pengadilan Negeri Padang telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menilai surat buktikarena surat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk Kasasi A, B, T.B,T.B.3, T.B.4 adalah surat bukti yang mengandung cacad hukum karenasewaktu ditandatangani oleh Pemohon untuk Kasasi 1 dan almarhumisterinya mereka dalam keadaan sakit dan dipapah membawanyakekantor Notaris tidak dibacakan isinya dan maksud dari surat tersebutdan yang ditandatangani adalah blangko kosong dan orang yang sakitdan tidak sempurna

Dengan demikian ahli waris bukan hanya BuntuanginSihotang dan Banduarap Sihotang sesuai gugatan penggugat pada point2).Berdasarkan uraian di atas telah terbukti majunya Maruhum Sihotang sebagaipenggugat dalam perkara ini adalah cacad hukum atau bertentangan denganhukum yang berlaku. Oleh karenanya tergugat I menolak tegas gugatanpenggugat untuk seluruhnya, dengan alasan cacad juridis yaitu subekpenggugat salah atau cacad hukum.

Dian Mahara, dokter pada Rumah SakitUmum Daerah Dokter Soedarso dengan kesimpulan sebagai berikut:Kelainan/Luka/Cacad yang terdapat pada pemeriksaan sebagai beriku:Memar dan bengkak didaerah KepalaMemar dan bengkak di pipi dan dahi kananMemar dan bengkak didaerah dadaKesimpulan : Cedera Kepala BeratTrauma Tumpul DadaPenderita dibawa di RSDS sudah meninggal dunia.Adapun penumpang sepeda motor KB 2773 OH yang bernama JadaRamadhan juga dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum etRepertum Nomor

Dian Mahara, dokter pada Rumah Sakit UmumDaerah Dokter Soedarso dengan kesimpulan sebagai berikut:Kelainan/Luka/Cacad yang terdapat pada pemeriksaan sebagai beriku:Memar dan bengkak di Kepala bagian belakang dan samping kananMemar dan bengkak di pipi dan dahi kiriKesimpulan : Cedera Kepala BeratPenderita dibawa di RSDS sudah meninggal dunia.monn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal310 ayat (4) Undangundang No : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan. 22220

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN RI nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanKeputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan.

Selanjutnya berdasarkan pasalPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 13107 Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamfs2.38.9.Kesalahan ProSe@dull, ~~~ == = nnn nnn nnn nnn nnnKesalahan penerapan peraturan perundangundangan,KeSalanan SUDCK NAiG~ nnn nn nnn nn rnKesalahan objek hak; == 32 enn nnn nnn nnn onKResalahan Onis Hakjecasssae esse enemaKesalahan perhitungan Uas;~= ==Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;Kesalahan lainnya

Mempawah (in casuTergugat), maka dapat dinyatakan objek sengketa yang diterbitkanterdapat cacad yuridis prosedu ral ;8. Bahwa dengan tidak terdaftarnya kepemilikan Penggugat atas tanahaquo, jelas Penggugat mengalami kerugian berupa tidak terbitnyaPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 15Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana dimaksuddengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal1 angka 20 jo.

Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Banjir Kanal Timur tidakmelakukan pembayaran atas obyek perkara aquo kepada PENGGUGAT,melainkan melakukan penitipan pembayaran (CONSIGNATIE) sesuai SuratPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disebutkan di atas adalahsebagai akibat adanya pengakuan kepemilikan atas obyek yang sama dalamperkara aquo karena diakui pula oleh TERGUGAT Idan TERGUGAT IL.10.Bahwa bukti/dasar kepemilikan hak atas tanah milik Para Tergugat(TERGUGAT Idan TERGUGAT Il) adalah cacad

hukum dan/atau cacad yuridisdikarenakan halhal sebagai berikut:A.

Gani tidakmempunyai tanah yang terletak di RT. 009/011 Kelurahan Pondok Kopi yangsekarang terkena Proyek BKT (Bukti P25)18.Bahwa dengan adanya kejanggalankejanggalan tentang bukti kepemilikanTERGUGAT Idan TERGUGAT II sebagaimana yang telah dikemukakan di atasdan berdasarkan SURAT KETERANGAN dari Lurah Pondok Kopi Nomor:252/1.711.1 tertanggal 23 Agustus 2006, yang pada intinya menerangkanhalhal yang membuktikan kepemilikan hak atas tanah TERGUGAT danTERGUGAT II adalah cacad hukum sehingga lurah membatalkan

hukumdan cacad yuridis sebagaimana diterangkan dalam SURAT KETERANGANdari Lurah Pondok Kopi Nomor: 252/1.711.1 tertanggal 23 Agustus 2006 (VideBukti P24), maka sangat beralasan hukum kiranya untuk dinyatakan Putusanini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzet), banding,maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);23.Bahwa dengan adanya kenyataan hukum sebagai mana yang telahdikemukakan di atas, maka seyogyanya dinyatakan sah menurut hukum danHal 7 dari 35 Hal.

