Ditemukan 2883 data
55 — 42
Bahwa pada waktu itu saksi menerimasemua dari Kabag Humas dan surat dari pembantu ketua DPRD berupa permintaandan yang saksi pegang dalam pertanggungan jawaban adalah bill atau kwitansi daribiaya makan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartini yang menyatakanbahwa saksi adalah sebagai Kasubag Inforkom dan Dokumentasi di SekretariatDPRD Kab Padang Pariaman dimana Prosedur pencairan ada yang tidak sesuaidengan aturan dan saksi mendapatkanya kwitansi dari rumah makan Pauh danTelaah
81 — 19
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri / orang lain /Suatu korporasi,Menimbang, bahwa perumusan dengan tujuan diawal frase unsur,maka jelas dikehendaki wetgever untuk dapat terpenuhinya unsur keduaini harus ada kesadaran, keinsayafan dari pelaku tentang perbuatan yang218dilakukan, yang sedari awal memang dimaksudkan untuk mendatangkankeuntungan baik bagi dirinya atau orang lain atau koorporasi;Bahwa keuntungan mengandung makna adanya suatu Selisih daribiaya atau modal yang dikeluarkan atau
80 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1649 K/Pid.Sus/2014 tahun2009.anggaran 1816 Penyetoran kembali Gisi Magdalena 12.000.000,00sisa dana bantuan (BendaharaKominda Tahun Kesbangpolinmas)Anggaran 2009 daribiaya honorariumanggota kominda.1725 Penyetoran kembali Sila Emanuel 5.940.150,00sisa dana bantuan (Bendaharasatuan linmas da Kesbangpolinmas)lam rangka pemilihan umum legislatifdan Pilpres padabadan Kesbangpoldan Linmas Kab.Ngada.294 Penyetoran kembali Falentina Aso (Pem 817.700.000,00tunjangan kurang bantu bandaharapenghasilan
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
RUDI ALFIANTO PATORO
81 — 25
Berdasarkan bukti pembayaran pajak ke Kas Negara/Daerah menunjukkanbahwa dana APBDesa Desa Tangkura TA 2015 dan TA 2016 yangdipertanggungjawabkan oleh Saksi Daud Marinato Laganda lebih tinggi daribiaya sebenarnya dan tidak dilaksanakan dengan jumlah keseluruhansebesar Rp.489.567.792,99.( Rp.410.755. 485,99. + Rp.78.812.307.)diantaranya dipergunakan untuk :a. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ), Pajak Penghasilan ( PPh )Pasal 22 dan PPh Pasal 23 ke Kas Negara sebesar Rp.54.084.226.b.
139 — 39
Saksi bayar tahap 10.000.000 kepada bendahara pak Sumarya dan tahap 2 sebesar12.200.000 pada sekitar bulan September dan Oktober 2011 melaluipinjaman koperasi INTIDANA dan diterima oleh pak WAHYUDIONOdengan diberi kuitansi tertanggal 17 Oktober 2011.Menurut ketua paguyuban PADAKIDA uang tersebut sebagaikompensasi bahwa nantinya para pedagang akan dibebaskan daribiaya sewa bangunan selama 10 tahun.
92 — 23
Perum Bulog menyediakan biayapengadaan untuk menunjang pelaksanaan pengadaan, yang terdiri daribiaya opslag gabah/beras, dan biaya pemeriksaan kualitas gabah/beras.Perum Bulog dapat memberikan insentif yang bentuk dantarifnyaditetapkan tersendiri oleh Direksi Perum Bulog;Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengadaan Gabah/Beras DalamNegeri Tahun 2010 di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOGNomor : KD19/D0201/01/2010 mekanisme pengadaan, diatur sebagaiberikut : Pelaksanaan pengadaan gabah/beras melalui
132 — 43
Jani Yosef, A.MA,M.Si di depan persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukanfakta bahwa sebagai akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh saksi Drs,Jani Yoesf, A.MA, M.Si maka ditemukan kerugian keuangan Negara secarariil Kurang lebih sebesar Rp. 179.098.128,00 (seratus tujun puluh sembilanjuta Sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) daribiaya konsumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.168.943.128,00 oleh terdakwa ditambah dengan
210 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi daribiaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475.= Agunan tambahan berupa tanah kosong SHGU Nomor : 02 dan 16 atas namaPT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jual beliatau pengalihan seluruh saham PT.
bisnis menengah BRI tahun2004 segmen agribisnis, selanjutnya Account Officer melakukan analisayang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK)Nomor : 119AGRII/09/06 tanggal 12 September 2006 di mana dalamdalam analisanya antara lain disebutkan bahwa := Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni Surat Ijin Gangguan(HO), IMB, Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan SuratPersetujuan AMDAL.= Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi daribiaya
JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terdakwa:
SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
192 — 74
menyatakan unsur Yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negaratidak terbukti karena perbuatan terdakwa terbuktitidak terbukti memenuhi unsur merugikan keuangan negara tidak beralasanhukum dan haruslah dikesampingkan karenaakibat perbuatan terdakwabersamasama dengan saksi DJANURI dan Saksi PHILEXARONGGEARberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidanakorupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dariBiaya
80 — 48
e Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidakmemiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;Bahwa Tugas Pokok Fungsi jabatan saksi sebagai Kepala Sub SeksiPembukuan adalah Melakukan Penjurnalan Penerimaan Kas danPengeluaran Kas.Bahwa pendapatan PDAM Kota Ternate bersumber dari Pendapatan Airdan Pendapatan Non Air.Bahwa Pendapatan Air yaitu pendapatan khusus untuk rekening airsedangkan untuk Pendapat Non Air yaitu pendapatan yang berasal daribiaya
130 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Peninjauan Kembali juga menyatakan bahwapenentuan harga Pemohon Peninjauan Kembali ke afiliasiditetapbkan oleh head office dengan metodologi penggantiansemua biayabiaya produksi (HPP + Biaya Operasional + BiayaBunga + Biaya Selisin Kurs) ditambah marjin laba 5,5% daribiaya yang telah dikeluarkan yang lazim terjadi untuk sebuahperusahaan contract manufacturing;Pada Tingkat Banding.Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan bandingkepada Pengadilan Pajak agar Keputusan Keberatan TermohonPeninjauan
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
185 — 80
Namun berdasar keterangan saksiRistha Devie Anggraini bahwa pengadaan seragam tersebut berasal daribiaya yang diberikan oleh orang tua para siswa/Siswi.Bahwa terdakwa juga membuat laporan pertanggung jawaban dana BSMseolah dana bantuan tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinyadengan nominal :Halaman 219 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Tahun 2015 : Rp 34.125.000, Tahun 2016 : Rp 20.250.000, Tahun 2017 : Rp 28.500.000,.Dana bantuan siswa miskin (BSM) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
74 — 38
TerdakwTeerdakwaa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkkan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari padamasa tahanan yang telah dijalani, tidak ada alasan untuk mengeluarkanTerdakwaTerdakwa dari tahanan maka diperintahkan TerdakwaTerdakwa tetapdalam tahanan;Menimbang, bahwa atas barang buktibarang bukti dalam perkara iniditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa TerdakwaTerdakwa terbukti bersalah dan dijatuhipidana, selama persidangan TerdakwTerdakwaa tidak memohon dibebaskan daribiaya
81 — 22
Olehkarena waktu itu dana keberangkatan dan penginapan belumdiberikan oleh Bendahara Pokja, maka saksi meminta Azriadiuntuk menanggulangi segala biaya terlebih dahulu mulai daribiaya transportasi dari Durai ke Tanjung Balai Karimun hinggabiaya penginapan dan makan selama 2(Dua) hari di TanjungBalai Karimun. Selanjutnya setelah dihitung, biaya yang telahdikeluarkan Azriadi sebanyak Rp.4.360.000,00, (Empat jutatiga ratus enam puluh ribu rupiah).
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
159 — 44
Melakukan penagihan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan carapenagihan/pemungutan diluar biaya PNBP dengan modus mempersulitpengurusan PNBP, memperlambat atau tidak memproses SuratPersetujuan Berlayar (SPB), sehingga dengan maksud tersebutmemaksa seseorang agar memberi sesuatu, membayar lebih diluar daribiaya PNBP yang telah dipersyaratkan; Bahwa menurut Ahli seorang pegawai negeri /pejabat harus tunduk danpatuh dalam melaksanakan suatu peraturan perundangundangan yangdibuat oleh Negara.
55 — 14
ACEP TURISNO M.Si.setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menimbulkankerugian negara sebesar Rp. 199.850.473, (seratus Sembilan puluhSembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tigarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yang terdiri daribiaya perbaikan sebesar Rp. 194.450.473, (seratus Sembilan puluhempat juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh tigarupiah) dan biaya pelatihan
66 — 16
(enam puluh tiga juta sembilanratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erlina yang menyatakanbahwa besar anggaran makan dan minum pimpinan DPRD Kab Padang Pariamantahun 2012 adalah sebanyak Rp. 205.000.000, (dua ratus lima juta rupiah) dimanaPencairan dana makan dan minum tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlakudan yang saksi pegang dalam pertanggungan jawaban adalah bill atau kwitansi daribiaya makan tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan
368 — 244
perdagangan bahwa skema piramida adalah istilah ataukegiatan usaha yang bonu, komisi,keuntungan pelaku usahanya bukanberasal dari penjualan barang.kegiatan usaha ini memanfaatkan peluangkeikut sertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan,terutama dari biaya atau partisipasi orang lain yang bergabung kemudianatau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;Bahwa cirriciri dari usaha perdagangan yang menggunakan system skemapiramida adalah, Bonus, komisi, keuntungan pelaku usaha didapat daribiaya
88 — 15
bukti tanda terima uang yangditandatangani oleh Yusep Wahyudi tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp.100.000.000, untuk acara Bp Bupati Di Rusia dan Perda APBD SragenTahun Anggaran 2006, dimana biaya perjalanan dinas Bupati Sragen untuktahun berjalan adalah sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah)sedangkan dalam tanggapan Bapak Untung Wiyono pada persidangan hariRabu tanggal 25 Januari 2012 menerangkan Bahwa untuk biaya perjalananke Rusia sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) diambilkan daribiaya
82 — 123
hadir waktu rapat pemotongan tersebut .95Bahwa para satker awalnya tidak setuju ada pemotongan karena takut tidakcukup untuk biaya Oprasionalnya raskin .Bahwa saksi sebagai satker dibantu 9 ( Sembilan ) orang .Bahwa pemotongan digunakan untuk biaya oprasional apabila ada kendaladilapangan seperti Pengiriman barang karena jalannya longsor sehingga mobiltidak jalan dan akhirnya pulang kembali dan supirnya minta tambahan lagisehingga saksi lapor ke atasan dan diberikan biaya tambahan yang diambil daribiaya