pengangkatan bidan PTT menjadi PNS;Bahwa pada tahun 2010 ada bidan yang datang menemui saksi di rumahsekitar 5 orang sedangkan yang masuk 2 orang yang maksudnya mintatanda tangan Surat Perintah Tugas, akan tetapi pada waktu itu saksi tolak,karena saksi belum kenal;Bahwa setelah saksi tolak beberapa hari kKemudian Sukono menelponsaksi yang memberitahukan bahwa ada bidan yang akan menghadapkepada saksi, kemudian di hari lain ada bidan senior namanya SUNDARIyang katanya mengantar adikadik/bidan datang di RS IPHI

Dan kode etik a quo sebagai pegangandasar advokat menjalankan profesinya dan telah disepakat oleh semuaorgamsai yang disebutkan langsung dalam UndangUndang Advokatyaitu dalam Pasal 33 Kode etik dan ketentuan tentang DewanKehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan AdvokatIndonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan PenasihatHukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia(HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan HukumIndonesia (

memeriksa perkara ini;wennnnennn Setelah membaca penetapan Nomor : 173/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 08Mei 2013 tentang penetapan hari sidang perkara ini;wenn enne nee Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, memeriksaalat bukti dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukandalam perkara ini;wonnnnennee Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi olehpenasihat hukumnya: Indra Safri, SH Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH(IPHI

Putusan Nomor :49/G/2018/PTUNSMG.bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani MoU (bukti T4diakui oleh saksi) yang naskah MoU nya dibuat oleh UI, namun saksilupa apakah menandatangani bersamaan atau tidak dengan pihak UI ;bahwa pengumuman hasil seleksi oleh panitia dari UI tanggal 28Februari 2018 di wisma haji IPHI Demak kepada panitia desa danpaguyuban Lurah, tetapi karena waktu sudah menjelang jam 4 sore,maka sesuai kesepakatan dalam rapat paguyuban Lurah dan panitiadesa pengumuman di Kecamatan

., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada dari LBH IPHI(Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) BaliPerwakilan Jawa Timur, beralamat Kantor di JI. Kertajaya No. 84,Surabaya, Email: gagukprihadiasmito@gmail.com berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai oe PENGGUGAT ;MELAWANKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, yangberkedudukan di JI.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id33 : E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.idPenasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/PengacaraIndonesia (HA PI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi KonsultanHukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (IKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

sumpahnya dianggap tidak sah dan tidak pula bisamengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 18Tahun 2003;Bahwa, Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003, setiapAdvokat yang diangkat berdasarkan undangundang ini wajib menjadianggota Organisasi Advokat;Bahwa, sedangkan Pasal 32 ayat (3) UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 Organisasi Advokat yang dimaksud dalam undangundang ini adalah:Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI

Bahwa penggugat adalah institusi atau dengan perkataan lainorganisasi profesi Advokat yang dilembagakan dalam UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tercantum dalam pasal32 ayat (3) menegaskan bahwa Untuk sementara tugas danwewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalamundangundang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI,HAPI dan seterusnya. dimana institusi HAPI sebagai badan hukumpublik merupakan badanbadan lain yang fungsinya berkaitandengan Kekuasaan Kehakiman sesuai

pengangkatan bidan PTT menjadi PNS;Bahwa pada tahun 2010 ada bidan yang datang menemui saksi di rumahsekitar 5 orang sedangkan yang masuk 2 orang yang maksudnya mintatanda tangan Surat Perintah Tugas, akan tetapi pada waktu itu saksi tolak,karena saksi belum kenal;Bahwa setelah saksi tolak beberapa hari kKemudian Sukono menelponsaksi yang memberitahukan bahwa ada bidan yang akan menghadapkepada saksi, kemudian di hari lain ada bidan senior namanya SUNDARIyang katanya mengantar adikadik/bidan datang di RS IPHI

Nomor 1751 K/Padt/2017Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat PengacaraIndonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), danHimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatismutandis menurut UndangUndang ini sampai ada ketentuan yang baruyang dibuat oleh Organisasi Advokat (cetak tebal dan garis bawahadalah penekanan dari Tergugat II);Dengan

