Ltd kepada Badoradimana fotocopy permohonan penutupan telah disampaikankepada Terbanding;Bahwa sebagai referansi, bersama ini Pemohon Bandingmelampirkan surat dari Direktur Jenderal Pajak Nomor : S358/PJ.1011/2000 tanggal 14 September 2000 yang ditujukankepada Direktur Trading Representative Office yang usahanyadiambil alin oleh perusahaan Penanaman Modal Asing yang barudidirikan, dengan demikian Trading Representative Office tersebutsudah tidak ada lagi;Bahwa Pemohon Banding adalah suatu entitas

sebagai konsekuensinya, Putusan Pengadilan Pajak dalamperkara a quo yang berkenaan dengan persoalan kedua yangmendasarkan diri pada Surat Edaran merupakan putusan yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Ad.c Pemohon Peninjauan Kembali Merupakan Badan Hukumyang Berdiri SendiriBahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu perseroan terbatasyang telah didirikan secara sah menurut peraturan perundangundangan di Indonesia, termasuk Undangundang No. 1 Tahun1967 tentang Penanaman

Modal Asing sebagaimana diubahdengan Undangundang No. 11 Tahun 1970 (selanjutnya disebutUndangundang Penanaman Modal Asing) dan UndangundangNo. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnyadisebut Undangundang Perseroan Terbatas).

pajak);Perdagangan besar (wholesaler/distribution).Bahwa untuk keperluan menjalankan kegiatankegiatan usahanyasebagai tersebut dalam Anggaran Dasar Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh pulaizin usaha yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam :36Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal No. 585/T/PERDAGANGAN/ 1998tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pemberian Izin TetapUsaha Perdagangan (Bukti PK12);Surat Persetujuan Perluasan Penanaman

Modal Asing No.64/II/PMA/1999 tanggal 9 April 1999 yang dikeluarkan olehMenteri Negara Investasi/Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal (Bukti PK13); danSurat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha dan KapasitasProduksi No. 513/III/PMA/1999 tanggal 5 Mei 1999 yangdikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal (Bukti PK14).Bahwa berdasarkan (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan (Bukti PK12)juncto (ii) Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal AsingNo. 64/I/PMA/1999 tanggal

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan kasasi ke1 sampai dengan ke3:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena JudexFacti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidaksalah menerapkan hukum pertimbangan sudah tepat dan benar untuk menolakgugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:Bahwa, Penggugat sebagai warga negara asing (Swiss) tidak dapatmembuka usaha (pondok wisata), karena Penanaman Modal Asing harusberbadan

hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 UndangUndang Nomor 25Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing bahwa;Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkanhukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara RepublikIndonesia, kecuali ditentukan lain oleh undangundang.Tapi sebaliknya terbukti Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada alas hakTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menempatirumah dan

BEYOND BORDERS INDONESIA (TERGUGAT) adalahmerupakan perusahaan berbadan hukum PENANAMAN MODAL ASING(PMA) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuatpada Notaris dan PPAT SUWANDA, SH., MKn, dengan number 1,tertanggal 5 Maret 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan PemegangSaham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BEYOND BORDERS INDONESIA, yang dibuat pada Notaris dan PPATSUWANDA, SH., MKn, dengan number 20, tertanggal 15 Oktober 2014.Dimana perusahaan TERGUGAT

Dalam hal ini TERGUGAT telah sah secarahukum didirikan sesuai dengan Ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan/atau dapatmelakukan, menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia selakuperusahaan berbadan hukum Penanaman Modal Asing (PMA).

berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Beyond BordersIndonesia, P2 berupa Tanda Daftar Perusahaan, P3 berupa Keputusan kepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal, P4 berupa Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal Asing, dan P5 berupa Akta Pernyataan KeputusanPemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan TerbatasPT Beyond Borders Indonesia, serta didukung oleh keterangan saksisaksitersebut dalam berita acara, Majekis Hakim berpendapat telah terbukti TergugatKonvensi merupakan Perusahaan Penanaman

Modal Asing (PMA) yangdidirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia olehkarenanya legal untuk menjadi pihak sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4(empat) maupun dalil jawaban Tergugat Konvensi pada angka 3 (tiga) dan buktiPenggugat Konvensi yang diberi tanda bukti

KRONOLOGI TIMBULNYA SENGKETA PAJAK;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enammenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Masa Pajak April 2009 Nomor00088/207/09/059/11 tanggal 28 Juni 2011 yang menyatakan pajak yangkurang dibayar sebesar Rp329.816.428,00 dengan rician sebagai berikut: No.

