Javana ArtaPerkasa Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kerja SamaPembangunan, Peremajaan Dan Pengelolaan Pasar Induk Gedebage KotaBandung Nomor : 511.2/708/PD.PB/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, diberi tandaT.31;2.

Photo copy sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 511.2/924PD.PB/2012,Perihal : Serah Terima Bangunan Lantai Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung,tertanggal 28 Desember 2012, Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat, diberitanda T.32;Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksiMenimbang, bahwa para Penggugat dan Para Tergugat masingmasing telahmengajukan kesimpulan tertulis dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat

2015 dan Tergugat III yang tidak/oelum memberikan SPTBdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa akta perdamaian tertanggal 23 Desember 2015 (vide buktiT13) dibuat antara Tergugat sebagai pihak Pertama dengan Tergugat II sebagaipihak kedua, dimana pihak pertama sebagai pihak yang melaksanakan pembangunandan Pengelolaan Pasar induk Gede Bage berdasarkan perjanjian kerjasamaPembangunan dan Peremajaan Pasar Induk Gede Bage Kota Bandung Nomor :511.2

yang disampaikan oleh Tergugat/Pembandingsebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya, menurut Majelis Hakimtidak terdapat halhal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yangdiambil Majelis Hakim tingkat pertama tersebut..... karena dalam PutusanMajelis Hakim tingkat pertama masih terdapat kekurangankekurangandalam pertimbangannya;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekalitidak mempertimbangkan bukti Tergugat berupa surat dari PerusahaanDaerah Pasar Makassar Raya Nomor 511.2

Javana ArtaPerkasa Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kerja SamaPembangunan, Peremajaan Dan Pengelolaan Pasar Induk Gedebage KotaBandung Nomor : 511.2/708/PD.PB/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, diberitanda T.31;2.

Photo copy sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 511.2/924PD.PB/2012,Perihal : Serah Terima Bangunan Lantai Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung,tertanggal 28 Desember 2012, Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat, diberitanda 1T.32;Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksiMenimbang, bahwa para Penggugat dan Para Tergugat masingmasing telahmengajukan kesimpulan tertulis dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat

2015 dan Tergugat Ill yang tidak/belum memberikanSPTB dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikanPara Penggugat ;Menimbang, bahwa akta perdamaian tertanggal 23 Desember 2015 (videbukti T13) dibuat antara Tergugat sebagai pihak Pertama dengan Tergugat Illsebagai pihak kedua, dimana pihak pertama sebagai pihak yang melaksanakanpembangunan dan Pengelolaan Pasar induk Gede Bage berdasarkan perjanjiankerjasama Pembangunan dan Peremajaan Pasar Induk Gede Bage Kota BandungNomor : 511.2

Walikota Madya Kepala Daerah TKIl MedanNo.511.2/390/SK/1988 (Tergugat IV) tanggal 14 Maret 1988, jadi sudahsepatutnya Walikota Madya Kepala Daerah TKIl Medan ditarik sebagaipihak didalam Gugatan Penggugat ini sebagai Tergugat IV.14.Bahwa Penggugat merasa tidak pernah memberikan izin kepada oranglain termasuk kepada Tergugat !

Haji La Tunrung L & K Nomor : 511.2/314/PD.PSR/IV/2019 tannggal 23 April 2019

1 (satu) lembar Asli Surat Pengaduan Pedagang Pasar Butung Kepada Direktur Utama PT.

Haji La Tunrung L & K Nomor : 511.2/205/PD.PSR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019

1 (satu) lembar Asli Surat Tindak Lanjut Hasil Temuan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta di Makassar Nomor : 511.2/478/PD.Psr/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penyampain Kepada Bapak Pengurus Koperasi Bina Duta (Pengelola Pusat Grosir Butung) Nomor : 511.2/469/PD.PSR/VII/2019 tanggal

Haji Latunrung L & K Nomro : 511.2/081/PD.PSR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta An. ANDRI YUSUF Nomro : 511.2/365/PD.Psr/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Hak dan Kewajiban Kepada Direktur Utama PT. Haji La Tunrung L & K Nomor : 511.2/424/PD.PSR/X/2018.

Pasar Makassar Raya nomor : 511.2/158/PD.PSR/II/2019.

Surat PD. Pasar Makassar Raya nomor : 511.2/271/PD.PSR/IV/2019.

Surat PD. Pasar Makassar Raya nomor : 511.2/320/PD.PSR/IV/2019

1 (satu) rangkap AsliSurat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor : 302/KSU-BD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

Pasar Makassar Raya Kota Makassar)

Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Pbr4)5) karena pasar tersebut bukanlah milik keluarga Alm. bapak YASMANsehingga pasar tersebut yang berhak mengelola adalah tokohtokohdan masyarakat setempat.Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan pasar baru Panam tersebutsudah diatur oleh pemerintah kota Pekanbaru berdasarkankeputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 97 / HPL / BPN /2003 Tentang pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintahKota Pekanbaru Propinsi Riau dan surat dari Dinas Perdagangandan Perindustrian Nomor : 511.2

Rekening 0270020018888 atas nama PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG periode 01-05-19 s/d 31-05-19;

Asli 1 (satu) Lembar perihal Pencairan Deposito No. 511.2/436PD.PB/2019 Tanggal 10 Mei 2019;3. Asli 1 (Satu) Lembar Kartu Penerus Disposisi perihal PenawaranInvestasi Deposito Mudharabah No. 133/1339 tanggal 10 April 2017;4. Fotocopy 1( lembar ) perihal Penawaran Investasi DepositoMudharabah No. 133/KOREKS/BPRS/HIKP/IV/2017 Tanggal 05 April2017;Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Asli 1 (Satu) Lembar Kartu.

Rekening0270020018888 atas nama PD PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNGperiode 010519 s/d 310519;Asli 1 (satu) Lembar perihal Pencairan Deposito No. 511.2/436PD.PB/2019 Tanggal 10 Mei 2019;Asli 1 (satu) Lembar Kartu Penerus Disposisi perihal Penawaran InvestasiDeposito Mudharabah No. 133/1339 tanggal 10 April 2017;Fotocopy 1( lembar ) perihal Penawaran Investasi Deposito MudharabahNo. 133/KOREKS/BPRS/HIKP/IV/2017 Tanggal 05 April 2017;Asli 1 (Satu) Lembar Kartu Penerus Disposisi perihal Usulan PenempatanDana

sebesar Rp 841.800.360.920,:Bahwa asset lancar sebesar Rp 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah)tersebut dikelola oleh PD Pasar Bermartabat dengan cara menyimpan baikdalam bentuk tabungan maupun deposito yang ditempatkan di beberapabank diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah(BPRS HIK), adapun untuk penyimpanan buktibukti deposito sesuai denganPerwal No. 1264 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDPasar Bermartabat Kota Bandung dan Peraturan Direksi No. 511.2

Asli 1 (Satu) Lembar perihal Pencairan Deposito No. 511.2/436PD.PB/2019 Tanggal 10 Mei 2019;Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Asli 1 (Satu) Lembar Kartu Penerus Disposisi perihal PenawaranInvestasi Deposito Mudharabah No. 133/1339 tanggal 10 April 2017;Fotocopy 1( lembar ) perihal Penawaran Investasi DepositoMudharabah No. 133/KOREKS/BPRS/HIKP/IV/2017 Tanggal 05 April2017;Asli 1 (satu) Lembar Kartu) Penerus Disposisi perihal UsulanPenempatan

Terbanding telah dibantah sebagaimana bukti T & TT 7 yaitu Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1/2555/Pemt tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Ijin Bangun Serah Guna yangdalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakan MencabutSurat Bupati Cirebon Nomor 143.1/1492/Pemt tanggal 14 Juni 2013Perihal Ijin Guna Serah dalam Bentuk Revitalisasi dan Renovasi PasarDesa Pabuaran Kidul, bukti T & TT 8 yaitu Surat Pernyataan dariKuwu Pabuaran Kidul (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding) Nomor 511.2

Terbanding telah dibantahsebagaimana bukti T & TT 7 yaitu Surat Bupati Cirebon Nomor143.1/2555/Pemt tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Ijin Bangun SerahGuna yang dalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakanMencabut Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1/1492/Pemt tanggal 14 Juni2013 Perihal ljin Guna Serah dalam Bentuk Revitalisasi dan RenovasiPasar Desa Pabuaran Kidul, bukti T & TT 8 yaitu Surat Pernyataandari Kuwu Pabuaran Kidul (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding) Nomor 511.2

Saksi: BEKTI SADONO, SH:48bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di hadapan JaksaPenyidik pada Kejaksaan Negeri Semarang ;bahwa pada Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional danPenyempurnaan Pembangunan Pasar Jrakah pada Dinas Pasar KotaSemarang Tahun Anggaran 2013 saksi ditunjuk sebagai Ketua PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pasar Kota Semarang Nomor : 511.2/772/Tahun 2013 tanggal

TJETJEP WAHYU PURNAMA, :bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga ;bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikansebelumnya di hadapan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Semarang ;bahwa saksi telah ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Penerima HasilPekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar KotaSemarang Nomor : 511.2/772/Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentangPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisionaldan

Penyempurnaan Pembangunan Pasar Jrakah pada Dinas Pasar KotaSemarang Tahun Anggaran 2013 ;bahwa saksi menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar KotaSemarang Nomor : 511.2/772/Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 dari stafDinas Pasar Kota Semarang ;bahwa kedudukan saksi dalam PPHP sebagai Sekretaris dengan tugaspokok yaitu mempersiapkan Berita AcaraBerita Acara berkaitan denganHasil Pemeriksaan dan Pekerjaan Konstruksi PenyempurnaanPembangunan Pasar Jrakah ;bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil

sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwadengan cara cara antara lain sebagai berikut : Bahwa Pasar Larangan semula berlokasi di Desa Kembaran KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas, kemudian berdasarkan Surat KeputusanBupati Banyumas Nomor 511.2

Tipikor No. 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.melakukan sesuatu). dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwadengan cara cara antara lain sebagai berikut :Bahwa Pasar Larangan semula berlokasi di Desa Kembaran KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas, kemudian berdasarkan Surat KeputusanBupati Banyumas Nomor 511.2

disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu) dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwadengan cara cara antara lain sebagai berikut :Bahwa Pasar Larangan semula berlokasi di Desa Kembaran KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas, kemudian berdasarkan Surat KeputusanBupati Banyumas Nomor 511.2

Rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi, beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yangdilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut : Bahwa Pasar Larangan semula berlokasi di Desa Kembaran KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas, kemudian berdasarkan Surat KeputusanBupati Banyumas Nomor 511.2

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara caraantara lain sebagai berikut : Bahwa Pasar Larangan semula berlokasi di Desa Kembaran KecamatanKembaran Kabupaten Banyumas, kemudian berdasarkan Surat KeputusanBupati Banyumas Nomor 511.2

adalah tidakbenar karena pasar tersebut bukanlah milik keluarga Alm. bapak YASMANsehingga pasar tersebut yang berhak mengelola adalah pemerintah dantokohtokoh dan masyarakat setempat.Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan pasar baru panam tersebut sudahdiatur oleh pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan KepalaBadan Pertanahan Nomor : 97 / HPL / BPN / 2003 Tentang pemberian hakpengelolaan atas nama pemerintah Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan suratdari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511.2

Fotokopi Surat Perjanjian Kios Nomor : 511.2/2227/2010 tanpa tanggalsesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti TR.2);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi juga mengajukan seorang saksibernama. HERYANTO bin ISKANDAR IDRIS.

perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.1.1.1.2.Bahwa, para Penggugat tidak mempunyai alas hak atau kedudukanhukum (legal standing, legitima persona standi in judicio) untukmengajukan gugatan mengenai pembongkaran pembangunanpengembangan dan penataan pasar Sukolilo berdasarkan halhalsebagai berikut:Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 511.2

untuk di pergunakan Peremajaan Pasar danTerminal Terluk Naga;Bahwa pada tanggal 17 April 1996 Pemerintah kabupatenTangerang telah membatalkan sepihak surat perjanjian bersyaratKerjasama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluk Nagasebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 511.2/1401Plk/1996dengan Penggugat yaitu:Untuk membatalkan surat perjanjian Nomor: 551.22/3867UM/1991Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 pada tanggal 07 November 1991antara Penggugat dengan Pemerintah kabupaten Tangerang;Bahwa Penggugat mengetahui

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tetanggal 22 September 1988 No. 511.2/SK/466-PLK/88 serta SK. Menteri Dalam Negeri No. 644.32-004 Tanggal 2 Januari 1989 dan No. 644.2575 Tanggal 16 Agustus 1994, yang memberi hak kepada Penggugat /Investor yang membangun Pasar Plaza Bogor dan mempunyai hak untuk menjual, menggunakan atau mengelola Pasar Plaza Bogor selama masa HGB ( 20 Tahun ) yaitu berakhir 24 September 2017, untuk Pengembalian Investasi Penggugat.3.

Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :800/1411/SP/DISKOPINDAG tanggal 18 Maret 2015 yangmenyatakan kesanggupan untuk memenuhi dan melengkapipersyaratan Administrasi.Photo Copy Surat Pernyataan dari KPA/Kepala Dinas Koperasi, UsahaMikro, Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nomor :511.2/369/DISKOPINDAG/2015, tanggal 25 Maret 2015.Photo Copy Surat Rekomendasi Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Jawa Barat Nomor : 511/9204/PDN tanggal 16 Oktober 2014perihal Rekomendasi

Pembangunan Pasar Tradisional.Photo Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KepalaDISKOPINDAG Nomor : 511.2/561/DISKOPINDAG/2015 tanggal 20April 2015.Photo Copy Surat Tugas Nomor : 800/2226/Diskopindag tanggal 20April 2015Halaman 4 dari 293 halamanPutusan No. 09/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg1112131415161718Photo Copy RKA SATKERa.

