Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten Musi3.8.3.9.3.10.aeLL,Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

Peta topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten MusiBanyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi

1 :500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanaian RINo.639/Kpts/Urn/9/1982 tanggal 1 September 1982), Peta KawasanHutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat SulawesiTenggara Skala 1 : 250.000.

(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut1I/2011 Tanggal 9 Agustus 2011) dan Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

NPM)pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000(Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November2018) dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.3 pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari bahwa titiktitik Sudut dan polygon lokasi Bukaan Tambang PT. Natural PersadaMandiri (PT.

Natural Persada Mandiri) pada Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan No.

Hasil overlay danpenelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan LapanganPT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;Menimbang, bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalamkawasan hutan lindung berdasarkan hasil ploting titik koordinat ke dalam PetaPerkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggarasampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

November 1996 tentangpemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas + 78.240 (tujuh puluhdelapan ribu dua ratus empat puluh), kawasan dengan koordinat tersebut masuk dalam kawasanHutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara Kabupaten TanjungJabung Barat yang diketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke petatata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraKabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

November1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas + 78.240(tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh), kawasan dengan koordinat tersebut masukdalam kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraKabupaten Tanjung Jabung Barat yang diketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasilpengecekan ke peta tata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

kanal 3).103 14 03,8 BT 00 5715 LS (ujung kanal / tumpukan kayu).103 14 01,6 BT 00 5720 LS (Tempat Kejadian Perkara).Halaman 17 dari 27 halaman18Bahwa saksi mengetahui bahwa areal hutan pada koordinat tersebut masuk dalamkawasan hutan produksi tetap sungai betara kelompok hutan tungkal betara kab.Tanjab barat darihasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke petatata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

November1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutanseluas + 78.240 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh), kawasandengan koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap SungaiBetara Kelompok Hutan Tungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yangdiketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke peta tatabatas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan TungkalBetara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulaoneenon= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana. = == n= = ae nn an anne aan nnnSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABSALOM NATORWOWAN ALIAS APO pada hariJumat tanggal

Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulsomeone Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana. 2222 = on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn neeMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

M.Haulussydengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidangkeseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan

Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yangsudah dijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpulMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

M.Haulussy dengan hasil pemeriksaan antara lain :Pada pemeriksaan luar ditemukan : Luka robek yang telah dijahit pada kepala, pelipis kiri Luka telah dijahit Skala koma glass goweKesimpulan : Post hecthing vulnus laceratum kepala /(luka robek dikepala yang sudahdijahit) Kemungkinan disebabkan karena benda tumpuPutusan No 47 / Pid.B/ 2016 / PN Sml Halaman 18 dari 21Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskandalam

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkanberdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan, perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Mpwdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan TerdakwaMisnadi Bin Miswi dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang bersesuaiandengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalahpemilik lahan yang terletak di Dusun Ulu Sungai Rt. 008/Rw. 004 Desa SungaiBakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyun Kabupaten Mempawah yangrencananya akan ditanami tanaman sawit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaMisnadi Bin Miswi termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usahaperkebunan tersebut telah terpenuhi:Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidanaTerdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;Ad.2.

perusahaan.Bahwa perkara ini adalah Perselisihan HAK,sebagaimana diaturDalam UndangUndang No.2 Tahun 2004, bahwa Perselisihan HAK adalah perselisihan yangtimbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan,perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Bahwa berdasarkan undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaanpasal 92 yang menyatakan :Ayat 1 : Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.Ayat 2 : Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.Ayat 3 : Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, PerselisihanKepentinganini telah menempuh perundingan bipartit.

Bahwa para Penggugat mengajukan rumusan stuktur skala upah kepada Tergugat denganrumusan sebagai berikut :A. Pekerja yang masa kerjanya di bawah (satu) tahun atau (satu) tahun pas sesuaiUMKS II yang berlaku.B.

pengolahan, dan pemasaran terkait tanamanperkebunan;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah usaha yangmenghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yangdigunakan untuk Usaha Perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebundan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warganegara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu;Bahwa tata cara Membuka dan Mengolah lahan yang di Benarkan sesuaidengan pasal 56 Ayat 1 UU No.39 Tahun 2014 di Sebut dengan PLTB(pengelolahan lahan Tanpa Bakar) jadi secara Singkat Membuka lahan yangBenar adalah dengan Imas tumbang selanjutnya di cincang dan kemudian dirumpuk pada gawangan mati (daerah yang tidak akan di tanami), kKemudianselanjutnya membuat jalur tanam dan buat pancang satu meter kiri dan kanantitik kanan, setelah itu pelaku usaha perkebunan

Setiap Pelaku Usaha PerkebunanY Bahwa yang dimaksud Setiap Pelaku Usaha Perkebunan adalahpekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan, baik orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurutHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sakhukum Indonesia dan berkedudukan~ di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaPekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.Menimbang

pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

No. 1248 K/Pdt/20131516171819memiliki areal hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 2.200.000 Ha untuk jangkawaktu 20 tahun di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dikerjakan menurutrencana karya yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, dan berdayalaku surut terhitung sejak tanggal 8 Desember 1973, adapun letak areal HPHtersebut dilukiskan dengan Peta Wilayah Kerja PT Inhutani Unit II skala 1200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada DepartemenPertanian;Bahwa berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976, tanggal 1 April 1976 tentang Pengesahan RencanaKarya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknya dilukiskan dengan Peta PulauNunukan skala 1 50.000, yang didukung dengan Peta lokasi Wana WisataMambunut PT Inhutani I, dibuat oleh Yus Ahmad selaku Asisten PerencanaanPT Inhutani I Nunukan, diperiksa

PH.RKT/VI/5/1976 tanggal 1 April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan PetaPulau Nunukan skala 1: 50.000, yang didukungdengan Peta Lokasi WanaWisata Mambunut PT Inhutani I, dibuat olehYus Ahmad selaku AsistenPerencanaan PT Inhutani I Nunukan,diperiksa oleh Andi Agung P.S.

1 :200.000 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan padaDepartemen Pertanian;e Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976, tanggal 1 April 1976 tentang PengesahanRencana Karya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal HakPengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha,termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha,letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yangHal. 23 dari 38 hal.

1 :200.000 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan padaDepartemen Pertanian;Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976 tanggal 1 April 1976 tentang PengesahanRencana Karya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal HakPengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha,termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha,letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yangdidukung dengan Peta Lokasi Wana Wisata Mambunut PT

angkutdari dalam Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan adalah sebanyak +600 (enam ratus) batang dengan volume sebesar 63 m3 (enam puluh tiga meterkubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3 (tiga) bulanadalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat 020 4926,3 S 1050 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta Kawasan Hutandan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 0649,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan danKonsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwalokasi penebangan dan pengangkutan kayu

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 06 49,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan dan KonsevasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN PigSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera

(enamHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN Pigpuluh tiga meter kubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3(tiga) bulan adalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinatdengan menggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat02 49 26,3 S 105 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta KawasanHutan dan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

Pertambangan Rakyat: yaitu pelakuusaha rakyat harus memiliki lokasi yang tersedia tidak tumpang tindihdengan lokasi yang sudah memiliki iin, lokasi yang diajukanmaksimal 5 (lima) hektare, Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat,Rekomendasi dari Camat setampat yang diajukan ke DinasPertambangan dan Energi, kemudian setelah itu permohonan lokasitersebut di cek oleh tenaga teknis Dinas Pertambangan dan Energilayak atau tidaknya untuk diberikan ijin usaha pertambangan tersebut;Prosedur untuk perijinan Skala

Menengah: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yangmembedakannya yaitu terlebih dahulu mengadakan SKIP (SuratKeterangan ijin Peninjauan) atau Penyelidikan Umum untuk bahanusul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luas maksimal10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan SkalaMenengah, yang membedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukandi

Prosedur untuk perijinan Skala Menengah: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yang membedakannya yaitu terlebihdahulu mengadakan SKIP (Surat Keterangan ijin Peninjauan) atau PenyelidikanUmum untuk bahan usul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luasmaksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;c.

Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan Skala Menengah, yangmembedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukan di Pemerintah Pusat atauPropinsi;Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa sesuaidengan data Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas24sampai saat ini bahwa Terdakwa I IMEB Als Bapak RIKO Bin DEMUS bersamasama dengan terdakwa II BANDI Als Bapak RENO Bin MERHAN tidakmemiliki

AraraAbadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

AraraAbadi;BAHWA AHLI RISKI AL HADI MENERANGKAN BERDASARKANTUMPANG SUSUN TITIK KOORDINAT TERHADAP PETA KAWASANHUTAN PROVINSI RIAU SKALA 1:250.000 LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMORSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2016DAN PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:SK.703/MENHUTII/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 TENTANGPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 743/KPTS1/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.oo2090 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5000,d. Observasi lapangan,e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak150 titik,f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupabangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.o a0 85Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untukmendapatkan peta skala 1 : 5000.Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc.Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahuiperihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalamdokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;12) Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;13) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;14) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;15) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;16) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto

635,5 Ha skala 1:20.000 ;17) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000 ;18) 1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Tana Paser Prov.

PTPN XIII (Persero) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Luas 1.780 Ha, Skala 1:50.000 ;38) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 ttg pemberian izin lokasi untuk pemb perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser ;39) 1 (satu) lembar rekapitulasi lapju pekerjaan PTPN XIII (Persero) Distrik Kalimantan Timur Kebun Muara Komam Inti s/d 9 November 2013 ;40) 1 (satu) Lembar fotocopi

1:30.000 ;45) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon ;46) 1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang, luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000 ;47) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Muara Payang ;48) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 13.01/SP/24/X/2012, tanggal 01 Okotber 2012, di Desa Binangun Kebun Muara Komam

Trimadu Murni Asri;87) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Skep Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser dan lampiran 1 lembar fotocopi peta izin lokasi skala 1 : 150.000 ;88) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat kuasa dari KASUJONO HARIANTO kepada M. TAUSAN tanggal,29 Mei 2012 untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja PT.

Perusahaan Perkebunan adalah usaha yang berbadan, didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 18 Tahun 2004, yang dimaksuddengan Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1

Tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

PTPN XIII (Persero) kepada BupatiPaser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1 (

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;Halaman277 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak

DANI NUGRAHA Bin MAMAN SUPARMAN (alm)bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatansebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANI NUGRAHA BinMAMAN SUPARMAN (alm) selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangiselama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti:a. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHAb. 15 (lima belas) lembar skala

Bak Sinar Mas Syariah sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belasjuta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1;1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka

tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh Sdr DANINIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar rincian jumlah uang yang dipergunakan oleh SdrDANI NIGRAHA;2. 15 (lima belas) lembar skala angsuran yang dikeluarka oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar

Kepahiangberdasarkan lampiran PETA RBI skala 1 : 10.000 (hasil survey dan pengukurantahun 2015) serta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

BS : 03 46 47,1.hasil titik koordinat tersebutdiplotkan kedalam peta kawasan hutan kabupaten Kepahiangberdasarkan peta lampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey danpengukuran 2015 dan hasilnya berada dalam kawasan Hutan LindungBukit Daun Register 5 ;Bahwa setahu Ahli Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapununtuk menebang dan mengambil kayu jenis meranti tersebut ;Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2015/PN KphBahwa berdasarkan Undangundang RI No 18 Tahun 2013 tentangpencegahan

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkan kedalampeta kawasan hutan kabupaten Kepahiang berdasarkan peta lampiran PetaRBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 dan hasilnyaberada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Tenamatau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksa dengan seksamaoleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baur dan memilikirongga kecilkecil seperti

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkankedalam peta kawasan hutan Kabupaten Kepahiang berdasarkan petalampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 danhasilnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Menimbang, bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebutadalah jenis tenam atau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksadengan seksama oleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baurdan memiliki rongga kecilkecil