Ditemukan 2851 data
149 — 124
Desa, BPD dan Bupati/KepalaDaerah yang mempunyai otoritas menetapkannya, yang secara hukum harusbertanggung jawab.Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing RayaKabupaten Gunung MAS dari Ketua atau Anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Tuyun, telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 6Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
daripanitia pemilihnan Kepala Desa dalam bentuk KeputusanBupati/WalikotaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 41Ayat (5) Huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahandan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan desaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Terbanding/Terdakwa : Ir. RUDI ANGGIATNO, MT Alias RUDI Bin SUPARMAN
93 — 48
SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kab. Nunukan yang ditandatangani di SeimanggarisHal. 55 dari 100 hal. Put. No. 06/Pid.Tipikor/2015/PT:SMR43.44.45.46.47.48.49.50.pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.PdSD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kab. Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.PdSD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnktanggal 28 Maret 2014) ;Hal. 70 dari 100 hal. Put.
Terbanding/Terdakwa : M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Diwakili Oleh : MUHHAMAD SAID,SH
73 — 29
Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TahunAnggaran 2010.124.Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.125.SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor:112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.126.RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji danTunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.127.Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor112
159 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMARTUN, B.A, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PDT/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG.,tanggal 26 Juni 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Halaman 99 dari 104 hal. Put.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/Pdt/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Thng.,tanggal 26 Juni 2013;2.
Aida gantini
Tergugat:
Bupati karawang
Intervensi:
DEDE GUSNUL YAKIN
197 — 122
kepentingan hukum seluruh wargMekarsari berkaitan adanya sengketa berkaitan denganpengangkatan kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari,kabupaten Karawang ; Bahwa Penggugat selaku calon kepala Desa MekarsariKecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang tahun 2021 yang dalammendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari telahmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 Nomor 6tahun 2004 Tentang Kepala Desa Jo Pasal 21 permendagri Nomor65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor112
diatur dalam ketentuanPasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata CaraPemilinan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sehingga atas permasalahan iniMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih lanjut mengenai permasalahanPerubahan Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari, Majelis Hakim akanmengurai terlebin dahulu Tugastugas Panitia Pemilinan dalam Tahapan Pemilihansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
431 — 127
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017, Nomor112/Pid.B/LH/2017/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017,Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;3.
732 — 843 — Berkekuatan Hukum Tetap
DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard): Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah );Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor112
127 — 69
Bahwa setelah Pengangkatan Roya terhadap Hak Tanggungan Nomor6555/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak GunaBangunan nomor 2054 Desa Ungasan Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung Propinsi Bali telah ada dan terbit Hak Tanggunganlain milik PT Bank Commonwealth dengan nomor Hak Tanggungan6085/2012 yang juga telah di Roya berdasarkan Surat Roya Nomor112/CDU/IIV2014 tanggal 25 Maret 2014;4.
78 — 34
Puncak, RT06/RW 03 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan,Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 21 Februari 2021 yang terdaftat diKepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor112/II/PA.TTE ..tanggal 26 Februari 2021, selantunyadisebut Para Penggugat;MelawanMasita Abas Binti Abas Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kompleks Koramil Amurang, KelurahanPondang, Amurang, Kab.
148 — 37
Nangka/Tuanku Tambusai padatanggal 09 November 2013 Kota Pekanbaru.Bahwa berdasarkan alat bukti surat foto copy buku indukGereja Bethel Jati Negara Sesuai dengan register Nomor112/4102/1980 pernikahan antara Alm. Pdt. DR. Ray FirmanTampubolon dengan Tergugat Rusmy/Rosmery Br.
66 — 21
sebagai kekuranganlahan yang dijual Penggugat kepada Tergugat, dan jika dari pengukuranterdapat kelebihnan, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada pihakPenggugat.Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T14, atas permintaandari pihak penyidik, Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang telahmelakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dibeli Tergugat dariPenggugat tersebut yang sekarang telah dipecah menjadi 4(empat) sertipikat,yaitu SHM Nomor 7109, SHM Nomor 7110, SHM Nomor 7111 dan SHM Nomor112
65 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa patut untuk menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan: Pemilih yang menggunakan hakpilin, harus terdaftar sebagai pemilih;2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: Berdasarkan daftar pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilinan menyusundan menetapkan daftar pemilin sementara:3) Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Daftar pemilih sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan olehpanitia
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
189 — 68
mencermati pokok permasalahan dalamperkara ini halmana Jumlah Bakal Calon Desa Kalait Satu sebanyak 4 orangmaka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 maka keempat bakal calontersebut termasuk salah satunya Penggugat seharusnya dapat langsungditetapkan sebagai calon hukum tua sehingga Majelis Hakim berpendapatTindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangandengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Kebun untukPenggugat II diberikan oleh orang tua Penggugat yang bernamaJibun pada tanggal 19 Juni 1979 , seluas kurang lebih 2 Ha (duahektar) dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan TanahNomor 018/G1/2012 , tanggal 14 Desember 2012 , yang diregisteroleh Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor112/TPT/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012, dengan luas 19.831m?
41 — 35
Binangkit Eka Sarana Tria Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010 ; Surat Penawaran harga dari PT.
Yusufuddin
Tergugat:
Fatimah Yani
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan
66 — 13
Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selaku Tersangkayang telah dinyatakan bersalah atas perbuatannya oleh PeradilanPidana, di Pengadilan Negeri Kisaran, dan telah dijatuhi hukumankurungan penjara, namun oleh karena belum adanya perintahpenahanan, maka Tergugat yang telah berstatus terpidana secaralangsung menyatakan banding, permintaan banding mana diajukanmelalui kuasa hukumnya, pada hari dan tanggal yang sama sejakdibacakannya putusan tersebut, dengan akta banding Nomor112/Akta/2019/PN.Kis
MUSLIH
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG
2.KETUA BPD DESA RAWAPANJANG
3.KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT KECAMATAN BOJONGGEDE
116 — 101
Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yangmelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil daripenduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarademokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UndangundangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diangkat olehBupati/walikota sebagaimana bunyi pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubahdenganPermendagri
TOPANG NURJAYA, SH
Tergugat:
Bupati Cirebon
Intervensi:
SUNARYO
167 — 92
Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa, yang menyatakan :(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasilpemilihan kepala desa kepada BPD.(2). BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepaladesa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikotamelalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.(3).
196 — 101
Bupati/Walikota menerbitkan keputusanmengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa,Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuantentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 44 Ayat (8)menyatakan Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota,Menimbang, bahwa selanjutnya
32 — 3
Syamsuddin, S.H.berdasarkan Surat Kuasa yang dilegalisir dengan nomor112/SK/PA Skg/IX/2014, tanggal 3 September 2014, sebagaiPemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.melawanTermohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagaiTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.Pengadilan Agama tersebut .Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.Setelah memeriksa buktibukti Surat dan