Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksualterhadap anak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa terkiat dengan unsur setiap orang karena telahdipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair, maka MajelisHakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk juga menjadi pertimbanganini dan menyatakan dengan demikian

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidakmembantah akan dalil gugatan rekonvensi yang dibuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 3.3 sampai dengan 3.3 sehingga menurut hukumpembuktian sepanjang terkiat dalil yang tidak di bantah tersebut merupakan suatupengakuan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga dalildalil yangtidak dibantah tersebut telah terbukti sempurna.5. berdasarkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dantidak dibantahnya

karena gugatan Penggugat sudah cukup jelas;Menimbang, bahwa mengenai permohonnan sita jaminan yang diajukanPenggugat dalam surat gugatannya, Tergugat menaggapi dengan alasanmenolak dengan tegas karena Penggugat mengadaada dan tidak berdasarhukum, Mejelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugatmengajukan bukti awal namun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti awaltersebut dengan demikian permohonan sita Penggugat tidak beralasan olehKarena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa petitum Penggugat terkiat

Sahala Sianipar, SE tanggal 28Juni 2014 dari Polres yang disampaikan oleh Brigadir Edward Sitepu dan baru diserahkankepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 didepan persidangan tanggal 2 Desember2014;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwagugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukanoleh UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa bisa mengajukan buktibaik tertulis maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan;Menimbang,bahwa terkiat

Maka dengandemikian dalil Para Penggugat angka 15 halaman 6 tersebut harusdengan tegas ditolak oleh Tergugat I, Il, IV dan V;Bahwa terkiat dengan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17halaman 7 adalah dalil yang terlalu mengadaada dan berlebihanbahkan terllau bernafsu.

dan tergugat Il untuk mengeluarkantanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahanbatas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusanperkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (InkrachVan Gewisdje)"Adapun amar putusan ini bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku yang mengatur terkiat prosedurHalaman. 119 dari 178 Putusan Nomor 2 /Padt /2019/PT DPSpenyelesaian tentang permasalahan sengketa tanah yang beradadalam kawasan hutan yaitu) Peraturan Presiden RepublikIndonesia

dan tergugat II untuk mengeluarkantanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahanbatas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusanperkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap (InkrachVan Gewisdje)"Adapun amar putusan ini bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku yang mengatur terkiat prosedurpenyelesaian tentang permasalahan sengketa tanah yang beradadalam kawasan hutan yaitu) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang PenyelesaianPenguasaan Tanah

Sehingga terhadap hasilnya menimbulkan keyakinan sebagai alatbukti;= Bahwa dengan tidak adanya klarifikasi langsung bisa dikatakanLHP Inspektorat lemah sebagai alat bukti, karena cacat prosedur padahalpada bagian penugasan sudah jelas ada keharusan untuk melakukanklarifikasi, dan terhadap nilai perhitungan hasil sekitar 200an juta harusdiklarifikasi dan dievaluasi;= Bahwa auditor diberikan kewenangan oleh UndangUndang untukmelakukan audit dan mempunyai kewajiban melakukan klarikasi kepadaAhli bidang terkiat

Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) diatas meterai pada tanggal 7Maret2008 terkiat dengan Loan Agreementantara Penggugat dengan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaanafiliasi Tergugat), (Bukti T026.E) ;Terjemahan resmi dari bukti T26.E, (Bukti T26.E) ;Halaman 46 dari 64 hal. Putusan No.451/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Bar.39. Surat Elektronik tanggal 17Juni2012 dari Penggugat kepada Tergugat,(Bukti T27.A) ;40. Terjemahan resmi dari bukti T27.A, (Bukti T27.B) ;41.

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan terkait penyalahgunaan DanaBlock Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA NegeriKecamatan Tayando Tam Kota Tual T.A. 2008 ; Bahwa terkiat dengan pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA NegeriTayando di Tual , saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa ; Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan keramik di SMA NegeriTayando ;Halaman 517 dari 187 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.Bahwa sekitar di tahun 2011 saksi ditelpon oleh seseorang yang

untuk menyelesaikan pekerjaan sisa tersebut Saksi bersamadengan bendahara menggunakan dana pribadi ;Bahwa dalam penyelesaian pekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMANegeri Tayando tersebut Saksi sering berkunjung ke kecamatan untukmelaksanakan monitoring ke Tayando untuk melihat perkembanganpekerjaan USB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando tersebut, Saksiberkunjung di Kecamatan dalam 1 (satu) tahun 5 (lima) sampai 6 (enam)kali berkunjung baik ke Kecamatan Kuur maupun Kecamatan Tayando ;Bahwa kalau terkiat

