Ditemukan 3234 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 95/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUSRITA
Terbanding/Penggugat I : Wandri
Terbanding/Penggugat II : Ibrahim
Terbanding/Penggugat III : Tereli
Terbanding/Penggugat IV : Subur
Terbanding/Penggugat V : Bujur
Terbanding/Penggugat VI : Pahrizan
Terbanding/Penggugat VII : Supardi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu
Turut Terbanding/Tergugat II : DOAMIN SEGALA
Turut Terbanding/Tergugat III : SONOKERTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : MARTINI
Turut Terbanding/Tergugat V : FITRIYANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : BUDI SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat VII : PARDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : TUKINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SUYONO
Turut Terbanding/Tergugat X : SAHNAN
Turut Terbanding/Tergugat XI : AHMAD TARIDI
Turut Terbanding/Tergugat XII : SUYETNO
Turut Terbanding/Tergugat XIII : SUMADI
2413
  • DALAM REKONVENSI1.Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PenggugatRekonvensi/Tergugat dalam Konpensi Untuk seluruhnya.Menyataka perbuatan penggugat Rekonpensi adalah perbuatan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Perjanjian Kesepakatan antara tokoh masyarakat DesaPauh dengan tokoh masyarakat Kasang Padang Batal Demi hukumsesuai dengan pasal 1329 KUHPerdata kecakapan para pihak dalammembuat perjanjian, di tentukan lain menurut UndangUndang;Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Konvensi
Register : 27-09-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN WATAMPONE Nomor 55 / Pdt.G / 2013 / PN.WTP
Tanggal 3 Maret 2014 — ARIS bin KALI, dkk LAWAN Per. ANDI CECE , DKK
905
  • Januari 1986 (vide bukti TT 1:1) ; Bahwa penjualan tanah milik HAJI KALI bin BABA pada tanggal 23 Januari1986 tersebut untuk mengganti atap (seng) rumah HAJI KALI bin BABA yangbocor yang beralamat di Pinra, kelurahan Macanang, kecamatan Tanete Riattang4 Bahwa walau menurut dalil PENGUGAT mengatakan belum berubah, namuntidak berarti kepemilikan tidak berubah, jual beli tanah antara TURUTTERGUGAT I dengan almarhum HAJI KALI bin BABA telah memenuhi syaratPasal 1320 KUH Perdata ; 5 Bahwa dalam Pasal 1329
    Januari 1986,(Bukti TT1 :1) ; Bahwa perjualan tanah milik HAJI KALI bin BABA pada tanggal 23Januari 1986 tersebut untuk mengganti atas (seng) rumah HAJI KALI binBABA yang bocor, yang beralamat di Pinra, Kelurahan Macanang,Kecamatan Tanete Riattang Barat :Bahwa walau menurut dalil PENGGUGAT mengatakan belum berubah,namun tidak berarti kepemilikan tidak berubah, jual beli tanah antaraTURUT TERGUGAT I dengan almarhum HAJI KALI bin BABA telamemenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata :5 Bahwa dalam Pasal 1329
Putus : 19-12-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Spn
Tanggal 19 Desember 2016 — - Ir. SJAFRIL ALAMSJAH L a w a n - 1. SUTAN ADIL HENDRA NASUTION, DK
9820
  • Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;e Bahwa seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun;e Bahwa seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atauberumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah;e Bahwa Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orangadalah cakap, kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapaOrang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:1. Orang yang belum dewasa;2.
