Ditemukan 2749 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-06-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt Tanggal 26 Januari 2017 — Pidana
- Munadhi Bin M. Nurdin
662 — 311
662 — 311
Yang dimaksud Ph adalah derajat keasamantanah dan dapat Ahli tegaskan terkait Ph naik atau Ph turun tidak adamerusak lingkungan tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan konservasi adalah kegiatan upayaperlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam. konservasi itulebih pada aplikasinya lebih spesifik pada ekologi kuantitatif;Bahwa yang dimaksud dengan ekologi kuantitatif adalah Ilmu tentangpengukuran kuantitatif terhadap fenomena alam, dampak perubahan suhu,temperatur udara terhadap hewan;Bahwa
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
972 — 1263 — Berkekuatan Hukum Tetap
972 — 1263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekerasan seksual telah menjadi fenomena gunung esyang selama ini kita abaikan dan begitu banyak kejadiankejadian yang belumterungkap karena tidak beraninya si korban untuk melaporkan peristiwa yangmenimpa dirinya, knususnya korban yang berstatus sebagai anak.
Register : 16-11-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI Tanggal 1 April 2021 — Penggugat :
PT. Tria Talang Emas yang diwakili oleh Ir. Henry Supanni
Tergugat :
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
415 — 290
415 — 290
Sebelum Tergugat Il Intervensi membahas lebih dalam pada bagian ini,Tergugat II Intervensi perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan suatufenomena yang aneh namun nyata dan sering dijumpai di Batam terkaitdengan pengalokasian lahan, yakni fenomena Mafia Lahan yang cukupmenyita perhatian dari banyak pihak.Halaman 71 dari 170 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
273 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan kata lain kesalahan dansifat melawan hukum yang membatasi kebebasan Hakim untuksampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakantertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang tindak pidanatertentu ;Bahwa tiada pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu konsep idedalam pemidanaan mutlak diperhatikan secara seksama terutamabagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.Sebagai sebuah konsep ide dasar, Kesalahan merupakan konstruksipikir tentang suatu obyek atau fenomena
tertentu yang bersifatmendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang.Konsep ide dasar merupakan pandangan dunia (weltbilt) yang diyakinidan menentukan cara pandang suatu fenomena. la berfungsi sebagaithe central cognitive resource yang menentukan rasionalitas suatufenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupuncara melihat dan menjelaskan fenomena itu ;Hal. 312 dari 389 hal.
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mokhammad Mukhlas, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
439 — 1136
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
439 — 1136
Putusan No.20/Pid.SusTPK/2021/PT.DKIsampai kepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwa perkarapenyuapan ini hanya merupakan fenomena gunung es;Menimbang bahwa pengabaian kewajiban penyelenggara dalammeneliti dan memeriksa barang masuk dapat berakibat selain kepadaberkurangnya penerimaan negara juga dapat berakibat masuknya barangbarang terlarang dan berbahaya;Menimbang bahwaakibat dari masuknya tekstil dari China yang tidaksesuai dengan peraturan telah berakibat kerusakan perekonomian
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ZULFAN LUBIS
313 — 116
313 — 116
Bahwa selanjuinyaTerdakwa ZULFAN LUBIS, SE, AKMM menyetujuiHel 175 dvi 350 hal, putt No, 4/PEQ TPIC2OIZP TDA sae tale SEM Fenomena ates emai, = traneinnsartee aABUNTOK DIMAS pga PUN NE RIN SET ETI,perpanjangan tersebut dan menandatangam surat Konfirmasiperpanjangan, yang dikuti dengan penandatangananPerjanjian Perngualan dan Pembeiian Kembali Saham Antara PTJS dan PT Askrindo Nomor : 003/JS/REPO/VIINO8/RO2fanggal 25 Agustus 2009 oieh BENNY ANDREASSITUMORANG dan Terdakwa ZULFAN LUBIS, SE, AKMM,Nilai
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2302 — 1519
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Bahwa fenomena Pejabat Publik di Papua sangat menarik karenamenjadi simbol Kepala Suku yang mengayomi semua masyarakat.Karena symbol tersebut maka Pejabat Publik mengurusi semuakepentingan masyarakat mulai dari kelahiran sampai kematian.3.
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. SaâÂÂabun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............â¦â¦PEMOHON ;
M E L A W A N
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........â¦â¦â¦â¦TERMOHON;
430 — 238
430 — 238
Indikatornya adalah dari jumlah bacaan,indonesia hanya mampu memproduksi 6000 buku pertahun sementaranegara malaysia saja menghasilkan 60.000 buku pertahun;Bahwa didalam video yang ada suara, dimana di reproduksi kembali dalambentuk tulisan yang mana tulisan yang bersumber dari suara tadi tidaksama dengan yang tertulis, fenomena itu disebut discrap function yangdisebabkan oleh dua hal yakni ; 1, error atau salah, 2 khilaf atau mistakesBahwa dalam hal ini yang menjadi penyebabnya eror atau khilaf,
Register : 20-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 86/Pid.B/2017/PN Kdl Tanggal 7 Nopember 2017 — PURWANTI,SH BINTI SUPIYANTO
120 — 162
120 — 162
tangannya.Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkapdipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersamasama denganKorban Siti Saisah juga bersama dengan Pihak lainnya telah berupayamencari/menemukan harta Peninggalan Almarhum Bapak Sunarto dankemudian melakukan transaksi penjualan terhadap peninggalan H.Sunarto, seperti menjual puluhan hewan sapi, menjual cengkeh kering,menjual tanah yang telah bersertifikat, dan melakukan perbuatan hukumlain sebagainya.Menimbang bahwa terhadap fenomena
Putus : 18-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 152-K/PM II-08/AD/VI/2013 Tanggal 18 September 2013 — Lettu Inf Sudarmin
152 — 60
152 — 60
Bahwa para debt collector yang diserang oleh Terdakwa bersama anak buahnya benar telah melakukanpelanggaran hukum adalah karena melakukan pemerasan bagi Saksi Kopda Ropii yang melakukan wan prestasisebagai bentuk pelanggaran hukum perdata, dimana sesungguhnya penyelesaiannya adalah secara hukumperdata juga, namun fenomena seperti itu sudah lazim terjadi dilakukan oleh perusahaanperusahaan leasingdengan menggunakan kekuatan tenaga debt collector, hal mana seharusnya menjadi pengawasan daripemerintah
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/ 2012 Tanggal 19 Februari 2014 — NASPI, SH., MM
133 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar Pasal 2, padahal secara hakiki perbuatan Terdakwa akan lebih tepatapabila dikenakan Pasal 3, namun karena Pasal 2 ayat (1) yang bersifat multi interprestasitersebut, diposisikan sebagai dakwaan Primer yang harus lebih dahulu dipertimbangkan, maka mautidak mau walaupun perbuatan tersebut, lebih tepat dikenakan Pasal 3, yang akan dinyatakanterbukti adalah Pasal 2 ayat (1), karena jika terbukti Pasal 2 ayat (1), maka unsur dari Pasal 3tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa terhadap fenomena
Putus : 28-06-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1187/Pid.B/2017/PN SDA Tanggal 28 Juni 2018 — H. DJONI HARSONO SIP
247 — 112
247 — 112
Dan direktur memberikan pinjamannyasecara pribadi, fenomena ini bisa saja terjadi karena hubungn baik, secarateoritis terjadi berarti ada pinjam meminjam uang antara kebetulan direkturperbankan dengan nasabah atau siapapun yang kebetulan punya hubunganbaik denggan seseorang direktur bank, terkait dengan kredit terjadi mekanismeini bisa terjadi, Kemudian menggunakan warkat bank itu, ya penggunaan warkatbank itu yang tidak lazim, kalau itu dikaitkan dengan begitu ada masalahdengan tindak pidana perbankan
Register : 17-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 15 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Kamaruddin Siregar, SS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
224 — 369
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
224 — 369
Cukai.Menimbang bahwa terdapat ratusan Importir terdaftar yang aktif melakukankegiatan impor, dengan model suap seperti ini dapat disimpulkan atau dapat terjadiratusan kontainer yang setiap hari keluar dari area pelabuhan Batam jugadiperlakukan sama seperti uraian diatas.Menimbang bahwa pengawasan terhadap arus keluar barang sangatlemah,dimana dalam beberapa dekade ini baru terungkap satu perkara yang sampalkepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwa perkara penyuapanini hanya merupakan fenomena
Register : 17-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hariyono Adi Wibowo, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
259 — 130
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
259 — 130
Cukai.Menimbang bahwa terdapat ratusan Importir terdaftar yang aktifmelakukan kegiatan impor,dengan model suap seperti ini dapat disimpulkanatau dapat terjadi ratusan kontainer yang setiap hari keluar dari areapelabuhan Batam juga diperlakukan sama seperti uraian diatas.Menimbang bahwa pengawasan terhadap arus keluar barang sangatlemah,dimana dalam beberapa dekade ini baru terungkap satu perkara yangsampai kepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwaperkara penyuapan ini hanya merupakan fenomena
Upload : 29-03-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 21/PDT.G/2015/PN.PDL 72 — 11
Fenomena ini menunjukan bahwa telah terjadisubsidi besar besaran dari rakyat pemilik tanah kepada pemilik modal;Hal 5 dari 106 halaman Putusan No.21/Pdt.G/2015/PN Pal21.22.23.Bahwa Asas yang dikedepankan dalam Undang Undang No.2 tahun 2012adalah asas kesepakatan dengan asas musyawarah untuk penetapan gantirugi, diharapkan dengan lahirnya Undang Undang ini kasus seperti KedungOmbo tidak terulang lagi karena menurut Penggugat dalam kasus KedungOmbo musyawarah tidak ada selain ditentukan secara sepihak
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
930 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
930 — 611 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkanuntuk menyatakan bahwa seandainya ada price leadership yangmengakibatkan price parallelism, hal itu tidak ada hubungannya denganpenyalahgunaan kekuatan pasar karena price parallelism sematamatamerupakan fenomena wajar yang terjadi di pasar.
