Bahwa Tergugat diketahui tidak melakukan pengurusan TurutTergugat dengan baik dan tidak sesuai dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).17. Bahwa maksud diadakannya RUPSLB Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta BA RUPS PT.

tidak berdasar hukum tindakan Tergugat yang menjadikan laporan keuangan PT lain untuk dijadikan sebagailaporan pertanggungjawaban pada RUPSLB Turut Tergugat I.LaporanKeuangan yang disetujui dan disahkan dalam laporanpertanggungjawaban Tergugat selakuDirekturTurutTergugatdidasarkanpadalaporan keuangan yang menurutketeranganTergugat dalam RUPSLB dibuatoleh Turut Tergugat V, laporankeuangan mana adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yangdiatur oleh ketentuan Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) UUPT

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIIIsudah mengetahui Laporan Keuangan yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuail dengan ketentuan Pasal 66 UUPT namun diam sajaketika RUPSLB Turut Tergugat menyetujui dan mengesahkanLaporan Keuangan tersebut.E. TENTANG TERGUGAT I MENJUAL ASET TURUT TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM22.

Artinyaundangundang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepadaDireksi untukmewakili Perseroan di dalam maupun di Pengadilan. ;10. Bahwaolehkarenaitu, kapasitasTergugat sebagaiDireksikeempatPerseroan tersebut di atasadalahKUASA ATAU PERWAKILAN KARENAUNDANGUNDANG (wettelijkevertegenwoordig, legal or statutoryrepresentative).

Tergugat adalah merupakan Direktur dari Tergugat V; Tergugat VI;Tergugat VII dan Tergugat VIII; sehingga dalam jabatannya selakuDirektur, maka Tergugat berhak mewakili kepentingan hukum Tergugat V;Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dan berhakmengambil segala keputusan kecuali ditentukan lain dalam UUPTmaupun RUPS.b.

Menara Trading Coy harusdiubah sesuai dengan UndangUndang Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Nomor 1Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa PT/NV. Menara Trading Coy tidak sama dengan PTMenara Trading Company dan/atau PT/NV. Menara Trading Coy.Perubahan nama PT/NV. Menara Trading Coy menjadi PT MenaraTrading Company dan/atau PT/NV.

Menara Trading Coy harus RapatUmum Luar biasa Pemegang Saham ( RULPS) tentang perubahannama perseroan terlebih dahulu dan kemudian mendapat persetujuanMenteri, Karena menurut ketentuan pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang RINomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena ItuPT Menara Trading Company tidak sama dengan PT Menara TradingCompany.PT

Menara Trading Coy harus dilakukandalam Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham (RULPS) tentangperubahan nama perseroan terlebin dahulu dan kemudian mendapatpersetujuan Menteri, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndangRl Nomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT:8.

Menara TradingCoy berubah nama menjadi PT Menara Trading Company sertaperubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri, Karena menurutketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun1995 (UUPT) dan UndangUndang RI Nomor 40 tahun 2007 (vide buktiT.38 dan bukti T39), perubahan nama perseroan, harus mendapatkanpersetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan sertadiumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena itu NV.

Jika anggaran dasar tidak disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam UUPT No 40/2007, dalam jangka waktu 1tahun sejak UUPT diundangkan (max tanggal 16 Agustus 2008) makadengan sendirinya PT tersebut bubar;Halaman 49 dari 68 hal. Put. Nomor 3456 K/Pdt20167.

Bilaketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuaidengan peraturan perundangundangan, serta Pasal 4 ayat (1) peraturanPemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUPT di atas.

PENDAHULUAN ;Corporate Social Responsibility (CSR), di kenal di Indonesia dengan sebutanTanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), atau dalam Peraturan PemerintahNo.47 Tahun 2012, disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)Perseroan Terbatas, ditarik dari jiwa pasal 74 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT);Secara filosofis, pemaknaan dari jiwa pasal 74 ayat (1) UUPT, jo jiwa pasal 4 ayat 1dan 2 PP No.47 Tahun 2012 tersebut merupakan anjuran agar antara industri

Padalah, Undangundangmenegaskan bahwa :perseroan yang menjalankan kegiatan usahanyawajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (videketentuan pasal 74 ayat 1 UUPT). Ketentuanlebih lanjut tentangtanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturanpemerintah (vide pasal74 ayat 4 UUPT), kemudian secara khususpola diaturdalam Perda No.13 Tahun 2016 Tentang CSR;c.