Maluku oleh Panitia Pembangunan USB SMA NegeriKecamatan Tayando Tam.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada diadakan MoU antara PanitiaPembangunan dengan Dinas Propinsi Maluku.Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jangka waktu pelaksanaanPembangunan USB SMA Negeri Tayando karena saksi tidak pernahmengikuti MoU dan saksi juga tidak beritahu oleh Ketua Panitia .Bahwa saksi akan memberikan keterangan dalam masalah pembanguanUSB (Unit Sekolah Baru) SMA Negeri Tayando yang tidak terselesaikan ;Bahwa terkiat

hukummengikat, maka menutrut Para Tergugat Gugatan yang dilayangkan kepadaPengadilan Negeri Semarang adalah salah alamat, hal itu dikarenakan LHP BPKyang dikeluarkann oleh Tergugat dikategorikan sebagai Produk Pejabat TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.Sehingga apabila Penggugat mempermasalahkankeberadaan LHP BPK aquo, maka sangat jelas permasalahan yang terjadi antaraPenggugat dan tergugat adalah terkait dengan sengketa dalam Bidang Tata,terkiat

) yangtinggal di Kasengan;Bahwa, saksi juga trah keturunan raja (trah dari Maimunah);Bahwa, saksi tahu pada tahun 2018 ada beberapa orang mengajukan gugatankepada Yayasan Panembahan Somala;Bahwa, setahu saksi kronologi tanah itu sudah dikelola oleh temantemansebelum ada Asta Tinggi (waktu pangeran Jimad) sebelum Asta Tinggimenjadi situs sekitar 250 tahun lalu dan dikelola secara turun temurun;Bahwa, saksi mendengar dari temanteman putusan PTUN Surabaya NO,kemudian saksi mengajukan tindak pidana terkiat

batasbatas rumah Khatimah yang sekarang menjadi objek Sebelahutara: Jalan raya Dewi Sartika, ada sungai kecil, Sebelah Barat: Jalan rayaTulangan dan rumah bu Mucharomi, Sebelah Selatan: gang kecil dan PolsekTulangan, Sebelah Timur: rumah pak Muadi;Bahwa, ketika tahun 2017 bu Khatimah meninggal rumah masih layakditempati, sekarang tidak layak ditempati karena ada pembongkaran olehTergugat II Intervensi ditutup dengan seng;Bahwa, setahu saksi di objek sengketa ada terpasang papan pengumuman;Bahwa, terkiat

badan Pertanahan dandi keluarkan dalam bentuk Surat tanah / Sertifikat,sehingga sepanjang belum adanya sertifikat sebagaibukti otentik terkait luas tanah maka tidak perlu dipersoalakn terkait luas tersebut, karena yang akanmejadi patokan adalah Batas batas tanah objeksengketa,Dan faktanya pada saat Pemeriksaan Setempat batas batas tanah yang di tunjuk oleh Penggugat danTergugat sama persis dan tidak ada yang keberatanakan hal tersebut, sehingga menjadi aneh jika sekarangPara pembanding mempersolkan terkiat

badan Pertanahan dandi keluarkan dalam bentuk Surat tanah / Sertifikat,sehingga sepanjang belum adanya sertifikat sebagaibukti otentik terkait luas tanah maka tidak perlu dipersoalakn terkait luas tersebut, karena yang akanmejadi patokan adalah Batas batas tanah objeksengketa,Dan faktanya pada saat Pemeriksaan Setempat batas batas tanah yang di tunjuk oleh Penggugat danTergugat sama persis dan tidak ada yang keberatanakan hal tersebut, sehingga menjadi aneh jika sekarangPara pembanding mempersolkan terkiat

Polisi DK9906A, atas Nama Edi Riyanto;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa keempat objeksengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2menyatakan bahwa keempat kendaraan objek sengketa ini merupakan asset /inventaris PT NTB Satwa;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkiat keempatkendaraan ini, Penggugat telanmengajukan alat bukti tertulis untuk masingmasing kendaraan berupa P.9, P.10, P11 dan

SelMenimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2menyatakan bahwa kendaraan objek sengketa ini merupakan asset / inventarisPT NTB Satwa;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkiat keempatkendaraan ini, Penggugat telanmengajukan alat bukti tertulis berupa P.16berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 2telah mengajukan alat bukti surat T.1.2 hal mana alat bukti ini merupakan daftarinventaris PT NTB

KPK QQ RPL 175 KPK olehBASYIR berdasarkan 1 (Satu) lembar tanda bukti setor nomor22272227052 1101 4000082 tanggal 19 November 2015 pukul11.05.08 oleh penyetor BASYIR dengan keterangan UANGTITIPAN DARI PAK BASYIR.2 (dua) lembar slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRItanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dimana padamsingmasing slip tertulis: penyetor HAMAMI SULBANSYAN,Ket: Pengembalian uang terkiat APBD ProvSU 2015, IDR50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Uang sejumlah Rp. 100.000.000

Erizal, S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu)440. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisirtambahan Risalah Hasil Permintaan Penyataan tertulis dari parakepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkiat pemberianuang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD ProvinsiSumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang telahditandatangani diantaranya oleh kuasa Br.

Erizal, S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu)1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisirtambahan Risalah Hasil Permintaan Penyataan tertulis dari parakepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkiat pemberianuang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD ProvinsiSumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang telahditandatangani diantaranya oleh kuasa Br.

Bondowoso Sosialisakan Kode Etik PNSDihadapan Sekretaris OPD;Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan3 (Tiga) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut :SAKSI AGUS SURIPNO, S.Sos menerangkan sebagai berikut Bahwa, saksi bekerja di inspektorat Pembinaan dan Pengawasan di DinasPariwisata Bondowoso; Bahwa, saksi bertugas melakukan pengawasan terkiat ASN yang melanggarkode etik; Bahwa, saksi bertugas sebagai Kepala inspektorat sejak tahun

VPEMBANDING dalam memoribanding terkait amar putusan dalam angka 8, halaman 72 PutusanPengadilan Negeri Semarapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15Nopember 2018 yaitu: "Memerintahkan Tergugat dan tergugat Il untukmengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahanbatas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquatelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje)" ;Adapun amar putusan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku yang mengatur terkiat

halaman 72 Putusan Pengadilan NegeriSemarapura Nomor 32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018 yaitu :"Memerintahkan Tergugat dan tergugat Il untuk mengeluarkan tanah sengketadari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aqua telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkrach Van Gewisdje)" .Halaman 179 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPSAdapun amar putusan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuyang mengatur terkiat

berbeda dengan SHM NO. 2813/DESAMIMBAAN, kenyataan secara fisik bidang tanahnya terletak diPERSIL NO. 69, akan tetapi datadata pendukung sebelum danHalaman 58 dari 93 Putusan Nomor 213/PDT/2020/ PTsebagai dasar diterbitkannya SHM NO. 2813/KELURAHANMIMBAAN adalah terletak di PERSIL NO. 96 ; atau dengan kata lainantara data fisik dan data juridis tidak sama , berdasarkan data fisikbidang tanahnya terletak di PERSIL NO. 69 , sedangkan datajuridisnya bidang tanah aquo terletak di PERSIL NO. 96 ;Bahwa, terkiat

yangtelan disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna SaidJakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL175 KPK oleh BASYIR berdasarkan 1 (satu) lembar tandabukti setor nomor 22272227052 1101 4000082 tanggal 19November 2015 pukul 11.05.08 oleh penyetor BASYIR denganketerangan UANG TITIPAN DARI PAK BASYIR;2 (dua) lembar slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRItanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dimanapada msingmasing slip tertulis: penyetor HAMAMISULBANSYAN, Ket: Pengembalian uang terkiat

Anmad Fuad, SH beserta 1 (satu) lembarlampiran daftar pemberian uang dari para kepala UPTDispenda Provinsi Sumatera Utara kepada Saudara Erizal,S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provinsi SumateraUtara);440. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang telah dilegalisir tambahan441.442.Risalah Hasil Permintaan Penyataan tertulis dari para kepalaUPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkiat pemberian uangkepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi SumateraUtara tanggal 19 September 2016 yang telah ditandatanganidiantaranya