17.03 dan AC 20.33 tidak ada(halaman ke 2 dari Risalah Pembahasan Akhir);Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 1344 /B/PK/PJK/2015Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan dari sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung daritanggal diterbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapanganbaru dimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP

bukti yang akurat terhadap koreksi yangdibuat oleh Terbanding tersebut;Bahwa faktanya koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan semataTerbanding dan sama sekali TIDAK MEMPERTIMBANGKAN fakta dan buktiyang sudah Pemohon sampaikan baik dari proses pemeriksaan maupun saatkeberatan;Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas maka perhitungan Pajak yang masihharus dibayar oleh Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebagaiberikut: DeskripsiPerhitunganPemohonBanding (SPT)PerhitunganTerbanding(SPHP

Biaya Usaha Lainnya 717.627.712 = 717.627.712Penghasilan (Rugi) Netto3.958.996.542 6.496.418.881 1.819.794.627 4.676.624.254 PPh Terutang10% x 50.000.00015% x 50.000.00030% xX 3.858.996.542 1.170.198.800 1.931.425.400 545.938.2001.385.487.200 Deskripsi Perhitungan Perhitungan Koreksi Atas Nilai Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 1344 /B/PK/PJK/2015 Pemohon Terbanding Hitungan SeharusnyaBanding (SPT) (SPHP) TerbandingKredit Pajak (3.915.180.892) (3.889.638. 184) 25.542.708 (3.915.180.892)PPh

Adapun selisin tersebut adalahsebesar Rp 1.121.377,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisin tersebut disebabkan adanya kesalahan ketik didalam jumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atasPembelian dalam Faktur Pajak atas nama PTI MagowanayaDayasentosa Nomor FP 2596 sebesar Rp 200.337.580,00seharusnya adalah sebesar Rp 199.216.368,00 yang telahPemohon Peninjauan Kembali

(bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/201 1tanggal 29 September 2011 terlampir ======== Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak memperhitungkan jumlah pembelian yang dibukukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai persediaan barang yang telah dibayarkan sebesar Rp49.651.121.212,00Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan

., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No.

Surat Bantahan Penggugat No. 074/SKPMMS/DU/IV/2013tanggal 22 April 2013);Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No.00011/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanMeminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak September 2008sebesar Rp302.609

Masa Pajak Desember 2009 +Rp 3 Millar(Akumulasi)02Sep10 Surat Perintah Pemeriksaan Tahun Pajak 2009 dan PermintaanPeminjaman07Sep10 Sebagian dokumen dikirimkan ke pemeriksa, terdiri dari:Laporan Audit 2009 (Hardcopy), Buku Besar Jan Des 2009(Softcopy),Chart of accounts (Softcopy) dan Mapping SPT PPN Jan DesDiebold melaporkan SPT PPN Pembetulan Satu untuk masa: Januari Mei30Sep10 September November Desember05Mei11 Peringatan Permintaan Dokumen diterbitkan09Mei11 Pengiriman dokumen ke dua16Jun11 SPHP

diterbitkan SPT PPN Pembetulan dianggap tidak21Jun11 Pengiriman dokumen ke tiga23Jun11 Surat Tanggapan atas SPHP disampaikan27Jun11 SKP diterbitkan bahwa time table di atas memperlihnatkan bahwa pengiriman/peminjamanpertama dokumen pemeriksaan kepada pemeriksa terjadi pada tanggal 7September 2010 dan dokumen tersebut hanya berupa Laporan Audit, BukuBesar Jan Des 2009, Chart of Accounts, serta Mapping SPT PPN Jan Des2009.