bayar (369.901 .417) (204.993.202) (369.901 .417)5 Kelebihan bayar dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya 369.901.417 369.901.417 369.901.4176 PPN yang kurang dibayar 164.908.2157Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 164.908.2158 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (6+7) 329.816.430 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, PemohonBanding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor FD97/09/2011MSD tanggal 26 September 2011 yang diterima oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman

Modal Asing Enam pada tanggal27 September 2011 Permohonan keberatan tersebut pada intinyamerupakan ketidaksetujuan terhadap koreksi yang dilakukan denganmengajukan penjelasan alasanalasan beserta dokumen pendukungnya;Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah memberikandokumen pendukung yang menguatkan alasanalasan yang mendukungalasan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telahditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam;Bahwa atas keberatan tersebut

Marina City Development (penjual) dengan almarhum Burton Ivan Kagan(pembeli) masingmasing tertanggal 18 Februari 1993 telah terjadi PerjanjianJual Beli untuk membeli 3 (tiga) unit ruko masingmasing Nomor 47, 48 dan 49(objek sengketa) dengan syarat pembeli almarhum Burton Ivan Kagan sebagaiwarga negara asing (Amerika) agar dapat memiliki ketiga (3) ruko tersebutdiatas dengan cara harus mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing(PMA) sebagai satu syarat mutlak bagi WNA untuk memiliki property diIndonesia

Senimba Bay Resort) denganalmarhum Burton Ivan Kagan dibatalkan karena sebagai WNA (Warga NegaraAsing) tidak berhasil mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)sebagai suatu syarat mutlak bagi WNA untuk memiliki Properti di Indonesia,sedangkan PT.

Pemohon Banding pada tanggal 19September 2011, berikut Pemohon Banding sampaikan Surat PermohonanBanding Pemohon Banding atas keputusan keberatan Nomor KEP2300/WPJ.07/2011 tanggal 16 September 2011 tersebut;SURAT KEPUTUSAN KEBERATANKEP2300/WPJ.07/2011 tanggal 16 September 2011 tersebut atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor00052/201/08/059/10 tanggal 18 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh KantorBahwa Keputusan Keberatan Terbanding NomorPelayanan Pajak Penanaman

Modal Asing Enam;Kesimpulan Keputusan KeberatanBahwa kesimpulan hasil dari Surat Keputusan Keberatan Terbandingadalah sebagai berikut: Uraian Penghasila PPh Terutang/ Kredit Pajak Sanksi Jumlah PPhn Kena Pokok Pajak Administras YMHPajak (Rp) (Rp) i dibayar(Rp) (Rp) (Rp)Semula 3.610.917.9 449.800.450 421.642.45 11.263.200 39.421.20003 0(Dikurangi) 0 0 0 0 0Menjadi 3.610.917.9 449.800.450 421.642.45 11.263.200 39.421.20003 0 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang diterima olehPemohon Banding

Koreksi Positif PPh Pasal 21 Terhutang berdasarkan 28.158.000penghitungan kembali oleh Pemeriksa Pajak Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor 04/FIN/X1I/2010 tanggal 11 November 2010 dan diterima oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Enam pada tanggal 12 November 2010. Untukproses permohonan keberatan dilimpahkan ke Kantor Wilayah DJP JakartaKhusus;Halaman 3 dari 19 halaman.

Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)34.732.818 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP9.030.533 Jumlah PPN yang masih harus dibayar43.763.351 Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPNJLN masa pajak Februari tahun 2009 Nomor: 00001/277/09/052/10 tanggal 15Maret 2010 tersebut kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu melaluiSurat Permohonan Keberatan Nomor ITD/NO01/05/10 tertanggal 5 Mei 2010,yang diterima oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tanggal 31 Mel2010

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Penanaman Modal Asing makaPT.Hotel Mujur Tiga Belas, diperkenankan untuk memiliki hakatas tanahyaitu Hak Guna Bangunan, sehingga dengan demikian tidak adahalangan hukum bagi Para Pengugat untuk memiliki dan/ ataumengalihkan Tanah Sengketa yang semula atas nama MUKHSIN ke atasnama PT.Hotel MUJUR TIGA BELAS,adalah dimaksudkan untuk/sebagai asset perusahaan yang merupakan dan/ atau menjadipemasukan modal kedalam perusahaan PT.

