danPersiapan serta Penyelenggaraan PONXVIIl Tahun 2012 di Provinsi Riau(BB I731/ BB II328);17)1 (satu) lembar asli Surat dari ketua DPRDProvinsi Riau kepada Gubernur RiauNomor : 005/PPH/I/2012/076 tanggal 25Januari 2012 perihal Undangan RapatKerja Prolegda Tahun 2012 (BB I732 / BBIl329);18)4 (empat) lembar Rekapitulasi PerjalananDinas Gubernur Riau Tahun 2012 (BB733);19)2 (dua) lembar Rekap Perjalanan DinasGubernur Riau Tahun Anggaran 2012 (BB734);20)2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Plt.Sekretaris Menko

(BB733);19)2 (dua) lembar Rekap Perjalanan DinasGubernur Riau Tahun Anggaran 2012 (BB734);20)2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Plt.Sekretaris Menko Kesra yangditandatangani Sugihartatmo Nomor : UND379/KMK/SES/ IIl/2012 tanggal 20 Maret2012 perihal Rakor PersiapanPenyelenggaraan PON XVIII Riau (BB735);21)1 (satu) lembar asli Surat dari PresidenDirektur Chevron yang ditandatangani A.Hamid Batubara kepada Bapak H.M RusliZainal Nomor : 0202/JKT/2013 tanggal 21Januari 2013 perihal Serah Terima GedungBalai

Sekretaris Menko Kesra yangditandatangani Sugihartatmo Nomor : UND 379/KMK/SES/ III/2012tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan PenyelenggaraanPON XVIII Riau (BB 1735);32)1 (satu) lembar asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A.

No.1648 K/Pid.Sus/201419)20)21)22)23)24)25)26)33)34)35)36)37)38)39)40)41)Penghargaan Ketahanan Pangan dari Presiden RI;Penghargaan Dwidya Praja Nugraha dari PB PGRI Pusat;Anugrah Prakarsa Pembangunan Manusia Indonesia dari PresidenRI oleh Menko Kesra;Penghargaan Persani;Penghargaan Gelar Adat Banjar Tatuha Nan Batuah' dariKalimantan Selatan;Penghargaan Riau Pelopor Penenrapan AKIP dari Menpora RI;Penghargaan Widyakrama dari Presiden RI;Regional Trade Tourism and Investment (RTTI) Award 2008 olehKetua

danPersiapan serta Penyelenggaraan PONXVII Tahun 2012 di Provinsi Riau (BB731/ BB II328);17)1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua DPRDProvinsi Riau kepada Gubernur RiauNomor: 005/PPH/I/2012/076 tanggal 25Januari2012 perihal Undangan Rapat KerjaProlegda Tahun 2012 (BB I732/BB II329);18)4 (empat) lembar Rekapitulasi PerjalananDinas Gubernur Riau Tahun 2012 (BB733);19)2 (dua) lembar Rekap Perjalanan DinasGubernur Riau Tahun Anggaran 2012 (BB734);20)2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Plt.Sekretaris Menko

Dasar Kegiatan PNPM yaitu berupa :Keputusan Menteri koordinator bidang kesejahteraan Rakyat selaku Ketuatim koordinasi penanggulangan kemiskinan No. 25 / KEP / MENKO /KESRA/ VIL 2007 tentang pedoman Umum program nasionalpemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) ;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November2008 tentang petunjuk tekhnis operasional PNPM Mandiri Perdesaan;Hal. 183 dari 289 hal. Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI22.

Dasar Kegiatan PNPM yaitu berupa :Keputusan Menteri koordinator bidang kesejahteraan Rakyat selaku Ketuatim koordinasi penanggulangan kemiskinan No. 25 / KEP / MENKO /KESRA/ VIL 2007 tentang pedoman Umum program nasionalpemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) ;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November2008 tentang petunjuk tekhnis operasional PNPM Mandiri Perdesaan;Hal. 183 dari 289 hal. Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI22.

Sekretaris Menko Kesra yangditandatangani Sugihartatmo Nomor UND 379/KMK/SES/ III/2012tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan PenyelenggaraanPON XVIII Riau (BB I735);1 (satu) lembar asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A.

Sekretaris Menko Kesrayang ditandatangani Sugihartatmo Nomor UND 379/KMK/SES/72012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor PersiapanPenyelenggaraan PON XVIII Riau (BB I735);1 (satu) lembar asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A.

Sekretaris Menko Kesra yangditandatangani Sugihartatmo Nomor UND 379/KMK/SES/ III/2012tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan PenyelenggaraanHal. 576 dari 1005 hal. Put. No. 31 PK/Pid.Sus/2016PON XVIII Riau (BB I735);1084) 1 (satu) lembar asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A.

Sekretaris Menko Kesrayang ditandatangani Sugihartatmo Nomor UND 379/KMK/SES/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor PersiapanPenyelenggaraan PON XVIII Riau (BB I735);1 (satu) lembar asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A.

Sekretaris Menko Kesrayang ditandatangani Sugihartatmo Nomor UND379/KMK/SES/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal RakorPersiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau (BB I735);1 (satu) lembar asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A.

tanggal 29 Januari 2015 perihal penggunaan filing sateling Indonesia Garuda 2 pada Slot Orbit 123BT yang menyatakan Kominfo menerima permohonan Kemhan untuk menggunakan filing satelit Garuda-2 pada Slot Orbit 123 untuk pertahanan dan keperluan pemerintahan lainnya;
90.1 (satu) bundle fotokopi Kepmenkominfo Nomor: 794 Tahun 2016 tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indone-sia pada Slot Orbit 123 BT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
91.1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: B-217/Menko

BT;
102.1 (satu) bundle fotokopi surat B-74/Menko/Polhukam/ Tu.00.2/9/2013 tanggal 12 September 2013 perihal pemanfaatan slot penempatan satelit;
103.1 (satu) bundle fotokopi surat nomor: R/23/M/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Laporan kesiapan pengadaan satelit pertahanan;
104.1 (satu) bundle fotokopi surat nomor: L-001/REG-ACeS/0115 tanggal 8 Januari 2015 perihal Keadaan kahar pada satelit garuda 1 (123?

Copy Surat Kominfo Nomor: 218/KOMINFO/DJSDPPI.2/ SP.01.03/02/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Suspension of frecuency assigments for GARUDA-2 satellite network yang ditujukan ke ITU menerangkan bahwa Satelit Artemis meninggalkan Orbit 123 BT pada tanggal 01 November 2017 .
148.1 (satu) lembar Struktur organisasi Kemenkoinfo;
149.1 (satu) bundle surat nomor: B-74/Menko/Polhukam/ TU.00.2/9/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Pemanfaatan Slot Penempatan Satelit dari Menteri

artikel Kontan.co.id terbitan20 Februari 2017 Freeport siapkan gugatanHalaman 172 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.2G;27.Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :T 16T 17T 18T 19T 20T 21T 22T 23T 24125T25AT 26arbitrase:Fotokopi dari fotokopi artikel Kontan.co.id terbitan21 Februari 2017 Ruang negosiasi sempit, Freeportsiap ke arbitrase;Fotokopi dari fotokopi artikel CNN Indonesia terbitan21 Februari 2017 Menko

siliah jariah atas tanah masyarakatdi Nagari Teluk Kabung sambil menunggu proses pinjam pakai dariMentri Kehutanan.Bahwa Walikota Padang tidak termasuk dalam Panitia pembebasantanah tetapi kapasitas Walikota sebagai penanggung jawab sekaligussebagai Kepala Daerah.Bahwa saksi mengetahui dan membenarkann barang bukti berupabara 1 (satu) rangkap asli Keputusan Menteri Kehutanan tentangIzin pinjam pakai kawasan hutan Lindung (BB No. 26) yangdiperlihatkan kepada saksi.Bahwa berdasarkan hasil rapat di Menko

Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;

Presiden SBY ketika menjadi Menko Polhukamdan menangani Desk Papua, termasuk saya, Menteri Kehakiman danHAM di masa itu, tahu banyak tentang Yusak dan peranannya dalammembela keutuhan Negara Kesatuan RI.

Menghitung besaran kerugian keuangan negara.Bahwa benardokumen yang kami gunakandalam auditPerhitunganKerugiankeuangan Negarainiadalahsebagaimanatertuangdalamhuruf F LaporanHasil AuditDalamrangkaPenghitungnKerugianKeuangn Negara atasDugan TindakPidanaKorupsikKegitan Program Raskin di DesaSimpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten RejangLebong Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:1)2)3)4)5)6)Satu rangkap Surat Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor B100/MENKO

EDWAR AZUAR. 98. 1 (satu) lembar asli KWITANSI Nomor:kosong, tanggal 28 Februari 2015untuk pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerahan.SARDIAN,SE,dkk dalam rangka konsultansi dan koordinasi tentangpenyelenggaraan dialog kebudayaan ke Menko Pembangunan Manusiadan Kebudayaan di Jakarta, sejumlah Rp.12.037.900, (dua belas juta tigapuluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dari Bendahara PengeluaranPembantu an. NEXKE YUSITA,SE,AK. Halaman 22 dari 395 Putusan Nomor: 20/Pid.SusTPK/2020/PN.

EDWAR AZUAR. 98.1 (satu) lembar asli KWITANSI Nomor:kosong, tanggal 28 Februari 2015 untukpembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah an.SARDIAN,SE,dkk dalamrangka konsultansi dan koordinasi tentang penyelenggaraan dialogkebudayaan ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta,sejumlah Rp.12.037.900, (dua belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratusrupiah) dari Bendahara Pengeluaran Pembantu an.

Bahwa, menurut Ahli, kajian yang dilakukan dalam waktu 3 bulan tersebut,seharusnya diperpanjang namun karena Menko Maritim diganti olehPresiden, maka ketika SK Tim Pengkaji telah habis dan ternyatatidak diperpanjang lagi maka Tim Pengkaji tidak mengerjakan kajianlebih lanjut, namun hasil kajian selama 3 bulan merekomendasikanterhadap pulaupulau yang belum dibangun dihentikan karena salahsatunya berdampak kepada ekonomi, sosial dan budaya.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak Tergugattidak

Utara, Provinsi DKI Jakarta;Bahwa PARA PENGGUGAT dengan segala kelicikannya seolaholah telah memberikan kuasa kepada Sdr ROY.P.Tambunanberalamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 2 Jakarta Pusatuntuk pengurusan penerbitan SHM nomor 1071, SHM nomor 1072,dan SHM nomor 1073/Kapuk Muara tersebut pada TERGUGAT IIl.Ternyata alamat Jalan Medan Merdeka Barat nomor 2 JakartaPusat tersebut adalah Kantor Menteri Pertahanan dan KeamananRepublik Indonesia sampai periode tahun 1999, yang sekarangmenjadi kantor Menko

KWIK KIAN GIE;Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Menko Ekuin periodetahun 1999 tahun 2000 dan secara ex officio menjabat KetuaKKSK periode tahun 1999 tahun 2000BDNI tidak mampu membayar hutang BLBI karena nilai asetnyajau lebih kecil dari jumlah hutang, sehingga BDNI diminta untukmembayar dengan berbagai macam asetBahwa benar ada hutang petambak sejumlah + 4,8T yangdipresentasikan oleh Sjamsul Nursalim dalam MSAA sebagaiaset/faktor pengurang total kewajiban BDNIBahwa benar terdapat adanya

Bahwa kajian yang dilakukan dalam waktu 3 bulan, seharusnyadiperpanjang namun karena Menko Maritim diganti oleh Presiden makaSK tim habis waktu dan tidak mengerjakan kajian lebih lanjut, namun hasilkajian selama 3 bulan merekomendasikan terhadap pulaupulau yangbelum dibangun dihentikan karena salah satunya berdampak kepadaekonomi, sosial dan budaya.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya selainmengajukan buktibukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orangHalaman 199

termasuk juga kebunmilik GULAT;Bahwa Gulat Medali Mas manurung datang lagi terdakwa tidak ingat ;Bahwa Terdakwa tidak ingat proyek apa saja yang dikerjakan dinas PUpada tahun 2014 dan tidak tahu apakah pada tahun2014 terdapatproyek peningkatan Jalan Teluk KuantanCerenti;Bahwa tugas terdakwa sebagai Gubernur ialah melaksanakanpembangunan dan Pemerintahandi daerah tersebut, yang keduamelaksanakan jalannya pemerintahan, yang ketiga pembinaan kepadamasyarakat ;Terdakwa pernah melakukan Rakor dengan Menko

Perekonomian,yang disampaikan dalam rangka meningkatkan ekonomi ini yangpertama dutamakan adalah bagaimana infrastruktur bisa berjalandengan bagus makanya jalan tol dari Pekan Baru ke Dumai, yangkedua kita masih dililit oleh kemiskinan oleh karena itu kitamembangun supaya rakyatrakyat yang miskin ini bisa terangkatharkat dan martabatnya;Masing masing Gubernur melapor kepada Menko Perekonomian,terdakwa melapor bahwa di Riau dalam rangka untuk memakai lahanbanyak sekalii hambatan karena lahan lahan

PL.00.03.2.3.982 tanggal 23 Agustus2006 perihal Peralatan Medik Flu Burung.52,2 1 (satu) lembar asli Daftar harga ruang isolasi & peralatan untukFlu Burung.52,3 10 (sepuluh) lembar Kesiapan 44 RS rujukan dalam penangananFlu Burung.53 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Yan Med kepada Sekretaris Menko Kesra No.

peralatan untuk Flu Burung sebesar Rp. 60.060.850.000 dan 1(satu) lembar fotocopy Surat Menteri Kesehatan RI kepada MenkoKesra No. 739/Menkes/IX/2006 Tanggal 15 September 2006perihal Permohonan Bantuan Dana. 541 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Bina Pelayanan Medik No:YM.02.02.2.3.4690 tanggal 26 September 2006 Perihal: PeralatanMedik Flu Burung beserta lampiran berupa daftar harga dandistribusi peralatan untuk flu burung. 551 (satu) lembar asli Surat Direktur Yan Med Dasar kepadaSekretaris Menko

Flu Burung APBNP Tahun 2006 dengan jumlah sebesarRp.119.206.200.000.,. 106.21 (satu)lembar fotocopy Daftar Harga & Distribusi Peralatan untukFlu Burung Menko Kesra Tahun 2006 dengan jumlah sebesarRp.99.998.550.000,. 106.31 (satu) lembar fotocopy Daftar usulan peralatan medik FluBurung dengan jumlah sebesar Rp. 49.989.500.000,. 106.41 (satu) lembar fotocopy Daftar Peralatan Medik untuk RS.Rujukan Flu Burung. 106.51 (satu) lembar fotocopy Klaim Rumah Sakit yang merawat pasienFlu Burung yang sudah dibayarkan

Simpang Jaya Dua sebagai avalis (Penjamin) melainkan sebagaiPerusahaan Inti yang diikat dengan perjanjian kerjasama dengan kelompokpeternak, menjadikan PT.Simpang Jaya Dua tidak memilik ikatan hukum denganBNI sebagai Bank Penyalur KUR, dan ikatan kerjasama dengan KelompokPeternak sapi dengan Perusahaan Inti tidak ada komparisi dengan BNI;Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menko bidangPerekonomian RI No: Kep01/ D.lLM EKON/ 01/2010 tanggal 25 Januari 2010tentang SOP Pelaksanaan KUR untuk perusahaan

Simpang Jaya Dua sebagai avalis (Penjamin) melainkan sebagaiPerusahaan Inti yang hanya diikat dengan perjanjian kerjasama dengankelompok peternak, menjadikan PT.Simpang Jaya Dua tidak memiliki ikatanhukum dengan BNI sebagai Bank Penyalur KUR, dan ikatan kerjasama denganKelompok Peternak sapi dengan Perusahaan Inti tidak ada komparisi denganBNI, adalah dimaksudkan supaya H.Didi Supriadi/ PT.SJD dapat menjadidebitur KUR SKC Bandung;Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menko bidangPerekonomian RI

(BPKS) kepada Menko Perekonomian, Nomor: 044/BPKS/264Tanggal 23 Desember 2004 Perihal Penyelesaian ProyekPembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanSabang (PPKPBS) T.A 2004. (BB1022);11 (sebelas) lembar fotokopi Surat Deputi Bidang PendanaanPembangunan Bappenas, Nomor 6171/D.7/12/2004, tanggal 27Desember 2004, hal Alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan2005 dan beserta lampirannya.

(BB1027);1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen yang terdiri dari: (BB1028)a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1452 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Dukungan TerhadapUsulan Anggaran Belanja Tambahan BPKS Tahun 2005.b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1453 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.859983.984.985.986.987.988.989.1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen yang terdiri dari: (BB1028);a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1452 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Dukungan TerhadapUsulan Anggaran Belanja Tambahan BPKS Tahun 2005;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050

/1453 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Reklamasi Laut diKawasan Pasiran.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kepala Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor:910/BPKS/262.a tanggal 26 Agustus 2005 kepada Dirjen Anggaran,Perihal: Rencana Penggunaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BPKSTahun 2005, Beserta Lampiran(BB1029)3 (tiga) lembar fotokopi Kesimpulan

Pelalawan dan Pemerintah Propinsi Riau/Biro Hukum SetdaPropinsi Riau telah mengikuti Rapat Koordinasi dengan PemerintahPusat/ Kementerian Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RepublikIndonesia.14.Bahwa Tergugat XVII selaku Kepala Daerah di Kabupaten Siak selainmelaksanakan kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tersebut diatas jugamelaksanakan tindakan pengawasan dan penegakan hukum bekerjasama dengan Instansi penegak hukum baik dengan pihak Kepolisian