Maret 2005 harusdibatalkan demi hukum;Ketentuan MateriBahwa Pemohon Banding tidak mengetahui perincian dandasar hukum~ atas koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak seperti yang tercantum di dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBadan Tahun 2003 Nomor: 00052/207/03/056/05 tanggal30 Maret 2005;Bahwa jumlah koreksi yang tercantum di dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar tersebut berbedajumlahnya dengan koreksi yang tercantum didalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Pemb30/WPJ.07/KP.0400.111.1/2005 tanggal 22 Maret 2005;Bahwa karena pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidakdilakukan oleh Terbanding maka Pemohon Banding tidakmengetahui perubahan koreksi dari yang tercantum didalam SPHP dengan yang ada di SKPLB seperti tersebutdiatas;Bahwa namun demikian menurut Pemohon Banding setiaptransaksi yang Pemohon Banding lakukan adalah benardan selalu) didukung oleh bukti bukti/dokumen yanglengkap dan selain hal tersebut angkaangka yangPemohon Banding sampaikan di dalam

Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/2015 Kronologi Terbitnya KEP530/PJ.07/2009 Tanggal 7 JULI 2009;Terbitnya SKPKB PPh Badan Nomor 00012/206/06/092/08 tanggal 25 April2008;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 31 Juli 2007Terbanding telah melakukan perneriksaan pajak atas SPT PPh PajakPenghasilan Badan tahun pajak 2006 dengan surat Nomor: PRIN142JWPJ.19/KP.0205/2007;Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem025/WPJ

lazimnya;Bahwa surat tersebut mewajibkan Pemohon Banding menanggapi secaratertulis disertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu7 hari sejak diterimanya surat tersebut;Bahwa apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak ditanggapi maka PemohonBanding dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;Bahwa batasan waktu ini sangat merepotkan dan merugikan PemohonBanding, terutama karena sebagian besar data ada pada pihak Terbanding;Bahwa berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP

Koreksi dari Pemeriksa yang tidak disertai rincian dan penjelasan sebesarRp 933.875.257,00;Bahwa koreksi sebesar Rp 933.875.257,00 tidak bisa Pemohon Bandingterima;Bahwa koreksi ini tidak ada pada SPHP tanggal 25 Februari 2008,Pemohon Banding sudah menanyakan dasar dan rincian koreksi ini tetapitidak pernah dijawab, oleh karena itu sampai dengan saat ini PemohonBanding tidak bisa rnengomentari karena tidak ada rincian, dasarperhitungan koreksi dan sumber angka koreksi serta penjelasan dariHalaman

Koreksi atas Akun Biaya Umum Dan Administrasi Penyusutan sebesarRp 6.635.216.602,00 tidak bisa Pemohon Banding terima;Bahwa Pemohon Banding tidak bisa mengomentari karena tidak adarincian, dasar perhitungan koreksi dan sumber angka koreksi sertapenjelasan dari pihak pemeriksa, walaupun sudah Pemohon Bandingminta sejak pembahasan SPHP, namun menurut data (kertas kerja) aktivatetap kendaraan yang diberikan Pemeriksa terdapat koreksi negatifmenambah biaya penyusutan sebesar Rp 93.957.398,00;4.

Putusan Nomor 1208/B/PK/PJK/20153.2.bank keluar, bukti potong serta SPT PPh 21 masa atas komisi penjualanTahun 2006;Koreksi Biaya Umum dan Administrasi penyusutan sebesarRp 6.635.216.602,00;Bahwa koreksi sebesar Rp 6.635.216.602,00 tidak bisa Pemohon Bandingterima;Bahwa Pemohon Banding tidak bisa mengomentari karena tidak adarincian, dasar perhitungan koreksi dan sumber angka koreksi sertapenjelasan dari pihak pemeriksa walaupun sudah Pemohon Banding mintasejak pembahasan SPHP, namun menurut data

Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 7.971.678.8167.971.678.816 Jumlah yang masih harus dibayar 15.943.357.632 15.943.357.632 bahwa sebagaimana disebutkan dalam SPHP, Terbanding melakukan koreksidengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk dan bahan kimia yang digunakanuntuk memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang PPNnya dibebaskan,berdasarkan :e Pasal 16B UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak

Banding telah membayar sebagian jumlah pajak yang terutangbeserta sanksinya sebesar Rp.12.864.700.468,00 sebagaimana telah dijelaskanPemohon Banding di atas;ALASAN BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan TerbandingNomor : KEP724/WPJ.01/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang menolakpermohonan Pemohon Banding dalam keberatan atas SKPKB PPN Masa PajakJanuari sampai dengan November 2009 Nomor : 00021/207/09/112/10 tanggal24 November 2010, dengan alasan sebagai berikut:Dasar HukumBahwa dalam SPHP

Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016bahwa selain itu, dalam SPHP Terbanding juga merujuk ke Pasal 9 ayat (8)huruf b UU PPN dan berpendapat bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupukdan bahan kimia tidak dapat dikreditkan, karena tidak berhubungan dengankegiatan usaha Pemohon Banding (distribusi, manajemen dan produksi barangkena pajak) untuk CPO dan PK;Bahwa Pemohon Banding mengutip ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8)huruf b UU PPN sebagai berikut:"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana

Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016Bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 16BUU PPN;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Bandingberpendapat bahwa Terbanding telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal16B UU PPN sehingga alasan koreksi PPN Masukan atas pembelian pupuk,bahan kimia, dan lainlain menjadi tidak tepat;Bahwa dalam SPHP, Terbanding menganggap bahwa PPN Masukanyang digunakan untuk memproduksi TBS, yang PPNnya dibebaskan, tidakdapat dikreditkan.

Putusan Nomor 1389/B/PK/PJK/2016Bahwa berhubung pupuk, bahan kimia, dan lainlain yang dibeli olehPemohon Banding, jelas berhubungan langsung dengan kegiatan usahaPemohon Banding untuk menghasilkan CPO dan PK, maka PPN Masukan yangberkaitan dengan pembelian pupuk, bahan kimia, dan lainlain tersebutseharusnya dapat dikreditkan;Pajak Masukan atas Pembelian Bahan Bakar MinyakBahwa dalam SPHP, Terbanding berpendapat bahwa PPN Masukan atasbahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dikreditkan, karena merupakan

Des 2004;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22Juni 2005.Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomorPrint02/PSL/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal 04 Januari 2006,terdiri dari:a)b)d)e)1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badannormal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005,LPAD nomor S022504/PPWB/WPJ. 07/KP.0803/ 2005;1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) TahunPajak 2004 all taxes;1

(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan nomor PEMB02/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen nomor S117/WPJ. 07/KP.0805/2006tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14Juni 2006;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 15 Juni 2006.Hal. 35 dari 71 Perkara No. 44/PID/TPK/2014/PT.DKI11

Juni 2006;1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka PemeriksaanPajak nomor PAN55/WPJ.07/KP.0805/ 2006 tanggal 08November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen nomor S241/WPJ.07/ KP.0805/2006tanggal 15 November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem04/WPJ.07/KP.0805/ 2007 tanggal 15Januari 2007;1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan HasilPemeriksaan tanggal 17 Januari 2007.13) Dokumen terkait Surat Perintah

Des 2004;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)nomor Pem23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22 Juni 2005.101) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print02/PSL/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal 04 Januari 2006, terdiri dari:a)b)1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normalTahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005, LPAD nomorS022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2005;1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2004all taxes

;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangannomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, danDokumen nomor S117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)nomor Pem121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14 Juni 2006;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 15Juni 2006.102) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan

sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan palingbanyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak,bukti pemotongan pajak,dan/atau bukti setoran pajak.bahwa Pemohon Banding tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksudPasal 39A UU KUP dimaksud;bahwa Terbanding menerbitkan SPHP

Nomor PHP031/WPJ.05/KP.0600/2011tertanggal 21 Februari 2011, sementara Pengukuhan PKP secara jabatan olehTerbanding tanggal 4 Maret 2011 oleh karena SPHP dikeluarkan sebelum pemohondikukuhkan sebagai PKP secara jabatan maka PPN terhutang menurut PemohonBanding adalah NIHIL.bahwa karena Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai PKP maka PemohonBanding tidak berhak untuk memungut PPN kepada pembeli atas transaksi penjualanyang Pemohon Banding lakukan.bahwa sesuai Pasal 1 angka 25 UU No.

