• PBR.1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Ramadhonal;1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno;1 (Satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI;1 (Satu) buah flash disk;1 (Satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R. Sukrisno;1 (Satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R.

  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO AlsSUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO dengan Pidana Penjara selama2 (dua) tahundan 10 (sepuluh) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) lembar sertifikat atas nama Ramadhonal; 1 (Satu) lembar slip setoran/ transfer Bank Mandiri; 1 (Satu) lembar slip transfer ATM; 1(Satu) lembar Surat Tugas Pers

  Bharindo) atas nama Ramadhonal; 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno; 1(Satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI; 1 (Satu) buah flash disk; 1 (satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R.

  Sukrisno; 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R. Sukrisno;Halaman 4 dari 7 halaman Pututusan Nomor 184/PID.B/2018/PT. PBR. 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Lembaga Bantuan HukumKAPAMPERA; 1 (Satu) buah cap stempel yang bertuliskan markas besar Pasukan KhususGaruda Indonesia;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

• Toha RT.004RW.008, Kelurahan Pangeranan,Kecamatan Bangkalan, Bangkalan;Agama : Islam;Pekerjaan : Honorer Pemkab Bangkalan;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalankarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebutdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangkalan tanggal 8

  April 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTAR PUTRO PRAWIRObersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum dengan sengajamelakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangipelaksanaan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaanpers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, danmenyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana diatur dan diancamHalaman 1 dari 4 halaman Putusan

  Sus/2019pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers sebagaimana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTARPUTRO PRAWIRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan danmenetapkan agar Terdakwa ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih type Q10;Dikembalikan kepada saksi GHINAN SALMAN;4.

• (BAB Il Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers)Pasal 2 Kemerdekaan Pers adalah, salah satu wujud kedaulatanrakyat yang berazaskan prinsipprinsip Demokrasi, Keadilan, danSupremasi Hukum.Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai MediaInformasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol Sosial".Pasal 4 ayat (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai Hak AzasiWarga Negara.Hal. 13 dari 29 hal. Put.

  No.364 K/Pid.Sus/2015Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, PersNasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, danmenyebarluaskan Gagasan, dan Informasi*.Pasal 4 ayat (4) Dalam mempertanggungjawabkan Pemberitaandi depan hukum, Wartawan mempunyai Hak Tolak*.Pasal 6 Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagaiberikut :a. Memenuhi masyarakat untuk Mengetahui;b. Menegakan nilainilai dasar Demokrasi, mendorongterwujudnya Supremasi Hukum, Hak azasi manusia, danmenghormati Kebhinekaan;c.

  UnsurAyat 13 Kewajiban Koreksi adalah, keharusan melakukankoreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta,opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakanoleh Pers yang bersangkutan ............

  ::::ccccseeceeeeceeeeeeeeeeees(BAB II Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers)Pasal 2 "Kemerdekaan Pers adalah, salah satu wujudkedaulatan rakyat yang berazaskan prinsipprinsipDemokrasi, Keadilan, dan Supremasi Hukum.Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagaiMedia Informasi, Pendidikan, Hiburan, dan Kontrol SosialPasal 4 ayat (1) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai HakAzasi Warga Negara.Pasal 4 ayat (8) Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, PersNasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh

  , danmenyebarluaskan gagasan dan informasi".Pasal 4 ayat (4) Dalam mempertanggungjawabkanPemberitaan di depan hukum, Wartawan mempunyai HakPasal 6 Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagaiberikut :f.

• Menyatakan Surat Perjanjian Kerja nomor : 2722/SPK-Pers/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, Surat Perjanjian Kerja nomor : 4612/SPK-Pers/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, Surat Perjanjian Kerja nomor : 5612/SPK-Pers/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Perjanjian Kerja nomor : 7671/SPK- Pers/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016, yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak kerja bertentangan dengan UU Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dinyatakan batal demi hukum ;

• No. 165 K/PID/2016pers mengenai berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sdr.Yandri DeOrnay dalam konferensi pers yang diadakan oleh Terdakwa, Terdakwamengatakan bahwa pemberitaan media massa yang tentang pelecehanseksual yang dilakukan oleh Sdr.Yandri De Ornay yang waktu itu menjabatKepala Cabang Bank NTT di Larantuka terhadap Terdakwa dan Sadri.

