Nomor 547/B/PK/PJK/2010kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN Pemohon Banding untukmasa pajak Januari Desember 2004 ;Bahwa sehubungan dengan SP3 tersebut, pada tanggal 20 Juli 2007, PemohonBanding menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.PHPSL969/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 13 Juli 2007 beserta lampirannya.Dalam SPHP tersebut pihak Pemeriksa melakukan koreksi negatif ataspenyerahan ekspor Pemohon Banding sebesar Rp. 978.776.781,00 danmenjadikan penyerahan jasa kepada Subjek

Pemohon Banding sama sekalitidak melihat landasan hukum yang jelas yang dapat digunakan oleh Pemeriksasebagai dasar koreksi yang mengesampingkan transaksi ekspor yang PemohonBanding lakukan ;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam SPHP No. PHPSL969/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 13 Juli 2007 beserta lampirannya, Pemeriksa denganberbagai macam pertimbangan sangat mengedepankan unsur jasa dalamHal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 547/B/PK/PJK/2010aktivitas Pemohon Banding.

SPHP No. PHPSL969/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 13 Juli 2007 ;5. Surat Keberatan No. 075/PT.JICM/FN/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;6. Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan No. S1093/WPUJ.07/BD.05/2008 tanggal 12 Juni 2008 ;7. Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan No. 34/PTJICM/FN/VI/2008tanggal 12 Juni 2008 ;8. SPT Masa PPN Masa Pajak November 2004 ;9.

Olehkarena tidak adanya penjelasan secara rinci sehingga meyakinkan keadaan yang sebenarnya;bahwa sesuai dengan Surat Tanggapan Pemohon Banding Nomor : 005/DIRBPS/03/09tanggal 5 Maret 2010 atas SPHP nomor : 034/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 1 Maret 2010,yang menyatakan telah setuju dan menerima koreksi atas biaya luar usaha sebesar Rp363.883.657,00; Oleh karena itu Majelis berkesimpulan pernyataan tersebut merupakanbukti yang kuat sebagai pengakuan dari Pemohon Banding sehingga koreksi Terbandingatas

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 1Pengadilan Pajak;bahwa berdasarkan bukti dan penelitian atas fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim ADjangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 026/SKPMM1/2013 tanggal 09 Januari 2013 memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilanjutkan ke peme:pokok sengketa;bahwa pembahasan materi pokok sengketa menurut Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SEadalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Meminta pembatalan atas SKPKB PPN No. 00026/207/08/542/12 tanggal 31 Agustu:karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat PermPerpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2017diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;3.

kredit pajak yang disampaikan Pemohon Bandingsebesar Rp 45.370.349,00 dianggap tidak ada oleh Terbanding berdasarkan statusSPT itu sendiri yang menyatakan bahwa SPT Tahunan Tahun 1999 adalah SPTKurang Bayar;bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan koreksi kredit pajak dilakukankarena belum ada jawaban konfirmasi;: bahwa perhitungan SPT PPh Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 1999yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 45.598.639.808,00 dan lebih bayar sebesarRp 45.370.349,00;bahwa di dalam SPHP

XXX, mengemukaan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Kredit Pajaksebesar Rp 45.370.349,00 karena : Terbanding tidak menyatakan adanya koreksi kredit pajak dalam SPHP sebagaiterlampir dalam LHP, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Terbanding untuktidak mengakui kredit pajak sebesar Rp 45.370.349,00; Memenuhi permintaan Majelis Hakim, Pemohon Banding telah memberikan kopi danmemperlihatkan asli kredit pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp45.370.349,00 kepada Majelis Hakim dan Terbanding

masa Januari Desember 2007, namun untuk dasar equalisasi terhadapjumlah penyerahan PPN masa pajak Januari September 2007 maka jumlahperedaran usaha PPh Badan yang diperhitungkan adalah untuk masa Januari September 2007 (bukan masa Januari Desember 2007) dengan perhitungansebagai berikut : Jumlah Omzet PPh Badan Tahyun 2007 (Januari Desember) = Rp.11.488.573.462.708,00 DPP PPN Masa Januari September 2007 = Rp.8.127.992.854.722,00 DPP PPN Masa Nopember Desember 20072.095.341 .370.254,00(Sumber : SPHP

Majelis berpendapat : bahwa alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa PemohonBanding tidak dapat menanggapi perhitungan koreksi Pemeriksa karenaPemohon Banding tidak mengetahui darimana angka tersebut diperoleh, masayang diperiksa adalah Januari September 2007 sedangkan omzet di PPh Badanadalah Januari Desember 2007, jadi Pemohon Banding tidak mengetahui darimanaangka omzet Januari sampai dengan September 2007 diperoleh adalah tidak benarkarena di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No.

Surat Bantahan Penggugat No. 071/SKPMMS/DU/IV/2013tanggal 22 April 2013);Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No.00008/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;Meminta agar jumlah pajak yang terhutang untuk Masa Pajak Juni 2008 sebesarRp270.022.575,00;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa

PRIN00021/WPUJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012 (Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp.5.214.633.606 meliputi masa pajak Januari Desember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal

PRIN00021/WPuJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012 (Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 5.214.633.606 meliputi Masa PajakJanuariDesember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPH 26 atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal 27 November 2012;KPP Migas memberikan

rincian koreksi positif yang Pemohon Banding lakukan,namun demikian sampai selesai pemeriksaan tidak disampaikanPemohon Banding, jadi angkaangka sudah sama tetapi SPTPemohon Banding yang salah.bahwa Majelis melihat secara prinsip dan cara perhitungan,koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sudah benar dantelah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tetapikoreksi tersebut terjadi koreksi ganda atau koreksi perhitunganganda.bahwa menurut Pemohon Banding, dari dokumen yang berupaSPT dan SPHP

Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP)Bahwa dalam SPHP yang Pemohon Banding terima disebutkan bahwa koreksiHPP antara lain adalah sebagai berikut :Pembelian : 11.496.700,00Penyusutan & amortisasi : 3.210.207,00Sewa : 70.678.574,00Biaya lainnya : 23.077.201,00Persediaan Awal : 18.905.000,00Total 127.367.682,00a.

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2016mendapatkan detail transaksi yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbandingsebagaimana dituangkan dalam SPHP sampai dengan surat banding iniPemohon Banding ajukan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.52657/PP/M.XIV.B/15/2014, Tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1101/WPJ.07/2011 tanggal

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)bahwa dalam SPHP ada 3 pos yang dikoreksi, yaitu:a. PPh Badanbahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi negatif atas biaya bunga.

PHP205/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 30November 2011;Surat Tanggapan atas SPHP No. 826/KEUEXT/XII/11 tanggal 7 Desember 2011;Akta Notaris No. 21 tanggal 09 Oktober 2009;SPT OP Sunset Policy atas nama Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan;Surat Pernyataan dari Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan tanggal 05 Oktober 2012 (2surat);bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Pemohon Banding menyampaikan buktipendukung berupa :P16 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2011

Koreksi peredaran usaha tersebut berasal dari Buku Penjualan, Faktur PajakSederhana, Invoice, Trial Balance Januari s.d Agustus 2007 dan General LedgerTahun 2007;: bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan penjelasan rnengenai penyerahan BKPyang belum dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam SPHP Nomor Pem052/WPJ.20/KP.0400/2010 tanggal 22 September 2010.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)bahwa dalam SPHP ada 3 pos yang dikoreksi, yaitu:a. PPh Badanbahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi negatif atas biaya bunga.

PRIN09/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 10Januari 2011,P9 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor :PHP203/WPJ.06/KP.1605/2011tanggal 30 November 2011,P10 Surat Tanggapan atas SPHP No. 825/KEUEXT/XII/11 tanggal 7 Desember 2011,P11 Akta Notaris No. 21 tanggal 09 Oktober 2009,P12 SPT OP Sunset Policy atas nama Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan,P13 Surat Pernyataan dari Mu'min Ali Gunawan dan Gunadi Gunawan tanggal 05Oktober 2012 (2 surat);bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Pemohon Banding

., LLM. adalah sebagai berikut :bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.PEM016/WPJ.23/KP.0100/K.I/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang diterima Penggugattanggal 24 Juli 2012;bahwa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan perpanjangan waktu sanggahan hasilpemeriksaan Tahun 2008 melalui surat Nomor : 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 30Juli 2012 yang diserahkan kepada Pemeriksa Pajak tanggal 31 Juli 2012, yang intinyaPenggugat menyetujui sebagian dan tidak menyetujui selebihnya

Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No.00009/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidakmempertimbangkan Surat Tanggapan SPHP/ Surat Permohonan PerpanjanganWaktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yangditerima Tergugat tanggal 31 Juli 2012;3.

Koreksi peredaran usaha tersebut berasal dari Buku Penjualan, Faktur PajakSederhana, Invoice, Trial Balance Januari s.d Agustus 2007 dan General LedgerTahun 2007;: bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan penjelasan rnengenai penyerahan BKPyang belum dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam SPHP Nomor Pem052/WPJ.20/KP.0400/2010 tanggal 22 September 2010.

Bahwa sebelum diterbitkannya SKP, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah menerbitkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEMB034/WPJ.10/KP.1105/2010 tanggal 27 Mei 2010 dan dilampiridengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)pada tanggal 2 Juni 2010;d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah menanggapi SPHP tersebut;e.

Bahwa sehubungan dengan SPHP tersebut, maka sesuaiketentuan dalam PMK123/PMK.03/2006, Pemohon PeninjuanKembali (semula Terbanding) telah menerbitkan Surat Nomor S144/WPJ.10/KP.1100/2010 tanggal 9 Juni 2010 hal Panggilan untuk memberikan keterangan lebih terinci ataumenandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangkapelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;f.

Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2015j.sebagaimana terdapat dalam Surat Panggilan dan II tersebutsehingga pada tanggal 13 Juli 2010 Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah membuat Berita AcaraKetidakhadiran Wajib Pajak;Bahwa selanjutnya KPP Pratama Blora menerbitkan SKPKBPPN Nomor 0009/207/08/514/10 tanggal 20 Juli 2010 sesuaidengan temuan yang terdapat dalam SPHP;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding

Pengurangan persediaan ini dikoreksi karenaPemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya Berita AcaraPemeriksaan dari Bea dan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003tertanggal 4 Juli 2003;Bahwa dalam surat tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummelampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Bea danCukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003 karenaPemohon Banding berada dalam kawasan berikat. Hal inilah yangHalaman 6 dari 34 halaman.

Olehkarena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan (write off)atau pemusnahan alas persediaan bahan kimia tersebut sehinggasaldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Beadan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003Halaman 7 dari 34 halaman.

Perlu kiranya Pemohon Banding jelaskan bahwapada saat pemeriksaan hingga penyampaian tanggapan atasSPHP, dokumen atas Berita Acara Pemeriksaan dari Bea dan Cukaidan Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak (Broken Stock) belumdapat Pemohon Banding temukan mengingat kondisi perusahaanyang sudah tidak beroperasi lagi sehingga pada saat penyampaianSurat Tanggapan SPHP, dokumen tersebut belum dapat PemohonBanding lampirkan;Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan/Stock Opname dariBea dan Cukai dengan Nomor

Oleh karena itu, Pemohon Banding melakukan penghapusan(write off) atau pemusnahan atas persediaan bahan bakar tersebutsehingga saldo akhir 31 Desember 2006 adalah nihil;Bahwa mengenai tanggapan dari Terbanding bahwa pada saatpenyampaian Surat Tanggapan SPHP, Pemohon Banding belummemberikan atau melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Beadan Cukai sesuai dengan KEP141/BC/2003 tertanggal 4 Juli 2003telah Pemohon Banding jelaskan pada butir 1.1. di atas.

surat ketetapan pajak oleh Terbandingtidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor199/PMK.03/2007;Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang terhormat agar Surat Ketetapan Pajak Bayar Pajak Pertambahan NilaiHalaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 81/B/PK/PJK/2017Barang dan Jasa Nomor 00251/207/08/062/10 Masa Pajak Desember 2008dibatalkan;ALASAN MATERIALa) Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.626.224.050,00 (Koreksi Positif)Menurut Pemeriksa (Terbanding)Bahwa sesuai dengan SPHP

Revisi) Nomor 0707A/POEST/VIII/2007 tanggal21 September 2007;14) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S360/PJ.52/2005 tentangPermohonan Penegasan atas Penerapan Pajak Pertambahan Nilaiterhadap Penyerahan di Luar Daerah Pabean tanggal 29 April2005;15) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S234/PJ.52/2006 tanggal IIApril 2006 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak di luar DaerahPabean;Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 81/B/PK/PJK/201716) Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

FL MIG/14/10/2010 tanggal 08 Oktober 2010;17) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM229/WPJ.04/KP.1100/2010 tanggal 4 Oktober 2010;18) Daftar Pemberitahuan Impor Barang serta rincian pembayaran BeaMasuk dan Pajak Impor PT.

Dan atas koreksi initelah diberitahukan didalam Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) sehingga pada saat pembahasanseharusnya Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dapat menjelaskan apabila memang terdapat bedawaktu pelaporan di PPN atau yang tidak termasuk sebgaipenyerahan PPN.

Koreksi yaniSetelah Koreksi yang yang SPT/PB SPHP Pembahasan SPHP re menjadi sengketaPembahasan Disetujui1 2 3 4=21 5=31 6 7=56Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

165.235.551,00 9.064.299.000,00Sanksi Administrasi : 0,00Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 79.313.064,004.430.176.584,00 79.313.064,004.430.176.584,00 79.313.064,004.350.863.520,00PPh Pasal 21 ymh dibayar 0,00 244.548.615,00 13.659.711.135,00 244.548.615,00 13.659.711.135,00 244.548.615,00 13.415.162.520,00Bahwa berdasarkan uraian perhitungan diatas dapat diketahui faktasebagai berikut:1) Pada saat dilakukan koreksi DPP objek PPh Pasal 21 sebagaimanadisampaikan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER70/PJ/2007 tanggal 9April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Neto sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000;Bahwa yang menjadi sengketa adalah pengenaan PPh Pasal 21 atasjasa land clearingyang baru muncul saat pembahasan akhir hasilpemeriksaan yang semula dalam SPHP tidak terdapat koreksi tersebut

KPP Madya Jakarta Timurmenerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No: PRINT167/WPJ.20/KP.0705/2008 tanggal 7 November 2008 untuk melakukanpemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Pemohon Banding, antara lainuntuk jenis pajak PPh Badan;Bahwa KPP Madya Jakarta Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP136/WPuJ.20/KP.0705/2009 tanggal 4September 2009, yang memberitahukan hasil pemeriksaan, antara lain untukjenis pajak PPh Badan;Bahwa berdasarkan pembahasan hasil pemeriksaan

Selain itu, terdapat transaksi denganCegelec Corporate berupa reimbursement biaya gaji danbiaya lainnya lvan Espenon dan Marc Van Denbulcke(SAL & COST IE & MDV) sebesar Rp2.557.448.700.Total kedua transaksi tersebut adalah sebesarRp4.827.573.191;Bahwa hingga saat penerbitan SPHP, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakdapat menunjukkan bukti transaksi & bukti pendukungtransaksi yaitu berupa keberadaan (manfaat) imbalanjasa ke afiliasi tersebut.

Pada SPHP pemeriksa telahmelakukan koreksi atas biaya reimbursement gaji 3pegawai expatriate IBP tersebut yang ditagihkan olehafiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yaitu Cegelec Management dan CegelecCorporate pada Pos Biaya Lainlain;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) kemudian mengirimkan surat nomor042/IBP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yangdiantaranya pada halaman 10 menjelaskan bahwapembayaran ke aafiliasi tersebut digunakan untukmengganti biaya