Ditemukan 219 data
35 — 15
tanahsengketa pada tahun 2014, pada saat Malaka di lebur menjadiKabupaten.10.Bahwa sehingga di Desa Kamanasa sesuai Data Rumahrumah suku diDesa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka tidakada Rumah Suku NAKREU FOHO hanya ada Rumah Suku NAKREU.11.Demikian juga Wilibrodus Molo mau juga baru datang dan tinggal diSukabihanawa melalui Rumah Suku Makokon.12.Bahwa oleh karena kepemilikan dua bidang tanah sengketaberdasarkan Sertifikat yang merupakan data autentik, maka parapembeli mempunyai etiked
153 — 64
Didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak di beri tanggal berapadakwaan itu di buat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut pendapatmajellis hakim semestinya posisi terdakwa lebih tepat sebaga isaksi saja dalamperkara ini, karena terdakwa sendiri juga sebagi korban kejahatan yangmenderita kerugian, karena emas seberat 644 gram yang di belinya dari susantodengan etiked baik dan harga yang wajyar disita dalam perkara ini karenaternyata emas tersebut dari hasil kejahatan
171 — 97
Maka tindakan tersebut melanggar UU No 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen pasal sebagi berikut:Pasal 8 ayat 1 butir (a), (b) dan (c) yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksidan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atautidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangundangan (b) tidak sesuai dengan sebagaimana yang dinyatakan dalam labelatau etiked barang tersebut (c) tidak sesuai dengan kondisi barang.Pasal 8 ayat 2 Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan
110 — 28
lebih besar yang dialami oleh parapenggugat maka para penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriOelamasi agar selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung,menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada para tergugatuntuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas pembangunan di atasobjek sengketa tersebut sampai dengan proses pemeriksaan perkara inimemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkaraini para tergugat dengan etiked
85 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arjasari Kec Banjaran Kab Bandung;Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugianimmaterial dan material secara tunai, seketika dan sekaligus antara lain; Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi akibat turunnyareputasi Penggugat Rekonvensi karena gugatan konvensi yang tidak berdasarhukum terutama didasarkan pada etiked
70 — 28
Oemar Thahir tidak pernah membangun StasionPengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) dan melakukan usaha apapun terkaitdengan pendirian SPBBU, akan tetapi dengan etiked buruk telah bertindaksecara diamdiam tanpa seizin Penggugat Rekonvensi menghubungi PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan transaksi jual beli. Bahwapada tanggal 07 November 2011 terjadilah transaksi jual beli atas tanahsebagaimana disebutkan dalil butir 1 di atas, antara Ir.
48 — 144
SH Notaris P.P.A.T.Bahwa Tergugat XII yang membeli tanah persil tersebut dengan etiked yangbaik untuk membangun sebagai rumah tempat tinggal, maka pembeli yangberetiked yang baik harus mendapat perlindungan hukum ( KeputusanMahkamah Agung R.I No.1230K/Sip/1980)Bahwa Transaksi jual beli tanah persil tersebut yang dilakukan oleh TergugatXII dengan Abdul Karim Sembiring selaku penjual, dimana jual beli ituHalaman 39 dari 73 Hal.Put.No. 182/Pdt/2014/PTMdndilakukan dihadapan Notaris P.P.AT, melahirkan
102 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arjasari Kec Banjaran Kab Bandung;Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untukmembayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi, baik kerugianimmaterial dan material secara tunai, seketika dan sekaligus antara lain; Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi akibat turunnyareputasi Penggugat Rekonvensi karena gugatan konvensi yang tidak berdasarhukum terutama didasarkan pada etiked
147 — 70
Bahwa tergugat Il telah melakukan Etiked baik terhadap objek tanahtersebut dan telah melalui Proses sesuai prosedur dan telah di Saksikanoleh para pemilik tanah pada batas batas tanah dalam objek tanahyang di persengketakan dan juga Kepala Desa;6.
171 — 255
Kalalo sekarang dengan David Watulingas, Timur denganRoringpandey, Keluarga Kapoyos Lumowa, Keluarga Lelemboto Lengkong,selatan dengan Jalan Raya Jurusan Airmadidi Bitung (Worang By Pass),W.Basare, Keluarga Ticoalu Awuy, Eileen Kandow dan Barat dengan NeeltjeWaworuntu. adalah bukan milik Para Penggugat karena tanah kebun sengketatersebut sudah menjadi milik Tergugat Jopie Hendrikus Lumintang yang dibelidengan etiked baik dari Tergugat Laura Kansil Rumambi berdasarkan Akta JualBeli Nomor: 88/2012
79 — 23
lebih besar yang dialami oleh parapenggugat maka para penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriOelamasi agar selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung,menjatuhnkan putusan provisi yang memerintahkan kepada para tergugatuntuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas pembangunan di atasobjek sengketa tersebut sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara inipara tergugat dengan etiked
66 — 23
Kerugian Materil :Ganti rugi atas biaya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini, dariawal dan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap diperhitungkan sebesarRp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) ;Bahwa para Penggugat d.r sangat meragukan etiked buruk Tergugat d.r, makadengan hormat memohon kehadapan Pengadilan Negeri Sidikalang agar terlebihdahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas hartaharta bendabergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat d.r, guna menjaga gugatan
JOHAN
Tergugat:
1.PIMPINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA MAGETAN KENCANA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
4.NOTARIS & PPAT DJOKO WAHONO, SH
102 — 13
mengalami kemacetankeuangan (finansial) yang disebabkan macetnya pembayaran piutang(tagihan) yang diberikan kepada Pembeli (buyer) ataupun rekan bisnisdari pihak Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannyakepada Tergugat I, yang dengan kesadaran dan niat baik untukmemberikan kesempatan guna mengupayakan penyelesaiankewajibannya dengan menagih piutang (tagihan) usahanya maupunupaya yang lain untuk dibayarkan kepada Tergugat mengalamipenurunan dalam bisnisnya namun masih tetap mempunyai etiked
Pembanding/Tergugat II : ROSALINDA PIAN PATOLA BALLO
Pembanding/Tergugat III : RAYNOLD PAULUS THIMOTIUS PIAN
Pembanding/Tergugat IV : TOURIST HANDIYANI atau TOURIST HANDIJANI
Pembanding/Tergugat V : MIEKE OLIVIANA MOEDA PIAN
Pembanding/Tergugat VI : YULIAN JUSUF PIAN
Pembanding/Tergugat VII : DEWI ANGRAENI ARIFIN
Pembanding/Tergugat VIII : MICHAEL PIAN
Terbanding/Penggugat I : YULIANA A. PIAN
Terbanding/Penggugat II : AFLIANA LOUK FANGGI PIAN
Terbanding/Penggugat III : HANNA SALLANG PIAN
Terbanding/Penggugat IV : MARSELINA DIMU PIAN
Terbanding/Penggugat V : dr. ALETHA D. PIAN
Terbanding/Penggugat VI : MILFRID PIAN
Terbanding/Penggugat VII : JUNEIDY HENDRIK PIAN
Terbanding/Penggugat VIII : YULITA M. LAPUISALY LANING
Terbanding/Penggugat IX : MERYANTI NELCI LANING, S.Farm.Apt
Terbanding/Turut Tergugat : JACOBA PIAN LEDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : SANDI ATAPUKAN
Turut Terbanding/Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
138 — 68
Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkaraini para tergugat dengan etiked buruk mengalihkan tanah sengketakepada pihak lain, karena itu para penggugat mohon agar KetuaPengadilan Negeri Kupang dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkanHalaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT KPGmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan jurusitauntuk meletakan sita jaminan atas kedua bidang tanah sengketa;14.
59 — 50
sertipikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisikatau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada alam surat ukur dan buku tanah tersebut yangkemudian sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yangmenegaskan bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan etiked
44 — 29
12 September 2013 dengan Objek Gugatan sebidang tanah HakMilik Nomor : 831/1983, seluas 5.140 M2 adalah tidak tepat sama sekali olehkarena Sertifikat Hak atas tanah tersebut telah berjalan kurang lebih 31tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan oleh karena itu berdasarkanPasal 32 ayat 2 PP nomor : 34 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,menyebutkan Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan cara etiked
83 — 115
SH Notaris P.P.A.T.e Bahwa Tergugat XII yang membeli tanah persil tersebut dengan etiked yang baikuntuk membangun sebagai rumah tempat tinggal, maka pembeli yang beretikedyang baik harus mendapat perlindungan hukum ( Keputusan Mahkamah AgungR.I No.1230K/Sip/1980)e Bahwa Transaksi jual beli tanah persil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat XIIdengan Abdul Karim Sembiring selaku penjual, dimana jual beli itu dilakukandihadapan Notaris P.P.AT, melahirkan kewajaran untuk memberikanperlindungan hukum
689 — 464
persis;Bahwa PT Rahman Tamin telah vakum selama 32 tahun dan yangmengusulkan untuk likuidasi adalah Mustafa Gani Tamin dan merekamengusulan Likuidator dan waktu itu saksi tidak setuju dan saksimengusulan Mahyunis dan dapatlah likuidator 3 orang dan setelah itusaksi pasif;Bahwa jual beli tanah itu tidak terjadi karena masalah dicek di BPN adablokir karena ada cagar budaya dan uang muka dan pembayaran telahterjadi dengan Likuidator Mahyunis dan pembayaran lagi pada bulanberikutnya dan Edi Yosfi ada etiked
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat danPenggugat II menerimanya bukti, P19;Menimbang, bahwa konsekwensi hukum dari surat anjuran, pihakyang tidak menerima surat anjuran tersebut harus mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan tenggang waktutertentu sebagaimana menurut Undangundang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akibattidak dilakukannya gugatan oleh Tergugat ke Pengadilan HubunganIndustrial Penggugat dan Penggugat II tentu sangat dirugikan danTergugat juga tidak mempunyai etiked