Bukti T34: Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor112/Pen.Pid/2019/PN Tjs, tanggal 09 Mei 2019 tentang jinPersetujuan Penyitaan ;a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note Fan Editionwarna hitam dengan nomor Imei 352161/09/727557/6 &352162/09/727557/4.b. 1 (satu) Unit Sim Card Telkomsel dengan nomor081332466664.c.

Penggugat telah menuduh Tergugatmembolehkan Bakal Calon dari desa lain selain Larangan Perreng.Padahal tidak ada larangan bagi peserta bakal calon yang berasaldari luar desa Larangan Perreng (vide: pasal 21 huruf g PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa);3. Tuduhan Tergugat melanggar Asas Keterbukaan Bahwa apa yang dimaksud dengan keterbukaan?

TRI NIKO PUTRA Panggilan NIKO, DkkHal 1 Dari 44Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru) Nomor112/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 29 Agustus2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah

., tentang Penunjukan MajelisHakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadiliperkara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim,tanggal : 23 Pebruari 2010, Nomor112/Pen.Pid/2010/117/Pid.Sus/2010/PN.Kdi., tentangPenetapan Hari Sidang ; Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwadipersidangan ; Telah memperhatikan barang bukti yang diajukanoleh Penuntut Umum dipersidangan ;Undang Nonor ??

., berkantor diJalan Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngorooro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 87/SKH/Pid/X1/2020/PN Wno tanggal 27 Oktober 2020 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomorregister 87/SKH/Pid/X/2020/PN Wno tertanggal 27 Oktober 2020;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor112/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 50 Putusan Pidana

Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 24 ayat (2); dan(4).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa pasal 41 ayat (3) hurufc.

melempar 1 (satu) buahkantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR(terdakwa dalam berkas perkara lain), yang selanjutnya saksi MAULANAbersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIOANDIKA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yangselanjutnya terdakwa beserta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR(terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti yang ditemukandibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut ;Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor112

kurangkehatihatian dan teliti dalam membuat Akta Jual Beli Nomor 111/2016tanggal 09/08/2016 dan Akta Jual Beli Nomor 112/2016 tanggal10/08/2016 sehingga menimbulkan perbuatan jual beli tanah (ObyekSengketa dan Obyek Sengketa II) antara Suami dan istri merupakanperbuatan melawan hukum,seharusnya diganti dengan Bahwaperbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V yang karenakelalaiannya, kurang kehatihatian dan teliti dalam membuat Akta JualBeli Nomor 111/2016 tanggal 09/08/2016 dan Akta Jual Beli Nomor112

Sekaligus memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy Akta JualBeli Nomor 111/2016 tanggal 9 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor112/2016 tanggal; 10 Agustus 2016; Akta Jual Beli Nomor 312/2019Tanggal 21 Nopember 2019; Akta Jual Beli Nomor 419/2019 Tanggal7 Oktober 2019; dan Akta Jual Beli Nomor 1572/2019 Tanggal 12Nopember 2019 untuk dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian.DALAM EKSEPSI1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 539/Pdt/2020/PT SMG2.

putusan Pengadilan Negeri halaman 37 baris 7 9 yang telah diberi materai secukupnya, telahdicocokan dari foto copy, lalu diberi tanda P2), benarTergugat tidak melihat aslinya saat menyerahkan foto416.3.6.4.copy P2 tersebut. bukti foto copy tidak dapat menjadi alatbukti yang sah jika tidak dapat menunjukkan aslinyadalam persidangan sesuai dengan Putusan MahkamahAgung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desem ber1987, Varia Peradilan tahun III, Nomor 36 September1988, halaman 85 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor112

Terhadap buktibukti tersebut, majelisberpegang pada yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukumsebagai berikut: fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpadikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakansebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata).

Hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugatmelihat bukti surat yang dahulu diajukan dalam perkara perdata nomor112/pdt.G/2017/PN.Kpg.

penghasilan bruto.Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Retire Fundbahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Bandingtelah melakukan pembayaran iuran pensiun sejumlahRp336.384.000,00 kepada Dana Pensiun Bangkok Bank.Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh Nomor 7/1983 s.t.d.t.d.Nomor 36/2008, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan dapat dibebankan sebagai biayadari penghasilan bruto Pemohon Banding;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor112

PerihalPertimbangan Tata Ruang Untuk Penerbitan Ijin Prinsip atas nama Penggugat,tertanggal O06 Maret 2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 23 ;Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor : 111/GSSGK/II/2008, perihalPerpanjangan Persetujuan Industri Kapal, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.24;Persetujuan Ijin Prinsip (Penanaman MODAL DALAM NEGERI) PMDN atasnama Penggugat dari Bupati Bangkalan, tertanggal 12 Maret 2008, tidak adaaslinya, diberi tanda P25 5Surat Keterangan dari Kepala Desa Sembilangan Nomor112

Tngtanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PID/2021/PT.BTN., tanggal, 1 Oktober 2021 tentang penunjukkan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding danpenetapan Ketua Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 112/PID/2021/PT.BTN.,tanggal 4 Oktober 2021 tentang hari sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.

berikut: Menimbang, bahwa dari akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah buktiT2 diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding semula Tergugat adalah salahsatu pendiri Yayasan Teungku Fakinah, yang berkedudukan sebagai anggotapembina Yayasan Teungku Fakinah ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tahun 1991disamping sebagai anggota Pembina Yayasan Teungku Fakinah, Pembandingsemula Tergugat juga diangkat sebagai Direktur Akademi Keperawatan(AKPER) Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor112

LampiriRelisKSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC007) dengan surat permohonan pembayaran nomor112/PPP7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal PermohonanPembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilaibobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,(empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir.BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku KadishubkominfoKab.

LampiriRelisKSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC007) dengan Surat permohonan pembayaran nomor112/PPP7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal PermohonanPembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilaibobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,(empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Ir.BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku KadishubkominfoKab.

TRISNO ARIO SUTANTO,MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO selaku kuasa PT.LampiriRelis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (PC007) dengan surat permohonan pembayaran nomor112/PPP7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal PermohonanPembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengannilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp.14.500.000.000, (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yangditujukan kepada Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNOselaku Kadishubkominfo Kab.

.: 3609 K/Pdt/1985);Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agungdalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut,maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidakpernah dapat ditunjukkan~ aslinya, tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut HukumAcara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);Bahwa jika Judex facti Pengadilan Negeri Langsa yangkemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996, dengan menerima fotocopi surat yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya mempunyai

Ptk.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P27 sampai dengan P35dan T.IV12 membuktikan telah dilakukan evaluasi ulang terhadap penetapanPenggugat sebagai pemenang lelang;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,penyaluran DAK Fisik tahap paling lambat tanggal 21 Juli 2018 dan Waktupelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender sebagaimana diatur dalam DokumenPengadaan Bab IV (vide bukti P2, T.IV3) Proyek perkara a

pidanadapat diselesaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Il, Ill, danIV yaitu saksi Nosin yang menerangkan jika terjadi seperti sanggahan ataupunpengaduan yang berkaitan dengan proses pidana, proses lelang tetap dapatdilanjutkan dan proses pidana tetap berjalan sampai dengan apakah terbuktiatau tidaknya dugaan tindak pidana dan jika perbuatan Penggugat terbukti,maka berdasarkan aturan Penggugat akan menerima konsukuensinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor112

Bukti TI10Tergugat IlBukti TI6Bukti TI7Bukti TI8Bukti TI9Menimbang,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemlihan Kepala Desa (foto copydari foto copy); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang PemilihanKepala Desa (foto copy dari foto copy);Berita Acara Hasil Rapat Bersama PenyelesaianKekurangan DPT Dusun Kelanis Murung Bersama KetuaPILKADES, Ketua

Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010, maka Akta perubahantersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga menjadi cacathukum dan dibatalkan.Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi Tersebut diatas,maka Penggugat Rekonvensi selaku satusatunya Badan Hukum NazhirWakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, berdasarkan Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017 tangal 03November 2017 sangat dirugikan, karena seolaholah TergugatRekonvensi

Penetapan Pengadilan Agama Nomor112/Pdt.P/2010/PA.Smd, tertanggal 22 Juli 2010 terkait wakaf,menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir WakafPangeran Aria Soeria Atmadja yang sah secara hukum, maka jelaslahPerbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRenkonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang isinya mengatur sebagaiberikut:Tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugianbagi orang lain, mewajibkan orang karena