tentang Kepemilikan atas Peta Bidang 236 dan237 (bukan Peta Bidang 238), yang mana pada pokoknyamenerangkan bahwa tanda tangan dan cap stempet yangtertera datam surat pernyataan TERGUGAT I/ MarhamahBintiSaidjin Vide BuktiP 17 adalah bukan tandatangannya/ bukan stempelnya.Foto copy sesuai dengan copy : SURAT KETERANGAN dariLurah Pondok Kopi Nomor: 252/1 .711.1 tertanggal 23Agustus 2006, yang pada intinya menerangkan halhal yangmembuktikan kepemitikan hak atas tanah TERGUGAT danTERGUGAT Il adalah cacad

Penggugatsebagal pembeli kemudian terhadap tanah sengketa II dibuatkan Akta Nomor18 Perjanjian Jual Beli dan Akta Nomor 19 Kuasa Menjual tertanggal07052008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MADE DWITA, SH, Notaris diGlanyar, dimana Nyoman Widajaya sebagai penjual dan Penggugat sebagaiHal 13 dari 36 halaman putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps14pembeli. bahwa jual beli yang dilakukan oleh Nyoman Widajaya selakupenjual dan Penggugat selaku pembeli terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad

07052008 dan Kuasa MenjualNomor 22 tanggal 07052008 yang dibuat di Notaris Made Dwita, SH,Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta Pembatalan Nomor 02tanggal 23 April 2008 terhaclap tanah sengketa II dan terbitnya AktaPembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Il yangdibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, SH, Notaris diDenpasar, dengan demikian maka Perjanjian Jual Beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanah sengketaIl adalah Cacad

Oleh karena PerjanjianJual Beli dan Kuasa Menjual antara Tergugat dengan Nyoman Widajayatersebut Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum, maka Akta Jual Beli Nomor03/2009 tanggal 21 januari 2009 terhadap tanah sengketa II adalah BatalDemi Hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009 tanggal 24januari 2009 terhadap Tanah sengketa yang pembuatannya berdasarkanAkta Kuasa Menjual yang Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum makaAkta Jual Bell tersebut adalah Batal Demi Hukum.

Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B dan mengalihkan kepada B.S,kemudian Tergugat memperolehnya dari B.S dengan membayar ganti rugi berdasarkanSurat Ganti Rugi 1031972;e Memerhatikan faktafakta tersebut MA berpendapat supaya gugatan tidak mengandungCacad Plurium Litis Consertium, Penggugat harus menarik J.B dan B.S sebagai Tergugat,maka menurut pendapat Pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tergolong kurang Pihak(Plurium Litis Consertium) sehingga terkualifikasi sebagai Gugatan yang Cacad

Formil;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tergolong kurang Pihak (PluriumLitis Consertium) sehingga terkualifikasi sebagai Gugatan yang Cacad Formil, gunaterwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 2 ayat (4) Undang undang Nomor. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, menurut pendapatPengadilan secara formal gugatan Penggugat Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formalberupa kurang pihak. Sebab, seharusnya Para Penggugatjuga menarik dan atau mengikutsertakan pihak lain selakutergugattergugat dalam gugatan aquo, antara lain: panitiapembebasan tanah.b.

Gubernur Daerah Istimewa Aceh,sekarang Gubernur Propinsi Aceh sehingga gugatan ParaPenggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan gantirugi mengandung cacad formal, berupa: error in persondalam bentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaransehingga gugatan Para Penggugat telah tidak dapatdipertahankan lagi.4. Petitum Tidak Berdasar Hukum.a.

Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata gugatan Para Penggugatmengandung cacad formil, berupa Plurium Litis Consortium yangdapat mengakibatkan persoalan hukum baru sehingga sangatberalasan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan ParaPenggugat.11.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakangugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan :Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formalberupa kurang pihak.