SederhanaLapangan Nomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen Nomor S117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14 Juni2006;f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 15 Juni 2006.Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor :Print26/PSL/WPJ.07/KP.0805/

Des 2005;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan Nomor PEMB26/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen Nomor S134/WPJ.07/KP.0805/2006tanggal 01 Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15Hal. 33 dari 119 hal. Put.

Juni 2006;1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka PemeriksaanPajak Nomor PAN55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen Nomor = S241/WPJ.07/KP.0805/2006tanggal 15 November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15Januari 2007;1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 17 Januari 2007.13) Dokumen terkait Surat Perintah

;c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan Nomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen Nomor S117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04Januari 2006;e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem121/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 14 Juni2006;f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal15 Juni 2006.Hal. 54 dari 119 hal.

Des 2005;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan SederhanaLapangan Nomor PEMB26/WPUJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen Nomor S134/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01Maret 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Agustus2006;1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaantanggal 22 Agustus 2006.103) Dokumen terkait Surat Perintah

Desember Pernohon Banding untuktahun pajak 2006 dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak(SP3) Nornor: PRINPSL19/WPJ.07/KP.050512007 tertanggal 21 Februari2007;2. bahwa pad a tringga: 22 Februari 2008 l'ernohon Bandinc rnenerunaSuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP128/WPJ.07/ KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatan danmenjadi banding utas sengkeia pajak Pemohon Banding yaitu rnengenaiPPN DN alas Penverah.in

Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenuPernohon Banding berada dalam kawasan berikat.

Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) atau pemusnahanatas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldo akhir 31 Desember2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pernohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat serta tidak dapatmenunjukkan dokumen pendukung

Perlu kiranyaPemohon Banding jelaskan bahwa pad a saat pemeriksaan hinggapenyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen atas Berita AcaraPemeriksaan dari Bea dan Cukai dan Berita Acara Pemusnahan BarangRusak (Broken Stock) belum dapat Pemohon Banding temukan mcngingatkondisi perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belum dapatPemohon Banding lampirkan;bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dari Bea danCukai dengan Nomor

Oleh karena itu,Pernohon Banding melakukan penghapusan (write gif) atau pernusnahanatas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desernber 2006 adalah nihil;bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Perneriksaan dan Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003. telahPemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.

2002tentang Pengadilan Pajak.L.bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalampersidangan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 032/SKPMMS/DU/1/2013 tanggal 09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa.bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

Penggugat mengajukan petita sebagaiberikut :Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan formal yang diterbitkanTergugat Nomor : S00209/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 mohondibatalkan karena surat tersebut diterbitkan berdasarkan SKPKB yang cacat hukum (cfm.Surat Bantahan Penggugat No. 060/SKPMMS/DU/IV/2013 tanggal 22 April 2013),Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00032/207/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP

Angka Pembelian Barang memang seharusnya Rp112.532.652.840,00sesuai dengan dokumen PIB dan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 22impor,Penjelasan ini telah dijelaskan oleh Pemohon Banding pada tanggal 20April 2011 atas Surat Sanggahan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tahun 2009. a.2.