  Publikasi ini Koroban lakukan dengan caramembuat pernyataan Pers yang dilansir dalam media online SERGAP NTTdan Media Cetak Harian Pos Kupang edisi November 2014 yangmenggunakan inisial RHWJ untuk Pemohon Kasasi (Rosnawati HM Jafar)dan SH untuk Saksi Siti Hajar. Koroban juga dengan cara menggandakan danmenyebarluaskan Naskah Pengaduan an. Pemohon Kasasi dan an.

  Melakukan konferensi pers di Cafe Rekna Penfui Kupang,pada pokoknya menjelaskan bahwa Pertama tidak ada pelecehan seksualoleh saudara Yandri De Ornay terhadap Pemohon Kasasi dan Saksi SitiHajar, sebagaimana berita sebelumnya.

  Yang benar adalah telahterjadi adanya klarifikasi melalui konferensi pers yang PemohonKasasi dahulu sebagai Terdakwa bersama Saksi Siti Hajar lakukandengan kalimat yang pada pokoknya Tidak ada Pelecehan Seksualterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terdakwa dan Saksi SitiHajar melainkan perbuatan yang tidak menyengkan.

  Bahwa kalimat tidak ada pelecehan seksual dalamkomperensi pers hanya atas diri Pemohon Kasasi dahulu sebagaiTerdakwa dan Saksi Siti Hajar dan sudah kami selesaikan, tanpamenyinggung Korban.

• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau pelarangan penyiaran.3.

  Padahal, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Pers,pers wajib melayani hak jawab. Oleh karena itu, putusan Judex Factiyang tidak mempertimbangkan Undang Undang Pers dalam memeriksaperkara a quo dapat dipandang sebagai suatu perampasan kemerdekaaninsan pers yang dijamin oleh undangundang sebagai hak warga negara.88.

  Keberlakuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers danPerlunya Permintaan Keterangan Ahli di bidang Pers dari Dewan Pers DalamHal. 117 dari 160 Hal. Put.

  Alasanalasanperlunya penerepan Undang Undang Pers dan perlunya permintaanketerangan ahli di bidang pers tersebut lebih lanjut kami jelaskan dibawah ini.Alasanalasan Perlunya Menerapkan Undang Undang Pers dan MemintaKeterangan Ahli di Bidang Pers dari Dewan Pers dalam Memeriksa danMemutus Perkara A quo1.Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pers, terdapat ketentuan yang menyatakanbahwa "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, mediaelektronik,

  Adapun untuk menjamin kemerdekaan pers, perusahaanpers dan wartawan mempunyai hakhak hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 Undang Undang Pers sebagai berikut:1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau pelarangan penyiaran.3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hakmencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.4.

• No.209 K/Pid.Sus/201326meyakinkan program siaran, baik yang berupa ilmu pengetahuan, politik, keamanan,lembaga pers diberi fungsi untuk bekerja memberikan informasi kepada masyarakat,dan hiburan bagi masyarakat, juga diberi ruang untuk alat kontrol sosial, sebagaimanatercantum dalam UndangUndang Pers Nomor : 40 Tahun 1999 Pasal 3.

  Tentukegiatan kami ini juga dilindungi dengan UndangUndang Nomor : 40 Tahun 1999tentang Pers yang mengamanatkan kami untuk menjalankan fungsi dan peran sebagailembaga pers.Kami sebagai badan hukum pers tidak pernah akan arogan, karena Indonesia adalahNegara hukum, yang di mana semua warga Negara termasuk badan hukum sepertisaya PT.

  Padahal UndangUndang Pers telah jelas sebagaiterdapat dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor : 40 Tahun 1999, jika seseorangkeberatan atas isi berita, maka harus melalui mekanisme hak jawab yang dikirimkankeapda redaktur/penerbit dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers sebagai penjagagawang etik pers.