Gubernur Daerah Istimewa Aceh,sekarang Gubernur Propinsi Aceh sehingga gugatan ParaPenggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan ganti rugimengandung cacad formal, berupa: error in person dalambentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaran sehinggagugatan Para Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.D.

., (Tergugat )menandatangani Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 25Oktober 2017, di atas nama Asrun;Bahwa pada tahap Jawaban (Duplik) penggugat melalui Kuasa isedentilnyamengajukan keberatan atas Kesepakan Perdamaian tertanggal, 25 Oktober2017, yang pada pokoknya mengatakan:Bahwa Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017Adalah Cacad hukum, karena di tandatangani oleh Sumantri DJ, SH(Tergugat I) di atas nama Asrun (Tergugat );Bahwa yang mana Surat Kuasa Khusus nomor

BM tertanggal 23 Mei 2018;Bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal25 Oktober 2917, Meskipun di tanda tangani oleh Penggugat, Karenaadanya Kekeliruan yang nyata yang di lakukan oleh Pihak Tergugat I, haltersebut sangat membawa kerugian kepada penggugat sekarang ini,sehingga oleh karnanya surat Kesepakatan Perdamaian ( Acta VanDading ) tertanggal 25 Oktober 2017 Haruslah di batalkan, karenamengandung Cacad Hukum, dan hal tersebut sebagaimana diatur pasal1859 KUHPerdata

Suatu sebab yang tidak di larang;Bertitik tolak Kesepakatn Perdamaian (Acta Van Dading) yang ditandatangani oleh tergugat yang tidak memiliki Kuasa Khusus untukMediasi ( vide PERMA No. 1 Tahun 2016);Lalu,Halaman 7 dari 22 hal.Put.Nomor 254/PDT/2021/PT: MTRDi hubungkan dengan maksud pasal 1320 KUHPerdata sebagaimanaterurai di atas, maka secara yuridis Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25Oktober 2017, adalah tidak Sah /Cacad hukum, karena salah satu unsursebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata

Menytakan bahwa Kesepakatan perdamaian sebagiantertanggal 25 Oktober 2017 Adalah Cacad hukum;3. Menyatakan tandatangan Sumaniri DJ, SH di atas namaAsrun dalam Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017, adalahmelanggar Hukum;4. Menyatakan batal/ tidak sah Kesepakatan Perdamaian( Acta Van Dading ) tertanggal, 25 Oktober 2017, sehingga tdk mengikatlagi terhadap Penggugat maupun terhadap segala obyek yang tertera dalamAkta Perdamaian tersebut;DAN ATAU1.

Menytakan bahwa Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal25 Oktober 2017 Adalah Cacad hukum;Halaman 19 dari 22 hal.Put.Nomor 254/PDT/2021/PT.MTR3. Menyatakan tandatangan Sumantri DJ, SH di atas nama Asrundalam Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017,adalah melanggar Hukum;4.

Oleh karena itu) maka SuratKeputusan dari DIRJEN AGRARIA dan TRANSMIGRASI No.Peta7/D/724/1966 tanggal 2121966 yang memuat konsideransyang salah khususnya berkenaan dengan bagian MEMUTUSKANNO.PERTAMA sub c. mohon dibatalkan atau setidak tidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan dariDIRJEN AGRARIA yang cacad hukum sebagaimana diutarakandalam pasal 10, 11 #=dan 138, jqTergugat menerbitkanSertipikat Hak Pakai No.6/Cidadap tertanggal

14 Juli 1972dan dengan demikian berakibat Sertipikat Hak Pakaitersebut cacad hukum pula.

Bahwa Sertipikat tersebut diberikan pada tahun 1972,namun Surat Ukurnyamenggunakan Surat Ukur tanggal 2611939 No.27/1939,hal mana tidak tepat karena dalam jangka waktu sekianlama keadaan batas dapat berubah, karena kondisimaupun konstruksi tanah sering berubah.Oleh karena itu, meskipun Tergugat hanyamenerbitkan Sertipikat atasdasar Surat Keputusan DIRJEN saja, tetapi dasar hukumnyayang digunakan cacad hukum, di tambah lagi kesalahankesalahan sebagaimana diuraikan dalam a, b, c, maka jelasSertipikat

tersebut cacad hukum pula, dan dengan demikiantidak mempunyai kekuatan hukum = yang berlaku (VanRechtswege Nietig) dan Penggugat mohon agar Sertipikattersebut dibatalkan oleh Pengadilan;Bahwa karena Gugatan Penggugat didukung oleh buktiyang syah dan menyakinkan, maka adalah wajar apabilaperkara ini dapat diputus secara serta merta (Uit VoerbaarBij Vooraad) ;DALAM PROVISIKarena Penggugat telah membeli dan menguasai rumahtersebut sejak tahun 1973, Penggugat memohon = agarPengadilana.