Hal ini merupakan kesalahan yang fatal yangmenyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibel dan tidak dapatdijadikan pegangan.PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA PUTUSANTERMOHON KEBERATAN DIDASARKAN ATAS ANALISIS PRICE LEADERSHIP DANPRICE PARALLELISM YANG MENYESATKANHal. 285 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20091.Terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai
fenomena yang antipersaingan.Ketidakmampuan Termohon Keberatan untuk menyertakan kondisi faktualpermintaan dan penawaran serta tidak adanya kajian struktur harga aktualoperator merupakan kesalahan yang sangat fatal.
Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seandainyaada price leadership yang mengakibatkan price parallelism, hal itu tidakada hubungannya dengan penyalahgunaan kekuatan pasar karena priceparallelism sematamata merupakan fenomena wajar yang terjadi dipasar.
Hal ini merupakan kesalahan yangfatal yang menyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibeldan tidak dapat dijadikan pegangan.KEBERATAN KEENAM BELASANALISIS PRICE LEADERSHIPDAN PRICE PARALLELISM TERMOHON KEBERATANSANGAT MENYESATKAN DAN KARENANYA HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM1.Bahwa terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai fenomena yang antipersaingan.Bahwa Ketidakmampuan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 3 Oktober 2013 — MUHAMMAD FAJRIKA MIRZA, SH alias BOY BIN A. GANIE MUSTAFA
589 — 1075
589 — 1075
Itulah bidang sistem informasi;Bahwa benar seorang ahli sistim informasi ketika mengembangkan sistiminformasi maka dia harus melihat dokumen dokumen manual, mempelajari,mambandingkan satu dan yang lainnya, lalu melihat apa fenomena, apakekurangan, apa kelemahan maka itulah Ahli.
Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2015 Tanggal 16 Desember 2015 — I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, dkk. II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK VS I. 1. MOCHAMAD JOENOES, dkk. dan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, dkk.
243 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibatnya banyak tanahtanah yang telahdiredistribusikan kepada petani, dipaksa untuk dikembalikan kepadapemiliknya semula (para tuan tanah) atau diambil alin oleh pemerintahsecara melawan hukum yang hampir sebagian besar telah dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia (Boedi Harsono, 1968 : 280);Bahwa fenomena pengambilan paksa tanahtanah obyek landreform yangtelah diredistribusikan kepada petani penggarap juga terjadi kepada ParaPenggugat Intervensi.
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup 5645 — 3251
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
Friedman, Law in Changing Society, Hamendsworth,1972, hal 130.58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum PerlindunganKonsumen, Op. cit, hal 112.59 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.43sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuatperjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.Menurut Adrian Sutedi , "Fenomena yangdemikian (klausula baku penulis) tidak selamanyaberkonotasi negatif.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemohon kasasi jelas pula masuk dalam katagori medebewind,dimana menurut pemohon kasasi pertimbangan yang sedemikian rupa justrumerupakan pertimbangan sebaliknya karena tidak manusiawi tidak pantas,tidak memadai bahkan menurut pemohon kasasi pertimbangan inisangat bertentangan dengan prinsipprinsip tujuan penghukuman apalagidengan sifatnya yang preventif korektif dan edukatif, walau dilihat dariektradiordinary crime;Selanjutnya pertimbangan ini juga sangat mencederai rasa keadilan bilamemperhatikan fenomena