Ditemukan 4628 data
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini cabang tidakdibebankan pembayaran ke kantor pusat karenatujuannya adalah pengalokasian biaya secara akuratdari kantor pusat ke kantor cabang.Bahwa tidak ditemukan pengungkapan kebijakan akuntansisebagaimana tersebut diatas dalam Laporan Keuangan yangtelah diaudit oleh Akuntan Publik (KAP Sidharta Sidharta &Wijaya);Bahwa terdapat kaitan secara langsung antarapengalokasian (beban) management fee dengan biaya gajiPresiden Direktur, biaya gaji Direktur, dan biayaExpatriate sebagaimana dimaksud
Selainitu tidak ditemukan pengungkapan kebijakan akuntansisehubungan dengan hal tersebut dalam Laporan Keuangan yangtelah diaudit oleh akuntan publik.
147 — 54
Kerja Pemeriksaan,T4 Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1175/WPJ.04/2012 tanggal 2 Oktober 2012,T5 Kertas Kerja Penelitian Keberatan;bahwa Pemohon Banding dalam kesimpulan akhir nomor: 57/YDAKAB/X/2013 tanggal 11 Oktober2013 menyatakan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding atas bunga depositosebesar Rp1.510.009.414,00 karena pencatatan bunga deposito setiap bulan oleh Pemohon Bandingdilakukan saat diterima (cash basis), karena saat diaudit Akuntan
Publik Pemohon Banding belum tutupbuku Tahun 2009.
Pemohon Banding disarankan oleh Akuntan Publik untuk melakukan Clienadjustment atas pendapatan bunga deposito tersebut agar buku besar pendapatan bunga deposito samadengan Laporan Akuntan Publik.
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chandra Asri Petrochemical Tbk, 98,86% dari nilai BKP yangdijual berasal dari produksi sendiri) dan Laporan Keuangan telah diauditHalaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1183/B/PK/PJK/2015oleh Akuntan Publik untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum diajukannyapermohonan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.Atas permohonan tersebut, KPP WPB Dua menerbitkan Surat KeputusanNo.
Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya diauditoleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualianatau Wajar Dengan Pengecualian.Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas jelas diatur bahwapersyaratan yang berlaku untuk ketiga jenis Pengusaha Kena Pajakadalah bahwa atas Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak pernahdilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalamjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya diauditoleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualianatau Wajar Dengan Pengecualian.Adapun persyaratanpersyaratan tertentu diatas telah dapat dipenuhioleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga seluruh persyaratanHalaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1183/B/PK/PJK/2015berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf c telah terpenuhi dan pada tanggal30 April 2012 Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan SuratKeputusan No.
Surat Pernyataan bahwa nilai Barang Kena Pajak yang dijual padatahun sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahunpajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar DenganPengecualian, bagi produsen selain Perusahaan Terbuka danBUMN/BUMD.Adapun bunyi pasal 2 ayat 2 huruf c tersebut diatas, knususnya padaitkatakata .... bagi produsen selain Perusahaan Terbuka danHalaman 22 dari
Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya diauditoleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualianatau Wajar Dengan Pengecualian.Adapun seluruh persyaratanpersyaratan tersebut telah terpenuhi olehPemohon Peninjauan Kembali.Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1183/B/PK/PJK/2015Mengingat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkanpenetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah yangdiberikan pengembalian pendahuluan kelebihnan Pajak PertambahanNilai melalui Surat
146 — 24
Tergugat melakukan koreksi denganmenganggap bahwa besarnya Peredaran Usaha Penggugat sama dengan nilai barang yangtercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (nilai FOB) yang dilaporkan oleh Penggugatkepada Ditjen BeaCukai pada saat melakukan ekspor barang yang diproduksinya;bahwa dari http://www.kemenperin.go.id diketahui bahwa Penggugat adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang usaha Pakaian Jadi dari tekstil;bahwa dari daftar PEB yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purbalauddin & Rekan dapatdilihat
1.Muslihat
2.BUDIMAN
Tergugat:
PT. NASSAU SPORT INDONESIA
124 — 42