Hotel Mujur Tiga Belas milik ParaPenggugat menjadi asset perusahaan Penanaman Modal Asing ( PMA ) ;. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat 1/ Mukhsin, yangmempertahankan dan tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan/ ataupembaliknamaan sertifikat Tanah Sengketa sebagaimana petitum angka 2diatas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat11menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Para Penggugat selakupemilik dari PT. Hotel Mujur Tiga Belas;.

No. 542 K /Pid.Sus/2015Penanaman Modal Nomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);Bahwa sesuai dengan Akta Notaris RUDY SISWANTO, S.H. Nomor 54tanggal 23 Desember 2011 tentang Keputusan Sirkuler Para Pemegang SahamPT. Susantri Permai, Susunan Kepengurusan PT.

Susantri Permai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawitAsian Indo Holding (Asial Palm Oil) merupakan perusahaan asing yang beradadi wilayah hukum Indonesia sebagaimana Surat dari Kantor Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan23788 dan NPWP 01.576.512.6711 tentang Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal

Asing (PMA);Bahwa sesuai dengan Akta Notaris RUDY SISWANTO, S.H.

Autosale Lancar Mandiri (Grup Family RentACar) selakuTergugat adalah Badan Usaha Penanaman Modal Asing (09046301),berdiri sejak tahun 1999, yang pengelolaannya di Pimpin oleh 1. Mr. KojiShima, 2. Mr. Jack Lie, 3. Mr. Ken Hori, 4. Mr. Toshi Hiro Arai (Bukti. P1);.

Autosale Lancar Mandiri selaku Tergugat bukanPerusahaan Badan Usaha Penanaman Modal Asing, dengan Akte PendirianPerseroan Terbatas Nomor 170 tanggal 19 Desember 1977 dihadapanNotaris Doktorandus Trisasono, Sarjana Hukum yang seluruh modalnyadimiliki warganegara Indonesia.

yang disampaikan dalam persidangan alasan koreksi positifTerbanding atas Pajak Masukan berupa pemanfaatan jasa manajemen dari luardaerah pabean pada intinya tetap sama dimana Terbanding menyatakan tidak dapatmeyakini eksistensi keberadaan biaya jasa manajemen yang dibayar terkait dengankegiatan untuk memperoleh, memelihara, dan menagih penghasilan berdasarkandata/bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen berupa Laporan PemeriksaanPajak dari KPP Penanaman

Modal Asing Tiga Nomor: LAP158/PL/WPJ.07/KP.0400/I11.4/2010 tanggal 26 April 2010 diketahui bahwa ruang lingkup pemeriksaan yangdilakukan oleh Terbanding adalah terkait dengan Pemeriksaan terhadap beberapajenis pajak termasuk diantaranya PPh Badan Tahun Pajak 2008 dan PPN MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2008;bahwa alasan koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan berupa pemanfaatanjasa manajemen dari luar pabean adalah terkait dengan eksistensi dari transaksi aquo yang bersifat yuridis

Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Laporan Pemeriksaan Pajakdari KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP158/PL/WPJ.07/KP.0403/2008,terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp53.579.924,00 sehingga jumlah lebihbayar Masa Pajak November 2008 menurut Pemeriksa menjadi sebesarRp4.230.110.089,00.

penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak terkait denganpendapatan revenue transfer yang diterima, maka menurut Pemohon Banding tidak ada PPN yangterutang;bahwa dengan kata lain, Pemohon Banding akan menerima penghasilan (revenue transfer) tanpa harusmenyerahkan barang ataupun jasa kena pajak di Indonesia (namun demikian, atas pendapatan revenuetransfer tersebut, Pemohon Banding telah melaporkan sebagai penghasilan kena pajak dalam perhitunganPPh Badan);Mbahwa Magalsarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman

Modal Asing Lima Nomor: LAP275/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 26 September 2011 diketahui bahwa Terbanding tidak melakukan koreksipositif terhadap Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari Mei 2010, sengketa terjadi karena PemohonBanding dalam proses pemeriksaan telah menjelaskan kepada Pemeriksa bahwa seharusnya dilakukankoreksi negatif terhadap transaksi revenue transfer sebesar Rp. 4.949.039.750,00 yang dipungut dandilaporkan PPN nya oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 494.903.976,00;bahwa dalam persidangan

