Ditemukan 280 data
55 — 29
UtrPelawan untuk singkatnya dianggap dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari puitusan ini;Menimbang, bahwa atas replik tersebut, kuasa terlawan penyitamengajukan duplik tanggal 30 Juni 2017 dan menyatakan tetap denganjawaban semula, dan terhadap duplik untuk singkatnya dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, kecuali terlawantersita tidak mengajukan duplik;Menimbang, bahwa dipersidangan telah telah dijatunkan Putusan Selapada tanggal 13 Juni 2017 atas
33 — 8
Fotokopi Salinan Puitusan Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Bks,Hal. 22 dari 38 hal.Put.No 0884/Pdt.G/2019/PA Bksfotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan di dicocokkan dengan salinanputusan (P.5);6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/2008 atas namaHaura Shafwatul Fida yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 01 Maret 2006,fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya,(P.6);7.
60 — 18
./1996, Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2005/PN.ABantara Abdullah Masawoy dkk melawan Ruben Willem Rehatta(mantan Raja Negeri Soya) yang telah dikuatkan serta memilikikekuatan hukum tetap berdasarkan Puitusan Mahkamah Agung R.Nomor : 954 K/PDT/2007.
72 — 32
Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi halhal yang diajukankedua pihak di persidangan, akhirnya memohon dijatuhkan putusan terhadap perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM PROVISIMenimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar dijatuhkanterlebih dahulu putusan provisi atas objek sengketa yaitu berupa penghentian proseslelang (Surat Risalah Lelang No.490/2011 tanggal 21 Desember 2011 atau surat / turunan/ lanjutan apapun yang berkaitan dengan proses lelang tersebut) sampai puitusan
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : LINTJE BANTAIKA NGGONGGOEK Diwakili Oleh : ADRIANUS NGGONGGOEK
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : FERDINAND NGGONGGOEK Diwakili Oleh : ADRIANUS NGGONGGOEK
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : SILAS BANTAIKA Diwakili Oleh : SILAS BANTAIKA
Terbanding/Penggugat : JOHN KUSUMA
73 — 37
dapat dijalankansecara serta merta/dijalankan terlebin dahulu (uit voerbaar bij voraad)walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, bandingdan kasasi.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara inATAUApabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,selanjutnyaPengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Puitusan
77 — 14
Tergugat mau dipindahtangankan, dijual dan ataudihibahkan kepada pihak lain;Bahwa, selanjutnya Tergugat setelah diberi kesempatan yang cukupuntuk mengajukan alat bukti ternyata tidak mengajukan;Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan buktilagi kKemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mansingmasing pihak mempertahan dalildalil gugatnya dan jawabannya; yang secaralengkap telah di tulis dalam berita acar sidang perkara a quo; .Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian puitusan
47 — 5
ribu rupiah);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai denganketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata"),apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, menurut Majelis Hakimwalaupun gugatan perkara Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.Blb, sama dengangugatan perkara Nomor 05/Pdt.G/2003/PN.BB, yang telah diputus olehPengadilan dan puitusan
73 — 11
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan puitusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;4. Menetapkan Harta-harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Harta bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut :A.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untukmenyampaikan salinan puitusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor UrusanAgama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untukdicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;4. Menetapkan' Hartaharta yang diperoleh dalam masaperkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Hartabergerak dan tidak bergerak sebagai berikut :A.
Pembanding/Penggugat II : BUNGAWATI BINTI BETTA Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat III : FUCI BIN BETTA Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat IV : I SANATI Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat V : RUDI MUHAMMAD BIN MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat VI : IQBAL BIN MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat VII : FATIMAH M AMD.KEB BINTI MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Pembanding/Penggugat VIII : AISA BINTI ARIFIN ISTERI MUHAMMAD Diwakili Oleh : HAFIDAH BINTI BETTA
Terbanding/Tergugat I : I MUNRU BINTI LAHUSENG BETTA
Terbanding/Tergugat II : MANSYUR ALIAS MANSU BIN HUSENG
Terbanding/Tergugat III : HAMKA
Terbanding/Tergugat IV : SUARDI ALIAS LACACO
Terbanding/Tergugat V : I TOLA
Terbanding/Tergugat VI : MUSTOMO
Terbanding/Tergugat VII : LAJAMERRA ALIAS RAHMAN BIN H
89 — 36
Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat halam 7 poin6 yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagaiahli waris dari Betta Bin Useng yang berhak mengajukan gugatan ;Bahwa berdasarkan puitusan Pengadilan Agama Sidenreng RappangNomor 616/Pdt.P/2016/PA.
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Azas mana dikenal dengan Azas Audi EtAlteram Partem atau Eines Mannes Rede ist KeinesMannes Rede, man soll sie horen alle beide ; Asas putusan harus disertai alasanalasan.Bahwa dalam membuat puitusan seharusnya Hakim wajibmemuat alasanalasan yang menjadi dasar untukmengadili dan juga wajib mengadili setiap bagian tuntutan(Vide Pasal 178 ayat 2 HIR) ;1.2.
75 — 20
tidak Nebis In Idem karena:e Bahwa pada saat dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakimperkara nomor 0697 tanggal 28 November 2013, seyogyanyapada saat itu agenda berita acara sidang adalah acarapemeriksaan alatalat bukti akan tetapi dibacakan Putusan;39e Bahwa andaikatapun Tergugat menyatakan hal tersebut adalahPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, hal tersebut adalah keliru/tidak benar, hal itu ditegaskankarena belum adanya diperiksa alatalat bukti maupun saksisaksi;e Bahwa Puitusan
1243 — 1195
Sema No.3 tahun 2002 tidak cukupterpenuhi, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke8 gugatannyaharuslah ditolak ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat dapatdikabulkan sebahagian, sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, makasebagai pihak yang kalah dalam perkara, para Tergugat harus dibebani untukmembayar ongkos perkara yang sudah dianggarkan dan jumlahnya akandisebut pada amar puitusan di bawah ini ;Mengingat
Ratna Juita Binti Rustam
Tergugat:
Irvan Bin A. Saidi Nan Kayo
79 — 23
Konvensiberjumlah Rp.2.506.000.000,00 (dua milyar lima raius enam ribu rupian), namunoieh karena Tergugat Konvensi tidak menyebutkan secara tegas kedudukan uangyang telah dikeiuarkannya iersebui, namun Tergugat Konvensi hanyamenyebutkan rinciannya saja, maka Majelis Hakim tidak akanmempertimpangkannya lebin fanjut;Menimbang, bahwa iterhadap bukti Tergugat Konvensi yang beiumdipertimbangkan, Majelis akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3/T.2 bukti tambahan berupapoickopi puitusan
1.Prof. Dr. Pudjo Nirmolo
2.Ir. Atma Windrija
3.Roswita
4.Drs. Raden Wurjunindito
Termohon:
1.Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang
2.Kepala Badan Keuangan Daerah
3.Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
4.Presiden Republik Indonesia
5.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.Menteri Dalam Negeri
7.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Semarang
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
148 — 63
Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkansecara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidakdilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dankarenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenanguntuk mendapatkan puitusan atas penerimaanpermohonan.
260 — 103
Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan dan dalam perkara iniMajelis Hakim tidak menjatuhkan puitusan provisi, maka tidak beralasan menuruthukum dan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tuntutan pokok dari Penggugat agar menyatakanhukumnya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenaterbukti bahwa tanah yang dimohonkan pendaftaran oleh Penggugat tersebutmerupakan tanah Negara yang bebas, maka perbuatan Tergugat yang tidakmemproses
201 — 167
Puitusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari : Kamis, Tanggal 27 Maret 2014 oleh Majelis Hakimtersebut dengan didampingi oleh SUHERNA, SH., sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri olehpara Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,1. MATHEUS SAMIAJI, S.H.,MH. SUWIDYA , S.H.,LL.M2. GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.3. SOFIALDI, S.H.4. ALEXANDER MARWATA, AK.,S.H.
51 — 9
bersalah akan dijatuhi hukuman, sehingga tidakakan melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yangserius terhadap perbuatan korupsi; tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yangluar biasa; dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikankeuangan Negara, dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasakeadilan masyarakat banyak; merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat;Menimbang, bahwa puitusan
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
284 — 163
Dan lebih lanjut pada PutusanHalaman 121 dari 184 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNSRGMahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K/SIP/1970 tanggal 11Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Puitusan MahkamahAgung yang disusun oleh M.
624 — 244
yangdigugat tersebut terbit /atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana tersebut diatas terjadi pada tahun 2015sebagaimana tersebut diatas, hal mana kemudian adalah faktahukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa gugatan KTUN atas/atau terhadap 2 (dua) Objek Sengketa Hukum KTUN didaftarkandan telah deregister Pengadilan Tata Usaha Negara Serang padatanggal 10 Mei 2017,Bahwa keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, jikadihubungkan dengan Yurisprudensi Hukum Tata Usaha Negaradengan Puitusan
1232 — 2222
.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo UndangUndang Nomor.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danPeraturan lainnya yang terkait ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi RI dan Penasihat Hukum Terdakwa ; Mengubah puitusan