Ditemukan 2744 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2367 — 1531
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Bahwa fenomena Pejabat Publik di Papua sangat menarik karenamenjadi simbol Kepala Suku yang mengayomi semua masyarakat.Karena symbol tersebut maka Pejabat Publik mengurusi semuakepentingan masyarakat mulai dari kelahiran sampai kematian.3.
Register : 20-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 86/Pid.B/2017/PN Kdl Tanggal 7 Nopember 2017 — PURWANTI,SH BINTI SUPIYANTO
124 — 162
124 — 162
tangannya.Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkapdipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersamasama denganKorban Siti Saisah juga bersama dengan Pihak lainnya telah berupayamencari/menemukan harta Peninggalan Almarhum Bapak Sunarto dankemudian melakukan transaksi penjualan terhadap peninggalan H.Sunarto, seperti menjual puluhan hewan sapi, menjual cengkeh kering,menjual tanah yang telah bersertifikat, dan melakukan perbuatan hukumlain sebagainya.Menimbang bahwa terhadap fenomena
Register : 03-06-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt Tanggal 26 Januari 2017 — Pidana
- Munadhi Bin M. Nurdin
669 — 313
669 — 313
Yang dimaksud Ph adalah derajat keasamantanah dan dapat Ahli tegaskan terkait Ph naik atau Ph turun tidak adamerusak lingkungan tersebut;Bahwa yang dimaksud dengan konservasi adalah kegiatan upayaperlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam. konservasi itulebih pada aplikasinya lebih spesifik pada ekologi kuantitatif;Bahwa yang dimaksud dengan ekologi kuantitatif adalah Ilmu tentangpengukuran kuantitatif terhadap fenomena alam, dampak perubahan suhu,temperatur udara terhadap hewan;Bahwa
Putus : 26-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
975 — 1273 — Berkekuatan Hukum Tetap
975 — 1273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekerasan seksual telah menjadi fenomena gunung esyang selama ini kita abaikan dan begitu banyak kejadiankejadian yang belumterungkap karena tidak beraninya si korban untuk melaporkan peristiwa yangmenimpa dirinya, knususnya korban yang berstatus sebagai anak.
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
232 — 211
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
232 — 211
waktu di lapangan;e Akibat dari kondisi 1, sampai dengan kondisi 5 tersebut diatas, makaterjadi halhal yang merugikan konstruksi bangunan (retak bangunan,penurunan bangunan (deformasi), penurunan lantai bangunan (settlement),ketidakjelasan capaian progress yang berakibat ketidakjelasanpembayaran, dan terakhir kerusakan bangunan yang terjadi mengakibatkanketidaknyamanan pemakai bangunan karena kondisi bangunan yang sudahmulai mengalami kerusakan, sehingga mengurangi nilai manfaat bangunan;e Berikut fenomena
bangunan (Q Panel) sebagai dinding bangunanyang fungsinya sebagai partisi, tetapi ditempatkan sebagai penopangbeban karena tidak dipasangnya struktur kolom dibagian tengahbangunan;** Proses pemadatan tanah yang belum mencapai hasil optimum,mengingat di lapangan dijumpai penurunan lantai di beberapa bagianbangunan;** Pembagian beban bangunan yang tidak merata, yang diakibatkanoleh tidak adanya struktur kolom ditengah bangunan, sehinggaberakibat penurunan balok (deformasi) di beberapa tempat;+ Akibat fenomena
Register : 29-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mokhammad Mukhlas, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
444 — 1201
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
444 — 1201
Putusan No.20/Pid.SusTPK/2021/PT.DKIsampai kepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwa perkarapenyuapan ini hanya merupakan fenomena gunung es;Menimbang bahwa pengabaian kewajiban penyelenggara dalammeneliti dan memeriksa barang masuk dapat berakibat selain kepadaberkurangnya penerimaan negara juga dapat berakibat masuknya barangbarang terlarang dan berbahaya;Menimbang bahwaakibat dari masuknya tekstil dari China yang tidaksesuai dengan peraturan telah berakibat kerusakan perekonomian
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ZULFAN LUBIS
326 — 116
326 — 116
Bahwa selanjuinyaTerdakwa ZULFAN LUBIS, SE, AKMM menyetujuiHel 175 dvi 350 hal, putt No, 4/PEQ TPIC2OIZP TDA sae tale SEM Fenomena ates emai, = traneinnsartee aABUNTOK DIMAS pga PUN NE RIN SET ETI,perpanjangan tersebut dan menandatangam surat Konfirmasiperpanjangan, yang dikuti dengan penandatangananPerjanjian Perngualan dan Pembeiian Kembali Saham Antara PTJS dan PT Askrindo Nomor : 003/JS/REPO/VIINO8/RO2fanggal 25 Agustus 2009 oieh BENNY ANDREASSITUMORANG dan Terdakwa ZULFAN LUBIS, SE, AKMM,Nilai