Bahwa dalam pada itu, Peraturan Pemerintah yangdimaksud UUPT(vide pasal 74 ayat 4), ialah PP No.47Tahun 2012 Tentang TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.

kenyataannya sejak Tahun 2008, Pemohonselaku pemegang saham Termohon tidak dapat memperoleh hak yangdimilikinya selaku salah satu) pemegang saham Termohonsebagaimna yang telah dijamin oleh undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan;Bahwa hal tersebut terjadi karena pada faktanya, semenjak tahun2008 hingga saat ini Termohon tidak pernah menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang wajib dilaksanakanoleh Perseroan sebagaimana Pasal 66 Ayat (1) UUPT

PN.JktSel.IV.mengakibatkan dirugikannya pihak ketiga yakni Negara selaku pihakyang seharusnya menerima pembayaran pajak dari Termohon;PEMOHON MEMERLUKAN DIADAKANNYA PEMERIKSAANTERHADAP TERMOHON YANG BERTUJUAN GUNA MENDAPATKANDATA ATAU KETERANGAN MENGENAI KONDISI KEUANGAN DARIPERSEROAN42.43.44.45.46.47.48.49.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (8) UUPT

Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu SeratusEnam Puluh Delapan Rupiah);Bahwa sehingga terdapat dugaan Termohon telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Ketiga yakninegara, selaku pihak yang seharusnya mendapatkan pembayaranpajak dari Termohon;Bahwa atas hal tersebut, hanya Pengadilan Negerilah yang dapatmenjadi jalan Pemohon untuk mendapatkan data dan keteranganmengenai kondisi keuangan Termohon;Bahwa hal tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagaimanadiberikan oleh Pasal 139 Ayat (3) UUPT

Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahlisebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan(PricewaterhouseCoopers Indonesia) yang beralamat di Plaza 89 Jl.H.R Rasuna Said Kav

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUURLIEBEL)1.Bahwa Penggugat (KIM DAE HYUN) dalam lIdentitasgugatannya, mengajukan gugatan wanprestasi terhadapTergugat dalam kedudukannya selaku inside director untukmewakili HYUN INTERNATIONAL CO, LTD, (PerseroanTerbatas di Indonesia) sedangkan diketahui berdasarkan hukumPerusahaan di Indonesia (UUPT), Perseroan terbatas adalahsuatu badan hukum yang dapat bertindak didalam hukum,sedangkan dalam perkara aquo HYUN INTERNATIONAL CO,LTD selaku Perusahaan (Perseroan

;Bahwa jika berdasarkan UUPT di Indonesia HYUNINTERNATIONAL CO.LTD adalah suatu Perseroan Terbatas,maka tentunya selaku badan hukum dapat bertindak di dalamhukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat disampingKIM DAE HYUN selaku inside director, oleh karenanya didalamperkara aquo Penggugat selaku inside director telah mencampuradukkan HYUN INTERNATIONAL CO.LTD selaku badan hukumdan KIM DAE HYUN selaku Inside director mewakili HyunInternational Co.Ltd dalam mengajukan gugatan wanpretasiterhadap

,LTD., dalam mengajukan gugatan wanpretasi terhadapTergugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas)Obscuur liebel, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal Organ Perseroan yang terdiri dari RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dan memang benardalam UUPT tidak

terdapat penafsiran normatif mengenai inside director,sehingga dalam hal ini apakah benar inside director dapat dipersamakandengan Dewan Komisaris dalam hukum perusahaan di Indonesia (UUPT);Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjawab pertanyaantersebut, mengutip tulisan Dr.

Sjawie, S.H., LL.M., M.M, dalambukunya Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban PidanaKorporasi, hal. 96, yang mengatakan bahwa pola organ perseroan yangditerapbkan UUPT No. 40 Tahun 2007 berbeda dengan yang diterapkan padasistem common law, yang tidak mengenal organ dewan komisaris. Yangdikenal hanya direksi (board of directors) dan RUPS (General Meeting ofShareholders).

