, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikanmempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal ketika saksi DIDIT ADI SUNTORO dan saksi BIMA ESAYUSANTA selaku anggota kepolisian Resort Lumajang sedangmelakukan giat patrol skala

memberikan keterangan di hadapan Penyidikdan membenarkan keterangannya tersebut sebagaimana dalam BAPPenyidik;Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Lumajang yang ikutlakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Desember2015, sekitar pukul 17.00 WIB, di pertigaan lampu merah depan PosPolisi Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, KabupatenLumajang;Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat Saksi dan anggota kepolisianlainnya sedang melakukan kegiatan patroli skala

melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN StbBahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR selakuNakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB pada hari Kamistanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaktidakya padawaktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di Alur

Cukai.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

kecil atau skala besar.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratHal. 21 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Keputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. KetuaIl. SekretarisHl.

,Ph.D. bin BOB ADNAN selakuAppraisal bersamasamadengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor,R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/AnggotaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG serta DR.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratKeputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor ;I.

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersamasama denganR. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMAARYA dan USMARHARIMAN serta Drs.

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;---------12. Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb. Tana Toraja bukti 12 ;------------13. Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;-----------14.

Tana Toraja;Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS merkgarmin seri Montana 650, sedangkan untuk menetukan posisi tonggak tebangdilakukan dengan cara melakukan ploting hasil pengukuran pada peta tata batas Halaman 13 dari 27 Putusan No. 21/Pid.Sus/2016/PN.Makkawasan hutan Latimojong kabupaten Tana Toraja Propinsi Dati Il SulawesiSelatan skala 1 : 20.000 tahun 1984.;Bahwa kawasan hutan mempunnyai 3 fungsi yakni :1. Konservasi;2. Lindung;3.

terdakwa apakah ada ijinnya dan terdakwa menyampaikan ada sudah diurusPak pasedan; Bahwa setelah melakukan penebangan kemudian datang petugas dari Kehutanandan mengamankan barang bukti yang ditemukan dilokasi penebangan; Bahwa berdasarkan hasil olah TKP lokasi penebangan adalah masuk dalamkawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil pengukuran tonggak tebangdari kayu yang ditebang yang kemudian diploting pada peta tata batas kawasanhutan latimojong Kabupaten Tana Toraja PropDati Il Sulsel Skala

Tana Toraja, Provinsi Sulawesi selatan Skala 1 : 10.000; Peta Tata batas Kawasan hutan latimojong Kabupaten dati Il. Tana Toraja Provinsidati Sulawesi selatan; Surat Keputusan menteri Kehutanan R.I. Nomor 434/ Menhutll/2009.

Tana Toraja Nomor129/400.99/73.18/V2016 tertanggal 27 Januari bukti 1011.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi SulawesiSelatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara LokasiPenebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb.

Tana TorajaNomor 129/400.99/73.18/V2016 tertanggal 27 Januari bukti 1011.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi SulawesiSelatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara LokasiPenebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas

UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan disebut dengan istilahPLTB (Pengolahan Lahan Tanpa memBakar) membuka lahan yang benar denganimas tumbang selanjutnya dicincang dan kemudian di rumpuk pada gawangan matiselanjutnya membuat jalur tanam dan membuat pancang satu meter kekiri dan titikkanan;Bahwa dalam UndangUndang perkebunan tidak ada diatur mengenai batasantoleransi membakar lahan;Bahwa pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan uasaha perkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lahan untuk menanam sayurandengan cara membakar tidak dibenarkan karena dalam UndangUndangPerkebunan jelas telah melarangnya;Bahwa dampak atau akibat yang timbul apabila lanan tersebut dibakar adalahakan menimbulkan pencemaran lingkungan dan bisa menjadi bencana kabut asapyang berpengarun kepada kesehatan masyarakat dan bahkan dampaknyaberpengaruh kepada sector ekonomi.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaPekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.Menimbang

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa SipagabuKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yangtelah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

No. 341 K/PID/2017untuk mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluardari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam msyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C makalebel penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa KasmanFoeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukumansecara pidana atas pertimbangan perbuatan

;Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yangmengecewakan kakak ipar dengan ucapanucapan menuduh dan menghinakakak ipar yang sudah jauhjauh datang dari Makassar untuk memenuhiundangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidakmerupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaanhukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktusehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;Bahwa uraian tentang manakah perbuatan