  Upaya yang dilakukan oleh RRC ini sungguh bertentangan dengansemangat UndangUndang Pers, akan tetapi malah berbanding terbalik dan sayamemandang terhadap radio kami, Radio Era Baru telah dilakukan upaya bredeldengan meminta penutupan.Saksi ahli, Ade Armando dalam persidangan menerangkan : Bahwa segala intervensi terhadap apa yang disebut kebebasan pers itu sebenarnyadalam UndangUndang Pers ditolak oleh undangundang kita.

  Jadi andainyamemakai UndangUndang Pers maka segala bentuk upaya untuk menghambat,menekan, melarang pers dalam hal ini Radio Era Baru bertentangan denganUndangUndang Pers. Bahwa bagi KPI selama Pemerintah tidak menjelaskan secara transparan danakuntabel, tidak masalah.

• Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2011 sekirapukul 21.00 Wita Saksi bersama 11 orang anggotaBrigif 21/Komodo yaitu) Mayor Inf JP Situmorang(Kasi Pers), Letda Inf Muhammad Said (Danton ),16Serka Dinis Dias Dos Santos (Pembina), Sertu LaluHeri (Batih Si Pers), Sertu) roby Kurniawan (TimKesehatan), Sertu) Aliar (Staf Ops), Serda NoldiKana (Juru Bayar), Serda Gede Sudarsana(Pembina), Serda Charles Funay (Pembina), SerdaArnolus (Sopir), Pratu Dominggus (Sopir), PradaSubardin (Provost) berangkat dari Mako

  Pers bahwa selama diataskapal jangan suruh lari nanti bisa jatuh = atauterpeleset.

  = ambulansedangkan 1 mobil lagi dari Yonif 743/Syb, danpada saat melakukan penjemputan Bintara remajatersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah,tetapi hanya perintah lisan dari Kasi Pers..

  Demitrius kay/Saksi 5 karena keadaangelap dan melihat faktor keamanan setelah itudibariskan kembali dan = menuju tribun untukdilakukan pengecekan administrasi dan Uang LaukPauk oleh Bati Pers dan Juru Bayar..

• ., NRP 11000028700176 selaku Kasi Pers Korem 151/Binaiya yang berisi bahwa Terdakwa telah melakukan korp raport pada tanggal 10 Oktober 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

  Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, Saksi1 (Serka AgungPrasetyo) dan Saksi2 (Serka Ismail) melihat Terdakwa datang keStaf Pers Korem 151/Binaiya untuk Korps Raport dan menghadapKasrem 151/Binaiya a.n.

  Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, Terdakwa datang keStaf Pers Korem 151/Binaiya untuk Korp Raport sebelum Terdakwaberangkat ke Kodim 1507/Saumlaki dengan jabatan baru sebagaiDanramil 150702/Saumlaki berdasarkan Surat Perintah dariPangdam XVI//Pattimura Nomor : Sprin/3406/IX/2016 tanggal 29September 2016, kemudian Terdakwa menghadap Kasrem151/Binaiya a.n. Letkol Inf Kristian Piter Sipahelut, setelah selesaimenghadap Terdakwa pulang.3.

  Bahwa pada akhir bulan September 2016 Terdakwa mendapatSurat Perintah dari Pangdam XVI/Ptm Nomor : Sprin/3406/IX/2016tanggal 29 September 2016 tentang perintah melaksanakan pindahSatuan ke Korem 151/Binaiya sebagai Danramil 150702/Saumlaki,berdasarkan Sprin tersebut, Terdakwa pada tanggal 14 Oktober2016 datang ke Staf Pers Korem 151/Binaiya untuk melaksanakanKorp Raport.

  Bahwa benar pada akhir bulan September 2016 Terdakwamendapat Surat Perintah dari Pangdam XVVI/Ptm Nomor :Sprin/3406/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang perintahmelaksanakan pindah Satuan ke Korem 151/Binaiya sebagaiDanramil 150702/Saumlaki, berdasarkan Sprin tersebut, Terdakwapada tanggal 10 Oktober 2016 datang ke Staf Pers Korem151/Binaiya untuk melaksanakan Korp Raport.

