Ditemukan 2851 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
149124
  • Desa, BPD dan Bupati/KepalaDaerah yang mempunyai otoritas menetapkannya, yang secara hukum harusbertanggung jawab.Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing RayaKabupaten Gunung MAS dari Ketua atau Anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Tuyun, telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 6Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112
    daripanitia pemilihnan Kepala Desa dalam bentuk KeputusanBupati/WalikotaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 41Ayat (5) Huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahandan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan desaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Register : 19-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 11 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RUDI SUSANTA, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ir. RUDI ANGGIATNO, MT Alias RUDI Bin SUPARMAN
9348
  • SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kab. Nunukan yang ditandatangani di SeimanggarisHal. 55 dari 100 hal. Put. No. 06/Pid.Tipikor/2015/PT:SMR43.44.45.46.47.48.49.50.pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.PdSD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
    SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kab. Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.PdSD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnktanggal 28 Maret 2014) ;Hal. 70 dari 100 hal. Put.
Register : 03-07-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 3/PID.TPK/2012/PT AMB
Tanggal 8 Agustus 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MELIYAN MARANTIKA, SH
Terbanding/Terdakwa : M. AMIR FAISAL RUMALUTUR Diwakili Oleh : MUHHAMAD SAID,SH
7329
  • Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TahunAnggaran 2010.124.Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.125.SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor:112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.126.RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji danTunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.127.Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor112
Putus : 18-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 PK/Pdt/2018
Tanggal 18 September 2018 — UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA VS SYAFRUDIN CHATIB DKK
15976 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMARTUN, B.A, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PDT/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG.,tanggal 26 Juni 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Halaman 99 dari 104 hal. Put.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/Pdt/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Thng.,tanggal 26 Juni 2013;2.
Register : 19-07-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Aida gantini
Tergugat:
Bupati karawang
Intervensi:
DEDE GUSNUL YAKIN
197122
  • kepentingan hukum seluruh wargMekarsari berkaitan adanya sengketa berkaitan denganpengangkatan kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari,kabupaten Karawang ; Bahwa Penggugat selaku calon kepala Desa MekarsariKecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang tahun 2021 yang dalammendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari telahmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 Nomor 6tahun 2004 Tentang Kepala Desa Jo Pasal 21 permendagri Nomor65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor112
    diatur dalam ketentuanPasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata CaraPemilinan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sehingga atas permasalahan iniMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih lanjut mengenai permasalahanPerubahan Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari, Majelis Hakim akanmengurai terlebin dahulu Tugastugas Panitia Pemilinan dalam Tahapan Pemilihansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Putus : 07-03-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg
Tanggal 7 Maret 2018 — Dirman Rajagukguk
431127
  • Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017, Nomor112/Pid.B/LH/2017/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017,Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;3.
Register : 18-10-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2016
Tanggal 30 Desember 2016 — HADI POERNOMO VS INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
732843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard): Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah );Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor112
Register : 06-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 405/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Nopember 2016 — THOMAS HELMUT SCHMIDT melawan MARIA QUARYANTI SETIA PUTRI, dkk.
12769
  • Bahwa setelah Pengangkatan Roya terhadap Hak Tanggungan Nomor6555/2011 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak GunaBangunan nomor 2054 Desa Ungasan Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung Propinsi Bali telah ada dan terbit Hak Tanggunganlain milik PT Bank Commonwealth dengan nomor Hak Tanggungan6085/2012 yang juga telah di Roya berdasarkan Surat Roya Nomor112/CDU/IIV2014 tanggal 25 Maret 2014;4.
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7834
  • Puncak, RT06/RW 03 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan,Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 21 Februari 2021 yang terdaftat diKepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor112/II/PA.TTE ..tanggal 26 Februari 2021, selantunyadisebut Para Penggugat;MelawanMasita Abas Binti Abas Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kompleks Koramil Amurang, KelurahanPondang, Amurang, Kab.
Register : 23-12-2014 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 236/PDT.G/2014/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — Tn. Rio Frans Mampetua Tampubolon, Dkk Vs Ny. Rusmy/Rosmery Br. Hasibuan
14837
  • Nangka/Tuanku Tambusai padatanggal 09 November 2013 Kota Pekanbaru.Bahwa berdasarkan alat bukti surat foto copy buku indukGereja Bethel Jati Negara Sesuai dengan register Nomor112/4102/1980 pernikahan antara Alm. Pdt. DR. Ray FirmanTampubolon dengan Tergugat Rusmy/Rosmery Br.