Bahwa apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT pada point 2, 3 dan 4 dalamSurat gugatan tidak benar dan harusnya di tolak oleh Majelis, bahwaTERGUGAT mengeluarkan surat keputusan nomor01/Pimp/Persh/NSI/VII/2018 tentang PHK bertahap tertanggal 3 Juli 2018dengan pertimbangan Kondisi perusahaan dan keuangan berdasarkan hasilAudit Akuntan Publik Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Efesiensi yang dikeluarkan oleh Tergugat;P18 : Surat PHK atas nama Muslihat;P19 : Surat PHK atas nama Budiman;P20 : Surat Permohonan perundingan Bipartite ;P21 : Surat Permohonan perundingan Bipartite II;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalildalil dalamjawabannya telah mengajukan buktibukti tertulis, berupa foto copy yang telahdibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokan dengan asli/copynyakemudian diberi tanda T1 s/d T18 sebagai berikut:T1 : Bukti Hasil Audit tahun 2015 oleh Kantor Akuntan
Publik Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry;T2 =: Bukti Hasil Audit tahun 2016 oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry;T3 : Bukti Hasil Audit tahun 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry;T4 : Bukti Surat no 01/Pimp/Persh/NSI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018;T4.1 : Bukti surat pencabutan dari Presiden Direktur Nomor:02/Pimp/Persh/NSI/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Surat keputusanyang menyatakan tidak berlaku lagi Surat Nomor:001/Pim/Persh/NSI/X1/2017 tanggal
Muslihat;T17 : Bukti Hasil Audit tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan,Nomor: L.00097h / 00103 / AU.1 / 04 / 1334 /1/ IV / 2019 tanggal 1 April2019;T18 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 315 K/Pdt.SusPHI/2019 tanggal 12April 2019;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan PihakPenggugat mengajukan saksi yang bernama Tarman, Tempat/Tanggal Lahir:Banjarnegara, 1581970, Jenis Kelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Alamat: DusunBalong Kulon, RT. 001, RW. 004, Desa: Sirkandi,
191 — 59
., digantikan oleh BapakLanto, SE;Bahwa sejak pergantian jabatan a quo, pembayaran atas jasa/honorPenggugat tidak dilaksanakan dengan penuh (seluruhnya) sebagaimanadalam Surat Perjanjian (kontrak) Kerja, yang awalnya dibayar tersendatsendat (tidak lancar) hingga pada akhirnya terhenti secara total;Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, Penggugat selaku konsultanpada kantor Akuntan Publik Drs. ARMANDIAS dengan PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI yang diwakili oleh Ir.Moch.
Publik Drs.
Publik yang independen dan propfesional namun baruHalaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN.
Publik,"Drs.
Publik yang berbau bisnis dan komersial maka dariitu.
1.LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH
2.HAFIZ AKBAR RITONGA
3.JHORDY MOSES HAMONANGAN NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
IKA ANDAL FEBRIANTI SIRINGORINGO
53 — 21
Biasa Sitepu dan Lampiran hasil Audit Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu yang dilegalisir oleh kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu;
Dikembalikan kepada Kopdit CU. Seia Sekata melalui Saksi Japendan Munthe, S.Pd;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
98 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Publik dan juga telah dilaporkan dalamSPT PPh Badan Bank Sakura tahun 2001;Harga Pokok Penjualan, Koreksi Positif sebesar Rp. 2.497.205.475,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualandengan rincian sebagai berikut: No.UraianJumlah(Rp) B.1Biaya atas demand deposit,borrowings, subordinate loans, swap costtime deposit, fund1.744.257.003 B.2 Reklasifkasi ke Other Operating Expense 752.948.472 B.1 Demand Deposit, time deposit, fund borrowings, subordinateloans, swap cost, koreksi
No. 301 B/PK/PJK/20092001 seharusnya hanya yang berdasarkan angka general ledger per31 Maret 2001 yaitu sebesar Rp. 32.262.154.009,00Tanggapan Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebutkarena koreksi tersebut merupakan selisih kurs untuk saldo akunpendapatan operasional Bank Sakura selama bulan JanuariMaret2001 yang telah termasuk dalam laporan keuangan Bank Sakura per31 Maret 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik danjuga telah dilaporkan dalam SPT PPh
publik dan kredit menurutlaporan keuangan 20012003 yang dipublikasi di suratkabar);Bahwa secara historis, sebagaimana dipaparkan di atas,ketentuan pajak sejak tahun 1998 sehubunganpenghitungan cadangan selalu. mengacu kepadaketentuan Bl.
Initerlihat dan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) dan KMKNo. 68/KMK.04/1999 yang menyebutkan sebagai berikut :Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untukmembentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yangdiberikan oleh bank.pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan
publik, dalam memeriksapemenuhan ketentuan tersebut, perlu menggunakan tolakukur yang jelas untuk mengaudit pembentuk danpenghitungan cadangan tersebut, maka ketentuan BImerupakan ketentuan yang paling representatif digunakansebagai acuan.
