Ditemukan 2855 data
Pembanding/Tergugat II : PT. Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Penggugat : SYAH IRWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
223 — 148
Pertamasebagaimana diuraikan pada halaman 40 sampai dengan halaman 63secara nyata telah melanggar atau mengabaikan Asas Audi et AlteramPartem, oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sesuka hatifakta persidangan bahkan banyak pertimbangan yang tidak sesuai denganfakta persidangan, akan tetapi sematamata berdasarkan keyakinan hakimtanpa didasarkan pada alat bukti, bahkan sampaisampai memanipulasiputusan guna kepentingan golongan tertentu yang dalam hal ini satugolongan dengan Ketua Majelis Makim
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan NegeriKelas IB Bale Bandung, Tanggal 12 Mei 2009, Nomor: 79/Pdt/G/2008/PN.BB, halaman 70, alinea ke2 tersebut di atas, haruslah ditolak dandibatalkan, karena merupakan pertimbangan hukum yang keliru;Bahwa pada halaman 70, alinea ke3 putusan a quo, Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo telah memberikan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makamenurut pendapat Majelis Makim
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
124 — 23
Penasihat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Makim memberikanHalaman 128 dari 135 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.putusan dengan menjatuhkan pidana yang seringanringannya kepadaterdakwa, terlebih lagi terdakwa sudah mengembalikan uang yang diperolehnyadari kegiatan tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
98 — 59
Abubakar, M.SI.Menimbang, bahwa Bukti P2 Penggugat adalah lampiran dari bukti P3Penggugat.Menimbang, bahwa bukti P2 sebagai bukti yang diajukan untukmenguatan dalil gugatannya point 3.Menimbang, setelah Majelis Makim mempelajari isi dari bukti P2diketemukan tanah aquo yaitu tanah persil 72 D Il seluas 9.391 M2 ( SembilanRibu Tiga ratus Sembilan puluh Satu Meter Persegi ) yang terletak di jalanPasar Panorama Lembang Desa Lembang kecamatan Lembang Bandung Baratdengan batas batas obyek tanah adalah
78 — 49
Pangeran Antasari PasarIndera Kencana No.78, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi Kalteng;Bahwa Toko Sarinah menjual kain batik, kain wool, kain katun dan lainlain;Bahwa Saksi tidak pernah membuat nota pembayaran tertanggal 090116 dengan stempel toko SARINAH dengan total pembelianRp6.393.000,00 dan tulisan pada nota pembelian tersebut bukan tulisantangan saksi disamping itu ditoko saksi tidak ada menjual kain Makim,Selendang Penari dan kain Sarung penari;Bahwa Saksi tidak pernah menerima
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ROMSI HATTA Bin SAROPI
120 — 26
Penasihat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Makim memberikanputusan dengan menjatuhkan pidana yang seringanringannya kepadaterdakwa, terlebih lagi terdakwa sudah mengembalikan uang yang diperolehnyadari kegiatan tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
134 — 278
Untuk itusangat beralasan hukum gugatan rekonpensi ini.Halaman 44 dari 123Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Padt.G/2016/PN.PbrBahwa karena gugatan ini sangat beralasan hukum, patut menurut hukum,jika gugatan ini dikabulkan dengan serta merta oleh majelis makim yang memeriksadan mengadili perkara ini;Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, berkenan kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
Drs. GUNAWAN BASRI, HS Bin BASRI
111 — 27
Penasihat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Makim memberikanputusan dengan menjatuhkan pidana yang seringanringannya kepadaterdakwa, terlebih lagi terdakwa sudah mengembalikan uang yang diperolehnyadari kegiatan tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa atas alasan pembelaan dan permohonan tersebut,Majelis akan mempertimbangkannya sebagai pertimbangan untuk memberikankeringanan hukuman bagi terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang
43 — 15
IWAN SULASTOMO Bin MAKIM (disumpah), yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikutBahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan te.ahdiperiksa di depan Penyidik serta membenarkanBerita Acara Pemeriksaan yang dibuat olehPenyidik ;Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;Bahwa benar, yang mendasari penunjukan saksisebagai Juru bayar SMPN Penawaraji yaitu ditunjukoleh kepala sekolah melalui surat keputusan ;Bahwa benar, saksi adalah juga
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2207 K/Pdt/201135 tahun sehingga sampai dengan 22 April 2084, dimana kemudian dalampertimbangan Majelis Hakim pada halaman 269 sampai dengan 271 telahmembenarkan kekuatan pembuktian dari ketiga bukti Sertifikat Hak Guna Usahatersebut ;Bahwa pertimbangan Majelis Makim yang membenarkan kekuatanpembuktian dari Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut di atas adalah telahmelanggar hukum vide pasal 29 ayat (1), (2) dan (8) UU No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang berbunyi :Ayat
30 — 13
IWAN SULASTOMO Bin MAKIM (disumpah), yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikutBahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan te.ahdiperiksa di depan Penyidik serta membenarkanBerita Acara Pemeriksaan yang dibuat olehPenyidik ;Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaandengan Terdakwa ;Bahwa benar, yang mendasari penunjukan saksisebagai Juru bayar SMPN Penawaraji yaitu ditunjukoleh kepala sekolah melalui surat keputusan ;Bahwa benar, saksi adalah juga
162 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim/Majelis Makim dalam pertimbangan hukumnyamengabulkan melebihi apa yang diminta (ultra petita).Sebagaimana telah diuraikan diatas, Dakwaan Jaksa penuntutUmum sama sekali tidak menyebutkan Undangundang dan Pasalyang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan tidak pulamenjelaskan dan menguraikan unsurunsur pidana dari Pasalyang diduga telah telah dilanggar oleh Pemohon PeninjauanKembali:Demikian pula bentuk dakwaan yang dipilin oleh Jaksa/PenuntutUmum tidak jelas sehingga membuat dakwaan
122 — 98
kerugian keuangan Negara.Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas makaunsur ke4 Dapat Merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi;Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pidana Tambahan,Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Makim
83 — 36
PLN (Persero) punya kajian atas kerugian tersebut, dan kajiantersebut telah diserahkan kepada Majelis Makim, Jaksa Penuntut Umun dan Penasehat HukumTerdakwa;Bahwa dengan selesainya PEDANTASIKMALAYA pada Tahun 2007 disalurkan daya 886 MW atau886 ribu KW pada tahun 2008 798 MW 2009 674 mw 2012 804 MW satu mega watt sama dengan1 juta watt, 1 megawatt itu bisa melistriki lampu dengan kapasitas 50 watt sebanyak 200rb buahlampu, maka dengan 804 MW maka akan ada 16 juta lampu yang bisa dilistiki;Bahwa Perencaaan
HENDRA DWI GUNANDA SH
Terdakwa:
NASARUDDIN,SH.,MH Bin MUHAMMAD UMAR
180 — 16
Dikembalikan Kepada IWAN SULASTOMO S.Pd Bin MAKIM.
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Rehabilitasi Ruang Kelas DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 SMPN 01 Gedung Aji Baru.
Dikembalikan Kepada RUSTOYO, S.Pd Bin WASKIM AI SATRO SUMARTO.