Ditemukan 1223 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS AGUS DARMAWAN YOHANES
16052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum diterbitkannya SKP, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah menerbitkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEMB034/WPJ.10/KP.1105/2010 tanggal 27 Mei 2010 dan dilampiridengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)pada tanggal 2 Juni 2010;d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah menanggapi SPHP tersebut;e.
    Bahwa sehubungan dengan SPHP tersebut, maka sesuaiketentuan dalam PMK123/PMK.03/2006, Pemohon PeninjuanKembali (semula Terbanding) telah menerbitkan Surat Nomor S144/WPJ.10/KP.1100/2010 tanggal 9 Juni 2010 hal Panggilan untuk memberikan keterangan lebih terinci ataumenandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangkapelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;f.
    Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/2015j.sebagaimana terdapat dalam Surat Panggilan dan II tersebutsehingga pada tanggal 13 Juli 2010 Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) telah membuat Berita AcaraKetidakhadiran Wajib Pajak;Bahwa selanjutnya KPP Pratama Blora menerbitkan SKPKBPPN Nomor 0009/207/08/514/10 tanggal 20 Juli 2010 sesuaidengan temuan yang terdapat dalam SPHP;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak menyetujui koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding
Register : 13-02-2012 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52302/PP/M.VB/16/2014
Tanggal 5 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12627
  • Koreksi peredaran usaha tersebut berasal dari Buku Penjualan, Faktur PajakSederhana, Invoice, Trial Balance Januari s.d Agustus 2007 dan General LedgerTahun 2007;: bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan penjelasan mengenai penyerahan BKPyang belum dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam SPHP Nomor Pem052/WPJ.20/KP.0400/2010 tanggal 22 September 2010.
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055 B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDONESIA DWI SEMBILAN;
4528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tanggal 6September 2010 tidak dipertimbangkan dalam tahap pemeriksaan.bahwa Metode Cost Plus sebagai dasar koreksi merupakan kesimpulanpemeriksa sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor Pem333/WPJ.24/KP.080/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang SPHP,sedangkan Peneliti Keberatan menggunakan metode TNMM yang didasarkanpada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 tanggal 6September 2010.
    Apabila dilinat kedua tanggal tersebut di atas dapat diketahuibahwa pada saat SPHP diterbitkan (tanggal 23 Desember 2010) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER43/PJ/2010 telah diterbitkan (tanggal6 September 2010), sehingga seharusnya Peraturan Direktur Jenderal Pajaktersebut sudah dipertimbangkan dalam tingkat pemeriksaan pajak;bahwa selain itu, dapat disampaikan bahwa Pemeriksa melakukan koreksidengan menggunakan metode Cost Plus, tanpa mendasarkan pada:0 Comparability Analysis;o Functional
    perpajakan sehingga mencederai kepastianhukum, sehingga harus dibatalkan;bahwa dengan diubahnya dasar koreksi Pemeriksa tersebut oleh PenelitiKeberatan, menunjukkan bahwa dasar koreksi Pemeriksa adalah tidak benardan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan sehinggaseluruh koreksi seharusnya dibatalkan;bahwa dengan tabel di bawah akan lebih jelas dapat diketahui perubahan dasarkoreksi oleh Pemeriksa dan kesimpulan Peneliti Keberatan tersebut, yaitusebagaimana disebutkan dalam SPHP
    dan SPUH sebagai berikut : SPHP No. : Pem333/WPJ.24/KP.080/2010;SPUH No. 936/WPuJ.24/2012Catatan : Berkenaan dengan DaftarTemuan Pemeriksaan PPNdisebutkan bahwa :a.
    Denganmenggunakan Dari SPHP dan SPUHtersebut dapat diketahuibahwa terjadi perubahandasar koreksi berkenaandengan peredaran usahasebesarRp30.853.595.190,00.Perubahan dasar koreksiadalah sebagai berikut :(1) Dasar koreksi pemeriksaterhadap penjualanekspor yang dilakukandengan pihak yangmempunyai hubunganistimewa dibandingkandengan :a) penjualan lokal pihak3;b) tidak menyebutkanperusahaan pembanding, danc) metode yang dipakaiCOST PLUS;(2) Dasar kesimpulanPeneliti Keberatanterhadap penjualanekspor yang
Register : 12-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
5720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (dalam hal iniKanwil DJP Wajib Pajak Besar) telah melakukan prosedur penelitian ataskegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terutamaberkaitan dengan Wajib Pajak in casu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah diundang pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaandan telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1079/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — PT. KAYBEE INTERINDO, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenyataannya Penggugat tidak pernahdiundang untuk hadir dalam acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan, Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (SPHP)seharusnya disampaikan kepada Penggugat, pada kenyataannya SPHPtersebut tidak pernah Penggugat terima;Bahwa sesuai dengan ketentuan, sebelum SKPKB dikeluarkan, Penggugatseharusnya diundang dalam Final Conference untuk membicarakan hasilpemeriksaan secara final.
