Ditemukan 519 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2159 B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, Tbk
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian jasa interkoneksi Surat EdaranPemohon Peninjauan Kembali Nomor SE01/PJ.54/2000Tentang Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiAtas Penyerahan Jasa interkoneksi Antar PerusahaanTelekomunikasi, adalah jasa penyediaan interkoneksioleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yangmengakibatkan tersedianya sarana untuk berkomunikasibagi pelanggan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasiyang satu dengan lainnya;3.3.3.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1638 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — ZULFANI ANDRIA alias TAMING bin M. HASBI ASDIQI
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditempat yang telahdisepakati, kKemudian Terdakwa yang tanpa hak atau melawanhukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan jenis sabusabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) dari saksi lwan dan selanjutnya Terdakwa berjalan kearah sebuah rumah untuk menyerahkan sabusabu kepada Sadr.Awal (DPO);3.3.2 Pada halaman 8 menerangkan Bahwa sabusabu seberat 0.12gram tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga 200 ribu rupiah;3.3.3
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1275 B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT, Tbk
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian jasa interkoneksi Surat EdaranPemohon Peninjauan Kembali Nomor SE 01/PJ.54/2000Tentang Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiAtas Penyerahan Jasa interkoneksi Antar PerusahaanTelekomunikasi, adalah jasa penyediaan interkoneksi olehPenyelenggara Jaringan Telekomunikasi yangmengakibatkan tersedianya sarana untuk berkomunikasibagi pelanggan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasiyang satu dengan lainnya;3.3.3.
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 B/PK/PJK/2017 Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, Tbk;
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian jasa interkoneksi berdasarkan SE01, adalahjasa penyediaan interkoneksi oleh Penyelenggara JaringanTelekomunikasi yang mengakibatkan tersedianya sarana untukberkomunikasi bagi pelanggan Penyelenggara JaringanTelekomunikasi yang satu dengan lainnya;3.3.3.
Putus : 12-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1702/B/PK/PJK/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KAO INDONESIA
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1702/B/PK/PJK/20173.4.3.5.menjelaskan bahwa Pembeli tidak membeli/memesan barangdimaksud dan telah terjadi kesalahan pengiriman barang.3.3.3.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sikap diam berartidikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonan Penggugatmengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukan dengan hakhakdan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajak dan Penggugatmemenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkan mengenai rentang waktumelampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulan yang telah didalilkan olehPenggugat dan dijawab dalam Kontra Memori Tergugat sebagaimanadidalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
115 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukanpenjualan kepada pihak independen), maka pembandingyang akan dipakai untuk meneliti Kewajaran tingkat labaTermohon Peninjauan Kembali adalah pembandingeksternal dari database OSIRIS yaitu perusahaan ForceMotor Limited India dengan persentase laba bruto dariperusahaan pembanding tersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR;
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena tidak terdapat data pembanding internal(Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukanpenjualan kepada pihak independen), makapembanding yang akan dipakai untuk menelitikewajaran tingkat laba Termohon Peninjauan KembaliHalaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1085 B/PK/PJK/2016adalah pembanding eksternal dari database OSIRISyaitu perusahaan Force Motor Limited India denganpersentase laba bruto dari perusahaan pembandingtersebut yaitu sebesar 6,98%.3.3.3.
Register : 05-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 383/Pdt.P/2019/PA.Mks Tanggal 17 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
106 — 54
106 — 54
Al-Wajo Al-Jawi (anak), mendapat 1/3 bagian;
- Andi Pallawa Rukka Aspah Gau Johar Manika Rumpang Syamsuduha Binti Asad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi (anak), mendapat 1/3 bagian;
- Menetapkan ahli waris Almarhum Abu Hamid Bin Asad Bin Rasyid Bin Abdul Rahman Ibn Syekh Thalib Al-Bugis Al-Wajo Al-Jawi yang meninggal pada tahun 2016 sebagai berikut, dan bagian Almarhum tersebut pada point 3.3.3
Menetapkan ahli waris Almarhum Abu Hamid Bin ALMARHUMyang meninggal pada tahun 2016 sebagai berikut, dan bagian Almarhumtersebut pada point 3.3.3 (121 bagian) menjadi bagian masingmasing :8.1. Huda Binti Abu Hamid Bin ALMARHUM (anak), mendapat1/5 bagian;Hal. 33 dari 36 hal. penetapan Nomor 383/Pat.P/2019/PA.Mks8.2. PEMOHON XXV Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5bagian;8.3. PEMOHON XXVI Bin ALMARHUM (anak), mendapat 1/5bagian;8.4. Asad Bin Abu Hamid Bin ALMARHUM (anak), mendapat1/5 bagian;8.5.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengansikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwapermohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masihdiperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhioleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajakdan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkanmengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulanyang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra MemoriTergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 23-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAYAP MAS UTAMA;
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2016 3.3.3. 4.Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor240/PMK.03/2009 tanggai 30 Desember 2009 jo butir angka 1huruf t Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan butir angka 2 huruf a Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010 tanggai 9 Desember2010 dengan menerbitkan Faktur Pajak Standar
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PJK/2015diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya bahwa permohonanPenggugat mengenai penghapusan PKP tersebut masih diperlukandengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang hams dipenuhi olehpara pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatu pemeriksaan pajakdan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak, sedangkanmengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (dua belas) bulanyang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalam Kontra MemoriTergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 28-10-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknyabahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak.Sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 11-06-2012 — Putus : 28-12-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PA GORONTALO Nomor 291/Pdt.G/2012/PA.Gtlo Tanggal 28 Desember 2012 — RATNA LAPARAGA, Dkk (PENGGUGAT)
melawan
BANK MEGA SYARIAH CABANG GORONTALO (TERGUGAT)
125 — 65
125 — 65
MOHAMAD NIZAR MACHMUD,SH (APHT No. 219/2010);3.3.3. Sertifikat Hak Tanggungan No. 690/2010 tanggal 20 Desember 2010(SHT No. 690/2010);4. Bahwa kemudian Para Penggugat Cidera Janji terhadap Tergugat dan Tergugat telahmengupayakan penyelesaian secara musyawarah sampai dengan memberiperingatan/teguran kepada Penggugat berdasarkan :124.1. Terhadap Penggugat I:4.1.1. Surat No.008/SP.I30306/15/2011 tanggal 15 Februari 2011Peringatan I;4.1.2.
Putus : 02-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1376/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK MEGA Tbk.
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal12 ayat (2) P3B IndonesiaAmerika Serikat yang antaralain diatur bahwa tarif pajak yang dikenakan oleh salahsatu Negara Pihak pada Perjanjian atas bunga yangbersumber di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut dandimiliki oleh pemberi pinjaman yang menikmati bungayang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya padaPerjanjian tidak akan melebihi 10% dari jumlah brutobunga tersebut;3.3.3.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696/B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknyabahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berarti dikabulkan, namun berlakusebaliknya, bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKPtersebut masih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yangharus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Register : 10-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA SELONG Nomor 910/Pdt.G/2018/PA.Sel Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 69
88 — 69
INAQ SEMAH BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 23)3.3.3. SELMAH BINTIAMAQ MAHRAM (T.T. 24)3.3.4. INAQ DELUN BINTI AMAQ MAHRAM (T.T. 7)HIm 15 Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2018/PA.Sel.3.4.3.3.5,3.3.6.3.3.7.3.3.8,3.3.9.3.3.10.3.3.11.Svs.3.3.13.3.3.14.3.3.15.3.3.16.INAQNURMAH BINTIAMAQ MAHRAM (T.T. 25)INAQ MAKRAH BINTI AMAQ MAHRAM telah meninggal duniasekitar Tahun 1997 dan suaminya Amaq Makrah telahmeninggal dunia sekitar + 1995 dan meninggalkan 3 (tiga)orang anak sebagai ahli warisnya yakni :3.3.6.1.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
sikap diam berarti dikabulkan, namun berlaku sebaliknya,bahwa permohonan Penggugat mengenai penghapusan PKP tersebutmasih diperlukan dengan hakhak dan kewajiban perpajakan yang harusdipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3
Putus : 04-12-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG Tanggal 4 Desember 2014 — MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN
63 — 20
63 — 20
Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 :Pembayaran Insentif Toko Adat Dese kualeu sebanyak 5 orang . Kwitansi No. Buku 35, Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006,Pembayaran Perbaikan 2 buah mesin Tik.
Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 :Pembayaran Insentif Toko Adat Dese kualeu sebanyak 5 orang . 6. Kwitansi No. Buku 35, tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006, Pembayaran Perbaikan 2 buah mesin Tik. 7. Kwitansi Tahun 2006, bulan desember 2006, Pembayaran pengadaanpakian dinas untuk 1 orang kepala urusan umum.8. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.1 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006,pembayaran insentif bagi 8 orang ketua Rw.9.