• FERY IOOD, SE

• 1 (satu) buah kartu pengenal Pers Vocal Exposes dengan gantungan berwarna hijau An. FERY IOOD, S. SE
• 1 (satu) buah kartu pengenal Pers EPSAPOS.COM dengan gantungan Transparan dan tali berwarna hitam An. SUKMA ANDRY STUNGKY
• 1 (satu) buah kartu pengenal Pers PONTAS dengan gantungan berwarna Merah dan tali berwarna merah An.

  SUKMA ANDRY STUNGKY

• 1 (satu) buah kartu pengenal Pers POTRET24.COM dengan gantungan Transparan dan tali berwarna coklat An. SUKMA ANDRY STUNGKY

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FERY IOOD, SE

1. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• ke Korem 174/ATW Saksilmenjawab Siap setelah itu SaksiI pergi menuju ruang Staf 1Dim 1711/BVD dan langsung bertemu dengan Pasi Intel Dim1711/BVD kemudian Saksi langsung berkata Ijin Pasimenyampaikan, penyampaian dari komandan untuk SerdaSuharman apabila belum kembali supaya dibuatkan laporanTHTI ke Korem 174/ATW Pasi Intel Menjawab oke setelahitu SaksiI Kembali ke ruang Staf Pers Dim 1711/BVD.Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 51K/PM.III19/AD/III/20194.

  Terdakwaberkata jam dua siang saja didekat rumah sakit SaksiIllmenjawab oke dan sekira pukul 14.00 WIT didepan rumahPerwakilan Kodim 1711/BVD disekitar RSUD Kab.MeraukeSaksiIIl menemui Terdakwa dan menyarankan agar terlebihdahulu menemui Kasi Pers Rem 174/ATW untuk menjelaskantentang keterlambatannya.5.

  Bahwa pada tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00WIT SaksiIll melihnat Terdakwa menghadap Kasi Persdidepan ruangan dan setelah itu Terdakwa menghadapkepada Serka Rusdi Cahyadi diruang Staf Pers Rem174/ATW.6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan KesatuanTerdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secaralisan, telepon ataupun surat untuk menginformasikan tentangkeberadaaannya.7.

  dan bertemu Kasi Pers didepan ruangan Kasi Persdan berkata mau kemana Terdakwa menjawab siap maumenghadap Kasi Pers berkata ada apa?

  Terdakwamenjawab saya pindahan kodim 1705 mendapat Sprin BaKorem 174 Kasi Pers berkata kamu Suharman yah?

• Dakwaan Error In Persona.Bahwa tanggung jawab pemberitaan menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Persmerupakan tanggung jawab Perusahaan/Pimpinan Umum Redaksi, bukan tanggung jawabinsan pers secara personal.b. Yurisdiksi kewenangan.Hakim Pengadilan Umum tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili pelanggaranKode Etik Jurnalistik.c. Dakwaan terlalu dini (prematur).Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers.d.

  atas pemberitaan tersebut akan tetapi sampaisekarang belum ada jawaban dari Dewan Pers tersebut;e Bahwa kilang padi yang dieksekusi oleh abang saksi/Panitera Pengadilan Negeri Idi atasperintah Mahkamah Agung dan dahulu ayah saksi berkerja dikilang padi tersebut danselama berkerja tidak pernah bermasalah ;e Bahwa dipersidangan saksi mengajukan surat mencemaran nama baik tertanggal 06 Juli2011 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers berserta buktibukti pengirimannya ;2.

  Amir Dahyar bukan terdakwa yangmenulisnya akan tetapi orang pusat yang menulisnya ;Bahwa yang terdakwa lakukan hanya mengirim fotofoto waktu eksekusi terjadi, danterdakwa tidak menulis berita;Bahwa pada waktu Ibu Siti Hawa memberi keterangan pada Pers saat berada diRedaksi Mapikor, terdakwa tidak mendampinginya ;Bahwa terdakwa mengirim fotofoto eksekusi tersebut untuk dijadikan berita diTabloid Mapikor;Bahwa sewaktu terdakwa mengambil foto, Sdr.

  Muhammad Daud maupun untuk kepentingan dari abang kandung Amir Dahyar, SHsetelah mendapatkan Kuasa untuk itu ;Menimbang, bahwa saksi ANDI GUNAWAN telah melaporkan pencemaran nama baiktersebut ke Dewan Pers (bukti Laporan dan bukti pengiriman laporan terlampir dalam berkasperkara) akan tetapi setahun setelah surat tersebut dikirmkan kepada Dewan Pers (sampai saatperkara diputus) tidak juga mendapatkan tanggapan oleh Dewan Pers, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat dengan tidak adanya Tanggapan

  dari Dewan Pers tersebut merupakan buktiPetunjuk bahwa perbuatan Terdakwa tidak lagi menjadi ranah kode etik akan tetapi menjadi ranahtindak pidana umum (KUHPidana) ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang tersebut di atas, maka unsur "Merusakkehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatandengan maksud tuduhan diketahui umum" telah terpenuhi dan terbukti;Ad.3.

• tanggal 28 juni 2014 atau satu setengah bulan setelah PARAPENGGUGAT,memberikan kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manokwari, TERGUGAT melalui bagian Personalia memanggilPARA PENGGUGAT dan tanpa alasan yang jelas TERGUGAT langsung memberikansurat Demosi (Penurunan Jabatan) kepada PARA PENGGUGAT;101112131415Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2014 TERGUGAT melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadapPARA PENGGUGATberdasarkan Surat Pemutusan HubunganKerja Nomor : 02/PHK/PERS

  /VII/2014 atas nama BREKMAN M.MATINAHORUWdan Surat Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014 atas nama YUSLAN LABAGU;Bahwa menurut TERGUGAT alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadapdiri PARA PENGGUGAT adalah dikarenakan keterangan/kesaksian yang disampaikanoleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan tanggal 17 Mei 2014 pada PengadilanHubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKWterbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta,serta memakai atribut perusahan tanpa ijinpimpinan;

  Matinahoruw, surat bukti mana sesuaidengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda buktii P3;4 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 03/21.19/Pers/V1I/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihalpenarikan karyawan atas nama Yuslan Labagu, surat bukti mana sesuai dengan aslinyadan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti P4;5 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 01/29.07/Pers/V1/2014, tanggal 28 Juni 2014, perihaldemosi/penurunan jabatan dan tunjangan jabatan dihilangkan, surat bukti mana sesuaidengan

  aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti P5;136 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 03/29.07/Pers/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihaldemosi/penurunan jabatan dan tunjangan jabatan dihilangkan, surat bukti mana sesuaidengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda buktiP6;7 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 02/PHK/Pers/VII/2014tanggal 03 Juli 2014 atas nama Brekman M.

  telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 02/PHK/PERS/VII/2014,tertanggal 03 Juli 2014, atas nama Brekman M.

• BwnBi sm lla hi rrahnanirrahimDEVE KEADI LAN BERDASARK AN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertam dalam pers idanganMijelis Hakimtelah nenjatuhkan putusan sebagai beri kutdalam perkara antara ee rere eee PENGGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agamaIslam, SWASTA , bertempat tinggal diKABUPATEN GRESI K unt uk selanj utnyadisebutMELAWANTERGUGAT ASLI, umur 55 tahun, agama Islam, SWASTA ,bertempat tinggal dahulu di KABUPATENGRESI K : al

  amat sekara ng tidakdi ket ahui dengan jelas, selanj utnyadisebut : TERGUGAT ; Pengadilan Agama Bawean terse but Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dalam pers idangan ; TENTANG DUDUKPERKARANYAMeni mbang, bahwa Penggugat dengan suratgugat annya bert anggal7 September 2009 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Bawean pada tanggal 7 Septe nber 2009dengan register Nonor : 104/P dt.

  ANAK K EEMPAT, unr 14 tahunKeempat anak terse but sekarang ikut dengan Penggugat35 Bahwa semula rumh tangga Penggugat dan Tergugatberjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak 2 #ztahun6.terakhir, rumah tangga mulaigoyah disebabkan karenaantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran danpers eli sihan ;Bahwa bentuk pertengkaran dan pers elisihan terse butadalah pertengkaran mulut ;Ts10.11.12.Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan pers elisihandikarenakan Penggugat tidak berse dia diajak tinggal

  menurut agana Isl am danmener angkan hal hal sebagai beri kut Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Ter gugatkare na isteri saksi sepupu Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat setelahmenikah tinggal bersama di rummh orang tua Penggugatselama kurang lebih 7 bulan selanjutnya Tergugatpulang pergi Bawean Malaysia dan telah dikaruniai 4orang anak ; Bahwa saksi tahu setelah menikah rumh tanggaPenggugat dan Tergugat baik baik saja namun sejak 2tahun terakhir rumah tangga muai goyah = seringterjadi pers

  alamatnya dengan jelas serta Tergugat tidakmemberikan nafkah kepada Penggugat Menimbang, bahwa oleh karena keterangansaksi saksi terse but didasarkan atas pengetahuan sendiri dansaling bers esuaian serta sali ng mendukung satu sama lain,maka keterangan saksisaksi terse but dapat diperc ayakebenaranya dan dapat dipertimbangkan ; Mnimbang, bahwaberdasark an keterangan Penggugat yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi sebagaimana tersebut di atas, makatelah ternyata bahwa adanya pertengkaran dan pers

• C.1975 Pers. 35atas nama BUDI IRIANTOAlias TJING LIONG TAT Luas 563 M2 dansertifikat Hak Milik No. 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 M2 atas namaBUDI IRIANTO Alias TJING LIONG TAT di JI.

  C. 1975 Pers. 35 atas nama BUDY IRIYANTOalias TJINGLIONG TAT, luas 563 M2, tertanggal 21 September 1998; dan 1(satu)sertifikat Hak Milik No. 1068/Ds.

  C.1975 Pers. 35atas nama BUDI IRIANTO Alias TJING LIONG TAT Luas 563 M2 danserdfikat Hak Milik No. 1068/Ds. Gumilir. Luas Tanah 867 M2 atas namaBUDI IRIANTO Alias TJHing LIONG TAT di Jalan Perintis Kemerdekaan No37 Cilacap sampai saat ini belum di Eksekusi .Bahwa berdasarkan hal hal tersebut pelawan mengajukan hal hal sebagaiberikut :1.2.3.Agar tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir,Persil No. C.1975 Pers. 35 atas nama Budi Iriyanto luas 563 m?

  C.1975 Pers. 35 atasnama Budi Iriyanto luas 563 m? dan serifikat Hak Milik No. 1068/Ds. Gumilir,luas tanah 867 m?

  C.1975 Pers. 35 atas nama Budi Iriyantoluas 563 m?, tertanggal 21 September 1998; dan serifikat Hak Milik No.1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m?

• No. 2331 K/PID/2006telah memuat beritaberita yang tidak menghormati asas praduga tak bersalahdan tidak melayani hak jawab; yang mana Perusahaan Pers tersebut telahmemuat beritaberita pada tanggal 25 Januari 2001, tanggal 26 Januari 2001,tanggal 27 Januari 2001, tanggal 29 Januari 2001 dan tanggal 31 Januari 2001yang jelasjelas telah menuduh Bupati Dolfie Tanor telah terlibat pembabatanhutan di daerah Minahasa Selatan sehingga mengakibatkan banjir danterputusnya jembatan Ranoyapo sedangkan hal tersebut

  Tondanotersebut di atas tidak pernah ada pembuktian pelanggaran etika perssebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Pers No. 40 Tahun1999. Padahal perkara ini sangat terkait dengan prinsip dan etika pers danatau delik pers. Dakwaan pada putusan PT. Manado dan PN. Tondanotersebut di atas menurut hemat Terdakwa telah mengabaikan UU Pers No.40 Tahun 1999 sebagai landasan perja Terdakwa selaku insan persIndonesia ;Dalam dakwaan pada putusan PT. Manado dan PN.

  Persidangan tidak menghadirkan satupunsaksi ahli seperti unsur dewan pers, tokoh pers atau ahli bahasa; padahalkasus ini sangat terkait dengan pemberitaan (jurnalistik) ;Dalam dakwaan putusan PT. Manado dan PN.

  No. 2331 K/PID/2006fungsi dan hak kontrol pers yang saya gunakan dalam pemberitaan yangmengkritisi kebijakan Bupati Minahasa Drs. Dolfie Tanor.

  Terdakwa dapat dipandang sebagai telah melakukanpelanggaran kode etik pers ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 311 ayat (1)

• Citranusa Mulwaraman selaku karyawan dan menjabat sebagai kasirberdasarkan surat penunjukkan No. 023/ PERS UM X/ 2005 tertanggal03 Oktober 2005 yang bertugas menerima pembayaran dari pendapatanservis kendaraan, penjualan spare pat, penjualan unit dalam bentuk uangHal. 2 dari 11 hal. Put. No. 130/PID/2016/PT.SMRtunai, kemudian hasil uang tersebut dibukukan dnan dibuatkan buktipenerimaan kas untuk keperluan kas harian PT.

  Citranusa Mulwaraman selaku karyawan dan menjabat sebagai kasirberdasarkan surat penunjukkan No. 023/ PERS UM X/ 2005 tertanggal03 Oktober 2005 yang bertugas menerima pembayaran dari pendapatanservis kendaraan, penjualan spare pat, penjualan unit dalam bentuk uangtunai, kemudian hasil uang tersebut dibukukan dnan dibuatkan buktipenerimaan kas untuk keperluan kas harian PT.

  beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan subsidaritasPenuntut Umum ;Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSALINA binti SULAIMAN MBACO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintahterdakwa ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar asli surat penunjukkan No. 023/ PERS

  MARNI PASUMBANG No. 305/ PERS IX / 2010tanngal 14 September 2010 perihal pemeriksaan keuangan PT.CitranusaMulawarman Balikpapan yang belum dibukukan oleh kasir Sdri.RUSALINA ; 1 buku asli kas tahun 2009 yang dibuat dengan tulisan tangan oleh Sdri.RUSALINA ; 1 buku asli kas tahun 2010 yang dibuat dengan tulisan tangan oleh Sdri.RUSALINA ;1 buku asli catatan sementara tahun 2008/ 2009 ;1 buku asli catatan sementara tahun 2009/ 2010 ;1 buku asli catatan sementara tahun 2010 ;Hal. 6 dari 11 hal.

  MARNI PASUMBANG No. 305/ PERS IX / 2010tanngal 14 September 2010 perihal pemeriksaan keuangan PT.CitranusaMulawarman Balikpapan yang belum dibukukan oleh kasir Sdri.RUSALINA ;Hal. 7 dari 11 hal. Put.

• MITRA USAHA CEMERLANG tersebuttelah mengalami beberapa kali perubahan/disesuaikan, sebagaimana ternyata dariAkta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 danAkta Persesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober3 Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 107 tanggal 28September 2012 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris diJakarta tersebut, TERMOHON PAILIT sebagai Penjamin telah melepaskansemua hak istimewa dan wewenang yang dimilikinya

  Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober2013 jo. Akta Persesuaian Nomor 300/Pers/MTO/X/2014 tanggal 30 Oktober2014, terdapat ketentuanketentuan yang mengatur mengenai pembayaranBUNGA dan PROVISJ, yaitu :Pasal 5 ayat (2) tentang BUNGA dan PROVISI berdasarkan Surat Hutang Nomor104 tanggal 28 September 2012, terkutip sebagai berikut :2. Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% (satu persen) per tahun yangdihitung dari jumlah fasilitasfasilitas tersebut.

  Provisi tersebut dibayar olehDebitur seketika dan sekaligus setelah penandatanganan AktaPasal 5 tentang BUNGA dan PROVISI berdasarkan Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, terkutip sebagai berikut :2.

  /MTO/X/2013Jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2013 Rp 2.000.000.000,e Akta Persesuaian No. 300/Pers/MTO/X/2014Jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2014 Rp 2.000.000.000,6 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON PAILIT telah berulangkalimemperingatkan TERMOHON PAILIT dan/atau PT.

  Akta Persesuaian Nomor 258/Pers/MTO/X/2013 tanggal 29Oktober 2013 jo.

• SpKJ, MPH;65. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merek V gen 8 Gb berisi rekaman aksi unjuk rasa dari Lentera muda nusantara tanggal 03 oktober 2018;66. 1 (satu) buah Falsh disk berisi copy tanyangan Breaking News tanggal 02 Oktober 2018 tentang confrensi pers Prabowo Subianto dan Amien Rais tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet ; tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

  FADLI ZON, Sadr.SUGIONO, dan saksi NANIK SUDARYATI, diadakan konferensi pers di KantorPemenangan Tim Pemenangan PRABOWO SUBIANTOSANDIAGA UNO dijalan Kertanegara No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dihadiri olehsaksi MUHAMMAD AMIEN RAIS, saksi NANIEK SUDARYATI, saksi DAHNIELANZAR SIMANJUNTAK, Sdr. PRABOWO SUBIANTO, dan Sdr. JOKOSANTOSO. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan oleh Sdr.

  Disana sekitar 1 jam 30 menit kemudianpulang lagi, sebenarnya terdakwa tidak setuju dilakukan konfrensi pers;Bahwa dalam perjalanan pulang yang saksi dengar mengatakan PakPrabowo akan melakukan jumpa pers mengenai pemukulan yang dialamiterdakwa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakantidak keberatan ;8.

  yang dilakukan oleh PrabowoSubianto pada tanggal 2 Oktober 2018 yang dibenarkan oleh saksi,dimana saksi hadir dalam konfrensi pers tersebut;Bahwa Konfrensi pers itu terjadi secara spontan, semua orang pada saatitu prihatin melihat terdakwa, karena berita diluar sudah menyebar,maksud konfrensi pers tersebut untuk meluruskan kalau benar adakejadian tersebut agar tidak ada berita yang simpang siur dan memintakepada Polri untuk mencari pelaku pemukulan terdakwa;Bahwa pada saat itu tidak ada perkiraan

  Kemudian besoknya terdakwasudah melakukan konfrensi pers yang menyatakan permohonan maaftelah melakukan Hoaks, malamnya Pak Prabowo melakukan konfrensipers meminta maaf karena telah membuat konfrensi pers yang ternyatayang kena musibah sudah minta maaf;Bahwa saksi tidak dikirimi gambar karena saksi tidak mempunyaiHandphone, saksi melihar gambar wajah terdakwa melalui Laptopdirumah;Bahwa setelah ada konporensi pers meminta maaf kalau berita tersebutbohong, kemudian sore harinya Pak Prabowo juga melakukan

  melalui televisiltu masuk UndangUndang Pers dan Penyiaran, Kominfo sudah adakesepakatan dengan Dewan Pers kalau ada kasus di media cetak atautelevisi kembali ke UndangUndang Pers bukan ITE;Bahwa dalam hukum ITE secara eksplisit mengatur semua tindakanperilaku masyarakat di media internet dan media sosial artinya tidak bisadisamakan apa yang terjadi di dunia nyata dengan yang ada di internetmaka dibuat pengaturannya sedikit berbeda;Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan bahwa di Pasal 28 ini dengansengaja

• Naula5 Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah Nomor 131/KEG.L/SPPHAT/2010terletak di desa Pers.

  Naula5 Surat Pemyataan Pelepasan hak Atas tanah Nomor 131/KEG.L/SPPHAT/2010terletak di desa Pers.

  Naula215 Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah Nomor 131/KEG.L/SPPHAT/2010terletak di desa Pers.

  Surat Pemyataan Pelepasan hak Atas tanah Nomor 130/KEG.L/SPPHAT/2010 terletak di desa Pers.

  NaulaSurat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah Nomor 131/KEG.L/SPPHAT/2010 terletak di desa Pers.