222 — 261
Tetapi pada umumnya audit forensik dilakukan oleh pihak eksternalyaitu kantor akuntan publik, pihak hukum juga bisa melakukan auditforensik;Bahwa Audit Forensik bisa dilakukan di Kepolisian, Penegak Hukum atauKejaksaan, juga dalam kasus, tetapi bila KAP (kantor akuntan publik)cukup memperoleh bukti bisa KAP saja, tetapi kalau tidak bisamemperoleh bukti bisa saja diperluas kepada pihakpihak yang terkaitdengan kasus itu.
Tetapi jika KAP (kantor akuntan publik) tidak bisamembuktikan bisa diperluas ;Bahwa Audit forensik kalau di KAP (kantor akuntan publik) ada sertifikatuntuk kemampuan. Audit forensik memiliki kKemampuan khusus jugakarena pengumpulan datadata yang menunjang opini terdapat banyakkasus yang membetulkan Audit forensik.
publik)yang paling terkenal di Indonesia itu ada BIG FOURBahwa setahu ahli BDO itu KAP (kantor akuntan publik) dan Ahli tidak tahuarti dari BDO tetapi Ahli mengetahui kantor akuntan publik BDO ;Bahwa Ahli mungkin melihat yang berbeda dulu yang A dan B ketikakantor akuntan publik A mengeluarkan opini atas kewajaran keuanganyang di auditnya ketika akan berpindah ke kantor akuntan publik yang barumaka segala peristiwa dan segala proses yang dilalui apakah sedangdalam kasus tertentu terdapat buktibukti
Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri,kemudian laporan keuangannya di ragukan kita tidak akan kekeh denganlaporan keuangan karena bukti yang lain harus ada bukti dan kalaumeragukan kami tunjukan bukti transfernya;Bahwa Akuntan publik Ahli, tidak membahas tentang integritas karenaakuntan publik seperti akuntan publik, ada yang tidak laku, kemudianakuntan publik yang biasa tidak mengikuti norma tetapi dari integritas, ahlitidak bisa mengukurnya.
Bangun Guna Graha (PT.BGG) dan sepengetahuan saksisaksipihak KFFijellsikring AS hanya dapat menunjukkan laporan keuangan yangtelah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan rekantertanggal 12 Mei 2010;e Bahwa Tergugat KFF dan PT.
38 — 4
Bahwa menurut pemeriksaan (audit) resmi yang dilakukanAuditor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Polda Jatim dari KantorAkuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto,M.Si. AK., menjadi jelas danterbukti bahwa dari kerjasama penggabungan modal dalam bidang jualbeli tripleks antara Penggugat dengan Tergugat termaksud diperolehkeuntungan sebesar +/ Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyarrupiah);6.
Fotocopi Laporan Hasil Audit laba(rugi) Tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto,15M.Si,Ak & Rekan, diberi tanda P4 ;
96 — 0
Akuntan Publik yang terdaftar dengan No: KEP.325/K.M.1/2014, berkantor pada Kantor Akuntan Publik M.Yasin, Toni Ratim yang beralamat di Jalan Cempaka Baru No.56, Jati Cempaka, Pondok Gede, Jakarta Timur ; Menetapkan ahli yang ditunjuk tersebut berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen-dokumen perseroan (termasuk namun tidak terbatas berupa buku, catatan atau surat-surat yang berkaitan dengan jalannya perseroan) dan / atau keterangan dari Direksi, Komisaris maupun Karyawan Termohon
88 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa guna memenuhi obyektifitas, ketepatan, serta kebenaran dalamperhitungan, maka Penggugat menggunakan Akuntan Publik Terdaftar untukmenilai penggantian Pembayaran akibat penyesuaian perhitungan Rupiahterhadap US$ atas Setoran Hasil Usaha ke 13, 14, 15, dan ke 16.
Pembebananbunga atas keterlambatan pembayaran; Denda akibat potensi kerugian yanghilang, Distress Cost, Biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun dari serah terima.Dimana berdasarkan hasil perhitungan Akuntan Publik Terdaftar tersebut yangwajib dibayar oleh Tergugat ialah sebesar Rp137.212.610.228,00 (seratus tigaHalaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt/2016puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratusdua puluh delapan rupiah);5.
Bukti P. 17), ketika Pembanding/Terbanding/Tergugat tidak memenuhi isi Pasal 3 dan Pasal 4 dari AktaPerdamaian tersebut:Maka dengan demikian perhitungan Akuntan Publik (vide bukti P22) padakomponen: Kewajiban yang belum dipenuhi tersebut pada angka 1 danangka 2 harus ditolak dan dikesampingkan, sedangkan perhitungan AkuntanPublik (bukti P22) lainnya menurut Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan,Halaman 25 dari 33 hal. Put.
;Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada alasanhukum yang sah bagi Judex Facti untuk menolak tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi agar menghukum Tergugat membayar penggantianpembayaran akibat penyesuaian perhitungan rupiah terhadap US $ untukSetoran Hasil Usaha ke 13, 14, 15 dan ke 16, pembebanan bunga atasketerlambatan pembayaran, denda akibat potensi kKeuntungan yang hilang,distress Cost, biaya penjagaan pabrik selama 7 tahun dari serah terima,yang berdasarkan perhitungan Akuntan
Publik sebagaimana diuraikan dalambukti P22, selurunnya sebesar Rp137.212.610.228,00 (seratus tiga puluhtujuh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus duapuluh delapan rupiah);Bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi tersebutdidasarkan pada perhitungan Akuntan Publik sebagaimana diuraikan dalambukti P22, dan alat bukti perhitungan Akuntan Publik (bukti P22) tersebutjuga telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka menuruthukum tuntutan Penggugat/Pemohon
LETKOL TNI AD. Pur. H. SUPRIYADI
Tergugat:
MAYOR Chb.TNI AD. SOEDRAJAT
72 — 16
Kerugian materiel berupa:> Uang pokok sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;> Keuntungan yang semestinya diterima oleh Penggugat bilamanauang tersebut ditabungkan / dideposito di Bank Negara, sejakbulan September 2008 sampai dengan bulan Juli 2018 sesualdengan perhitungan Kantor Akuntan Publik Made Sudarma,Thomas & Dewi, tanggal 08 Agustus 2018 maka keuntunganyang semestinya dapat diterima oleh Penggugat sebesarRp. 567.348.248, (lima ratus enam puluh tujuh juta tigaratus empat puluh delapan
tanggal10 Maret 2008 dan surat pernyataan tanggal 18 September 2008 ;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)kepada Penggugat ;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugatyaltu:> Uang pokok sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ;> Keuntungan yang semestinya diterima oleh Penggugat bilamana uangtersebut ditabungkan / dideposito di Bank Negara, sejak bulanSeptember 2008 sampai dengan bulan Juli 2018 sesuai denganperhitungan Kantor Akuntan
Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi,tanggal 08 Agustus 2018 maka keuntungan yang semestinya diterimaoleh Penggugat sebesar Rp. 567.348.248, (lima ratus enam puluhtujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluhdelapan rupiah);> Biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) ;Jadi jumlah kerugian materiel sebesar Rp. 892,348,248, (delapanratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan juta duaratus empat puluh delapan rupiah).Menghukum
Supriyadi yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi, tertanda Gede Auditta CPA., Ak. tertanggal 8 Agustus 2018;Menimbang, bahwa dari bukti Surat tertanda P 7 yaitu berupa KonfirmasiTransaksi dari Bank BCA Kantor Cabang Malang yang ditujukan kepada Ibu LilikMaslikhah yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo G 35 Kesatrian BlimbingMalang beserta lampirannya, tertanggal 10 April 2019;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebutsetelah dicocokan dengan aslinya
untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan kerugian materiil yang secarakeseluruhan sebesar Rp. 892,348,248, (delapan ratus sembilan puluh dua jutatiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan rupiah)sebagaimana petitum Penggugat pada angka (4) hanya dapat dikabulkan untuksebagian yaitu sebagaimana perhitungan Kantor Akuntan Publik Made Sudarma,Thomas & Dewi, tanggal 08 Agustus 2018 maka keuntungan yang semestinyadapat diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 567.348.248,
108 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Consumer Choice;Untuk maksud sebagaimana telah disebutkan diatas, Novum ataubukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK, adalah Asli LaporanKeuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik/pemeriksa keuanganindependen Ernest & Young, Purwantono, Suherman & Surja,beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2,7 Floor,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, Indonesia.Laporan keuangan dimaksud mencakup tahun buku yang berakhirpada 31 Desember 2011 dengan komparasi data keuangan tahun2010.
Laporan keuangan dimaksud dibuatsendiri oleh direksi Termohon PK dengan menggunakan jasa Akuntan Publik / pemeriksakeuangan independen Ernst & Young. Purwantono. Suherman & Surja, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jl.Jend.
Hutang tersebut memiliki bunga sebesar 13,8% sampai dengan 16,5% per tahun dan sejakDesember 2010 Desember 2011 diketahui senilaiRp7.000.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp446.000.000,00;Berikut Pemohon PK kutipkan pernyataan dari Akuntan Publik:"... The loan was due on December 31, 2008 and bore interest at13.8% 16.5% per annum. As of December 31, 2011 and 2010, therecognized loan and its related interest payable up to December 31,2008 amounting to Rp. 7.000.000. and Rp. 446.000."
(Keterangan:angka dinyatakan dalam ribuan rupiah oleh Akuntan Publik);Diterjemahkan oleh Penerjemah bersumpah :"Pinjaman jatuh tempo tanggal 31 December 2008 dan dikenakanbunga sebesar 13,8% 16,5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember2011 dan 2010, pinjaman yang diakui dan bunga terkait yang harusdibayarkan hingga tanggal 31 Desember 2008 masingmasing sebesarHal. 17 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.SusPailit/2013Rp7.000.000,00 dan Rp446.000,00 belum diselesaikan.
76 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menunjuk Akuntan Publik terdaftar untuk melakukan audit LaporanKeuangan;6.10. Penyelesaian Hutang Perseroan PT Anugrah Mitra Boga Abadi;7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Ketua Rapat Umum PemegangSaham untuk mengurus Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi ke dalam Akta Notaris danPengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia;8.
Laporan keuangan PT Anugrah Mitra Boga Abaditahun periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; Penyampaian Laporan keuangan PT Anugrah Mitra Boga Abaditahun periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016; Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan DewanKomisaris PT Anugrah Mitra Boga Abadi; Pembagian Deviden PT Anugrah Mitra Boga Abadi periode 2014sampai dengan 2016; Penyampaian Laporan atas penggunaan fasilitas kredit PT BankBukopin oleh PT Anugrah Mitra Boga Abadi; Menunjuk Akuntan
Publik terdaftar untuk melakukan audit LaporanKeuangan; Penyelesaian Hutang Perseroan PT Anugrah Mitra Boga Abadi;Menetapkan dan memerintahkan kepada Ketua Rapat Umum PemegangSaham untuk mengurus Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi ke dalam Akta Notaris danPengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Membebankan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa, termasuk pada biaya yang timbul dari permohonaninikepadaPT
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA FOUNDATION
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
3.DRS. RUCHJAT KOSASIH, MM, CPA
4.KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN DKI JAKARTA
5.KEPALA KEPOLISIAN RI
6.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
250 — 117
PERTAMINA (PERSERO)
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA FOUNDATION
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
3.DRS. RUCHJAT KOSASIH, MM, CPA
4.KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN DKI JAKARTA
5.KEPALA KEPOLISIAN RI
6.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
151 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Greta Sastra Prima tahun 1999 s.d 2009dari Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib dan Yunus tanggal 10 April 2013;b Bahwa dengan bukti Pemohon PK1 dan PK2membuktikan adanya hubungan hukum antara PT.Greta Sastra Prima (Pemohon Pailit) dengan PT.Kertas Blabak (Termohon Pailit) dalam bentukkerjasama yang sifatnya adalah berupa ongkos/feeatau jasa produksi (maklon), dimana pihak Kedua(PT.
Kertas Blabak dengan PT.Greta Sastra Prima tahun 1999 s.d 2009 dariKantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib danYunus tanggal 10 April 2013 yang menyatakanantara lain := Fee maklon yang belum dibayarkan oleh Pemohon Pailit (PT. GretaSastra Prima) kepada Termohon Pailit (PT. Kertas Blabak) sejak tahun1999 sampai dengan 2009 adalah sebesar Rp86.440.414.000,00 (delapanpuluh enam milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat belasribu rupiah);= Bahkan PT.
Greta Sastra Primatahun 19992009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013lembar ke7 kolom 5 (vide bukti Pemohon PK3 jo. PK2 & PK1);= Saldo akhir hutang PT. Greta Sastra Prima (piutang PT.
Greta Sastra Prima tahun19992009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 padalembar ke 7 kolom 9;= Bahwa atas Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. KertasBlabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 19992009 yang dibuat olehAkuntan Publik tanggal 10 April 2013 maka tidak ada bukti bahwa PT.Kertas Blabak (Termohon Pailit) mempunyai hutang kepada PT.
280 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2007 serta untuk tanggalberakhir 31 Desember 2007 dan Laporan Review, dibuat oleh Dra.Suhartati & Rekan, Akuntan Publik Terdaftar, ditemukan diSekretariat Yayasan Allknwan Meruya, Taman Meruya Ilir Blok Fl,Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018; (Novum2A)3. Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 danLaporan Auditor Independen, dibuat oleh Dra.
Suhartati & Rekan,Akuntan Publik Terdaftar, ditemukan di Sekretariat Yayasan AlIkhwan Meruya, Taman Meruya Ilir Blok Fl, Jakarta Barat, pada hariRabu, tanggal 4 April 2018; (Novum2B)4. Notulen Rapat Dewan Pendiri tanggal 28 September 2003,ditemukan di Sekretariat Yayasan Allknwan Meruya, Taman Meruyallir Blok FI, Jakarta Barat, ditemukan hari Rabu pada tanggal 4 April2018; (Novum 3)2. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;kemudian memohon putusan sebagai berikut:Primair:1.
176 — 22
dikurangkan adanya barang jaditetap masih tahap negosiasi/rincian ekspor, sebagaimana Pemberitahuan EeksporBarang Nomor: 052339, 051027, 051026 dan 052303 tersebut di atas;bahwa adanya penentuan harga yang dicantumkan dalam Fidusia adalah hargaJanuari 2008, sehingga harga yang dicatat di dalam Laporan Keuangan tidakmungkin sama dengan apa yang dicatat dalam fidusia bahwa stock yang disajikandalam Laporan Keuangan adalah stock yang sebenarnya dan telah teruji denganadanya Stock Opname oleh Kantor Akuntan
Publik (PEB tersebut telah PemohonBanding sampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2011);bahwa berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tulisan dan buktibuktiyang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:bahwa sesuai Pasal 163 RIB/HIR barang siapa,yang mengatakan ia mempunyaihak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atauadanya kejadian itu.
Publik: BulanMedan / SunggalRantau Prapat Jumlah bahwa berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tulisan dan buktibuktiyang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:bahwa sesuai Pasal 163 RIB/HIR barang siapa,yang mengatakan ia mempunyaihak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atauadanya kejadian itu.
sebagai biaya secara fiskal;bahwa penerapan Prinsip Akuntansi tersebut juga telah dilakukan secara konsistendimana hal tersebut dapat Pemohon Banding buktikan dengan melihat perlakuanlaba selisin kurs mata uang asing yang terjadi, sehingga tidak ada kerugian (losselisih kurs untuk pembayaran bunga;bahwa pembebanan kerugian selisih kurs telah dilakukan konsisten berdasarkanPrinsip Akuntansi yang berlaku dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesiayang berlaku pada akhir tahun yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik;bahwa berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tulisan dan buktibuktiyang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:bahwa sesuai dengan PSAK No. 10 untuk Transaksi Mata Uang Asing Dan UntukLaporan keuangan Mata Uang Luar Negeri.
Bupati Kabupaten Simeulue
Tergugat:
PT. Kasa Maganda dalam hal ini diwakili oleh Haji Sulaiman Ibrahim
195 — 46
Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen Atas Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue, yang di terbitkan oleh Kantor Akuntan Publik NoorSalim, Nursehan & Sinarahhardja, selanjutnya diberi tanda bukti P11;12.
Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen Atas Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue, yang di terbitkan oleh Kantor Akuntan Publik NoorSalim, Nursehan & Sinarahhardja, selanjutnya diberi tanda bukti P12;13.
Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember2014 dan 2013 dan Laporan Auditor Independen Atas Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue, yang di terbitkan oleh Kantor Akuntan Publik NoorSalim, Nursehan & Sinarahhardja, selanjutnya diberi tanda bukti P13;14.
Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember2015 dan 2014 dan Laporan Auditor Independen Atas Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue, yang di terbitkan oleh Kantor Akuntan Publik NoorSalim, Nursehan & Sinarahhardja, selanjutnya diberi tanda bukti P14;15.
Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen Atas Perusahaan DaerahKabupaten Simeulue, yang di terbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Juanidi,Chairul dan Rekan, selanjutnya diberi tanda bukti P15;16.