Variance 225.716.541511 Obsolete Stock Expense on (644.639.96Provision41518 Commission (Third Party) 19.578.441529 Late Freight Charges Import & 72.506.6Export41596 Indirect Cost of SalesOthers 10.786.841512 Stock Take Discrepancies (701/702 62.610.4mvmt)41597 Indirect Cost of SalesOthers 10.786.8Selisih Kurs PIB dan Invoices (330.892.3.Total (573.546.5bahwa penjelasan ini telah dijelaskan oleh Pemohon Banding padatanggal 20 April 2011 atas Surat Sanggahan atas Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP

Teuku Cik Ditiro Nomor 53 karena pada saatmengirimkan SPHP pada alamat korespondensi, oleh pihak PT PosIndonesia dikembalikan ke alamat pengirim dengan alasan pindahalamat.Bahwa atas pernyataan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menyampaikan data pendukung berupa BuktiTerima Kiriman dari PT Pos Indonesia atas pengiriman SPHP Nomor:S2378/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 9 September 2011 denganbarcode : 12007323886 dan KEP1003/WPUJ.06/2011 tanggal 20September 2011 dengan barcode 12007398545

.Bahwa dari data tersebut diketahui bahwa: SPHP Nomor: S2378/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 9 September2011 dengan alamat penerima JI.

Sehingga tindakan Terbanding dengantidak memperhitungkan adjustment atas pajak masukan sebagai pajak masukan yang dapatMenurut Pemohon Banding :bahwa terkait kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Juli 2009, dalam proses pemeriksaan namunsebelum Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP353/WPJ.07/KP.0700/2010 yangditerbitkan tanggal 17 Desember 2010, Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkan ketentuanPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, mengungkapkan adanya Ketidakbenaran

adanya penerimaan yang belum diperhitungkanTerbanding,RK HSBC, IDR sebesar Rp(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnalkoreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,RK HSBC, EUR sebesar Rp(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belumdiperhitungkan Terbanding,Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesarRp14.124.554,00.bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masingmasing Bank tersebutdiatas dan G/L untuk Biaya Bank.bahwa dalam sanggahan SPHP

Piutang UsahaPenghapusan Piutang Bokor Mas Rp 23.759.580Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahunRp311.908.830Mutasi debit lainlain Sukun durck Rp (2.774.519)bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikandokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaranusaha.bahwa angkaangka serta informasi yang disampaikan Pemohon Bandingterkait koreksi peredaran usaha ini berubahubah sebagaimana disampaikanPemohon Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP

Desember 2006;Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Banding menerimaSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP128/WPJ.07/KP.0505/2008 tertanggal 20 Februari 2008;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merupakan keberatan danmenjadi banding atas sengketa pajak Pemohon Banding yaitu mengenaiPPN DN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Januari s.d.2006Rp2.251.687.713,00 dengan perincian sebagai berikut:Desember dimana terdapat koreksi positif sebesarTotal Penyerahan:Menurut PemeriksaMenurut

Pengurangan persediaan ini dikoreksi karena Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaisesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat, Hal inilah yang menjadidasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding.

Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) atauperusahaan atas persediaan bahan kimia tersebut sehingga saldoakhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat serta tidak dapatmenunjukkan dokumen pendukung lainnya

Perlu kiranyaPemohon Banding jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan hinggapenyampaian tanggapan atas SPHP, dokumen alas Berita AcaraHalaman 7 dari 32 halaman.

Oleh karena itu,Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off) ataupemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebut sehingga saldoakhir 31 Desernber 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 telahPemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. diatas.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi, SE. dengan pidanapenjara selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak denganperintah agar Terdakwa ditahan;e Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SPHP/ 11 PekanbaruTanggal 17 Februari 2011;e 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama : Honda Indo Perkasa Motor

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 20/ SPHP/ 11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 306/PID.SUS/2014/PT.PBR12e 1 (satu) lembar Surat tanda terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo : 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama : Honda Indo Perkasa Motor an. Nama NasabahZulkai Hartono, nama BPKB An. Wastuti;e 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Honda Indo Perkasa Motoran. Soim BM 5939 YD No.

