Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2003 yang antara lain menegaskan :bahwa apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partal yangbersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.... dst; (NietOntvantkelick Verklaard)b.

saudara Gideonkemudian pada awalnya Saksi menghubungi Penasehat Hukum ParaTerdakwa dan selang beberapa hari Saudara Gideon dan lbunyamenandatangani surat perdamaian tersebut;Bahwa sebelum ada penandatanganan surat perdamaian sepengetahuanSaksi sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu karena di rumah Sksiada penyampaian akan melakukan perdamaian;Bahwa musyawarah dilakukan dirumah Saksi karena Saksi sebagaiKetua Partai di kecamatan Minggir dan Para Terdakwa dan SaudaraGideon juga merupakan simpatisan partal

Terdakwa Santangdengan Saudara Gideon yang dilakukan di rumah Widarto Catur;Bahwa Terdakwa Santang tidak datang saat perdamaian tersebut dandiwakili oleh Saudara Iswandi sebagai Lawyernya dan saudara Dionbeserta ibunya;Bahwa perdamaian dilakukan mengenai penganiayaan yang dialami olehSaudara Gideon dan bukan mengenai bom Molotov;Bahwa Saksi ikut menyaksikan perdamaian tersebut karena Saksisebagai pengurus Partai di Kecamatan Minggir, sementara ParaTerdakwa dan Saudara Gideon juga merupakan simpatisan partal

,M.Si dan Ir.MUHAJIRIN, MP yang di usungoleh Partai PBB sebagi berikut:1) Kerugian Maateriil terhitung sejak ditetapkan Partai PBBmendukung pasangan nomor urut 2 terkait penggunaan logopartai serta atribut partal yang mendukung pasangan lainberjumlah: Rp.10.000.000.000.

yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRDprovinsi;Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperolehkursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketuaDPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partaipolitik yang memperoleh suara terbanyak;Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperolehsuara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4),penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaranperolehan suara partal

pada ayat (1), (3), (4),dan (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017, danketentuan Pasal 61 khususnya ayat (1) huruf a dan b Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020, maka meskipun Penggugat adalah anggotaDPR Papua yang diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor: 161.915399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019,tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat PapuaMasa Jabatan Tahun 20192024, tetapi oleh karena partal

Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai, namun saksi tidak mengetahul apakahrumah Penggugat tersebut dijadikan posko salah satu partal

Kesemua surat tersebut telah disampaikan kepadaTergugat dan Tergugat telah menerima (sesuai dengan tanda terima);8 Bahwa pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 berbunyi:Ayat (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangtelah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partal politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik ataugabungan partai politik;Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok Sdr.

diperbuat dengan tujuan untuk memenuhi ketentuanadministrasi dari Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu (KPU LabuhanBatu) sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politikuntuk mengikuti proses Pemilihan umum tahun 2014, sehingga pinjampakai tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keikutsertaan partaldalam pemilu karena salah satu ahli waris Alm.Hasan Basri pada saat itumerupakan salah satu anggota KPUD Labuhan Batu, selanjutnya suratperjanjian tersebut juga tidak diperbuat diatas kop surat partal

maupunHalaman 18PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rapstempel resmi partal sehingga merupakan perbuatan hukum pribadi dantidak mengikat bagi Tergugat sebagai Partai Politik;Tf.

diperbuat dengan tujuan untuk memenuhi ketentuanadministrasi dari Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu (KPU LabuhanBatu) sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politikuntuk mengikuti proses Pemilihan umum tahun 2014, sehingga pinjampakai tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keikutsertaan partaidalam pemilu karena salah satu ahli waris Alm.Hasan Basri pada saat itumerupakan salah satu anggota KPUD Labuhan Batu, selanjutnya suratperjanjian tersebut juga tidak diperbuat diatas kop surat partal

Antar Waktu Selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;14.Bahwa Tergugat I/Termohon ,Tergugat II/Termohon II dan TergugatI1l/Termohon III dalam proses melakukan Pesetujuan Pergantian antar Waktutidak melaksanakan Sesuai Dengan AD dan ART Partai Hanura Pasal 3 Ayat(1), Pasal 3 Ayat (8) dan Pasal 3 Ayat ( 9 ) Tentang Hak Anggota PartaiHanura yang isinya sebagai berikut : Pasal 3 ayat (1) memperoleh Perlakuan Yang sama; Pasal 3 ayat (8) Memperoleh Penjelasan atas keputusan Partai,Kebijakan dan sikap partal

Mencari salinan berita acara dan sertipikat rekapitulasi apakah harusBahwa salinan berita acara dan sertipikat rekapitulasi ini adalah milik dariKomisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Demokrat (para saksi partal),Bahwa buktibukti yang menyangkut salinan berita acara dan sertipikatrekapitulasi suara adalah milik dari KPU dan Partai Demokrat, apakahBahwa menurut hukum (peraturan perundangundangan yang berlaku)salinan berita acara dan rekapitulasi suara dimaksud sudah tidak bolehkeluar kepada umum,

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenKepegawaian, menyatakan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partal

., alias Herman dengan mengatakan, beta akanberikan suara par ale, beta ingin kali ini PDIP dari Jesira Lehituyang nantinya duduk sebagai anggota DPRD, supaya menangkissemua pandangan masyarakat Jesira menyangkut partai PDIPsebagai partal agama.Selanjutnya saksi Johanis Herman Serang,S.Pd., alias Hermanmengatakan kepada saksi Yusuf Uweng,SE alias Ucu, kalau batul batul ale kasi suara par beta, beta seng lupa ose, selanjutnya saksiYusuf Uweng,SE alias Ucu mengatakan beta seng mengharapkan apa apa

KetuaDewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut MajelisKehormatan.2) Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA,menyatakan:(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplindan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai GERINDRA.3) Pasal 64 ART Partai GERINDRA, menyatakan:Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Internal Partal

MH50.AH.11.01 Tahun2008 jelas bertentangan dengan UU No. 2tahun 2008 khususnya ketentuan Pasal 26 ayat(1) Anggota partai politik yang berhentiatau diberhentikan dari kepengurusandan/atau keanggotaan partal politiknyatidak dapat membentuk kepengurusan dan/ataupartai politik yang sama. Pasal 26 ayat (2)Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/ataupartali politik yang sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidakdiakui oleh Undang Undang ini.

Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partal yang terkait.2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.

denganmembelikan emas, menambah kekurangan beli mobil, membeli rumah danfurnitur dan merapikan mobil yang kalau ditotal lebin besar Tergugat yangmengeluarkan uang daripada Penggugat dan tidak benar bahwa percekcokanini terjadi sejak tahun 2015 yang benar adalah sejak bulan Agustus 2017 sejakterjadinya perubahan atas prilaku hidup Penggugat yaitu sering keluar rumahtanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa izin atau pamit pada suami yaitusejak adanya perkumpulan IKMB, reunian dan ikutikutan simpatisan partal

Surat Komisi Pemilihan Umum Paniai Nomor026/KPU PAN/II1/2010, tanggal 02 Maret 2010,perihal Surat Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai,beserta lampirannya dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor. 06 Tahun2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentangpenghitungan perolehan suara partal politik,perolahan suara calon, penetapan perolehan kursidan penetapan calon terpilih dalam keanggotaanDPRD Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum tahun2009, khususnya pada lampiran 1.

tahun 2015;15.Bahwa apa yang disebutkan Tergugat dalam suratnya tersebut adalahsama sekali tidak benar karena dalam menjalankan kebijakan dan programpartai Penggugat selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua danPara Pengurus Partai, tidak pernah menutup informasi yang berkaitandengan kepartaian di pemerintahan kepada pengurus partai, tidak pernahmembawa atau mengikut sertakan orang diluar Partai dalam rapat khususpengurus partai dan Penggugat telah melaksanakan dengan baik semuakeputusan partal

Poso; Bahwa Pengusulan saudara Iswan Masirete ditanda tangani oleh Pengurus Provinsi;Bahwa alasan Penggugat sehingga diberhentikan/PAW karenapenggugat telah memasukan BB.5 mundur dari anggota DPRD karenapindah partai lampirannya SK pemberhentian, BB.5 sudah masuk sejak15 April 2013, penggugat sudah tanda tangan pernyataan mundur; Bahwa BB.5 jadi bahan pembahasan KPU dalam rapat pleno karenaadanya SK pemberhentian, KPU tidak mencampuri urusan internal partal;Bahwa dalam BB.5 seharusnya Ada surat pernyataan

DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA (Periode tahun 20162021)hasil MUSDA IIl PARTAl GOLKAR Kota Bima tanggal 2 Oktober2017.Beralamat Kantor Sekretariat di Jalan Gajah Mada, KelurahanRabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi NTB.Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;Dalam hal ini untuk Tergugat III dan Turut Tergugat dipersidangan diwakilioleh SRI MULYANI, SH ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar para pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan

Bahwa kemudian ketentuan mengenai Hak Anggota Partai telah diatur didalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015sebagai berikut:Hak Anggota1) Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukan bagi seluruh anggota; 2) Memilih dan dipilin menjadi pengurus partai atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh partai;3) Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Partaidengan cara sebaikbaiknya sesuai mekanisme partal. .