194/2001 tangal11 April 2001.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat yang bukan miliknya dengan cara mengakui Tanah Sengketaadalah miliknya dan mengaku seolaholah Tergugat lah yangbernama Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut sudahdapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai perbuatan yangmelawan hukum, maka sebagai akibat hukumnya akta jualbeliTanah Sengketa Nomor: 194/2001 tanggal 11 April 2001 yangdibuat oleh Tergugat V adalah batal demi hukum karenamengandung cacad

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat Il yang membeli Tanah Sengketa milik Penggugatdari Tergugat dengan akta jual beli Nomor: 194/2001 tanggal 11April 2001 yang sudah cacad hukum atau batal demi Hukum,menjual lagi Tanah Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat Ill(Ir.

Maka jual beli tanah sengketa antara Tergugat Il denganTergugat Ill yang akta jual belinya dibuat dihadapan Tergugat Vdengan nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 juga menjadi bataldemi Hukum karena mengandung cacad Hukum.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat dijual lagi oleh TergugatIll (Ir.

KarenaTergugat Ill menjual Tanah Sengketa milik Penggugat berdasarkanHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2016/PN Dps.10.11.12.akta Jual beli nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 yang telahbatal demi hukum atau) mengandung cacad Hukum, makaperbuatan Tergugat Ill tersebut juga merupakan perbuatanmelawan Hukum.

Maka jual beli Tanah Sengketa antara TergugatIll denganTergugat IV, dengan akta jual beli Nomor: 488/2003tanggal 8 September 2003 juga menjadi batal demi Hukum.Bahwa Tergugat IV telah mengajukan permohonan pensertifikatantanah sengketa menjadi atas namanya kepada Tergugat VI (KantorPertanahan Kota Denpasar) berdasarkan akta jual beli Nomor:488/2003 tanggal 8 September 2003 yang telah batal demi Hukumatau mengandung cacad Hukum, maka perbuatan Tergugat IVtersebut juga perbuatan melawan Hukum.

Bahwa, produk Sertipikat No. 129, Luas : 3.080 M2, atas nama : HajjahNurjannah Fath, SU No. 283/1994 yang berasal dari konversi Kohir No.562, Persil No. 74, Klas Ikd, Luas + 1.450 M2, adalah cacad hukum,baik secara yuridis maupun fisik, hal ini dapat diketahui sebagai berikut:a.

Dalam SU No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994, tidakberpedoman pada Meeibrief No. 218, tanggal 28 Maret 1885 atauSU No. 21/SU/1980, tanggal, 18 Nopember 1980, sehingga SuratUkur No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994 (cacad yuridis). b. Kohir No. 562, Persil No. 74, Klas Ild, Luas + 1.450 M2, yangdijadikan dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik. No. 129,Luas: 3.080 M2, tidak sesuai luasnya, ada penggelembungan luas,sehingga menimbulkan (cacad yuridis); c.

Eigendom No. 86yang diuraikan dalam Meerbrief No. 218 tanggal 28 Maret 1885,sehingga menimbulkan (cacad fisik);Dari point a, b dan c, Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2,atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, SU No. 283/1994, tanggal, 01Maret 1994, karena cacad hukum, harus diperbaiki, oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat), hal ini sesuaidengan Pasal 106 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999;.

Dari persoalan tersebut, kKemudian pihak Badan PertanahanNasional Kabupaten Sumenep (Tergugat) memberikan penjelasanterhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama : HajjahNurjannah Fath, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kalianget,Kabupaten Sumenep ada kesalahan luas dalam pengukuran, sehinggaharus direvisi, karena dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut adacacad administrasi yaitu cacad yuridis dan cacad fisik, namunpenjelasan tersebut oleh Penggugat, direspon dengan emosi ;Halaman

Sehingga dengan adanya dalil Penggugat tersebut, mengakuiadanya Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut cacad yuridis dan fisik,karena tidak ada persetujuan dari para pemegang hak yangberbatasan; 29222 nnn on ne nae nn nnn nn ee ee nee.Bahwa, dalil Penggugat pada point. 22 dan 23 perlu meluruskanpemahaman Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, seharusnya tidak dipahami secara kontekstual /sederhana, sebab apa