33 dari 87 halaman Putusan Nomor 235/Pat.G/2019/PA.PykPenggugat yang menyatakan bahwa almarhumah ANAK II AYAH DANIBU meninggal di kediaman bersama di KOTA PAYAKUMBUH denganrekomendasi dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KelurahanKapalo Kota Payakumbuh, ini yang Para Tergugat bantah bahwasebenarnya dan sesungguhnya bahwa almarhumah ANAK II AYAH DANIBU meninggal dunia pada saat menunaikan ibadah haji pada tahun2015 / 1436 H (apa perlu Para Tergugat meminta surat keterangan dariorganisasi IPHI

2008, senilai Rp 1.000.000,00,guna membayar Bantuan Pembangunan Mushola Tabiyatul Aulad SDN 01Bolon.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 September 2008, senilai Rp1.500.000,00, guna membayar Bantuan Penyelenggaraan peringatan Hal 9 dari 587 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2014/PN Smg 118119120121122123124125126127128129130131132133134135 118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.Nuzulul Quran tahun 1429 H, di Komplek Balai Desa Jatiharjo, Kec.Jatipuro, bekerjasama dengan IPHI

(dari Rina ke Kepsek)1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 September 2008, senilai Rp1.500.000,00, guna membayar Bantuan Penyelenggaraan peringatanNuzulul Quran tahun 1429 H, di Komplek Balai Desa Jatiharjo, Kec.Jatipuro, bekerjasama dengan IPHI Cabang Jatipuro. (dari Rina ke Suripto)1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 September 2008, senilai Rp1.500.000,00, guna membayar Bantuan Pembangunan Masjid AL MUTAQINDsn Nggempol, Desa Jatiharjo, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar.

(dari Rina ke Kepsek)772. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 September 2008, senilai Rp1.500.000,00, guna membayar Bantuan Penyelenggaraan peringatanNuzulul Quran tahun 1429 H, di Komplek Balai Desa Jatiharjo, Kec.Jatipuro, bekerjasama dengan IPHI Cabang Jatipuro. (dari Rina keSuripto)773. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 September 2008, senilai Rp1.500.000,00, guna membayar Bantuan Pembangunan Masjid ALMUTAQIN Dsn Nggempol, Desa Jatiharjo, Kec. Jatipuro, Kab.Karanganyar.

Jaten, Karanganyar .1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Agustus 2008, senilai Rp 1.000.000,00,guna membayar Bantuan Pembangunan Mushola Tabiyatul Aulad SDN 01Bolon.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 September 2008, senilai Rp1.500.000,00, guna membayar Bantuan Penyelenggaraan peringatanNuzulul Quran tahun 1429 H, di Komplek Balai Desa Jatiharjo, Kec.Jatipuro, bekerjasama dengan IPHI Cabang Jatipuro.

Tak lama kemudianmeneleponiah almarhumah kepada Tergugat sambil menangismenceritakan kejadian yang baru dialaminya, semenjak kejadian tersebutsetiap almarhumah Medical Check Up ke RS Ibnu Sina Payakumbuh ataukegiatan lainnya di luar rumah seperti pertemuan bulanan IPHI (IkatanPersatuan Haji Indonesia) karena Penggugat tidak pernah mau hadir jikapertemuan tersebut bukan di daerah Penggugat, Tergugat dan Tergugat IIlah yang mengantar, ini berlangsung baik almarhumah masih aktif mengajarmaupun sesudah

Dokumen IKATAN PERSAUDARAAN HAdJI INDONESIA (IPH)PROVINSI SUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundelSurat Pengurus lkatan Persaudaraan Haji (IPHI)Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2.068/S.Eks/IPHISU/V/2012tanggal 30 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan P.

APBD T.A.2012b. 1 (satu) bundelSurat Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI)Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2.051/S.Eks/IPHISU/VIIV2013tanggal 16 Agustus 2013 perihal Mohon Pencairan Dana.c. 1 (satu) bundelSurat Pengurus lkatan Persaudaraan Haji (IPH)Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2.010/S.Eks/IPHISU/IV2014tanggal 17 Pebruari 2014 perihal PertanggungjawabanPenggunaan Dana APBD Sumatera Utara tahun 2013108.

Pengurus Muhammad Rahmat;d. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan PertanggungjawabanMahasiswa Mengabdi Debating Club Mahasiswa Islam (DECMI)Sumatera Utara.Dokumen IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPH)PROVINSI SUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundelSurat Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI)Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2.068/S.Eks/IPHISU/V/2012tanggal 30 Mei 2012 perihal Mohon Bantuan P.

Undangundang ini mulai berlaku,dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UndangUndangini.Pengangkatan sebagai Pengacara Praktik yang pada saat UndangUndang ini mulai berlaku)~ masih dalam proses penyelesaian,diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokatsebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankan bersamaoleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia(AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI

Adapun bunyi ketentuan Pasal33 UU Advokat tersebut adalah sebagai berikut:Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan ProfesiAdvokat yang telah ditetapkan oleh lkatan Advokat Indonesia(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan PenasihatHukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), AsosiasiKonsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan KonsultanHal 81 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKIHukum Pasar Modal (HKHPM), pada

., sebagaimana disampaikan dalamorasi ilmiah Rakernas IPHI di Jakarta, tanggal 3 Agustus 2006 dikatakan :Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 adalah sah danharus dijalankan. Para penegak hukum harus menjalankan jika tidak,maka terjadi yang namanya disobeying of order. Kedudukan MK sangatkuat secara konstitusional. Yang namanya kepatutan dan kewajaranharus diatur dalam UU supaya tidak terjadi pelanggaran, tapi menjadisuatu hukum yang positif."

Kepengurusan YARSIS sudah berubah 6 kali termasuk ketuaYARSIS, karena tidak boleh merangkap ketua direksi Rumah Sakit IslamSurakarta dengan Ketua YARSIS, dan sekarang Ketua YARSIS adalahZainal putra dari Ibu Mahali;Halaman 111 dari 163 Salinan Putusan No 0589/Pdt.G/2015/PA.Skh Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta dikelola oleh YARSIS dengankepengurusan Bapak Jamal, Asnad, Iqbal, Zainal yang aktif dalammengelola Rumah Sakit Islam Surakarta; Bahwa pada tahun 1980 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( IPHI

Adapun bunyi ketentuan Pasal33 UU Advokat tersebut adalah sebagai berikut:Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan ProfesiAdvokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan PenasihatHukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), AsosiasiKonsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan KonsultanHukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002dinyatakan mempunyalkekuatan hukum

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/00647/BPKAD/2013 danNomor 02/KubeKMP/PLG/IX/2013 tanggal 26 Februari 2013 73.07/03/2013 00594/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Sumseluntuk biay aPenghargaan Umroh seSumsel dan Operasional Sekretariat PHI.Berdasarkan Perjanjian Hibah No. 900/00709/BPKADII/2013 dan No.005/42/IPHI/2013tanggal 1 Maret 2013 74.07/03/2013 00595/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Selapan

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor067/0467/PKP/SET.3/DISDIK.SS/201 3dan Nomor 147/UN31/KS/2013 tanggal 26Juni 2013 1740.11/09/2013 07666/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Sumseluntuk biay aKegiatan tahap ke II (Bantuan Transport Calon Jemaah Haji SeSumse).Berdasarkan Perjanjian Hibah No.900/00709/BPKAD11/2013 danNo.005/42/IPHI/2013 tgl 01032013 1741.11/09/2013 07667/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Sriwjaya Ruby Club untuk biay a

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor067/0467/PKP/SET.3/DISDIK.SS/201 3dan Nomor 147/UN31/KS/2013 tanggal 26Juni 2013 1740.11/09/2013 07666/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Sumseluntuk biay aKegiatan tahap ke II (Bantuan Transport Calon Jemaah Haji SeSumse).Berdasarkan Perjanjian Hibah No.900/00709/BPKAD11/2013 danNo.005/42/IPHI/2013 tgl 01032013 1741.11/09/2013 07667/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Sriwjaya Ruby Club untuk biaya

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/00647/BPKAD/2013 danNomor 02/KubeKMP/PLG/IX/2013 tanggal 26 Februari 2013 73.07/03/2013 00594/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Provinsi Sumseluntuk biay aPenghargaan Umroh seSumsel dan Operasional Sekretariat PHI.Berdasarkan Perjanjian Hibah No. 900/00709/BPKADII/2013 dan No.005/42/IPHI/2013tanggal 1 Maret 2013 Halaman 839 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg 74.07/03/2013 00595/SP2D/1.20.05.02/