Maret 2015 perihal UsulanNama Calon Pejabat Pengelola Keuangan.Photo Copy Keputusan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor : 716/MDAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat PengelolaKeuangan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan SaranaDistribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015Photo Copy Surat dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro KecilMenengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SumedangNomor : 511.2/104/DISKOPINDAG

Pembangunan Pasar Tradisional.Photo Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari KepalaDISKOPINDAG Nomor : 511.2/561/DISKOPINDAG/2015 tanggal 20April 2015.Photo Copy Surat Tugas Nomor : 800/2226/Diskopindag tanggal 20April 2015Photo Copy RKA SATKERa.

Buku Data Kios Swadaya Pasar Umum Godong Periode Tahun 2010, yang berisi dokumen antara lain:a. 1 (satu) lembar Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Nomor : 647 BPPT/16/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Ijin Membuat dan Membongkar Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Grobogan.b. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan Nomor : 511.2/ 765/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pembangunan

Grobogan Nomor 511.2/765/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar Umum Godong dan gambar.e. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kab. Grobogan tentang Pemberian Ijin Pemakaian Toko Swadaya/Mandiri Tahun 2010 Di Dalam Kawasan Pasar Umum Godong antara lain:- Surat Keputusan Nomor. 511.3/30/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Sdr. Mohadi.- Surat Keputusan Nomor. 511.3/34/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Sdr.

Grobogan Nomor. 511.2/920/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Pembangunan Toko Swadaya Di Pasar Umum Grobogan atas nama Sdr. Juarto, dkk 7 (tujuh) orang. tetap telampir dalam berkas perkara - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

PARENTA, SH ALIAS GAZALIBIN TAHIR PARENTA antara lain surat dukungan dari Diskop PropinsiSulsel sehingga Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Sulawesi Selatanmemberikan dukungan melalui surat Nomor : 511.2/1207/DKUMKM tanggal26 Agustus 2013 berdasarkan surat rekomendasi Nomor : 632 / 632 /PerindagkopUKM/2013 Tanggal 08 Juli 2013 dari Dinas Perindagkop danUKM Kota Parepare dan setelah dilengkapi, terdakwa lalu mengirim kembaliproposal tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta sekitarbulan

PARENTA,SH ALIAS GAZALI BINTAHIR PARENTA kirim tersebut masih ada kekurangan sehinggaproposal tersebut dipulangkan untuk dilengkapi oleh GAZALI T.PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIR PARENTA antara lain suratdukungan dari Diskop Propinsi Sulsel sehingga Dinas Perindagkop danUKM Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan melalui suratNomor : 511.2/1207/DKUMKM tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkansurat rekomendasi Nomor : 632/632/PerindagkopUKM/2013 Tanggal 08Juli 2013 dari dinas perindagkop dan UKM

Parenta, SH. antara lain Surat Dukungan dari DiskopPropinsi Sulsel, sehingga Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi SulawesiSelatan memberikan dukungan melalui surat Nomor: 511.2/1207/DKUMKM tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor:632/632/PerindagkopUKM/2013 Tanggal O08 Juli 2013 dari dinasperindagkop dan UKM Kota Parepare yang telah ditanda tangani olehTerdakwa;Bahwa terbit Surat Keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dansemua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk

Parenta, SH. antara lain Surat Dukungan dari DiskopPropinsi Sulsel, sehingga Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi SulawesiSelatan memberikan dukungan melalui surat Nomor : 511.2/1207/DKUMKM tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi nomor:632/632/PerindagkopUKM/2013 Tanggal O08 Juli 2013 dari dinasperindagkop dan UKM Kota Parepare yang telah ditanda tangani olehTerdakwa;Bahwa terbit Surat Keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dansemua koperasi penerima dana diundang ke Makassar

YOGA GUNA SAKTI Nomor: 12 Tahun 2007 dan Nomor: 10/YGS/11/2007 beserta addendum;

DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat III untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :511.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III telah melakukanwanprestasi ;Menyatakan Surat Perjanjian perikatan jual beli dibawah tangantertanggal 25 Nopember 2002 adalah benar dan tetap berlaku hinggasaat ini ;Menyatakan tanah milik Tergugat IIl yang dibeli oleh Penggugatmelalui Tergugat dan Tergugat II selurunnya 600 M2 (enam ratusmeter persegi)