Putus : 27-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT.LONGFAIR IRON MINING (PT.LIM) vs PT.MENTAYA IRON ORE MINING (PT.MIOM), Dkk
201116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329dan 1330 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), sebagaimanakami kutip di bawah ini;Pasal 1329 KUHPerdata:"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatanperikatan, kecuali jikaia oleh undangundang dinyatakan tidak cakap";Pasal 1330 KUHPerdata:"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:1 Orangorang yang belum dewasa;2 Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;3 Orangorang perempuan, dalam halhal yang ditetapkanoleh undangundang, dan pada umumnya
Register : 04-06-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 353/Pdt.G/2015/PA.Ska
Tanggal 10 Nopember 2015 — Pemohon dan Termohon
249
  • nama ayah HeriWahyono dan nama lbu NYONYAKartu Keluarga (KK) atas namaKepala Keluarga Heri Wahyono dimaksud adalah tidak benar danmelawan hukum.22.Bahwa Penggugat Rekonvensi &/ Termohon Konvensi bersamabeberapa orang kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA)Jebres untuk konfirmasi data, dan justru diberi fotocopy data terkaittindakan Tergugat Rekonvensi &/ Pemohon Konvensi yang memintaduplikat kutipan Akta Nikah dengan menyampaikan beberapa surat,yaitu: surat keterangan pengantar Nomor: 149/1329
Register : 21-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 404/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat XIII : INDRA BUDI BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat XI : ITA ROSITA BINTI H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat IX : YAYAH TARLIAH BINTI H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat VII : ENENG JUARIAH BINTI H ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat V : ANI ROHAENI BINTI H ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat III : RINI KENCANA WATI Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat I : HJ. EUIS RUSTINI BINTI H. INDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat XIV : RUDI RUSTANDI BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat XII : ENA SUKMANA BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat X : NANDANG RUKMAN BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat VIII : ASEP TOHARI BIN H. ONDI WIH
7534
  • Bahwa untuk mendukung dan memperjelas jawaban tergugat, berikutini kronologis Sertipikat Hak Milik nomor 2759/Keluurahan Kota Kulonadalah sebagai berikut:Bahwa semula, status tanah berasal dari bekas tanah milik adatDaftar C nomor 1329 persil 245 Kelas S.II, Kemudian dikonversi danditerbitkan sertipikat hak milik nomor 2757/Kelurahan Kota Kulontanggal 29051996, Gambar Situasi nomor 860/1996 tanggal 10041996 luas 312m?
Register : 10-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
6429
  • Vivi Catering Mandiri, P16 tentang slip transaksi transfer Banktanggal 1329 Maret 2018 untuk catering Cv. Vivi Catering Mandiri tanggal 1631Januari 2018 dari PT. BAMA ke rekening Cv.
Register : 20-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 114/Pid.B/2018/PN SNG
Tanggal 11 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.PINOS PERMANA, SH.MH.
2.ADITYO ISMUTOMO, SH.
3.RIKY ALHAMBRA, SH.
Terdakwa:
1.AYI KURNIA alias AYI
2.CAHYO MULYONO BIN NARKA
3.ASEP SUDRAJAT alias ASEP
4.BIAN CAHYA PURNAMA
5.DACHIL AHMAD SYUKUR ALIAS DACHIL.
7314
  • Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya
  • Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar
  • Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto
  • Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329
Register : 16-10-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 21 Februari 2024 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
BS. MANTO S. MAHA Als BAHAGIA SERIMANTO SEMBIRING
5336
  • Dairi Nomor : 900/1329, tanggal 23 Desember 2019 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Dairi perihal Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) T.A 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Dairi an. Drs.
    Hutur Siregar, M.Si;
  • 1 (satu) Lembar disposisi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perihal surat dari Dispemas Pencairan Dana Desa dan ADD tahap II, Nomor : 900/1329, tanggal 23 Desember 2019;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pengajuan Penerbitan SP2D Belanja Langsung Kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi Cq.Kuasa BUD, Nomor : 1318/BK/BPKAD/2019, Tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0741 /BTL-BK/PPKD/
Putus : 16-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 193/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 16 Februari 2017 — P.T. BALI PECATU GRAHA sebagai : Pembanding MELAWAN 1.HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH.sebagai : Terbanding 2. PERSEROAN TERBATAS LUMINARY WIRA BHAKTI sebagai: Turut Terbanding I 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG sebagai : Turut Terbanding II
5528
  • dengan baik sehingga kewajiban telah terpenuhiyang menimbulkan hak bagi Penggugat, dimana kewajiban telah Penggugatlaksanakan dengan sempurna sehingga sesuai dengan kaidah hukumperikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang bersumber kepada Pasal1313, Pasal 1338 dimana syarat syahnya perjanjian secara general danuniversal diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata ditambahhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diikat dengan aktaautentik yang tunduk kepada Pasal 1320, 1321, 1322, 1329
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 98/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHSIN Diwakili Oleh : DR. NANANG SOLIHIN, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
15857
  • termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak adapenipuan.Bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Tergugat danTergugat II diawali dengan kata sepakat tanpa adanya paksaanmaupun tekanan dari pihak manapun, sesuai dengan positagugatan Penggugat halaman 2 angka 3, yang mana tujuandilakukannya perjanjian kerjasamn tersebut untuk meningkatkandan mengembangkan usaha perkebunan tebu di wilayah ProvinsiDaerah Tingkat Lampung.Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Perikatan)Bahwa berdasarkan Pasal 1329
Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — HARYANTI SUTANTO, S.H.,M.Kn ; SOERJANI SUTANTO
289218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1329 KUH Perdata,menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat suatuperjanjian, kecuali apabila menurut Undangundang dinyatakantidak cakap. 3. Suatu hal tertentu, Pasal 1333 KUH Perdatamenentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokoksuatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalamperjanjian adalah objek prestasi perjanjian.
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
BONADI
Tergugat:
1.SUPIYAH
2.RIBUT MUSRINGAH
3.SUKATI
4.WANTI
Turut Tergugat:
4.Kepala Desa/ Lurah Pakisrejo, Kec. Srengat, Blitar
5.Camat Srengat, Kab. Blitar, PPAT Setempat
6813
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum.Pasal 1329 KUHPerdata telah menyatakan Setiap orang adalah cakapuntuk membuat perikatanperikatan, jika ia oleh undangundang tidakdinyatakan tidak cakap.
Putus : 22-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2307 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — AGUS SUBAGYO VS EDI SURAHMAD
3830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Pasal 433 KUH Perdata;Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan: Setiap orang adalah cakap untukmembuat perikatanperikatan jika ia oleh undangundang tidakdinyatakan tidak cakap;Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan:Tak cakap untuk membuat persetujuanpersetujuan adalah:1. Orang yang belum dewasa;2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;3.
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 325/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 15 Juni 2015 — PT. HALMAHERA SHIPPING Lawan 1. PT. BANK PERMATA, Tbk 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH
17457
  • angsuran bunga danpokok Penggugat untuk Fasilitas Term Loan LAP dan angsuran pokok Penggugat47.48.untuk fasilitas Overdraft "ODLAP" kepada Penggugat sampai adanya putusandalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) meskipunada upaya verzet, banding, kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V maupun Tergugat VI;Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3956 K/Pdt/2000tanggal 23 Desember 2003 jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1329
    Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3956 K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1329 K/Pdt/2001 tanggal 18 Juli 2008 dengan kaidah hukum sebagaiberikut "bahwa Bank melakukan penyalahgunaan keadaan Debitur yang lemahsecara ekonomis untuk menekan Debitur dengan isi perjanjian yang tidak wajardan berat sebelah, sehingga debitur harus menerima perjanjian", maka tindakanTergugat IIT yang mewakili Tergugat I dan/atau Tergugat II yang telahmelakukan
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — PT. AMERO MITRA FILM vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
97161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garner, Blacks Law Dictionary 8" Edition, (USA: Thomson West, 2004), hal. 509 dan 1329.Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014Agreement on Tariffs and Trade (the Agreement) and that itsapplication with regard to data or instructions (software) recorded oncarrier media for data processing equipment ts fully consistent with theAgreement.2.
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 31-01-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 3092/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 30 Januari 2020 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
RUDY
170
  • DWI UTAMA INTI TERANG Nomor : 510/1329/404.6.2/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang berlaku s/d tanggal 12 Agustus 2015;
    -1 (satu) bendel fotocopy faktur pembelian CV. DWI UTAMA INTI TERANG bulan Juni 2012;
    -1 (satu) bendel fotocopy faktur pembelian CV. DWI UTAMA INTI TERANG bulan September 2012;
    -1 (satu) bendel fotocopy legalisir faktur pajak No : 010.000-12.00002714 nota pembelian stereform CV.
Register : 20-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 116/Pid.B/2018/PN SNG
Tanggal 11 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.PINOS PERMANA, SH.MH.
2.ADITYO ISMUTOMO, SH.
3.RIKY ALHAMBRA, SH.
Terdakwa:
BUDIMAN HUTAPEA alias BUDI.
7912
  • Surat bukti kredit dari pegadaian CP Pamanukan Nomor 13309-17-01-007760-4 Tanggal kredit 22 November 2017 an Tatang Tanwidjaya
  • Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002152-5 Tanggal kredit 23 september 2017 an Ahmad iskandar
  • Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Kalijati Nomor 13274-17-01-002121-0 Tanggal kredit 20 september 2017 an Suryanto
  • Surat bukti kredit dari pegadaian UPC Panglejar Nomor 13280-17-01-001-1329
Upload : 23-05-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 17/PDT/2016/PT.BTN
. SAIDI WAIK, beralamat di Kampung Grenyang Pelabuhan, Rt/Rw. 10/08, Desa Argawarna, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada diantaranya Moch Anggi Bimanes, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada ASREK LAW FIRM, beralamat di Jl. Trip K. Jamaksari No. 1 Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding semula Penggugat; L A W A N 1. Hj. NUNUNG NURJANAH ASMUI, beralamat di Lingkungan Jombang Cemara, Rt/Rw. 002/008, Nomor 77, Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. H. SAHRIR bin H. SYIBLI, beralamat di Komplek PCI Blok A No. 06, Rt/Rw. 03/06, Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II telah memberi kuasa kepada diantaranya Mufti Rahman, S.H., M.H., dan Shanty Wildhaniyah, S.H., Advokat beralamat di Jl. K.H. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2016; 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun No. 5, Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; 4. KEPALA KECAMATAN PULO AMPEL, berkedudukan di Jalan Ki H. M. Idris No. 3 Pulo Ampel, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; Pengadilan Tinggi tersebut;
8735
  • No. 17/PDT/2016/PT.BTN1232.12tentang syaratsyarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320KUH Perdata;Bahwa salah satu syarat subjektif untuk sahnya perjanjian adalah kecakapanpara pihak untuk membuat perjanjian, yang pada prinsipnya, setiap orangsepanjang tidak ditentukan lain oleh Undangundang, dianggap cakap ataumampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini adalah membuatperjanjian sehingga menimbulkan perikatan, sebagaimana ditegaskan dalamPasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
220146
  • Citra Aditya Bakti,2015, hal. 108111 dan Ella Erawati dan Herlein Budiono,penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian, JakartaNLRP, 2010, hal.48);Bahwa pasal 1321 KUHPerdata menyatakan, Tiada suatusepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karenakekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan ataupenipuan,;Bahwa pasal 1329 KUHPerdata menyatakan, Setiap orangadalah cakap untuk membuat perikatanperikatan, terkecualiia oleh undangundang dinyatakan tidak akap;.
    Orangorang perempuan, dalam halhalyang ditetapkan oleh undang undang dan pada umumnyasemua orang kepada siapa undangundang telah melarangmembuat perjanjianperjanjian tertentu.Bahwa apabila ketentuan pasal 1454 KUHPerdatadihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata,pasal 1321 KUHperdata, pasal 1329 KUHPerdata, sertadoktrin dalam ilmu hukum yang membagi syarat sahperjanjian terdiri dari syarat subyektif dan obyektif, makadapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 1454 KUHPerdataHal 138 dari 221
    Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 108111 dan EllyErawati dan Herlein Budiono, Penjelasan Hukum Tentang KebatalanPerjanjian, Jakarta: NLRP, 2010, hal. 48);Bahwa Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan, "Tiada suatu sepakatyang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan ataudiperolehnya dengan paksaan atau penipuan;Hal 309 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB Bahwa Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan, "Setiap orang adalahcakap untuk membuat perikatanperikatan, terkecuali ia oleh undangundang dinyatakan
    Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yangHal 377 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBberbunyi, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatanperikatan, terkecuali ia oleh undangundang dinyatakan tidakcakap. Orang yang oleh undangundang dinyatakan tidak cakap,dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuatperjanjian.
    1329 KUHPerdata menyatakan, Setiap orang adalah cakap untukmembuat perikatanperikatan, terkecuali ia oleh undangundang dinyatakan tidakakap;. Selanjutnya didalam pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan, Tidak cakap untukmembuat perjanjian adalah: 1. Orangorang yang belum dewasa; 2. Mereka yangditaruh dibawah pengampuan; 3. Orangorang perempuan, dalam halhal yangditetapkan oleh undang undang dan pada umumnya semua orang kepada siapaundangundang telah melarang membuat perjanjianperjanjian tertentu.