Pemegang Saham Rp.94.187.170.295, yang di koreksi positif menjadi Penghasilan Lainlain dalam Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2008, yangtidak dilaporkan.Bahwa terdapat bukti pendukung yang sangat menentukan jugayaitu Hasil Pemeriksaan PPh Badan oleh Termohon PK untukTahun Pajak 2005, 2006, 2007 dan 2009 yaitu Hutang kepadaPemegang Saham (Thee Ning Khong) tidak dilakukan koreksi positifmenjadi Penghasilan Lainlain yang belum dilaporkan.Bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

(Bukti PK 8) SPHP Tahun 2006, PHP Nomor : 61/WPJ.20/KP.0705/2008Tanggal 5 Juni 2008, SKPLB PPh Badan Nomor : 00051/406/06/007/08 Tanggal 12 Juni 2008.(Bukti PK 9) SPHP Tahun 2007, SKPKB PPh Badan Nomor00037/206/07/007/11 Tanggal 22 Agustus 2011.

(Bukti PK 10) SPHP Tahun 2009 Nomor : PHP90/WPJ.20/KP0705/ 2011Tanggal 8 Nopember 2011, SKPLB PPh Badan Nomor :00068/406/09/007/11 Tanggal 11 Nopember 2011.Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 776 /B/PK/PJK/2013(Bukti PK 11)Bahwa buktibukti berupa SPHP tersebut diatas membuktikanbahwa Termohon PK mengakui keberadaan Hutang kepadaPemegang Saham (Thee Ning Khong) karena dalam hasilpemeriksaan PPh Badan Termohon PK untuk Tahun Pajak 2005,2006, 2007, dan 2009, Termohon PK tidak melakukan koreksipositif

Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/2017Bahwa yang diperiksa oleh Terbanding adalah Surat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 dan Pemohon Banding tidakmelakukan Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2010, hal tersebut dapat dilihat pada SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);Bahwa usul agar Keputusan Terbanding Nomor KEP16/WPUJ.20/2013 tanggal4 Januari 2013 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa

Dengandemikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan a quo telahsesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (9) UndangUndangPPN;Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) ataspemeriksaan PPN Masa Pajak Januari s.d.

(semula Pemohon Banding) melaporkan pembetulan atasSPT PPh Badan Tahun 2010 pada tanggal 26 September2011, yang artinya bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melakukan pembetulan atas SPTPPh Badan Tahun 2010, khususnya atas adjusment akungedung di neraca dan biaya penyusutannya, sematamatahanya untuk menghindari koreksi Pajak Masukanberikutsanksi administrasinya berupa kenaikan sebesar 100%, yangtelah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) melalui SPHP

Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut sematamata dilakukan hanya untuk menghindari sanksi atas kesalahanyang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang diketemukan dalam proses pemeriksaansebagaimana tercantum dalam SPHP yang telah TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terima sebelumdilakukannya pembetulan SPT PPh Badan;Bahwa meskipun secara ketentuan perundangundanganperpajakan Termohon Peninjauan Kembali

) ikhtisar hasil Pemeriksaan;10) penghitungan pajak terutang; dan11) simpulan dan usul Pemeriksa Payjak.Pasal 11 huruf a dan f:Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wayib:a.Emenyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangankepada Wajyib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenisPemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam RangkaPemenksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan denganJenis Pemeriksaan Kantor,menyampaikan SPHP

b:Pemenksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengancara:Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ptkb. membuat LHP, sebagai dasarpenerbitansuratketetapanpajakdan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal 41 ayat (1) dan (2):(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewayjiban perpajakan harus dibentahukan kepada Wayib Pajakmelalui penyampaian SPHP

yang dilampiri dengan daftar temuanhasil Pemeriksaan.(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajaksecara langsung atau melalui faksimili.Pasal 42:(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dandaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1) dalam bentuk:a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam halWayib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; ataub. surat sanggahan,

dalam menyetujui sebagian Pemeriksaan.(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktupenyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) harkerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berakhir.(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu

, Pemeriksa Pajak membuat berita acaratidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yangditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.b.