Ditemukan 2424 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indrayanto indrianto indrayanti indriyana indianto
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.
Tanggal 22 Maret 2012 — YUYAN TARYANA, Amd.
57 — 11
  • Indriyanto Seno Adji, dalambukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001,halaman 3).d. Bahwa benar pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidakterjangkau oleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asaslegalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan olehmereka yang memiliki karakteristik high level educated and statusdalam kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. A.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
66 — 95
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segikepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
96 — 68
  • Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukumtersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatasberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :Menimbang bahwa dana yang masuk ke rekening desa angkah pada bulanJanuari 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.Hal 139 dari 158 hal Putusan No.13/Pid.sus.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
913 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Indriyanto Seno Adji dalammakalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero danJean Waine mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalamhukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut: Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan; Penyalahgunaan kewenengan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
74 — 23
  • Demeersemen dalam doktrin ini apabila Suatu pengertian tidakditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negaradan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teoridan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
372 — 152
  • Yang menerangkan : tujuan diperluasnya perbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatanmelawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiandipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakatsebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlahpelaku dinukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidakmelawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, EdisiPertama, Hlm 14) ;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
121 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waine mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut: Penyalangunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;Penyalahgunaan kewenengan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 25-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 25 Mei 2015 — Drs.H. HIDWAR AHMADI,M.Si Bin H.ABDUL WAHID.
71 — 36
  • Bahwa senada dengan pendapat ini, ahli hokumpidana yang lain, Indriyanto Senoaji menyatakan bahwa Pasal 2 UU No. 31Tahun 1999 merupakan genus (secara umum) nya, sedangkan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 merupakan species (secara khusus) nya.Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaterdakwa Drs.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 21 Maret 2016 — - HENDRIK Bin ABDUL BARI.
97 — 22
  • Yang menerangkan : "tujuan diperluasnyaperbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputiperbuatanmelawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudahpembuktiandipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang olehmasyarakatsebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perouatannyadapatlahpelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatanitu tidakmelawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan HukumPidana, Edisi Pertama, Hlm 14 );Halaman 132
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
91 — 38
  • Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukanpenghalusan hukum (Jirechtsvervijning ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir ;Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
76 — 16
  • Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan KewenanganSebagai Strafbarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas diHalaman242 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.PgpFakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002,mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenaipengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 31 Agustus 2016 — - RAMSES SIREGAR, SPd, M.Kes
63 — 19
  • sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,tentang unsur ini Ramses Siregar S.Pd.M.Kes, yang diajukan sebagai Terdakwadalam perkara ini, adalah seorang Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan KotaTebing Tinggi, maka untuk melihat dan mengetahui apakah Terdakwa RamsesHalaman 136 dari 176 halamanPutusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnSiregar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku KepalaDinas Kesehatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Majelis Hakim akanmengutip pendapat Indriyanto
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
100 — 32
  • Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur NegaraHalaman 132 dari 169 Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Ptkdan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teoridan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
130 — 30
  • Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakanpengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasaldari Hukum Perdata.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 11 Juli 2017 — MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN
66 — 32
  • ., INDRIYANTO, SH.,MH., Advokad &Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara R & PARTNERS LAW FIRMberkantor di Jalan C.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
54 — 13
  • Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan ; Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut menyalahngunakan kewenangan sebagai bestanddeel delict dannydengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeel delictselalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafoare handeling),sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidanaatau tidak.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
238 — 160
  • terhadap 2 pekerjaan DEDSungai Mamberamo dan Urumuka namun tahapan selanjutnya saksi sudah tidakmengikuti lagi, untuk 2 pekerjaan yaitu DED PLTA Sungai Mamberamo danUrumuka tidak ada dilakukan pelelangan;Bahwa dokumen penawaran yang dilakukan perusahaan LAMUSI DIDI terdiridari berkasberkas lengkap dan prestasinya sedangkan kontrak ditandatanganioleh pengguna Anggaran dan perusahaan pemenangan pekerjaan, kontraktersebut diantarkan kepada Janes Johan Karubaba dan disimpan di ruang kerjasaksi;Bahwa EKO INDRIYANTO
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 19 Mei 2014 — - UMBU NEKA PAJA
67 — 31
  • Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 3 Mei 2018 — SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN ; KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO
79 — 35
  • Indriyanto Senoaji, SH. dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12Februari 2004 halaman 517518, 572);Menimbang, bahwa walau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalampengertian yang bersifat onwetmatig.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
86 — 28
  • Indriyanto Seno Adji, dalambukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001,halaman 3).d. Bahwa benar pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidakterjangkau oleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asaslegalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan olehmereka yang memiliki karakteristik high level educated and status dalamkehidupan masyarakat.Menurut Prof. Dr. Jur. A.