Ditemukan 2207 data
105 — 21
bagikami selaku Hakim Ketua Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspekyuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan saksi pidana (strafsoort)ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, aspek ketentuan dalamKUHAP, tuntutan / requisitoor Jaksa Penuntut Umum, aspekn keadilan korban dan masyarakat,aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif, aspek agamais/religius
saja dalam pelaksanaan kegiatan perluasan kebun gambir di Kab. 50 Kota,akan tetapi hal tersebut menurut hemat kami selaku Hakim Ketua Majelis sebagai salah satupertimbangan yang dapat meringankan ancaman pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa Ir.Afrizal ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek dari aspek dimensi perumusan sanksipidana / stafsoort, tuntutan pidana Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspekkejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif, dan aspek agamis/religius
1.Dedy Santosa, SH
2.ASNIAR,SH
Terdakwa:
ENDANG RETNASARI ALIAS ENDANG
181 — 99
kelangsungan berbangsa dan bernegara;w Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sosialisasi narkotika di SD,SMP dan SMA di Kota Tidore (Pulau Tidore dan Maitara) bersamasamadengan rekanrekannya yang lain sesama volunter (Sukarelawan) sebanyak 9(sembilan) orang dengan cara berbagi lokasi dimana Terdakwa memberikansosialisasi di dua lokasi, dalam kegiatan semacam itu tidak menutupkemungkinan ada yang melanggar etika/kebiasaan masyarakat setempat danKota Tidore selama ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius
145 — 132
tanggal 31Desember 2014 serta serah terima dengan Kepala DKP yang baru padaawal bulan Januari 2015 ;Bahwayang saksi ketahui Sumber dana pengadaan tanah dari APBDKota Cirebon TahunAnggaran 2015 yang bernilai Rp.3.000.000.000,(tigamilyar rupiah), diperuntukan pengadaan RTH termasuk biaya umum,Notaris, pensertifikatan tanah danoperasional kegiatan ;Bahwayang saksi ketahui Dasar/Pedoman pengadaan tanah untukRuang TerbukaHijau (RTH) yaitu : Visi Kota Cirebon Terwujudnya KotaCirebon sebagai Kota yang Religius
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1128 — 2589
Dan masyarakat Indonesia yang berdasarkanPancasila dan sangat religius tersebut sangat menolak dan sekaligusmemandang buruk terhadap perilaku LGBT;Sebiadab biadabnya hewan mereka hanya melakukan hubunganseksual dengan yang berlainan jenis, dan tidak pernah dijumpai adahewan yang LGBT.;Dipandang dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkantimbulnya penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Padatahun 1979, penyakit ini baru diketahui.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1458 — 2112
menjelaskan langkah pertamanya membuatpertanyaan yang tidak nyaman terhadap pelaku sehingga dapat dilihatperubahan gestur ketika menjawab pertanyaanpertanyaan; Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa RonnyBugis, ahli telah melakukan interview psikologi dan melihat tidak adaindikasi ke arah gangguan personality/psikopat karena ahliberpendapat Terdakwa Ronny Bugis adalah seseorang anggotaBrimob yang dididik dengan prilaku disiplin yang tinggi sehinggamembentuk karakter dan sifat moral yang baik dan sifat religius
untuk Rahmat KadirMahulette mempunyai internalisasi terhadap nilainilai kKekerasan dannilainilai agretifitas lebin kKuat atau menonjol dalam diri Rahmat KadirMahulette; Bahwa Rahmat Kadir Mahulette mempunyairiwayat kurang dapat menahan impulsif dalam hatinya dan terlaluobsesif, tetapi untuk impulsif ini jarang mengakibatkan halhal yangfatal untuk berbuat suatu kejahatan; Bahwa Rahmat Kadir Mahulette kalau dilihatdari latar belakang memang dididik dengan keras ditengahkeluarganya sehingga nilainilai religius
383 — 105
Hukum adat dalam semua ketentuannyabersifat komunal, religius dan dinamis; Menimbang, bahwa Kecamatan fTanimbar Selatan,Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pembagian wilayahhukum adat dari Prof. van Vollenhoven merupakan rechtsgouw dariRechtskring XIIl (MalukuAmbon). Sebagai rechtsgouw (kukuban)mempunyai beberapa perbedaan yang tidak terlampau jauhdibandingkan dengan lingkaran hukum adat yang lain.
Sarman Lawa, S.E. bin H. Abd. Rajab
Termohon:
Juniati, S.Pd., M.Si. binti Paisal
47 — 14
Termohon meminta dengan sangat kepadaYang Mulia Majelis Hakim untuk memperhatikan setiappernyataan pemohon yang merasa religius dengan menjualjualnama agama tapi tingkah lakunya tidak sesuai agama.25.
48 — 39
Bahwa Penggugat kurang memiliki kepedulian dan cenderung apatisatau masa bodoh akan nilanilai Keagamaan atau Religius sebagaipedoman dan petunjuk sebagai bekal buat masa depan anakanakseperti tidak pernah mengajarkan nilainilai dasar Islam (/slamicBasic Value) dan menemani anakanak pada saat mengaji Al Qur'andan Sholat, bahkan lebin memilih untuk menonton acara TV sepertiEChannel dan Kardhasian Show (tayangan budaya barat yang tidakbaik ditiru oleh anakanak);Bahwa Penggugat cenderung cuek/acuh dan
106 — 71
Bahwa UUPerlindungan Anak itu semua ada sekian banyak hak anak yang harus dijaga,yang harus dijamin kepentingan terbaiknya.Spirit yang bisa kita pahami dariadanya hak tersebut dalam UU Perlindungan Anak adalah mendorong agaranakanak Indonesia Menjadi Individu yang berketuhanan yang Maha Esa,yang taat, yang Religius, yang taat beribadah, sehingga melakukan kebaikanbagi sesama. Kalau kemudian narasi ini kita bawa kedalam kontekspengasuhan kembali.
195 — 81
,dipersidangan tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakathukum adat yang sifat kepemilikannya adalah komunal bersama dan tidak hanyamemiliki makna ekonomis tetapi juga memiliki makna sosial dan religius sehingga tanahulayat tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dan dalamdokumen yang memBuktikan kepemilikan atas tanah ulayat haruslah disebutkan klanklan yang secara bersama memiliki dan menguasai tanah tersebut ; Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti
86 — 115
BINANGUN PURBA atau orang tua kandung Alm.BALE PURBA bukti ini tidak dapat dibantah dan menjadi kearifan budaya lokalpada masyarakat Adat Batak Karo makam adalah salah satu bukti adanyahubungan hukum antara orangperorang atau hubungan magis religius keluargaHal 15 dari 171, Putusan No. 50/PDT.G/2012/PN.Kbj16yang meninggal dunia dengan tanah dimana orang yang meninggal dunia tersebutdimakamkan ;Bahwa, adalah patut dan wajar Penggugat II mempertahankan dan menuntutkembali hak orang tua PenggugatI,II
83 — 49
Majelis Hakimberdasarkan alatalat bukti yang disajikan dipersidangan selanjutnyamembuat putusan secara teoritis, putusan hakim tersebut telahmencerminkan nilainilai filosofis pancasila, sejalan dengan hukumnasional, memenuhi syarat yuridis, mMemenusi syarat sosiolagis,memenuhi syarat psikologis dan memenuhi syarat religius; dansecara praktis memenuhi 2(dua) syarat yaitu tuntas dan final,sehingga menurut Terbanding II Majelis Hakim tidak ragu dan sudahsangat tepat dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
61 — 12
bengkok adalah tanah yang diberikan kepadapamong untuk dikelola tetapi tidak boleh dijual/disewakan ;Hal52dari 128 Put No.204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyBahwa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992, menerangkanadanya perubahan status dari tanah bengkok menjadi TKD dapat terjadi gunakesejaheraan Desa ;Bahwa tanah ganjaran sama dengan tanah bengkok ;Bahwa yang disebut Tanah Kas Desa (TKD) diantaranya misal : tanah kuburan,tanah untuk pasar, dsb ;Bahwa secara hukum adat tanah adalah magis religius
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
157 — 66
ketakutan, keterkejutan yang luar biasa,kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk menikmati kesenanganhidup, PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat beratserta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, bahkan telah menyebabkanPENGGUGAT mengalami penyakit jantung koroner dan hipertrigliserida, bukanlah merupakan suatu cara yang dibenarkan di dalamsebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di NegaraRepublik Indonesia yang menjunjung tinggi normanorma dan nilainilaiperi kehidupan masyarakat yang religius
80 — 16
10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakanbahwa bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)ketentuan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum,aspek keadilan, aspek manfaat pada proyek lapangan sepak bola, aspekdisparitas dalam hal pemidanaan sentencing of disparity, aspek agamis(religius
1258 — 1644 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu juga dengan masyarakat Minangkabau diSumatera Barat yang mempunyai adat dan budaya yang bernilai religius,Halaman 193 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021sehingga berpakaian seharihari ataupun bersekolah umumnya mengikutiadat dan budaya setempat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945terkandung makna diakuinya daerah otonom.
89 — 23
Peraturan Daerah Kota Depok No 13 tahun 2011 tentang rencanapembangunan jangka menengah daerah kota depok tahun 2011 s/d2016 di sebutkan misi ke4 yaitu mewujudkan sumber daya manusiaunggul kreatif dan religius dengan salah satu sasarannyameningkatkan akses dan kwalitas pendidikan;Bahwa untuk melaksanakan program FP2SMAK, pemerintah kota depokmengeluarkan produk hukum untuk mengatur mekanisme programFP2SMAK berupa Peraturan Walikota Depok (PERWA) No 25 tahun2012.Halaman 81 dari 166.
134 — 52
tanggal 31Desember 2014 serta serah terima dengan Kepala DKP yang baru padaawal bulan Januari 2015 ;Bahwa yang saksi ketahui Sumber dana pengadaan tanah dari APBDKota Cirebon TahunAnggaran 2015 yang bernilai Rp.3.000.000.000,(tigamilyar rupiah), diperuntukan pengadaan RTH termasuk biaya umum,Notaris, pensertifikatan tanah danoperasional kegiatan ;Bahwa yang saksi ketahui Dasar/Pedoman pengadaan tanah untukRuang TerbukaHijau (RTH) yaitu : Visi Kota Cirebon Terwujudnya KotaCirebon sebagai Kota yang Religius
70 — 15
Peraturan Daerah Kota Depok No 13 tahun 2011 tentang rencanapembangunan jangka menengah daerah kota depok tahun 2011 s/d2016 di sebutkan misi ke4 yaitu mewujudkan sumber daya manusiaunggul kreatif dan religius dengan salah satu sasarannyameningkatkan akses dan kwalitas pendidikan;Bahwa untuk melaksanakan program FP2SMAK, pemerintah kota depokmengeluarkan produk hukum untuk mengatur mekanisme programFP2SMAK berupa Peraturan Walikota Depok (PERWA) No 25 tahun2012.Bahwa dikeluarkannya Peraturan Walikota
144 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
155.3 : 1 (satu) lembar asli kwitansipenerimaan dana dari BapakMenakertrans DPD F SP BPUSPSI DK JakartasebesarRo.30.925.000, untuk pembayaran biaya konsumsidan akomodasiMunas ke DPD F SP BPUSPSI DKI Jakarta tanggal2022 Agustus 2004, yang ditandatangani olehNanang Sutisna pada tanggal 22 Agustus 2004.BB 155.4 : 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaandana dari BapakMenakertrans Front Nasional PNKRI ReligiusJakarta sebesarRp.53.725.000, untuk pembayaran biaya konsumsidan akomodasiFront Nasional PNKRI Religius