Register : 26-02-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50611/PP/M.XII B/99/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Penggugat dan Tergugat
13724
  • Pertambahan Nilai, sehingga Penggugat tidakmempunyai kesempatan untuk memperbaiki permohonan keberatannya; menimbangMemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa terdapat salah pengetikan yang dilakukan oleh Penggugat berupa pencantumankalimat "jumlah penyerahan Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri" yangseharusnya adalah "Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan" dan tidak mempengaruhisubtansi keberatan yang sebenarnya, karena faktanya angkaangka yang menjadi dasaralasan keberatan bersumber dari SPHP
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT GAYA FAVORIT PRESS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Besar yang dipinjamkan oleh WP sebelumnyaJurnal atas AC 17.03 dan AC 20.33 tidak ada (halaman ke 2 dari RisalahPembahasan Akhir)bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan dari sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung daritanggal diterbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapanganbaru dimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP
    Adapun selisin tersebut adalah sebesar Rp 1.121.377,00dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Rp 49.649.999.835,00R 1.121.377,00Seharusnya adalahSelisihHalaman 28 dari 55 halaman.
    Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah menyampaikan kepada pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa terdapat selisihpembelian yang merupakan pembelian yang dilakukan pembayaranoleh Pemegang Saham langsung tanpa melalui rekening PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar Rp49.651.121.212,00 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapanatas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang merupakansanggahan atas SPHP
    (bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011tanggal 29 September 2011 terlampir ======== Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakmemperhitungkan jumlah pembelian yang dibukukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaipersediaan barang yang telah dibayarkan sebesarRp49.651.121.212,00b.
    Putusan Nomor 39/B/PK/PJK/2016 Selisih Pembelian vs GL Persediaan49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham49.649.999.835,00 Selisih0,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP s.d.Banding49.651.121.212,00 Salah ketik jumlan Pemohon Bandning atas jumlahDesemberseharusnyaberdasarkan Faktur Pajak Magowanaya Nomor 2596pembayaran 31200.337.580,002008Rpseharusnya Rp199.216.368,00(1.121.377,00) Pemohon Banding bukukan45.496.304.217,00
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2262/B/PK/Pjk/2021Facti, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2261 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
251167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2261/B/PK/Pjk/2021Facti, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
ADRIAN PUTRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA
182233
  • SPHP.00045/WPJ.31/KP.0705/RIK.SIS/2019 tanggal 26Juni 2019 sebesar Rp.1.426.539.455, OO sehingga Penggugat sangatdirugikan karena diwajibkan membayar pajak terhutang yang bukanmenjadi kewajiban Penggugat..... ;4. Bahwa dalil tersebut sangat keliru karena Penggugat tidak pahamakan apa yang didalilkan secara aturan hukum yang berlaku;5.
    Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa akanmenerbitkan SPHP yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.03/2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2013Tentang Tata Cara Pemeriksaan (selanjutnya disebut PMK Nomor:184/PMK.03/2015)Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHPadalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pospos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi
    , perhitungan sementara dariJumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksiadministrasi;Kemudian SPHP tersebut disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai denganpengaturan dari 11 huruf f PMK Nomor: 184/PMK.03/2015 yangmenyatakan sebagai berikut:f. menyampaikan SPHP kepada Wayib Pajak;6.
    Oleh karena itu, dengan penerbitan SPHP serta pengiriman SPHPkepada telah sesuai dengan PMK Nomor: 184/PMK.03/2015, dan atasdasar SPHP tersebut, telan dituangkan ke dalam Laporan HasilPemeriksaan yang diatur dalam pasal 1 angka 18 PMK Nomor:184/PMK.03/2015 yang berbunyi:Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalahlaporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yangdisusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuaidengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (Pakerin)
2417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pakerin menerima Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: Pem055/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 24Maret 2010. Berikut ini adalah pospos dikoreksi yang ada pada SPHP untuk PPNtahun pajak 2008 ;1. PEREDARAN USAHACfm SPT 132.229.726.748Cfm Pemeriksa 133.554.298.330.1.324.571.5821. Penjualan kertas 480.935.2982. Penjualan kimia 12.407.7503. Penjualan steam 831.228 .5331.324.571.582Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi peredaran usaha sebesar Rp1.324.571.582,;B.