Hotel PareWisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu,uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, sayayang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakansebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukumyang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah danharus dihukum atas perbuatannya;Hal. 8 dari 18 hal. Put.

dihadirkan di persidangan yangbersesuai dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelahkejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada SaksiSiswanto selaku suami Saksi Lenny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian,termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut SaksiLeny Tjiang;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada SaksiSiswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidakanti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala

No. 341 K/PID/2017mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluar darimulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangatmungkin bersesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatdalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukulanaknya ke arah pantat karena anaknya

AraraAbadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

AraraAbadi;BAHWA AHLI RISKI AL HADI MENERANGKAN BERDASARKANTUMPANG SUSUN TITIK KOORDINAT TERHADAP PETA KAWASANHUTAN PROVINSI RIAU SKALA 1:250.000 LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMORSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2016DAN PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:SK.703/MENHUTII/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 TENTANGPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 743/KPTS1/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

angkutdari dalam Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan adalah sebanyak +600 (enam ratus) batang dengan volume sebesar 63 m3 (enam puluh tiga meterkubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3 (tiga) bulanadalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat 020 4926,3 S 1050 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta Kawasan Hutandan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 0649,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan danKonsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwalokasi penebangan dan pengangkutan kayu

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 06 49,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan dan KonsevasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN PigSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera

(enamHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN Pigpuluh tiga meter kubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3(tiga) bulan adalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinatdengan menggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat02 49 26,3 S 105 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta KawasanHutan dan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten Musi3.8.3.9.3.10.aeLL,Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

Peta topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten MusiBanyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;12) Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;13) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;14) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;15) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;16) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto

635,5 Ha skala 1:20.000 ;17) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000 ;18) 1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Tana Paser Prov.

PTPN XIII (Persero) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Luas 1.780 Ha, Skala 1:50.000 ;38) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 ttg pemberian izin lokasi untuk pemb perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser ;39) 1 (satu) lembar rekapitulasi lapju pekerjaan PTPN XIII (Persero) Distrik Kalimantan Timur Kebun Muara Komam Inti s/d 9 November 2013 ;40) 1 (satu) Lembar fotocopi

1:30.000 ;45) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon ;46) 1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang, luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000 ;47) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Muara Payang ;48) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 13.01/SP/24/X/2012, tanggal 01 Okotber 2012, di Desa Binangun Kebun Muara Komam

Trimadu Murni Asri;87) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Skep Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser dan lampiran 1 lembar fotocopi peta izin lokasi skala 1 : 150.000 ;88) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat kuasa dari KASUJONO HARIANTO kepada M. TAUSAN tanggal,29 Mei 2012 untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja PT.

Perusahaan Perkebunan adalah usaha yang berbadan, didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 18 Tahun 2004, yang dimaksuddengan Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1

Tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

PTPN XIII (Persero) kepada BupatiPaser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1 (

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;Halaman277 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02 30'92,94E.120 23'30,5 di daerah Salutolambu Desa Pincara, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :Hal. 3 dari 14 hal. Put.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02' 30'92,94E.120 23'30,5 didaerah Salutolambu Desa Pincara Kecamatan MasambaKabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

R yang dibacakan dan keterangan TerdakwaANTON PASAPAN dan Terdakwa JASMAN Alias CAMANG Bin SAHAR sendirididapatkan fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa, berawal ketika Terdakwa ANTON PASAPAN membeli kayujenis rimba campuran dari saksi JANGGO BIN KALEDA sebanyak 1,9300meter kubik dalam bentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cmsebanyak 13 batang dan balokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak12 Batang, yang diambil dari dalam kawasan hutan hak/milik sesuai PetaRupa Bumi Indonesia Skala 1

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

Nomor 3371 K/Pdt/201615 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 skala richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali sesuai dengan laporan berita gempa bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkankerusakan

tujuh ratus riburupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratussebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kKerusakan Gedung Sekolah CHISakibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 Skala

Nomor 3371 K/Pdt/2016Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali

tersebut di atas adalah sebesarRp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluhsatu ribu rupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung Sekolah CHIS akibat gempabumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengankekuatan 6,8 Skala

SALINAN:PUTUSANNomor 103/PID/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama : ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO;Tempat lahir : Bengkulu;Umur/Tanggal lahir : 386 Tahun / 29 Oktober 1981;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Skala Brak No.34, Kelurahan

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi