Sehinggafakta ini merupakan bukti nyata TERGUGAT telah mengambil notebooksebagai barang sitaan perkara lain tanpa melalui mekanisme PENYITAANsesuai KUHAP, tanpa BERITA ACARA PENYITAAN, padahal notebooktersebut merupakan barang bukti/Benda sitaan Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.

Barat : Jalan;Menimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag,sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg / 227 HIR jo Pasal 720 Rvmengandung pengertian :e Menyita barang Debitur selama sebelum dijatunkan putusan dalam perkaratersebut;e Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapatterpenuhi, dengan jalan menjual barang

sitaan itu;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg,penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang piutang yang ditimbulkanoleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis(Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata 2004 hal : 339340, Penerbit SinarGrafika Jakarta);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan teori hukum di atas,Pengadilan Negeri Baturaja Cq.

Pierre tendean (Boulevard)Manado.Dan berdasarkan Pasal 200 HIR (1) Penjualan barang sitaan dilakukandengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketuaatas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapatdipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan ituatau di sekitar tempat itu serta berdasarkan Pasal 224 HIRmenyebutkan Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuatdi hadapan notaris di idonesia dan yang kepalanya berbunyi"Demi keadilan berdasarkan

(Fotokopi sesuai dengan asli); 20 Bukti P20 : Laporan Pengalihan Barang Sitaan. (Fotokopi darifotokopi);21 Bukti P21 : Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai Desa MargagiriKecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 27 November 2006.(Fotokopi sesuai dengan asli);22 Bukti P22 : Laporan Kegiatan Reklamasi Pantai Desa MargagiriKecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, tertanggal 4 Desember 2006.

dengan Jalan DesaMenimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag,sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg / 227 HIR jo Pasal 720 Rvmengandung pengertian :e Menyita barang Debitur selama sebelum dijatuhkan putusan dalam perkaratersebut;e Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapatterpenuhi, dengan jalan menjual barang

sitaan itu;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg,penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang piutang yang ditimbulkanoleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis(Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata 2004 hal : 339340, Penerbit SinarGrafika Jakarta);Halaman25dari38Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.BtaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan teori hukum di atas,Pengadilan Negeri Baturaja Cq.

CAUSA TIDAK HALAL.Bahwa, berdasarkan Vide BUKTI T7 dan T8 dihubungkandengan Vide BUKTI Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak AtasTanah No. 63 jelas dapat DIBUKTIKAN bahwa jual beli tidak sah,karena pada saat perjanjian jual beli tanah dilaksanakan, tanahaquo masih berstatus sebagai BARANG SITAAN PENGADILANNEGERI JAKARTA SELATAN yang justru jauh sebelumnyapenyitaan tersebut ATAS PERMOHONAN dan PEMOHONKASASI (in casu ahli waris SEJUAN KAERUDIN).DENGAN DEMIkKIAN :JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN BANDING

itudiiaksanakan dengan cara pemblokiran terlebin dahulu yangpelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia banksesuai dengan peraturan perundangundangan yang beriaku.Ayat (2)Penyitaan barang yang kepemilikannya terdaftar seperti kendaraanbermotor diberitahukan kepada Kepolisian Negara RepublikIndonesia; tanah diberitahukan kepada Badan PertanahanNasional; penyitaan kapal laut dengan isi kotor tertentudiberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.Pemberitahuan ini dimaksudkan agar barang

sitaan dimaksud tidakdapat dipindahtangankan sebelum utang pajak beserta biayapenagihan pajak dan biaya lainnya dilunasi oleh PenanggungPajak.

dan Prekusor Narkotika yangdirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam prosespenyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika : Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang Penyitaan Barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu palinglama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentinganpendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan, dengan demikian HakimMajelis Pengadian Negeri Mataram maupun Majelis Hakim Pengadilan TinggiMataram telah salah melakukan :Hal. 31 dari 36 hal.

Sbr yang dibuat dan ditandatangani olehJurusita Pengadilan Negeri Sumber disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sertadiketahui oleh Kaur Umum Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon serta petugas penyimpan barang sitaan tertanggal 08Juni 2015) ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Stock Off Name PT Tambak Mas Makmur(Tergugat) sesuai keadaan pada bulan April 2015 yang dibuat, ditandatangani sertadiserahkan saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan adanya bahwa pakanudang yang berada di gudang

terhadap barangbukti berupa shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, terhadap barang bukti tersebut telah41habis digunakan untuk uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pom Jayapura, hal mana memangdibenarkan dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :Pasal 901Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikBNN, dan penyidik pegawai negeri sipilmenyisihkan sebagian kecil barang

sitaan Narkotikadan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampelguna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tigakali dua puluh empat) jam sejak dilakukanpenyitaan.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapengambilan dan pengujian sampel di laboratoriumtertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 911Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barangNarkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian

ASE) milik saudaraMUHAMMAD HUMAINI dengan harga perliternya Rp. 6050, (enam ribu limapuluh rupiah) sebagaimana harga perliternya jenis bahan bakar minyak solar Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan yang tertuang dalamberita acara penghitungan fisik barang sitaan Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan tanggal 19 Desember 2018.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotikadirampas untuk negara;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwaketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan PrekursorNarkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalamproses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir SuratKetetapan Sitaan Barang

Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri KotaMagelang Nomor TAP37/0.3.13/Euh.1.02/2018 tanggal 12 Februari 2019, yangmenetapkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi tembakau gorilla untuk kepentinganpembuktian perkara atas nama tersangka ADITYA NUGROHO ALS.

tersebut, pada intinya bahwa I GustiKomang Wirata dan istrinya Putu Suratmi sepakat menjual 2 (dua) obyek tanah yangberlokasi di Tabanan kepada Siti Nurjanah selaku pihak pembelie Bahwa saksi selaku Notaris/PPAT ada meminta kepada rekan Notaris/PPAT atasnama I Nyoman Sumardhika untuk melakukan pengecekan terhadap fisik sertifikathak mllik yang dijadikan obyek jual beli dan dari pengecekan tersebut dan BPNsendiri menyatakan tidak bermasalah yaitu dalam keadaan tidak bersengketa, tidakmenjadi obyek barang

sitaan dan tidak dalam kondisi sertifikat palsu dan tidakdijaminkan hutang dan untuk transaksi pada tanggal 20 Februari 2012 untuk obyektanah SHM Nomor 4376/Kel, Bongan Tabanan dengan luas tanah 1650 M2 tersebutjuga dilakukan pengurusan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang pada waktupengukurannya meftbatkan petugas dan BPN turun ke fokasi Obyek Tanah tersebutbersama dengan Notaris/PPAT atas nama I Nyoman Sumardika dan Putu Suratmie Bahwa SHM yang menjadi obyek transaksi jual beli tersebut

pembagian harta bersama tersebuteeMenimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah terlalu dini untuk mempertimbangkannya, sebab masih harus melaluiproses pembuktian, apakah benar ada harta bersama yang sedang dijaminkan pada Bank Papuaseperti yang didalilkan oleh Tergugat dan juga harta dalam bentuk apakah yang dijaminkantersebut, selain itu pula sifat dari Sita Marital yang tidak harus memindahtangankan hakkepemilikan terkait penguasaan atas barang

sitaan tersebut ke dalam penguasaan Penggugat,sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hal tersebut baru akan jelas terlihatketika pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadapEksepsi/Keberatan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, haruslah dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Keberatan Tergugat dinyatakan ditolak, makaMajelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang

B.763/K.2.7/Fpy.2/J/88 perihal barang sitaan ; . Bahwa berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Bandung tanggal741997 No.B59/P.2.9/Fpk.3/u/1997, Sudah tidak menjadi penguasaan danpengawasan KejakSaa)n., ; 22 n2 enna n nnn nn nnn nnn nnn ene nnn nen. Bahwa tercatat Hak Tanggungan Ke I (Pertama) No.4953/1997 KepadaPerusahaan PT.

selanjutnyaditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahananterhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa sachetplastik berisikan kristal bening mengandung Metanfetamina, berdasarkan SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Luwu selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnyaadalah untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara, maka sesuaipermintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa hand phonetelah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkanagar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi

Menimbang, dari halhal yang telah dipertimbangkan di atas, maka HakimPraperadilan mengemukakan pendapatnya tentang perluasan objekPraperadilan khususnya dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai objekPraperadilan sebagai berikut : bahwa pertama tama yang harus diketahui katakata istilah PenetapanTersangka tidak dikenal di dalam KUHAP dan dalam praktek tidak adadokumen Penetapan Tersangka oleh Penyidik (bandingkan dokumenPenetapan dari Hakim atau Ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tentangstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyaidasar hukum di Pasal 91 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika), sehingga menjadi pertanyaan darimana istilah tersebutmuncul dan seolah olah ada diatur di dalam KUHAP; bahwa Praperadilan itu originail intentnya/maksud semula daripembentuk undangundang adalah untuk alat kontrol/insttumen pengawasansecara horizontal terhadap beberapa kewenangan Penyidik/Polri dankewenangan Penuntut Umum/Jaksa.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelan menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan:Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahananterhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket shabudengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik, dari fakta hukum yang terungkap diHal 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2014/PN Pbmpersidangan telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I, berdasarkan SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkanstatusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan(obukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi sertapendidikan dan pelatinan), barang bukti tersebut setelah digunakan untukpemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa berat netto 0,228 (nol komadua ratus dua puluh delapan) gram kristal metamfetamina, sesuai permintaanPenuntut Umum diperintahkan