Truly Anugerah Retailindo(PT TAR) dengan janji komposisi saham 65% Penggugat dan 35%Tergugat yang tertulis dan dituangkan dalam Akta Pendirian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (UUPT), berbunyi:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang

Truly Anugerah Retailindo sendiri sebagaiperwujudan entitas badan hukum yang memiliki kekayaan yangterpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya (separatelegal entity) sebagaimana diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yang akibatnya sejak tanggal dimana perseroan PT.

AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29September 2015 (vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), maka terhitung sejaktanggal pengesahan tersebut para pendiri/pemegang sahamperseroan PT.

Truly Anugerah Retailindo belum memperoleh statussebagai badan hukum dan/atau kondisi lainnya yang diatur dalamPasal 3 ayat (2) UUPT yang kita kenal dengan prinsip Piercing theCorporate Veil, dalam keadaan demikianlah baru dapat dibenarkanbahwa kerugian perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadipara pemegang saham.

Pasal 157 ayat (1)UUPT dengan tegas mengatur bahwa keberlakuan anggaran dasarperseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang UndangPerseroan Terbatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakahMoU tertanggal 16 Februari 2016 dan Anggaran Dasar PT. TrulyAnugerah Retailindo mengatur bahwa pemegang saham wajib ikutbertanggung jawab secara tanggung renteng sebesar sahamterhadap kerugian perseroan, sebagaimana yang berulangkaliPenggugat dalilkan dalam posita butir 29 halaman 8 gugatan a quo?

termasukmemperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dansimpanan Debitor dan bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan Penjelasan105 UUK sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat selaku TimKurator Debitor Pailit merupakan pihak yang berwenang untuk memegangsemua dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada surat penggantisaham;Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), yang berbunyi sebagai berikut: (BuktiP07);Pemegang Saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yangdimilikinya;Berdasarkan Pasal 51 UUPT diatas maka Richard Setiawan (Dalam Pailit)sebagai pemilik atau pemegang objek harta pailit diberikan bukti kepemilikansaham berupa surat saham sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 3Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta PernyataanKeputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 56 UUPT dan Pasal 7 Anggaran DasarTermohon Kasasi, syarat untuk peralihan saham adalah: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak; Akta Pengalihan Saham disampaikan kepada Perseroan; Semua Pengalihnan saham harus mendapatkan persertujuan dariRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berbunyi sebagai berikut:(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahanhak

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap Para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :(1).

pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,yaitu sebagai berikut :Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akandiselenggarakannnya RUPS tersebut dan dapat dilihat dari Akta No. 23Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisarismaupun undangan rapat.Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselengarakan tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaiman yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSdan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulatBahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam surat undangan degan syarat seluruh Pemegang Saham hadir ataudiwakili

Hal ini Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut : 18.19.Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

sebagai pihak yaituPihak Termohon dan Il, yang memang sejak semula sebelumdilangsungkan RUPSLB ke dan II telah mempunyai potensi memilikipermasalahan/sengketa antara pihak Pemohon Kasasi dan II denganpihak Termohon Kasasi, dan untuk selanjutnya perkara ini telahdiperiksa secara contradictoir atau sebagaimana pemeriksaan perkaragugatan biasa;Bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berpedoman pada ketentuanyang diatur dalam Pasal 86 ayat 5 dan 9 UUPT

kontradiksi) dengan ketentuan hukum yangberlaku yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86ayat 9 yang mensyaratkan jangka waktu paling cepat 10 hari dan palinglambat 21 hari setelah RUPS ke II (RUPS yang mendahuluinya);Oleh karena merasa dirugikan oleh penetapan dari Judex Facti padaperadilan tingkat pertama, disamping Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengaturnya, yaitu UUPT

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dimaksud, disampingdalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 hal perlawanan tersebut tidakdilarang, juga menurut hemat/pertimbangan Pemohon Kasasi dan Ilbahwa setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapatmengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya (vide: Hukum AcaraPerdata, oleh M.Yahya Harahap, halaman 42) sebagaimana jugakebiasaan yang dilakukan dalam praktek Hukum Acara Keperdataan;Bahwa sebelum Pemohon Kasasi dan Pemohon

Bahwa Pemohon Kasasi dan Il (Para Pembanding/ParaTerlawan/Para Termohon semula) melakukan upaya hukumperlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dimaksud, disamping dalam UUPT Nomor 40 Tahun2007 hal Perlawanan tersebut tidak dilarang, juga menuruthemat/pertimbangan Pemohon Kasasi dan Il (ParaPembanding/Para Pelawan/Para Termohon semula) bahwasetiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapatmengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya (vide:Hukum Acara Perdata, olen M.Yahya

New Castle Abadi Prima merupakan perseroan, maka harus tundukdan patuh serta melaksanakan UUPT;b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnyasebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian penyelenggaraan RUPS tersebut harusdidahului oleh adanya pemanggilan RUPS terhadap para pemegangsaham.

Bahwa didalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat ketentuan Pasal 84 ayat 5.Bahwa Pasal 84 UUPT hanya terdiri dari dua ayat saja;c. Bahwa merubah susunan pengurus PT. New Casile Abadi Prima berartimerubah anggaran dasar PT. New Castle Abadi Prima karena susunanpengurus tersebut berada di dalam anggaran dasar.

Perubahananggaran dasar perubahan harus dilaksanakan sebagaimana hukummengaturnya, yaitu sebagaimana diatur di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan; RUPSuntuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapatpaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.... Bahwa diketahui RUPSPT.

New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 tersebut hanya dihadiri oleh 50% sahamdengan hak suara saja;Halaman 18 dari 43 halaman putusan Nomor 410/PDT/2021/PT BDG2) Bahwa karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 50% suarapemegang saham, maka menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT,RUPS tersebut tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasarkarena tidak memenuhi kuorum.

New CastleAbadi Prima tanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPSlainnya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1)UUPT.

No. 1913 K/Pdt/2009Perseroan wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan ;Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT, Tergugat II dan Tergugat Illselaku Direktur wajid dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Tergugat serta bertanggungjawab secara pribadi apabila Tergugat II dan Tergugat III bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 dan 98 UUPT, Tergugat IVselaku

Jati Padang V/16A Rt.001Rw.004 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan ;Bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV tetap ditarik dalamperkara ini, sangat beralasan karena berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (2)UUPT dan Pasal 97 dan 98 UUPT agar terlibat dalam proses pemeriksaanperkara, serta tunduk dan patuh pada putusan ini ;Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III danTergugat IV menjalankan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim Pengadilan

Anggaran Dasar TurutTergugat tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri KehakimanRepublik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No mor C22288HT.01.01.Th.90 tanggal 19 Juni 1991, dan telah diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia tertanggal 27 Agustus 1991 Nomor 69,Tambahan Nomor 2717:Pada tanggal 6 Maret 1998, Anggaran Dasar Turut Tergugat telah diubahseluruhnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang RINo mor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama) sebagaimana termuatdalam Akta

Sesuai definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),berbuny!

Ketentuan tersebut sejalan denganPasal 7 ayat (1) VUPT yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikanoleh 2 (dua) orang atau lebih, juncto Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yangmenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa padadasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas didirikan berdasarkanperjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegangHalaman 12 dari 50 hal. Put. Nomor 1320 K/Pdt/2016saham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) dikaitkan dengan ketentuanPasal 1 angka1 juncto Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1)UUPT, jelas banhwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang merupakanperjanjian/kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II dalamkedudukan pihakpihak tersebut sebagai pemegang saham Turut Tergugat Halaman 15 dari 50 hal. Put.

Oleh karena RUPS LB tersebut telan sesuai Pasal 86 ayat (1)UUPT maka keputusan yang diambil dan ditetapkan adalah sesuaiketentuan hukum yang berlaku;12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi,Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa dirugikan baikmateril maupun immateril.

Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwadalam hal terdapat pertentangan antara AD dan UUPT, maka yangberlaku adalah UUPT. Kekuatan mengikat AD tidak dapatdikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusanoleh RUPS dengan suara bulat. Yang dapat dilakukan adalah merobahAD sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD yang bersangkutan.

lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Undang UndangPT;e Bahwa pada prinsipnya Direksi adalah organ PT menurut UUPT yangberwenang melakukan perbuatan pengurusan untuk kepantingan PerseroanPasal 92 UUPT;e Bahwa Pasal 98 UU Perseroan Terbatas mengatur tentang Direksimewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;e Bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) prinsippertanggung jawaban bersama (kolegial), yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anngota direksi

tidak memberikan hak kepada Direktur untukmengajukan suatu gugatan perdata terhadap pemegang sahamataskerugian perseroan yang timbul akibat kelalaian dalam pengurusan; Bahwa UUPT memberi hak kepada para pemegang saham untukmengajukan gugatan terhadap direksi atau direktur perseroan yang karenakesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian perseroan;e Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UUPT, anggota direksi tidakberwenang mewakili perseroan apabila, terjadi perkara di Pengadilanantara Perseroan

Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwa dalam halterdapat pertentangan antara AD dan UUPT, maka yang berlaku adalahUUPT.

makayang berlaku adalah UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 UUPT bahwa Direksi adalahorgan Perseroan yang berwenang untuk menjalankan pengurusan perseroan , sehinggaHal.69 dari 91 hal Putusan No. 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan maka PenggugatII, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai Direksi Penggugat I mempunyai hak untukmengajukan gugatan a quo adalah sematamata untuk menyelamatkan Perseroan PTIndoasia Cemerlang dari tindakan Tergugat

kepemilikannya atasHal.4 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.nikel kadar rendah (Low Grade Saprolite, yang selanjutnya disingkatBahwa tujuan dilaksanakannya penandatanganan Naskah SerahTerima tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 7 NaskahSerah Terima adalah sebagai bagian dari pelaksanaan CorporateSocial Responsiblity (CSR) PT Inco Tbk, kepada masyarakatKabupaten Kolaka, sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

,Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) danayat (2) UUPT tersebut diatas, perseroan yang melaksanakan program CSR harusmenggunakan uang atau aset milik perseroan sendiri dengan biayayang dikeluarkan oleh perseroan sendiri.

,sebagaimana diamanatkan oleh UUPT khususnya kepadamasyarakat Kabupaten Kolaka tempat PT Inco Tbk.,melaksanakankegiatan usahanya. ; 22= 222 > nnn nnn noe ne nnnBahwa di dalam pelaksanaan CSR tersebut PT Inco Tbk.

debitur berprestasipada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi, dengan demikian, somasimerupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalausomasi tidak dipenuhi) ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata tidak ada pengaturandalam hukum acara perdata mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi,namun dalam perkara ini Penggugat adalah sebuah Badan Hukum ditunjukkandengan bukti P4, maka sesuai pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas atau UUPT

menyatakan bahwa :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Dengan demikian, yang berhak mewakili PT untuk mengeluarkan peringatan /somasi adalah Dewan Direksi Perseroan Terbatas, lebih lanjut hal tersebut diaturdalam Pasal 103 UUPT yang isinya :Direksi dapat memberi

tersebut direksi dapat memberikan kuasa khususkepada karyawannya ;Hal. 12 dari 14 putusan no.02/Pdt.G.S/2016/PN.PwkoeyMenimbang, bahwa dalam perkara ini Somasi pada Tergugat dikeluarkanoleh Yustiono sebagai karyawan PT Panorama yang dalam gugatan ditulis sebagaiCollection Head PT Panorama Mega Realtindo dimana setelah memperhatikanbukti P2 / T7 tersebut surat somasi dari Penggugat pada Tergugat tertulistertanggal 28 Juli 2016, sedangkan tidak ada surat kuasa khusus sebagaimanadimaksud pasal 103 UUPT

Bhakti Ksatrya Utama juga telah memenuhikewajiban hukumnya terhadap 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan PT.Bhakti Ksatrya Utama menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadapUUPT, dengan akibat hukum pembubaran perseroan, dalam hal tidakmelakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT sebagaimanadiatur dalam Pasal 157 ayat (4) UUPT;6.

Bhakti Ksatrya Utama belum menyesuaikan anggaran dasarnyadengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) UUPT.4. Mengenai Keputusan Tergugat Dalam Mengesahkan Perubahan AnggaranDasar PT.

