Perusahaan Perdangan Indonesia(Persero), membayar secara tunai tanpa cicilan pekerja Sdr. SulaimanAhmadi, dkk (52 orang) upah selama dalam proses hukum terhitungbulan Agustus 2004 sampai putusan tersebut menjadi kekuatan hukumtetap ; Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia(Persero), membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen)dari hak pensiun Sdr.

Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :Pasal 7 :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 35 :Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan

oleh pita cukai palsu, 302 botol yang dilekatioleh Pita Cukai Asli, 2 (dua) botol yang tidak dilekati pita cukai, 1 (Satu)botol pita cukainya tidak dapat diidentifikasi karena rusak; Bahwa terdakwa selaku pemilik dari CV Lim Jasa Entertainment sesuaidengan Akta Notaris nomor : 34 tanggal 12 Februari 2016 tentangPerubahan Perseroan Komanditer CV Lim Jasa Entertainmentsebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa perseroan ini adalahuntuk melakukan usaha dalam bidang Jasa, perdagangan umum yangmeliputi perdangan

memiliki izin edar terhadap setiap panganolahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkandalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud Dengan sengaja adalah bahwaperbuatan tersebut adalah dimaui dan diketahui serta dikehendaki oleh Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksisaksi,telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehariharinya mempunyaiusaha perdangan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasanalasan tersebutberisi mengenai halhal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factisehingga beralasan untuk dikesampingkan; Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tebing Tinggi tidak salah dalammenerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 52UndangUndang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 butir 8 SuratKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdangan

2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timurdengan membuat pertimbagan kurang lengkap, karena tanpamempertimbangan keterangan Terdakwa maupun keterangan ahli; Bahwa perkara spitzing Terdakwa, yakni Nurhayati dan Hasanuddinyang merupakan anak buah Terdakwa telah disidangkan dan diputusoleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan terbukti Pasal 4 UU No. 21Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan

Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan.e Foto Copy PI Barang Modal BUkan baru pemakai langsung lama.e Bahwa Atas penerimaan dokumen tersebut, kemudian Saksi membuatChek List / print tanda terima kelengkapan dokumen pada tanggal 15 Juni 2015yang ditandatangani oleh Saksi sebagai petugas loket dan MARCO DIBATASIREGAR selaku pendaftar.e Bahwa Saksi mengenali dokumen surat Kelengkapan Dokumenperysaratan Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru Pemakai LangsungUnit Pelayanan Terpadu) Perdangan Kementerian

Bahwa Tandatangan yang terdapat pada surat Kelengkapan Dokumenperysaratan Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru Pemakai Langsung Unit Pelayanan Terpadu Perdangan KementerianPerdagangan RI No Pendaftaran : 8741/INATRADE/06/2015 tanggal 15 Juni 2015adalah benar tanda tangan Saksi.e Bahwa Setelah melihat surat Kelengkapan DokumenpersyaratanPersetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru Unit Pelayanan TerpaduPerdagangan Kementerian Perdagangan RI No Pendaftaran : 8741/INATRADE/06/2015 tanggal 15 Juni

THAMRIN LATUCONSINA selakuatasan Saksi.e Bahwa Sdr THAMRIN LATUCONCINA selaku Direktur Impor DitjenPerdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, ikut memberikan parafPersetujuan pada Surat Konsep Persetujuan Impor Perubahan atas nama PTRekondisi Abadi Raya, sebelum Konsep Surat Persetujuan Impor Perubahantersebut ditandatangani oleh sdr PARTOGI PANGARIBUAN selaku DirjenPerdagangan Luar Negeri Kementerian Perdangan RI.

Ekspor Produk Industri dan Pertambangan,tahun 2009 bulan Maret sebagai Direktur Impor, tahun 2012 bulan Pebruarisebagai Direktur Ekspor Produk Industri dan Perdagangan, tahun 2012 (1Juni) sebagai Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri, tahun 2013bulan Juni sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang DiplomasiPerdagangan,tahun 2014 li) Dirien Perdangan Luar /Negeri dan tahun2015 (1 Agustus) Pensiun.Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Dirjen Daglu Kementerian PerdaganganRI secara garis besarnya adalah

Penuntut Umum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 23 Maret 2016 No.474/N.6.15/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 11 April2016;Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 05 April 2016No.92/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan 04 Mei2016 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal O02 Mei 2016No.92/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan 03 Juli2016 ;Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadapisendiri di perdangan

:PEM539/WPJ.11/KP.0903/2005, buktiT.I2.a ;3: Fotocopy Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh DinasPerindustrian, Perdangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya, bukti T.I3 ;6. Fotocopy Turunan Surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah KotaSurabaya tertanggal 03 Juni 2013, bukti T.I3.a ;7. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa, bukti T.I4 ;8. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

September 2016sekira Jam 22.30 WIB di Rumah Makan Dinda Kecamatan SajinganKabupaten Sambas Calon Tenaga Kerja Indonesia beserta TerdakwaAHMAD ARDI bin ABDULLAH diamankan oleh Petugas Kepolisian dariPolsek Sajingan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan Warga NegaraIndonesia yang hendak bekerja ke keluar wilayah Negara Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 10 juncto Pasal 4 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentangpemberantasan Tindak Pidana Perdangan

2September 2016 sekira Jam 22.30 WIB di Rumah Makan Dinda KecamatanSajingan, Kabupaten Sambas Calon Tenaga Kerja Indonesia besertaTerdakwa AHMAD ARDI bin ABDULLAH diamankan Oleh PetugasKepolisian dari Polsek Sajingan;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan warga NegaraIndonesia yang hendak bekerja ke keluar wilayah Negara Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 11 juncto Pasal 4 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentangpemberantasan Tindak Pidana Perdangan

cermat sehingga mengakibatkan Dakwaan kabur;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid/2017/PT KPG.Namun lebih lanjut Majelis Hakim Banding perlu memberikan tambahanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 7 Tahun2014 tentang PERDAGANGAN berbunyi sebagai berikut: Pelaku Usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perijinan dibidangperdagangan yang diberikan oleh Menteri;Menimbang, bahwa pasal 106 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014tentang Perdangan

tetapiTerdakwa terus memasukkan penis ke anus korban secara berulang kali, tidak berapa lamakemudian Terdakwa merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa, setelah adacairan yang keluar baru Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi bersamaadiknya meninggalkan korban di pondok tersebut; Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bunda Prabumulih Nomor02/I/Visum/RS Bunda/PBM/014 tanggal 8 Januari 2014, dengan kesimpulan korban bernamaDISAMARKAN yang berumur 9 Tahun mengalami perdangan

keterangannya di BAP Penyidik, yangdilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dibacakan sebagaiberikut: Bahwa kerjaan saksi pedagang burung sejak tahun 1998 sampaidengan sekarang ; Bahwa saksi menjual burung jenis kenari, parkit, jalak suren, poksai,mural, cica hijau,sulingan,penthet dan lain sebagainya; Bahwa berbagai jenis burung tersebut saksi jual di Jawa dan diluarpulau Jawa yaitu di Sulawesi, Pekanbaru dan Balikpapan ; Bahwa burungburung yang saksi jual tersebut tidak pernah mempunyaljin perdangan

membelipakaian berupa 1 (satu) buah celana pendek Jeanswarna biru dan 1 (satu) buah lengan pendek warnahitam = lorek sebagaimana barang bukti yangditunjukkan di persidangan, dan sisanya untukbeli makan dan rokok; Bahwa mobil Daihatsu) Xenia warna merah yangtelah saksi dan rekan pakai untuk mengambil accutower berada di bengkel di Cilacap karenamengalami kecelakaan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksitersebut para Terdakwa telah menyatakan benar dantidak berkeberatan =;Menimbang, bahwa di perdangan

(dua) hari di perjalanan, Terdakwa membeli Narkotika jenisshabu untuk dipakai kerja, dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, sudah1 (Satu) tahun; 2222 22222222 2 2222 2 Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah korbanpenyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tetapi selama ini Terdakwa tidak melaporkandirinya kepada pihak yang berwenang, untuk mendapatkan rehabilitasi; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak adainformasi kalau Terdakwa terlibat dalam perdangan

Surat IzinUsaha Perdangan (SIUP) Nomor : 00085/2025/PM/X/2012 tertanggal 09Oktober 2012, begitu juga dengan Izin Ganggugan (HO) yang telah terdaftarpada Pemerintah Kota Palopo Cg. Badan Penanaman Modal danPelayanan Izin Terpadu (BPMPPT) dengan Nomor : 00956/HO/03/IX/2015.Jo. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 02246/SITU/03/IX/2015tertanggal 04 September 2015 dan berlaku sampai dengan 9 Oktober6.

pernahdicurhati oleh Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu ketika Tergugat menjadi karyawan Penggugatkarena saksi bergabung dengan Tergugat setelah suami Penggugatmeninggal dunia ;Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah + tahun2011 akhir dan sudah jarang bertemu ;Bahwa, saksi sebagai teman sudah pernah menasehati akan tetapi tidakberhasil ;17Menimbang, bahwa untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat,Tergugat mengajukan pula buktibukti surat berupa :1.Foto copy SIUP (Surat Ijin Usaha perdangan

ROYNAL KADHEPY, SE Jabatan KasiPengawasan dan Pengendalian Pasar Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Landak menyatakan bahwaapabila suatu barang tidak memenuhi unsur pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) dan (i)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, maka pelaku usaha yang mengedarkan / memperdagangkan barangtersebut dapat merugikan konsumen karena sesuai dengan pasal 4 angka (1)konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan

;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T26, T27 dan T28, majelis hakimmendapatkan fakta bahwa PT Indomarco Prismatama bergerak di bidang Ritel/perdagangan;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T4 yaitu keputusan Gubernur Sumateraselatan Nomor 117/KPTS/DISNAKERTRANS/2016 tentang UMSP Sumatera SelatanTahun 2016 dan dari bukti surat tersebut majelis hakim mendapatkan fakta bahwa upahminimum propinsi Sumatera selatan tahun 2016 untuk sektor perdangan adalahsebesar Rp. 2.320.000.

tentang UMSP sumatera Selatan tahun2017 dan dari bukti surat tersebut majelis hakim mendapatkan fakta bahwa upahminimum sektoral propinsi Sumatera selatan tahun 2017 bahwa untuk sektor perdangantidak termasuk dalam upah sektoral;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T6 yaitu keputusan Gubernur Sumateraselatan Nomor 826/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang UMPS sumatera Selatantahun 2018 dan dari bukti surat tersebut didapat fakta bahwa upah minimum sektorpropinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk sektor perdangan

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa RUDI BIN LAIMANyang mengedarkan dan memperdagangkan barang yang berasal dariNegara Malaysia tersebut, berdasarkan Undang Undang Nomor RI 7tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 106 bahwa Pelaku Usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdangan tidak memiliki perizinan di bidangperdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00