    Hal ini dapat dilihat pada copy SPHP dan RisalahPembahasan akhir PT. Javapaperindo Utama Industries untuk tahun pajak 2008;Bahwa faktanya adalah perusahaan tidak melakukan penjualan sisa uap buangan kePT.
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIN00021/WPuJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012 (Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.
    Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 5.214.633.606 meliputi Masa PajakJanuari Desember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPH 26 atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal 27 November 2012;KPP Migas memberikan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemeriksa sesuai Risalah Pembahasan(lampiran 5 surat banding), berikut adalah total koreksi objek PPh Pasal 23untuk masa Januari sampai dengan Desember 2010 sebesarRp298.263.637.223,00 dengan rincian sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi SengketaRoyalti kepada Pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941.421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP
    Tambahan koreksi setelah SPHP berupa:Halaman 4 dari 41 halaman.
    Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufh Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UU PPh");Bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh secarautuh.
    Putusan Nomor 1138/B/PK/PJK/2017h Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008 ("UU PPh");Penjelasan Termohon PK (dahulu Terbanding) dalam SPHP tentangdefinisi royalti tidak mencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1)huruf h UU PPh secara utuh.
    RPP Mining Contractor(RMC) dan beberapa tambbahan koreksi setelah SPHP (yaitu biayamobilisasi/demobilisasi, biaya coal selling comission, biaya jasakeamanan dan biaya reklamasi) oleh Termohon Peninjauan KembaliHalaman 37 dari 41 halaman.
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2259 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFacti, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Register : 14-09-2011 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46094/ PP/M.XI/15/2013
Tanggal 8 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
15044
  • S222/PJ.0531/2007 dan usulditerbitkan Surat KetetapanPajak dari Kanwil JawaTimur I ke Direktorat inteteyer car PerryrdtkarBerdasarkan surat dariDirektorat Inteldik nomorS062/PJ.05/2009 berisikanpenolakan untukditindaklanjuti dengan SKP,agar dibuatkan risalahtemuan dan dikirimkan ke padaKPPtempat wPterdaftarDiselesaikan LaporanPemeriksaan Bukti permutaan (sumir) danRisalah TemuanPengiriman Risalah Temuanke KPP Krembangan Permulaan 2009PemberitahuanPerneriksaan SelesaiPemberitahuan secara lisantanpa SPHP
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur JenderalPajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 September2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00157/203/17/051/19tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3624/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — PT DIPTANALA BAHANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00023/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Desember 2016yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT DIPTANALA BAHANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00215/503/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Juli 2016 yang telah dipertimbangandan diputus dipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat danbenar karena kewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. GAYA FAVORIT PRESS VS PT. GAYA FAVORIT PRESS
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buku Besar yang dipinjamkan olehPB sebelumnya Jurnal atas AC 17.03 dan AC 20.33 tidak ada (halaman ke 2 dariRisalah Pembahasan Akhir)Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung dari tanggalditerbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapangan baru dimulaitanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP
    Selisih487.869.588,00 Total Pembelian Pemohon Banding seharusnya *)Tercatat di GL95.146.304.052,0048.736.613.967,00(ac 1702 Debet) Biaya EMKL (583.921.780,00)Pembelian Tahun 2007 (2.656.387.970,00)Murni Pembelian kertas Tahun 2008 A 45.496.304.217,00Selisih Pembelian vs GL Persediaan =====B 49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham49.649.999.835,00 Selisih0,00 *) ==== 9 A+B= Rp 95.146.304.052,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP
    Adapun selisih tersebut adalahsebesar Rp 1.121.377,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahanketik didalam jumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atasPembelian dalam Faktur Pajak atas nama PT MagowanayaDayasentosa Nomor FP 2596 sebesar Rp 200.337.580,00seharusnya adalah sebesar Rp 199.216.368,00 yang telahPemohon Peninjauan Kembali
    Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwaterdapat selisin pembelian yang merupakan pembelian yangdilakukan pembayaran oleh Pemegang Saham langsung tanpamelalui rekening Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yaitu sebesar Rp 49.651.121.212,00 sebagaimanatercantum dalam Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29September 2011 yang merupakan sanggahan atas SPHP
    NomorPem 235/WPJ.04/KP.1100/2011 tanggal 22 September 2011;(bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/201 1tanggal 29 September 2011 terlampir ======= Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :a.
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
20338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak NomorKEP00902/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor00149/107/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP