Sub Kontraktor yang membawahi PHL tidak berbadan hukum.Dengan kesimpulan tidak tercapai kKesepakatan dan para pihak sepakatuntuk melanjutkan penyelesaian Perselisihan ke tingkat Tripartit.19. Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak tanggal 30 April 2014,maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilanjutkan ditingkat tripartit dan telah diterbitkan anjuran Disnaker Kab. BekasiNomor 567/2860/HISyaker/1X/2014 tanggal 11 September 2014,menurut pendapat Pejabat Mediator pada Disnaker Kab.

Dengan diakuikeberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut oleh pemerintah dalamhal ini Disnakertrans Kabupaten Serang, maka Serikat Pekerja/SerikatBuruh dapat menjalankan fungsinya secara bipartit dalam lingkupperusahaan, dan tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, danpemerintah khususnya di Kabupaten Serang.

Bara Prima Mandiri sudah 5 (lima)bulan tidak dibayar gajinya;Bahwa saksi pernah melakukan upaya mediasi selama 3 (tiga) kali baiksecara bipartit maupun tripartit;Bahwa Seingat saksi pihak dari PT. Bara Prima Mandiri hanya sekalimenghadiri proses mediasi tersebut;Bahwa saksi telah mengeluarkan anjuran kepada PT. Bara PrimaMandiri untuk melakukan kewajibannya kepada karyawan PT. BaraPrima Mandiri;Bahwa saksi lupa berapa jumlah gaji yang harus dibayarkan PT.

memperhatikan saran/rekomendasi dariDewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan tanpadidahului perundingan/kesepakatan antara asosiasi perusahaan sektor tekstil denganserikat pekerja di sektor tekstil ; Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal6 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1), dan Pasal 40 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 107Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka dapat diketahui bahwa DewanPengupahan adalah lembaga yang didalamnya terdapat unsur tripartit

Bahwa terdapat fakta tidak terbantahkan yang telah terjadi(sebagai dasar melakukan mogok kerja/vide Surat Pemberitahuan MogokKerja dengan Nomor 04/ADSBHL/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, danSurat dengan Nomor 05/ADSBHL/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015)yakni perundinganperundingan yang selama ini telah dilakukan, baiksecara Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalan buntu, hal tersebut secarategas dinyatakan oleh para pihak dalam Risalah perundingan khususnyatertanggal Risalah perundingan 15

Nomor 534 K/Pdt.SusPHI/2016hubungan kerja di Perusahaan Termohon Kasasi (vide Bukti P560);Bahwa perlu Para Termohon Kasasi tegaskan, sebelumnya pada saatperundingan bipartit (antara pengusaha dan pekerja) termasuk pada saatperundingan tripartit berupa sidang mediasi yang dilaksanakan pada tanggal8 April 2015 (sidang mediasi pertama) dan pada tanggal 15 April 2015(sidang mediasi kedua), sama sekali tidak ada complain atau keberatan daripihak Termohon Kasasi/PT Bumihutani Lestari (PT BHL)/(vide Bukti

Lagipula sejak pertemuanperundingan bipartit dan tripartit (sidang mediasi di Dinsosnakertrans Kotim)Termohon Kasasi tidak pernah menyatakan keberatan dengan perwakilanpekerja yang hadir mewakili + 2.600 pekerja PT BHL tersebut;Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator HubunganIndustrial dan Tata Kerja Mediasi menyatakan bahwa:Pasal 10(1) Mediator dalam menyelesaikan Perselisinan Hubungan Industrialmempunyai kewenangan

Rekonpensi.Pasal 151 ayat 1 dan 2 UU No.13/2003 telah mengatur tentang tata cara atau prosedurterhadap penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial atas pemutusan hubungankerja, dimana pengusaha dimungkinkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerjanya.Oleh karenanya, untuk memperoleh penetapan pemutusan hubungan kerja terhadapTergugat Rekonpensi, maka pada tanggal 13 Januari2016, Penggugat Rekonpensi telahmengajukan permohonan ke Disnaker Kota Bekasi untuk dapat melakukanperundingan Tripartit

membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; Telah memperhatikan buktibukti kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYA ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Mei 201 7dibawah Register No.101/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg. telah mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Gugatan ini diajukan setelah melewati proses mediasi tripartit

puluh) hari dan dalam kurunwaktu tersebut tidak tercapai kesepakatan atau gagal, setelah itudiserahkan kepada Saksi untuk proses dilanjutkan;Bahwa hasil dari keputusan adalah telah dilakukan dua kali atau tiga kaliBipartitnamun masih belum ada kesepakatan;Bahwa proses Bipartit dilakukan dilaksanakan paralel atau berbarengandengan proses hukum (laporan polisi) yang bersangkutan, dan Saksi yangditunjuk oleh Manajemen untuk mewakili BRI melakukan Bipartit denganTerdakwa;Bahwa Saksi mengikuti proses Tripartit

persidangan Terdakwa denganDisnaker saat itu, dan hasil yang diperoleh adalah tidak tercapaikesepakatan;Bahwa proses Tripartit dilaksanakan terakhir pada akhir tahun 2018 atausekitar awal tahun 2019;Bahwa sesuai dengan SOP BRI, jangka waktu sejak ditemukannya kasussampai dengan penjatuhan hukuman adalah selama 85 (delapan puluhlima) hari kerja, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 85 (delapan puluh lima) hankerja adalah setelah dibentuknya Tim Pemeriksa oleh Kanca, selama 85(delapan puluh lima) hari tersebut

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dan menolak atau25.26.27.tidak menanggapi melakukan perundingan, maka sebagaimana ketentuanPasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), pada tanggal 11 Januari2021 Para Penggugat telah mencatatkan Perselisihnan Hubungan Industrialmelalui Tripartit kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampungsebagaimana Surat No.009/MS&CO/S/I/2021, perihal : PermohonanPencatatan Perselisihan

. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerjayang Tidak Sah (Kepmen) yang pada intinya menyatakan mogok kerjatidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan karena:Perselisihan mengenai kenaikan upah tahun 2015 tidak pernahgagal dan Penggugat tetap menginginkan diadakannyaperundingan lebih lanjut dengan Serikat Pekerja meskipun padasaat itu Penggugat telah mencatatkan perselisihan ke DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untukpenyelesaian perselisihan secara tripartit

Perundingan mengenai perselisinan PHK tidak pernah gagal danPenggugat tetap menginginkan diadakannya perundingan lebihlanjut dengan Serikat Pekerja meskipun pada saat itu Penggugattelah mencatatkan perselisinan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk penyelesaianperselisihan secara tripartit, sebagaimana telah disampaikankepada Serikat Pekerja melalui Surat Pemberitahuan No. 071/Ext/LI/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015.Dikarenakan Mogok Kerja tersebut dilakukan secara

PER. 31/MEN/XII/2008 tentang PedomanPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial Melalui PerundinganBipartit, Penggugat mencatatkan perselisihan PHK karenadikualifikasikan mengundurkan diri tersebut ke Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor (Dinsosnakertrans) melaluiSurat Pencatatan Perselisinan Hubungan Industrial No. 497/LGL/PLF/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 (bukti P19)..Setelah dicatatkan, Dinsosnakertrans telah melakukan pemanggilanuntuk dilakukannya perundingan tripartit

tegas dan spesifik dalamGugatan a quo, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yangTerhormat untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT adalah Obscuur Libel dan patut untuk dinyatakan tidakdapat diterima.POKOK PERKARA GANJURAN YANG DITERBITKAN MEDIATOR DISNAKERTRANS BOGORTIDAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN TERGUGAT II SEHINGGAPATUT UNTUK DITOLAK SELURUHNYA 151.152.Majelis Hakim yang terhormat, sebelum Gugatan a quo diajukan, parapihak telah melaksanakan upaya penyelesaian bipartit dan tripartit

sesuaidengan ketentuan UU PHI yang dibantu oleh Mediator dari DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor (Disnakertrans Bogor).Pada tahap tripartit, Mediator Disnakertrans Bogor melalui Surat No.560/480HIK tanggal 23 Juli 2019 Perihal: Anjuran, memberikan Anjuranterhadap perselisihan hubungan industrial yang melibatkan PARAPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai berikut:"MENGANJURKAN:1) Agar pihak pemberi kerja membayarkan kompensasi pengakhiranpemborongan pekerjaan kepada PT.

ditulis didalam satu bukuberbentuk makalah semua mengenai hukum Ketenagakerjaan ;Bahwa kalau kita bicara masalah Tenaga Kerja kembali kepadaUndangUndang, di Pengertiannya Ketenaga Kerjaan adalah segalahal yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Baik sebelum bekerja selamabekerja dan Purnakerja itu ruang lingkup Tenaga Kerja jadi pekerjasebelum dia masuk kerja sesudah dalam hubungan kerja maupunsudah purna kerja tiga itu ;Bahwa hubungan kerja ada dua Pengusaha dan pekerja dan serikatpekerja tetapi ada Tripartit

Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah yangkita katakan Tripartit ;Bahwa UndangUndang No.13 tahun 2003 masih berlaku karenabelum ada perubahan adapun di Amandemen oleh Mahkamah149Konstitusi ada beberapa pasal saja misalnya MK Nomor 12 tahun 2004mengenai pasal 158 tentang kesalahan berat tidak bisa otomatis diPHK harus ada putusan Pengadilan ada beberapa putusan MK yangterakhir ini putusan MK Nomor 100 tentang pasal 96 dikatakan di pasal96 segala hak yang timbul dalam hubungan kerja daluarsa 2 tahun tapidengan

Rekening koran milik Penggugat II di bulan Juni 2009 (bukti P15);Perjanjian Tripartit tersebut pada intinya berisi kesepakatan akandilakukannya jual beli saham, dimana Penggugat (PT Mulia AgroPersada) akan membeli sebanyak 6.200 saham Tergugat (PTIndotruba Tengah) yang dimiliki oleh Tergugat XI (Yayasan Kartika EkaPaksi) dengan harga sebesar Rp131.000.000.000 (seratus tiga puluhsatu miliar rupiah). Pada tanggal 26 Desember 2008 Penggugat telahHalaman 7 dari 114 hal. Put.

kebijakan apapun terkait dengan upaya perubahan anggarandasar Tergugat (PT Indotruba Tengah) yang mungkin akan dilakukan olehTergugat II sampai dengan Tergugat X, tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai pemegang 50% saham di Tergugat ;15.Berdasarkan beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat, Penggugat (PT Mulia Agro Persada) selaku pemegang sahamdan Penggugat II (PT Palma Sejahtera) selaku pihak yang turut serta dalamterjadinya proses peralihan saham yang didahului oleh Perjanjian Tripartit

adanya jawaban dariPara TERGUGAT yang dapat menjawab keinginan dari PENGGUGATsebagaimana tersebut diatas sehingga pada tanggal 1 Agustus 2016PENGGUGAT yang diwakili oleh rekan rekannya sesamapekerja/karyawan harian yang bekerja kepada Para TERGUGAT, telah mengajukanSurat perihal Permohonan Mediasi kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Pinang pada Pemerintahan Kabupaten LabuhanbatuSelatan agar permasalahan PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT dapatdiselesaikan melalui proses Mediasi secara Tripartit

Bahwa Penggugat, melalui kuasa tripartit Tergugat, Sdr.

Tata Usaha Negara yangdisengketakan diterbitkan dengan tidak memperhatikan saran/rekomendasi dariDewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota ; Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal6 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1), dan Pasal 40 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 107Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka dapat diketahui bahwa DewanHalaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUNSRGPengupahan adalah lembaga yang didalamnya terdapat unsur tripartit

Pst.Penggugat yang menyatakan hubungan antara Para Penggugat denganTergugat putus karena tidak bayar upah tepat pada waktunya, terhitung sejakputusan ini dibacakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit (Bukti P1 s/d P3) pada anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Pusat dengan mengeluarkan

dan saksi Tergugat yang bernama Surya Arifin yang menerangkan bahwaperdamaian tersebut adalah perdamaian pribadi antara Syafrizal Pohan denganNatal PH, sehingga perdamaian tersebut tidak ada hubungannya dengan mogokkerja yang dilakukan Para Penggugat ;Menimbang, bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugattelah diselesaikan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu telahdilakukan penyelesaian bipartit dan tripartit

Simpang pada tanggal 29Juli 2019.Bahwa dengan dilakukan Pemeriksaan Tindak Pidana tersebut setelahdilakukan Mediasi sebanyak 3 (Tiga) Kali Pertemuan pada DinasTenagakerja Kabupaten Aceh Tamiang tidak memiliki Hasil maka Mediatormembuat Anjuran untuk mengajuan Gugatan Pemutusan Hubungan KerjaPada Pengadilan selanjutnya.Bahwa oleh karenanya Penggugat melanjutkan permasalahan pada TingkatTripartit di dinas Tanagakerja.dengan Hasil Terggugat tetap Melakukan PHKterhadap PenggugatBahwa Oleh Karena Dalam Tripartit

maret s/d april 2016 sebagian para Penggugat telah di rumahkan danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit