Termohon Peninjauan Kembali juga menyatakan bahwapenentuan harga Pemohon Peninjauan Kembali ke afiliasiditetapbkan oleh head office dengan metodologi penggantiansemua biayabiaya produksi (HPP + Biaya Operasional + BiayaBunga + Biaya Selisin Kurs) ditambah marjin laba 5,5% daribiaya yang telah dikeluarkan yang lazim terjadi untuk sebuahperusahaan contract manufacturing;Pada Tingkat Banding.Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan bandingkepada Pengadilan Pajak agar Keputusan Keberatan TermohonPeninjauan

DalamAPBD dianggarkan;Bahwa dalam Belanja Barang dan Jasa termasuk BiayaPenunjang Operasional sebesar + 5 milyar;Bahwa sebelum perubahan APBD, biaya Resesdianggarkan sebesar Rp. 900.000.000, Setelahperubahan biaya reses menjadi Rp.980.500.000,.104Penambahan angka sebesar Rp. 80.500.000, diambil daribiaya Penunjang Operasional;Bahwa sebelum ada perubahan, Biaya Bantuan Hukummasuk ke Biaya Penunjang Operasional sebesarRp.65.000.000, Setelah perubahan menjadi Rp.365.000.000;Bahwa ketika biaya Transportasi

beberapa anggaran sebesar 65 juta dan 20 juta diambil dariPenunjang Operasional Dewan;eBahwa yang diambil dari Penunjang Operasional kegiatan Dewan sebesar 20juta diambil dari Penunjang Operasional pimpinan/annggota Dewansebesar Rp. 65 juta;eBahwa diperbolehkan mengambil dari Biaya Penunjang Operasional karenapada saat mengirimkan SPJ tidak dikembalikan, berarti tidak ada tegurankarena pada bulan April 2004 ternyata SPJ terbit kembalieBahwa sebelum perubahan, semua kegiatan anggota Dewan, diambil dariBiaya

Bahwa pada waktu itu saksi menerimasemua dari Kabag Humas dan surat dari pembantu ketua DPRD berupa permintaandan yang saksi pegang dalam pertanggungan jawaban adalah bill atau kwitansi daribiaya makan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartini yang menyatakanbahwa saksi adalah sebagai Kasubag Inforkom dan Dokumentasi di SekretariatDPRD Kab Padang Pariaman dimana Prosedur pencairan ada yang tidak sesuaidengan aturan dan saksi mendapatkanya kwitansi dari rumah makan Pauh danTelaah

Berdasarkan bukti pembayaran pajak ke Kas Negara/Daerah menunjukkanbahwa dana APBDesa Desa Tangkura TA 2015 dan TA 2016 yangdipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Marinato Laganda lebih tinggi daribiaya sebenarnya dan tidak dilaksanakan dengan jumlah keseluruhansebesar Rp.489.567.792,99.( Rp.410.755. 485,99. + Rp.78.812.307.)diantaranya dipergunakan untuk :a. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ), Pajak Penghasilan ( PPh )Pasal 22 dan PPh Pasal 23 ke Kas Negara sebesar Rp.54.084.226.b.

No. 1649 K/Pid.Sus/2014 tahun2009.anggaran 1816 Penyetoran kembali Gisi Magdalena 12.000.000,00sisa dana bantuan (BendaharaKominda Tahun Kesbangpolinmas)Anggaran 2009 daribiaya honorariumanggota kominda.1725 Penyetoran kembali Sila Emanuel 5.940.150,00sisa dana bantuan (Bendaharasatuan linmas da Kesbangpolinmas)lam rangka pemilihan umum legislatifdan Pilpres padabadan Kesbangpoldan Linmas Kab.Ngada.294 Penyetoran kembali Falentina Aso (Pem 817.700.000,00tunjangan kurang bantu bandaharapenghasilan

(enam puluh tiga juta sembilanratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina yang menyatakanbahwa besar anggaran makan dan minum pimpinan DPRD Kab Padang Pariamantahun 2012 adalah sebanyak Rp. 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dimanaPencairan dana makan dan minum tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlakudan yang saksi pegang dalam pertanggungan jawaban adalah bill atau kwitansi daribiaya makan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan

Perum Bulog menyediakan biayapengadaan untuk menunjang pelaksanaan pengadaan, yang terdiri daribiaya opslag gabah/beras, dan biaya pemeriksaan kualitas gabah/beras.Perum Bulog dapat memberikan insentif yang bentuk dantarifnyaditetapkan tersendiri oleh Direksi Perum Bulog;Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengadaan Gabah/Beras DalamNegeri Tahun 2010 di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOGNomor : KD19/D0201/01/2010 mekanisme pengadaan, diatur sebagaiberikut : Pelaksanaan pengadaan gabah/beras melalui

bukti tanda terima uang yangditandatangani oleh Yusep Wahyudi tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp.100.000.000, untuk acara Bp Bupati Di Rusia dan Perda APBD SragenTahun Anggaran 2006, dimana biaya perjalanan dinas Bupati Sragen untuktahun berjalan adalah sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah)sedangkan dalam tanggapan Bapak Untung Wiyono pada persidangan hariRabu tanggal 25 Januari 2012 menerangkan Bahwa untuk biaya perjalananke Rusia sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) diambilkan daribiaya

Melakukan penagihan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan carapenagihan/pemungutan diluar biaya PNBP dengan modus mempersulitpengurusan PNBP, memperlambat atau tidak memproses SuratPersetujuan Berlayar (SPB), sehingga dengan maksud tersebutmemaksa seseorang agar memberi sesuatu, membayar lebih diluar daribiaya PNBP yang telah dipersyaratkan; Bahwa menurut Ahli seorang pegawai negeri /pejabat harus tunduk danpatuh dalam melaksanakan suatu peraturan perundangundangan yangdibuat oleh Negara.

menyatakan unsur Yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negaratidak terbukti karena perbuatan terdakwa terbuktitidak terbukti memenuhi unsur merugikan keuangan negara tidak beralasanhukum dan haruslah dikesampingkan karenaakibat perbuatan terdakwabersamasama dengan saksi DJANURI dan Saksi PHILEXARONGGEARberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidanakorupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dariBiaya

hadir waktu rapat pemotongan tersebut .95Bahwa para satker awalnya tidak setuju ada pemotongan karena takut tidakcukup untuk biaya Oprasionalnya raskin .Bahwa saksi sebagai satker dibantu 9 ( Sembilan ) orang .Bahwa pemotongan digunakan untuk biaya oprasional apabila ada kendaladilapangan seperti Pengiriman barang karena jalannya longsor sehingga mobiltidak jalan dan akhirnya pulang kembali dan supirnya minta tambahan lagisehingga saksi lapor ke atasan dan diberikan biaya tambahan yang diambil daribiaya

diambil dari SPPD PPK sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enamratus rupiah);2. bulan Nopember 2012 diambil dari SPPD PPK sejumlahRp.2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah).3. bulan Desember 2012 diambil dari SPPD PPK sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).4. bulan Januari dan Februari 2013 diambil dari SPPD PPK sejumlahRp.2.200.000,00 (dua juta duaratus rupiah).5. bulan Maret 2013 diambil dari SPPD PPK sebesarRp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan diambil daribiaya

pembelian baut tersebut dan setelah dari rapat intern pertamatersebut;Bahwa pada awal bulan Maret 2013 dilakukan pemanggilan terhadappara PUMK, Ketua PPK dan Sekretaris PPK, dan ada juga yang hadirlangsung pada saat itu tanpa dipanggil karena bertepatan dilakukanpencairan dana pelaksanaan Pilgubsu, dan saat itu para PUMK, KetuaPPK dan Sekretaris PPK dikumpulkan diruangan salah satuKomisioner KPU dan dihadiri seluruh Komisioner KPU kemudiandisampaikan untuk biaya pembelian baut dilakukan pemotongan daribiaya

ACEP TURISNO M.Si.setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menimbulkankerugian negara sebesar Rp. 199.850.473, (seratus Sembilan puluhSembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tigarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yang terdiri daribiaya perbaikan sebesar Rp. 194.450.473, (seratus Sembilan puluhempat juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tigarupiah) dan biaya pelatihan

perdagangan bahwa skema piramida adalah istilah ataukegiatan usaha yang bonu, komisi,keuntungan pelaku usahanya bukanberasal dari penjualan barang.kegiatan usaha ini memanfaatkan peluangkeikut sertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan,terutama dari biaya atau partisipasi orang lain yang bergabung kemudianatau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;Bahwa cirriciri dari usaha perdagangan yang menggunakan system skemapiramida adalah, Bonus, komisi, keuntungan pelaku usaha didapat daribiaya

Namun berdasar keterangan saksiRistha Devie Anggraini bahwa pengadaan seragam tersebut berasal daribiaya yang diberikan oleh orang tua para siswa/Siswi.Bahwa terdakwa juga membuat laporan pertanggung jawaban dana BSMseolah dana bantuan tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinyadengan nominal :Halaman 219 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Tahun 2015 : Rp 34.125.000, Tahun 2016 : Rp 20.250.000, Tahun 2017 : Rp 28.500.000,.Dana bantuan siswa miskin (BSM) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

TerdakwTeerdakwaa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkkan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari padamasa tahanan yang telah dijalani, tidak ada alasan untuk mengeluarkanTerdakwaTerdakwa dari tahanan maka diperintahkan TerdakwaTerdakwa tetapdalam tahanan;Menimbang, bahwa atas barang buktibarang bukti dalam perkara iniditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa TerdakwaTerdakwa terbukti bersalah dan dijatuhipidana, selama persidangan TerdakwTerdakwaa tidak memohon dibebaskan daribiaya

Olehkarena waktu itu dana keberangkatan dan penginapan belumdiberikan oleh Bendahara Pokja, maka saksi meminta Azriadiuntuk menanggulangi segala biaya terlebih dahulu mulai daribiaya transportasi dari Durai ke Tanjung Balai Karimun hinggabiaya penginapan dan makan selama 2(Dua) hari di TanjungBalai Karimun. Selanjutnya setelah dihitung, biaya yang telahdikeluarkan Azriadi sebanyak Rp.4.360.000,00, (Empat jutatiga ratus enam puluh ribu rupiah).

.; KUHD109c, 127c, 146a, 152a.)Pasal 127bPenyanggupan untuk mengakseptasi suatu surat wesel, tidak berlaku sebagai akseptasi, akantetapi memberi hak kepada penarik untuk menggugat penggantian kerugian terhadappenyangeup, yang menolak memenuhi kesanggupannya.Kerugian terdiri dari biaya protes dan penarikan surat wesel baru, bila surat wesel itu telahditarik atas beban penarik sendiri.Bila penarikan telah dilakukan atas beban pthak ketiga, kerugian dan bunga itu terdiri daribiaya protes dan penarikan

Sedangkanhasil pencatatan yang melebihi pemakaian konsumen yangsebenarnya juga akan menyebabkan kerugian pula bagikonsumen yang dapat membuktikan kesalahan tersebut,yang jumlahnya sebesarnya 10% (sepuluh persen) daribiaya beban sebagaimana ditetapbkan dalam DeklarasiTingkat Mutu Pelayanan (Bukti P14). Kebijakan ini adalahsebagai komitmen PLN untuk memberikan pelayanan yangterbaik bagi konsumen;Hal. 183 dari 234 hal. Put.

Saksi tidak mendapat biaya baik dari penerbitan SuratPernyataan Penguasaan Tanah, pengukuran tanah maupun daribiaya pelepasan hak atas tanah;Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Sdr. LA BACO menguasaltanah miliknya;Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan tanah/ perwatasan yangdimohon oleh LA BACO pertama kali pada tanggal 7 Mei 2007, waktuitu yang meninjau saksi, SAPIDDIN, LA BACO, dan saksi perwatasanyaitu NONA, H.