Upload : 29-03-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 21/PDT.G/2015/PN.PDL 74 — 11
Fenomena ini menunjukan bahwa telah terjadisubsidi besar besaran dari rakyat pemilik tanah kepada pemilik modal;Hal 5 dari 106 halaman Putusan No.21/Pdt.G/2015/PN Pal21.22.23.Bahwa Asas yang dikedepankan dalam Undang Undang No.2 tahun 2012adalah asas kesepakatan dengan asas musyawarah untuk penetapan gantirugi, diharapkan dengan lahirnya Undang Undang ini kasus seperti KedungOmbo tidak terulang lagi karena menurut Penggugat dalam kasus KedungOmbo musyawarah tidak ada selain ditentukan secara sepihak
Register : 17-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 18/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 19 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hariyono Adi Wibowo, SE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
263 — 135
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUSTI M. SOPHAN
263 — 135
Cukai.Menimbang bahwa terdapat ratusan Importir terdaftar yang aktifmelakukan kegiatan impor,dengan model suap seperti ini dapat disimpulkanatau dapat terjadi ratusan kontainer yang setiap hari keluar dari areapelabuhan Batam juga diperlakukan sama seperti uraian diatas.Menimbang bahwa pengawasan terhadap arus keluar barang sangatlemah,dimana dalam beberapa dekade ini baru terungkap satu perkara yangsampai kepada penegakan hukum sehingga didapat kesimpulan bahwaperkara penyuapan ini hanya merupakan fenomena
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/ 2012 Tanggal 19 Februari 2014 — NASPI, SH., MM
136 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar Pasal 2, padahal secara hakiki perbuatan Terdakwa akan lebih tepatapabila dikenakan Pasal 3, namun karena Pasal 2 ayat (1) yang bersifat multi interprestasitersebut, diposisikan sebagai dakwaan Primer yang harus lebih dahulu dipertimbangkan, maka mautidak mau walaupun perbuatan tersebut, lebih tepat dikenakan Pasal 3, yang akan dinyatakanterbukti adalah Pasal 2 ayat (1), karena jika terbukti Pasal 2 ayat (1), maka unsur dari Pasal 3tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa terhadap fenomena
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup 5807 — 3251
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
Friedman, Law in Changing Society, Hamendsworth,1972, hal 130.58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum PerlindunganKonsumen, Op. cit, hal 112.59 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.43sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuatperjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.Menurut Adrian Sutedi , "Fenomena yangdemikian (klausula baku penulis) tidak selamanyaberkonotasi negatif.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemohon kasasi jelas pula masuk dalam katagori medebewind,dimana menurut pemohon kasasi pertimbangan yang sedemikian rupa justrumerupakan pertimbangan sebaliknya karena tidak manusiawi tidak pantas,tidak memadai bahkan menurut pemohon kasasi pertimbangan inisangat bertentangan dengan prinsipprinsip tujuan penghukuman apalagidengan sifatnya yang preventif korektif dan edukatif, walau dilihat dariektradiordinary crime;Selanjutnya pertimbangan ini juga sangat mencederai rasa keadilan bilamemperhatikan fenomena
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009 294 — 147
- Tentang : PENERBANGAN
melalui perambatan gelombangradio untuk menentukan posisi, arah, kecepatan, dankarakteristik suatu benda untuk kepentingan navigasi.Pasal 283Cukup jelas.Pasal 284Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah waktu penyampaianinformasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pasal 285...RESIDENREPUBLIK INDONESIA 84 Pasal 285Cukup jelas.Pasal 286Cukup jelas.Pasal 287Yang dimaksud dengan informasi cuaca, antara lain, meliputi:a. angin atas (upper winds) dan suhu udara atas (upper airtemperature);b. fenomena
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1158 — 954
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1158 — 954
Kelompok yangberpendapat bahwa Strict Liability adalah lex spesialis dariPerbuatan Melawan Hukum hanya spesialnya adalah kesalahantidak dipandang sebagai unsur;Bahwa scientific evidence kaitannya dengan keterangan abili,merupakan hasil kajian, analisa dari ahli dibidangnya tentang kejadianmengenai fenomena alam dengan dibantu teknologi yang canggih, yangdibuat dengan metodologis yang terukur dan cara yang canggih. Dimanadalam memperoleh melalui Kajian yang mendalam.
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1074 — 1092
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1074 — 1092
Fenomena lahan gambut yang terbakar selama ini terjadikarena turunnya permukaan air gambut sehingga mengganggukelembabannya disebabkan karena buruknya/tidak adanyamanajemen pengaturan air (water management system) yanglayak.Saat musim panas, gambut yang sudah mengering tersebutakan mudah terbakar dan meluas;9.6. Bahwa apakah suatu usaha dan/atau kegiatan dianggapmemiliki ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dapat dinilaidari apakah ia diwajibkan memiliki AMDAL atau tidak.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
997 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
997 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkanuntuk menyatakan bahwa seandainya ada price leadership yangmengakibatkan price parallelism, hal itu tidak ada hubungannya denganpenyalahgunaan kekuatan pasar karena price parallelism sematamatamerupakan fenomena wajar yang terjadi di pasar.
Hal ini merupakan kesalahan yang fatal yangmenyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibel dan tidak dapatdijadikan pegangan.PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA PUTUSANTERMOHON KEBERATAN DIDASARKAN ATAS ANALISIS PRICE LEADERSHIP DANPRICE PARALLELISM YANG MENYESATKANHal. 285 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20091.Terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai
fenomena yang antipersaingan.Ketidakmampuan Termohon Keberatan untuk menyertakan kondisi faktualpermintaan dan penawaran serta tidak adanya kajian struktur harga aktualoperator merupakan kesalahan yang sangat fatal.
Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seandainyaada price leadership yang mengakibatkan price parallelism, hal itu tidakada hubungannya dengan penyalahgunaan kekuatan pasar karena priceparallelism sematamata merupakan fenomena wajar yang terjadi dipasar.
Hal ini merupakan kesalahan yangfatal yang menyebabkan temuan Termohon Keberatan tidak kredibeldan tidak dapat dijadikan pegangan.KEBERATAN KEENAM BELASANALISIS PRICE LEADERSHIPDAN PRICE PARALLELISM TERMOHON KEBERATANSANGAT MENYESATKAN DAN KARENANYA HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM1.Bahwa terlepas dari kajian yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, priceleadership dan price paralelism hanyalah merupakan fenomena pasar dantidak dapat diartikan sebagai fenomena yang antipersaingan.Bahwa Ketidakmampuan
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku 6401 — 3372
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Friedman, Law in Changing Society, Hamendsworth,1972, hal 130.58 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum PerlindunganKonsumen, Op. cit, hal 112.59 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 51.43sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuatperjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.Menurut Adrian Sutedi , "Fenomena yangdemikian (klausula baku penulis) tidak selamanyaberkonotasi negatif.
Putus : 03-10-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 3 Oktober 2013 — MUHAMMAD FAJRIKA MIRZA, SH alias BOY BIN A. GANIE MUSTAFA
592 — 1080
592 — 1080
Itulah bidang sistem informasi;Bahwa benar seorang ahli sistim informasi ketika mengembangkan sistiminformasi maka dia harus melihat dokumen dokumen manual, mempelajari,mambandingkan satu dan yang lainnya, lalu melihat apa fenomena, apakekurangan, apa kelemahan maka itulah Ahli.
Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2015 Tanggal 16 Desember 2015 — I. 1. DRG. INNEKE PANJAITAN, dkk. II. YAYASAN PAGUYUBAN PEMILIK KAVLING DEPKES PANCORAN MAS DEPOK VS I. 1. MOCHAMAD JOENOES, dkk. dan 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT, dkk.
249 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
249 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibatnya banyak tanahtanah yang telahdiredistribusikan kepada petani, dipaksa untuk dikembalikan kepadapemiliknya semula (para tuan tanah) atau diambil alin oleh pemerintahsecara melawan hukum yang hampir sebagian besar telah dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia (Boedi Harsono, 1968 : 280);Bahwa fenomena pengambilan paksa tanahtanah obyek landreform yangtelah diredistribusikan kepada petani penggarap juga terjadi kepada ParaPenggugat Intervensi.
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
1637 — 1485
1637 — 1485
misalnya ada 2 atau 3 orang berbeda pendapat atau berlawanan,maka itu sebenarnya mencerminkan apa yang di bawahnya, artinyamasyarakat banyak juga seperti itu, kalau orang yang berbeda pendapatitu merupakan tokoh, maka orangorang dibawah kedua pihak ini akanberbeda pendapat, namun kalau di dunia maya itu sifatnya grup misalnya25 orang maka yang di dunia nyata juga 25 orang itu, tetapi bisa lebihbanyak dari itu dalam arti bahwa 25 orang tersebut adalah representasi,karena kan kita bicara mengenai fenomena