Bhakti Ksatrya Utama;Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor 200/G/2021/PTUNJKTBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) UUPT ditentukan : Perseroan yang telahmemperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUndangUndang ini;Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UUPT : Perseroan yang tidak menyesuaikananggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

, penetapan pengadilan negerimengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final danberkekuatan hukum tetap;Pasal 80 ayat (6) UUPT :Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai

Bhakti Ksatrya Utama (Tergugat II Intervensi) karena seluruh persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 AnggaranDasar PT. Bhakti Ksatya Utama (yang berlaku pada saat penyelenggaraanRUPS tanggal 10 Mei 2021) telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

, hal ini sama sekali tidaknampak dalam putusan a quo;Selain itu adanya SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RINomor C665.HT.03.01TH.2001 tersebut adalah merupakan persyaratanundangundang, yaitu berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007,Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal "tertentu", harus mendapatPersetujuan Menteri, "Bukan Merupakan Pengesahan Dari Menhuk & Ham(Menteri)".

Bagaimana tata cara dan prosedur permohonan untukmemperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dariMenteri, diatur lebin lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007, danBab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

M01HT.0110 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal 2sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan BadanHukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan DataPerseroan (selanjutnya disebut PERMEN Nomor M01HT 0110/2007);selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat(5) PERMEN No.

"Apaancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan Pasal 10ayat (1) UUPT 2007 dan pasal 6 ayat (5) PERMEN No. M01HT0110/2007 tersebut dilampaui?" Atau dengan kata lain, "Apaakibat hukumnya apabila permohonan untuk memperoleh KeputusanPengesahan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut?"43Ancaman atau akibat hukumnya diatur pada Pasal 10 ayat (9) UUPT2007 dan Pasal 6 ayat (5) PEMEN No.

M01 HT 0110/2007;e Akta Pendirian menjadi "batal" (nietig, void) karena hukum sejaklewatnya jangka waktu tersebut;e Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubarkarena hukum" dan;e Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6ayat (5) PERMEN No.

Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);Bahwa adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksimenjalankannya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan (vide Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkandalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diatur bahwa: Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan. Nampak dari ketentuanketentuan dalam UUPT tersebut bahwa Direksi PT mempunyai tugas danwewenang ganda jyaitu: menjalankan pengurusan, dan sebagaiperwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan;Bahwa dalam tugas dan tanggungjawabnya, Direksi adalah organ PT yangmewakili kepentingan PT selaku objek hukum mandiri. Adapun tugas dantanggung jawab itu bersumber pada:.

duties bagiDireksi, Terkait dengan fiduciary duties dalam Perseroan Terbatas (PT),dalam buku Organ Perseroan Terbatas (hal. 39) Cornelius Simanjuntakdan Natalie Mulia menjelaskan bahwatugas dan tanggung jawabmelakukan pengurusan seharihari Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebutdalam sistem common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties.Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Sedangkan,Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi(Pasal 108 ayat 1 UUPT mengatakan Dewan Komisaris melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai perseroan dan memberi nasihat kepadaDireksi).Referensi mengenai fiduciary duty juga dapat ditemui dalam bukuHukum Perseroan Terbatas yang ditulis

oleh orang yang mengawasitindakan seseorang tersebut selama waktu berada di bawah pengawasan;Bahwa dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yang berbuny/i ;Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baikdi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar Pasal 98 dan 99 UUPT

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)dinyatakan sebagaiberikut:Pasal 150; 22222 2220222222 2(I) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tangal penolakan)04.

Oleh karenanya gugatan aquo yangdiajukan masih dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuanPasal. 150 UUPT; 22 222 n none nn nnnPOKOK PERKARA) 7272 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBe Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa, selama kurun waktu2004 2011, PENGGUGAT telah menjabat sebagai salah satu direkturdan atau direktur utama Perseroan, sebagaimana akan diuraikansebagaiberikut: 2222222 o nnn enna5.1. Periode Tahun 2004;a.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukanpemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasimeliputi pelaksanaan pembayaran kepada paraKr @CitOl;0202Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT. KutaiTimur Energi no.

Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 92 ayat (1) ;Adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannyauntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan(Pasal 92 ayat (1) UUPT).

Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diaturbahwa: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.

Nampak dari ketentuanketentuan dalam UUPT tersebut bahwaDireksi PT mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu : menjalankanpengurusan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan,maka Tergugat sebagai subjek hukun/badan hukum yang bertanggung jawabsebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan perundangundangansebagaimana disebutkan di atas maka pertanggung jawabab karena kesalahanyang dilakukan oleh Tergugat yaitu melakukan pembiaran terhadap keamanandan keselamatan jiwa manusia