Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela sell seli sele selfi selo
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-12-2019 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 68/G/TF/2019/PTUN.SRG
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
467 — 5406
  • Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yangmeliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan danprasarana;4. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasaranapendukung/ As built Drawing/SLF Sertifikat Laik FungsiIzin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;Daftar Sumber Daya Manusia;Daftar peralatan medis dan nonmedis;Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;~ On @ Oo0.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
435 — 150
  • Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan daripihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajakyag diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.Bahwa terkait dengan telah dituangkannya angkaangka dalam lampiranSPHP seharusnya perhitungan tersebut didasarkan pada laporankeuangan dan bukti pendukung yang didapat dari wajib pajak, sebagaibahan untuk menguji self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak.Bahwa sepengetahuan Saksi pihak PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
Terdakwa:
A. MUIZ FARIST
444 — 177
  • ini menyembunyikan, perlu dilihat mens reaatau niat apakah ada upaya atau ada tujuan dari penggunaan nama pihaklain dalam pembelian asset tersebut tu yang mungkin perlu digali karenafaktanya kalau hanya menggunakan nama pihak lain sedangkan mungkintidak ada larangan seseorang di Indonesia memiliki asset lebih dariberapapun dan tidak ada pajak progresif atas pemilikan asset perumahanbeda dengan kendaraan bermotor; Bahwa menurut pengalaman kami untuk perbuat TPPU jenisnya ada 3yang pertama adalah self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/PID.SUS/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
1031 — 1344 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AgustayHanda May juga tidak dapat mengontrol emosinya hingga ia mengamukdi TKP dan memukul tiang besi dengan kencang serta mobil yangsedang terparkir di areal TKP, akibat kKencangnya tenaga untuk memukulbendabenda tersebut hingga suara benturannya terdengar sangatkencang;Bahwa berkaitan dengan adanya sikap Saksi Mahkota Agustay HandaMay yang berusaha menimpakan kesalahan kepada Terdakwamerupakan suatu sikap yang menurut Ahli Psikolog Forensik Bapak RezaIndragiri disebut sebagai Ironi Victimisasi atau self
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 4 April 2017 — Ir. SUGENDI SAMUDIN.,M.Si
195 — 43
  • terdiri dari hutang pokok sebesar Rp165.403.472, (seratus enampuluh lima juta empat ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) besertabunga Rp128.357.689, (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuhribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Denda sebesar Rp7.700.000,(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan posisi rekening tanggal 20 Mei2016;Bahwa Saksi tidak tahu pasti, tapi biasanya kalau untuk pembangunan KPR ituada share dari pihak developer yang disebut self
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 2 / Pdt / 2019 / PT DPS
Tanggal 25 Maret 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dk melawan I NYOMAN LATRA als GURU INA RATIH, dk
88 — 50
  • Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh wajib pajak sebagaimana kasus aquo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB .
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Putus : 28-04-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 133/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 28 April 2020 — - EFRENI, SH (JPU) - TRI SUWARNO (terdakwa)
129 — 30
  • Dalam sistem Self Assessment WajibPajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untukdicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
137 — 69
  • Tanah Laut; Bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tambang setelahmempunyai IUP adalah : Membayar luran Tetap sampai masa berlaku izinIUP habis menurut hukum dan setelah berproduksi wajib melakukanpembayaran Royalti (semua itu termasuk dalam PNBP yang dilakukansecara self assessment, dimana wajib bayar menghitung sendiri,menyetorkan sendiri ke Kas Negara dan melaporkan ke instansi terkait).Prosesnya adalah sebagai berikut :e Setelah pemilik tambang memiliki IUP kemudian melakukanpenghitungan
    MUHAMMAD ILYASwalaupun persyaratannya tidak lengkap ; Bahwa Ahli Zulkifli menerangkan bahwa perusahaan tambangdalam membayar kewajibannya memiliki prinsip self assessmentyaitu menghitung sendiri, membayar sendiri serta melaporkansendiri; Bahwa ahli zulkifli menerangkan jika persyaratan dalam SuratKeterangan Asal Barang ( SKAB) tidak lengkap maka DinasPertambangan Mineral dan Energi dalam hal ini Kepala Distambentidak dapat mengeluarkan Rekomendasi Surat Keterangan AsalBarang; Bahwa terdakwa pernah
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 05-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MOHAMAD IMAM, SH.,MM.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
839 — 377
  • dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku , BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 0703201 Yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahHalaman 20 dari 143, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT YYKditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaralain : Self
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
160 — 60
  • Halaman 89 mengenai ketentuan besarnya penyertaan nasabah (selffinancing), prosentasi pembiayaan pada saat pemberian pertama tahun 2007adalah sbb :a.Fasilitas KI 1 (Take Over 4 unit kapal) : a/d Nilai Buku per 30062007 :Rp. 55.292.000.000 (100,00 %), Nilai pasar apprasial : Rp. 62.500.000.000,,Self Financing : Rp. 21.592.000.000, (39,05 %), Fasilitas KI 1 : Rp.33.700.000.000, (60,95 %) ;Fasilitas KI 2 (Refinancing 7 unit kapal) : a/d Nilai pasar Apprasial : Rp.96.679.000.000, (100,00 %), Self Financing
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
293 — 156
  • Sel140Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU No.4 Tahun 2014 menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:a.b.C.amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);perintah kepada pembuat undangundang; danrumusan norma sebagai pengganti norma dari undangundang yangdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945Bahwa bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum barutidak serta merta berlaku sebagai hukum (self implementing
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
936 — 843
  • (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;Bahwa mengenai saksi mahkota ini muncul kalau ahli tidak salahketika kasus Marsinah di Surabaya, saksi Mahkota ini awalnyamemang atau secara teoritis tidak diperkenankan atau tidak boleholeh karena sebagai terdakwa kemudian dia juga bersaksi untukdirinya sendiri kemudian memberikan keterangan saksi untuk kasuslain dimana keterangan itu pada akhirnya menjerumuskan dirinyasendiri didalam asas hukum pidana ada yang disebut sebagai asasnon self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang memilikitingkat kesebandingan yang tinggi dengan transaksi hubunganistimewa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, untukmenentukan kewajaran dan kelaziman harga, yang mana harusdibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;UndangUndang Pajak Penghasilan menganut asas se/f assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya).Berdasarkan asas self
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
53 — 107
  • HHHHh+%AH#HVAEHOI#HQIHHA JHHASHHVAEFHHVAEHB* HOJ#HQIAA HI J##phaeeeHHeh+%AHB* HOJHHQIH#H HI AJ#HPHHHHHHHHHVAEHHHVAEHOIJHHQIAHA JHHH' FHV EF#HVAEH5S#) B*#OJ#HQI###0 AJ## phate #ht%AHS#I B* HOJHHQIHHH AJHHPHHHHHHHP HH HH HH CHO HH CHHW HH IAHHHHHHHHHHH AHHHHEHE HEHEHE EPH HEHEHE EEE EEE LEE EEE EEE EEE EEEHERE HEHEHE HEHEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEEHEHEHE HEHEHE HEE HEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEEHEHEHE HEHEHE HEHEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE)##) Eye Self eeeH Nl 7# 1 EygdvEddete See) 74H Eye Se lf
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
INDRIASARI SIKAPANG, SH
Terdakwa:
ZAINUDDIN TOMMY JENTE SUGI Bin LERUNG DG TAWANG
134 — 32
  • Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalampenerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakandalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnyasampai diketahui data yang berbeda dengan yang sudah dilaporkan,dan berdasarkan asas Self Assessment, Surat Pemberitahuan (SPT)Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang dilaporkanoleh TERDAKWA melalui CV BELLA ANUGRAH NPWP02.951.839.6722.000 dianggap lengkap memuat semua unsurunsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsurunsur
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
160 — 64
  • Hafindo Putra Sejahtera yaitu memungut, menyetor dan melaporkan sendirijumlah pajak yang terutang karena sistem perpajakan di Indonesia menganutsistem self assesment;Menimbang, bahwa dengan telah dipungutnya pajak PPN danditerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungut, maka selanjutnya PT.Hafindo Putra Sejahtera harus melaporkan perhitungan dan atau pembayaranpajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkaitdalam hal ini KPP Palopo dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - HERRY SETIADJI, INDARTO CATUR NUGROHO, SLAMET RIYANA
184 — 88
  • dari Wajib Pajak PT EDMI Indonesia;Bahwa Direktur Utama PT EDMI Indonesia adalah RATU FEBRIANAERAWATI:;Bahwa para Terdakwa menerima uang dari RATU FEBRIANA ERAWATIsebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa pengurusan pajak PT EDMI Indonesia seperti Pajak PPh badan, PPH21, PPh 23 dan PPN dilakukan ke KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga;Bahwa biasanya Restitusi/Lebih Bayar diajukan karena pajak yang dibayaroleh Wajib Pajak lebih besar dari kewajiban;Bahwa sistem pajak kita menganut self
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
247 — 215
  • Dalam kaitannya dengansistem Self Assessment dijelaskan SPT adalah sarana nagi wajib pajakuntuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-11-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 537/Pid.B/2014/PN Cbi
Tanggal 20 Nopember 2014 — KUNTEDI IBNU HAYAT
64 — 29
  • masalah dengan pajak, karena PT Bostinco lancarmembayar pajak.Bahwa antara Surat Setoran Pajak dengan data di kantor Saksisudah pernahdilakukan pencocokan dan ada SSP yang nilainya berbeda dengan yang masukke kas negara.Bahwa nilai di SSP yang sudah divalidasi oleh bank tidak meungkin berbedadengan data yang masuk ke kas negara karena NTPN atau Nomor TransaksiPenerimaan Negara pastilah hanya untuk (satu) transaksi.Bahwa tidak ada konfirmasi dari dari pajak karena wajib pajak pada prinsipnyaadalah self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
251 — 147

    • Disita dari Imam Sudrajat

    1. 1 (satu) buah meteran warna hitam orange merk work Men Self Lock.

    2. 1 (satu) buah cutter merk NT warna hitam beserta isi 4 (empat) buah mata cutter merk kenko.

    3. 1 (satu) buah roll cat warna biru.

    4. 1 (satu) buah ember warna putih ukuran 15 liter.

    5. 1 (satu) buah kuas lem warna krem.