Polaris Almadoors akan ditingkatkanmenjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidakmenjadi kenyataan karena terdakwa tidak bisa merealisasikannya,akan tetapi justru tanpa sepengetahuan saksi ALDO STEFANOANDREA ALTEA, terdakwa pada tanggal 31 Maret 2009 telahmembuat Akta No. 17 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatasdan Akta No. 18 tentang Penjualan saham di hadapan Notaris LIAAMALIA, SH dimana dalam Akta No.18 tersebut saksi NOVITAFATMAWATI seolaholah telah menjual saham kepada terdakwasebanyak

Polaris Almadoors berupa datadata assetperusahaan yang diketahui oleh Akuntan Publik sebagai buktiadanya penyetoran modal dan Surat Persetujuan PenanamanModal Asing dari BKPM sebagai syarat untuk meningkatkan PT.Polaris Almadoors menjadi Perusahaan PMA meskipun NotarisLIA AMALIA, SH telah meminta kepada terdakwa untuk segeramenyerahkan semua persyaratan tersebut, akan tetapi terdakwatidak menyerahkannya sehingga Notaris LIA AMALIA, SH tidakdapat melanjutkan proses pengesahan Penanaman Modal Asing

PolarisAlmadoors menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)dengan memasukkan saksi ALDO STEFANO ANDREA ALTEAsebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 30 % dan13saksi MARIO ALTEA sebanyak 30 % dan keuntunganRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), kalau sebelumnya saksiALDO STEFANO ANDREA ALTEA mengetahui ucapan danperkataanperkataan terdakwa tersebut bohong, saksi ALDOSTEFANO ANDREA ALTEA dan saksi MARIO ALTEA tidak akanmenyerahkanmodal kepada terdakwa;e Bahwa akibat dari perobuatan

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari BKPM ;f. Bukti Pembayaran Pengesahan Badan HukumPerseroan ;g.

Tata Usaha Negara Jakarta berwenang3.memeriksa, mengadili,dan memutus perka a quo;Menyatakan Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT/PARAPEMBANDING untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman

Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PI Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Mewajibkan TERGUGAT/TERBANDING untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :66/IIUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan PeningkatanTahap lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam RangkaHal 8 dari 24 hal.

terdapat pajak yang terutang yang harus dibayar;Bahwa atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan tersebut telah Penggugat lunasidengan menggunakan pemindahbukuan;Bahwa karena tidak terdapat lagi pajak yang terutang berdasarkan Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.12977/PP/M.I/15/2008 tanggal 15 Januari 2008, maka Penggugatmengajukan Surat Permohonan Penghapusan Surat Tagihan Pajak Bunga PenagihanNomor : 00006/109/02/059/05 tertanggal 16 Februari 2010 yang Penggugat sampaikanke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

Modal Asing VI pada tanggal 19 Februari 2010;Bahwa atas Surat Permohonan Penggugat di atas, Tergugat yang dalam hal ini adalahKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI telah menyampaikan jawabandengan Surat Nomor : S00035/WPJ.07/KP.0903/2010 yang menyatakan bahwa SuratPenggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 32 UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 200 sehingga dengan ketentuan

Oleh karena itu, Bapak RadjasaTri Adisukma dapat menandatangani surat permohonan penghapusan STP BungaPenagihan Nomor: 00006/ 109/02/059/05 yang Penggugat sampaikan ke KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI pada tanggal 19 Februari 2010, tanpamemerlukan Surat Kuasa Khusus;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 08Desember 2010 No.

Putusan Nomor 1791/B/PK/Pjk/2020untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan yang diajukanPenggugat;Bahwa karena itu Penggugat mohon agar STP yang telah diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Nomor00289/107/15/052/17 tanggal 3 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2015 sebesarRp208.725.739 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku dan seharusnya STP tersebut dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan pada tanggal 30 Oktober

PEM-00143/WPJ.07/KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu.- Kitas atas nama Herman Nooijen- Fakturfaktur- Kartu Registrasi PerusahaanDikembalikan kepada Herman Nooijen- 1 (satu) bundel buktibukti yang diberikan oleh Cahyoko Bahar Sarjito, Saksi Antonius Aji Nugroho, S.H. dan Saksi Nispu YUdha Nugraha, antara lain berupa:- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri

PEM00143/WPJ.07/KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari Departemen Keuangan RI Direktoratt Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP JakartaKhusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu.Kitas a.n Herman NooijenFakturfakturKartu Herristrasi perusahaan1 (satu) bundel surat dari Notaris Martini Suwardi Burdjamdjam, SHdan Pejabat pembuat akta tanah tentang akta risalah rapat PT.

PEM00143/WPJ.07/KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari DepartemenKeuangan RI Direktoratt Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP JakartaKhusu KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu.Kitas an Herman NooijenFakturfakturKartu Herristrasi perusahaanerat 1 (satu) bundel surat dari Notaris Martini Suwardi Burdjamdjam, SHdan Pejabat pembuat akta tanah tentang akta risalah rapat PT.

PEM00143/WPJ.07/KP.0203/2007 tanggal 14 Mei 2007 dari Departemen Keuangan RI Direktoratt Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP JakartaKhusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu.

Susantri Permai merupakan perusahaan yangbergerak di bidang perkebunan yang dibawahi oleh perusahaanperkebunan kelapa sawit ASIAN INDO HOLDING (ASIAL PALM OIL)merupakan perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Indonesiasebagaimana Surat dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 345/1/IP/III/PMA/2010 dengan nomor perusahaan 23788 danNPWP 01.576.512.6711 tentang Ijin prinsip perubahan penanamanmodal tanggal 1 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) menjadi Penanaman Modal

Asing (PMA).Bahwa sesuai dengan Akta Notaris RUDY SISWANTO, SH.

PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal(BPKM) Nusa Tenggara Barat : Surat Persetujuan PerluasanPenanaman Modal Asing Nomor : 02/52/11/PMA/2004, Kode Proyek45217 52.5510 02 dalam surat mana jelas tersebutBidang Usaha : Jasa Properti dan Konsultan Konstruksi ;Lokasi : Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NusaTenggara Barat;Bahwa yang menjadi landasan penerbitan Surat Persetujuan(Bukti P.7) mengacu pada Undang Undang No. 1 tahun 1967 jo.Undang Undang No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman

Modal Asing,dengan mengingat pula Keputusan Menteri Negara Investasi/KepalaBKPM No. 37/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang PelimpahanKewenangan.

Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitasserta Perjanjian, Pelaksanaan Penanaman Modal Asing kepadaGubernur Kepala Daerah Propinsi ;Menimbang, bahwa dari kenyataan diatas terbukti GubernurKepala Daerah Cq.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal AsingNusa Tenggara Barat, berwenang menerbitan Surat PersetujuanPerluasan Penanaman Modal Asing untuk LOMBOK KARANG LAUTLESTARI, Jalan Wisata Alam Kerandangan Lombok Barat NusaTenggara Barat, yang semula bergerak dalam bidang Hotel &Restoran. terhitung tanggal 28 Februari 2004 telah disetujuiPerluasan Bidang Usaha Jasa Property dan Konsultan Konstruksi ;Menimbang, bahwa = adanya clausula yang secara tegasdicantumkan dalam surat mana yang menyatakan ;Surat Persetujuan

yang disampaikan dalam persidangan alasan koreksipositif Terbanding atas Pajak Masukan berupa pemanfaatan jasa manajemendari luar daerah pabean pada intinya tetap sama dimana Terbandingmenyatakan tidak dapat meyakini eksistensi keberadaan biaya jasamanajemen yang dibayar terkait dengan kegiatan untuk memperoleh,memelihara, dan menagih penghasilan berdasarkan data/bukti pendukungyang disampaikan Pemohon Banding.bahwaberdasarkan penelitian terhadap dokumen berupa LaporanPemeriksaan Pajak dari KPP Penanaman

Modal Asing Tiga Nomor:LAP158/PL/WPJ.07/KP.0400/III.4/2010 tanggal 26 April 2010 diketahuibahwa ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding adalahterkait dengan Pemeriksaan terhadap beberapa jenis pajak termasukdiantaranya PPh Badan Tahun Pajak 2008 dan PPN Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008.bahwa alasan koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan berupapemanfaatan jasa manajemen dari luar pabean adalah terkait denganeksistensi dari transaksi a quo yang bersifat yuridis

Pemohon Banding atas koreksi positif PajakMasukan atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri berupa Jasa ManajemenMasa Pajak Februari 2008 sebesar Rp50.885.707,00.bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi sebesar Rp50.885.707,00 yang tidak disetujui PemohonBanding.bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak (SPT Masa PajakPertambahan Nilai menurut Pemohon Banding) diketahui bahwa padaSPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 yangdilaporkan ke KPP Penanaman

Modal Asing Tiga berstatus lebih bayarsebesar Rp2.671.563.880,00 dan atas lebih bayar ini telahdikompensasikan ke masa pajak berikutnya yaitu Maret 2008.