Register : 18-06-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 106/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 21 Januari 2015 — BUNYAMIN Lawan JEMMY CANIAGO
6621
  • sebagai kekuranganlahan yang dijual Penggugat kepada Tergugat, dan jika dari pengukuranterdapat kelebihnan, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada pihakPenggugat.Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T14, atas permintaandari pihak penyidik, Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang telahmelakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dibeli Tergugat dariPenggugat tersebut yang sekarang telah dipecah menjadi 4(empat) sertipikat,yaitu SHM Nomor 7109, SHM Nomor 7110, SHM Nomor 7111 dan SHM Nomor112
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS AHMAD MAULADIN;
6531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa patut untuk menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan: Pemilih yang menggunakan hakpilin, harus terdaftar sebagai pemilih;2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: Berdasarkan daftar pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilinan menyusundan menetapkan daftar pemilin sementara:3) Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Daftar pemilih sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan olehpanitia
Register : 07-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 34/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
18968
  • mencermati pokok permasalahan dalamperkara ini halmana Jumlah Bakal Calon Desa Kalait Satu sebanyak 4 orangmaka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 maka keempat bakal calontersebut termasuk salah satunya Penggugat seharusnya dapat langsungditetapkan sebagai calon hukum tua sehingga Majelis Hakim berpendapatTindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangandengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1209 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — SAPRI HADI DK VS KASTOMI alias AHUN DKK
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Kebun untukPenggugat II diberikan oleh orang tua Penggugat yang bernamaJibun pada tanggal 19 Juni 1979 , seluas kurang lebih 2 Ha (duahektar) dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan TanahNomor 018/G1/2012 , tanggal 14 Desember 2012 , yang diregisteroleh Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor112/TPT/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012, dengan luas 19.831m?
Putus : 23-10-2012 — Upload : 26-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 23 Oktober 2012 — IR. IGN. ARIF RIYANTO, MM
4135
  • Binangkit Eka Sarana Tria Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010 ; Surat Penawaran harga dari PT.
Register : 02-09-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Yusufuddin
Tergugat:
Fatimah Yani
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan
6613
  • Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selaku Tersangkayang telah dinyatakan bersalah atas perbuatannya oleh PeradilanPidana, di Pengadilan Negeri Kisaran, dan telah dijatuhi hukumankurungan penjara, namun oleh karena belum adanya perintahpenahanan, maka Tergugat yang telah berstatus terpidana secaralangsung menyatakan banding, permintaan banding mana diajukanmelalui kuasa hukumnya, pada hari dan tanggal yang sama sejakdibacakannya putusan tersebut, dengan akta banding Nomor112/Akta/2019/PN.Kis
Register : 01-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Cbi
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
MUSLIH
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT DESA RAWAPANJANG
2.KETUA BPD DESA RAWAPANJANG
3.KETUA PANITIA PILKADES TINGKAT KECAMATAN BOJONGGEDE
116101
  • Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yangmelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil daripenduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarademokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UndangundangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diangkat olehBupati/walikota sebagaimana bunyi pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubahdenganPermendagri
Register : 29-07-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
TOPANG NURJAYA, SH
Tergugat:
Bupati Cirebon
Intervensi:
SUNARYO
16792
  • Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa, yang menyatakan :(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasilpemilihan kepala desa kepada BPD.(2). BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepaladesa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikotamelalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.(3).
Register : 19-08-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 23/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 1 Desember 2016 — A. RAUF Vs. BUPATI MERANGIN
196101
  • Bupati/Walikota menerbitkan keputusanmengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa,Menimbang, bahwa penjabaran atas ketentuantentang pemilihankepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 44 Ayat (8)menyatakan Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota,Menimbang, bahwa selanjutnya
Register : 23-07-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Skg
Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
323
  • Syamsuddin, S.H.berdasarkan Surat Kuasa yang dilegalisir dengan nomor112/SK/PA Skg/IX/2014, tanggal 3 September 2014, sebagaiPemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.melawanTermohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagaiTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.Pengadilan Agama tersebut .Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.Setelah memeriksa buktibukti Surat dan