SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021;

Kebutuhan Rumah Tangga 15.000.00Rp 0.7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 3.000.000Rp 8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 20.000.00Rp 0. halaman 27 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg 9 Pemeliharaan Komputer/IT 20.000.00Rp 0.10 Jasa Telepon,Internet,Indovision 18.000.00Rp 0.11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus 2.160.000Rp 12 Konsumsi Rapat Pleno 9.360.000Rp 13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor 45.600.00dan Korcam Rp 0.14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor 15.960.00dan Korcam Rp 0.15 Transport Audensi

Rumah Tangga 15.000.000.Rp 7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 Rp 3.000.000.8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 20.000.000.Rp 9 Pemeliharaan Komputer/IT 20.000.000.Rp 10 Jasa Telepon,Internet,Indovision 18.000.000.Rp 11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus Rp 2.160.000. halaman 51 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg 12 Konsumsi Rapat Pleno Rp 9.360.000.13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor 45.600.000.dan Korcam Rp 14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor 15.960.000.dan Korcam Rp 15 Transport Audensi

Rp 40.000.000.5 ATK/PotoCopy/Koran Rp 12.000.000.6 Kebutuhan Rumah Tangga Rp 15.000.000.7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 Rp 3.000.000.8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 Rp 20.000.000.9 Pemeliharaan Komputer/IT Rp 20.000.000.10 Jasa Telepon,Internet,Indovision Rp 18.000.000.11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus Rp 2.160.000.12 Konsumsi Rapat Pleno Rp 9.360.000.13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor dan Korcam Rp 45.600.000.14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor dan Korcam Rp 15.960.000.15 Transport Audensi

Rp 40.000.000.5 ATK/PotoCopy/Koran Rp 12.000.000.6 Kebutuhan Rumah Tangga Rp 15.000.000.7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 Rp 3.000.000.8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 Rp 20.000.000.9 Pemeliharaan Komputer/IT Rp 20.000.000.10 Jasa Telepon,Internet,Indovision Rp 18.000.000.11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus Rp 2.160.000.12 Konsumsi Rapat Pleno Rp 9.360.000.13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor danKorcam Rp 45.600.000.14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor danKorcam Rp 15.960.000.15 Transport Audensi

(Fotokopi darifotokopi); : Berita Acara Audensi DPRD dan Eksekutif dengan Warga Calon60Perangkat Desa yang tidak lolos seleksi tertanggal 2 Maret 2018.(Fotokopi dari fotokopi);29. P30 : Screnshoot WA dari Ujian Calon Perangkat Desa.

kelompok tani kepada masingmasing anggota, sedangkan secaratertulis belum ada ,dan saksi juga mendengar informasi ada acara unjuk rasadan keberatan mengenai pembagian dana tersebut, yang seharusnya sebesarRp.3.700.000,/ha, dan dana untuk 63 kelompok tersebut sekitar kurang lebihRp.15.000.000.000,, tapi saksi tidak tahu apa sebabnya ada unjuk rasatersebut ;Bahwa seharusnya dana bantuan tersebut perhektarnya sebesarRp.3.700.000, dan awalnya sepengetahuan saksi tidak ada pemotongan,kemudian setelah ada audensi

good corporate government ;Halaman 92 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMDMenimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana bukti T8dan T9, Majelis Hakim dapat mengetahul bahwa sekitar bulan Juli danSeptember 2019, Dewan Pengawas Perumda Benuo Taka telah melakukanpemeriksaan terhadap Jajaran Direksi Perumda Benuo Taka, gunamembahas permasalahanpermasalahan yang ada di Perumda BenuoTaka, kemudian berdasarkan bukti T10, pada tanggal 6 November 2019Dewan Pengawas melakukan inspeksi dan audensi

Seingat Saksi yayasan pernah berkirim surat kepada pihak GubernurSumatera Selatan perihal objek Tanah Ex Erfpacht Verp.159 dan parapengurus juga mempunyai rencana untuk dapat dilakukan audensi akantetapi tidak ada jawaban dari pihak gubernur;Hal. 67 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLGBahwa, sepengetahuan Saksi YANITAS sempat berlangsung dimana IbuErhamna pernah menjadi Kepala Sekolah SMA YANITAS dan beliaumemimpin sampai dengan tahun 2006, saat itu YANITAS sempat dikelolaoleh Ir.

maka yg berwenang untuk mengakhiri proyek adalahPPK dan PPTK; Bahwa Saksi menerangkan Bidang Kepemudaan hanya menantiketika fasilitas selesai dan berwenang dan berhak menggunakannya; Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yangdigunakan untuk pembangunan camping ground;Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2019/PN Grt Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakanbahwa pembangunan bumi perkemahan tidak membutuhkan izin amdal; Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menghadiri audensi

proses pembangunan rumah tersebut namun nyatanyasampai sekarang tidak ada proses pembangunan;Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sertifikat perumahan tersebut sudahdigadaikan Arjaba kepada Artha Graha, Saksi mulai tahu sejak adanyasita eksekusi;Bahwa setahu Saksi pihak Artha Graha tidak ada datang melakukansurvey ke lokasi perumahan tersebut, namun saat itu ada pihak BSM(Bank Syariah Mandiri) yang datang melakukan surveil;Bahwa permasalahan tersebut pernah dilakukan upaya penyelesaiannyadengan melakukan audensi

Seingat Saksi yayasan pernah berkirim surat kepada pihak GubernurSumatera Selatan perihal objek Tanah Ex Erfpacht Verp.159 dan parapengurus juga mempunyai rencana untuk dapat dilakukan audensi akantetapi tidak ada jawaban dari pihak gubernur;Hal. 67 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLGBahwa, sepengetahuan Saksi YANITAS sempat berlangsung dimana IbuErhamna pernah menjadi Kepala Sekolah SMA YANITAS dan beliaumemimpin sampai dengan tahun 2006, saat itu YANITAS sempat dikelolaoleh Ir.

Pid.B/2020/PN MglBahwa sudah Terdakwa tanyakan kepada penyidik yudi irwanto akantetapi tidak ada jawaban, dan Terdakwa sudah menanyakan pula kepadaKejaksaan Negeri Tulang Bawang bahwa tidak ada SPDP penyitaanbarang bukti tersebut.Bahwa untuk kuasa yang diberikan kepada Terdakwa adalah pada tahun2015 kuasa untuk menguruskan permohonan Peninjauan Kembali diMahkamah Agung kemudian kuasa untuk menghadap dan berbicaraguna mewakili Kepentingan pemberi kuasa yang sudah Terdakwa lakukanadalah melakukan audensi

keterangan sebagaisaksi oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan NegeriSemarang dan terhadap semua keterangan yang telahdiberikannya di hadapan Jaksa Penyidik tersebut saksimenyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan.Bahwa saksi mendapat mandat dari Ketua Umum sebagai General ManagerPorvprov Jateng ke14 Tahun 2013 sesuai SK Ketua Umum KONI KotaSemarang Nomor: 19/K.1/2013 Tanggal 20 April 2013 dengan tugas :Memimpin tim pemenangan kontingen kota semarang pada Porprov JatengKe14 Tahun 2013;Melakukan audensi

Tandatangan NPHD, Kwitansi bermetarai, Berita Acara serahTerima, Kode Rekening Bank, dan Kemudian diserahkanke DISOSPORA Kota Semarang;Bahwa dana hibah KONI Kota Semarang Tahun 2012masuk pada awal Desember ke Rekening Bank JatengCabang Semarang atas nama KONI Kota Semarangyang berhak mencairkan dana tersebut adalah tandatangan Ketua Umum (IKWAN UBAIDILAH) danBendahara Umum (DJODY ARYO SETIAWAN SE, Akt);Bahwa KONI Kota Semarang selalu berkoordinasidengan pemerintah melalui DISOSPORA KotaSemarang dan audensi

memfasilitasi penetapan Saniri NegeriLilibooi yang baru dan Penetapan Matarumah ParentahNegeri Lilibooi sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Ambon,Nomor : 37/PDT/2014/PT.AMB, Tanggal 29 Oktober 2014 ;Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat, Tanggal 14 Juli2016 kepada Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat KepalaPemerintah Negeri Lilibooi, Perihal Permohonan PertemuanBersama ;Fotocopy sesuai Aslinya Surat Penggugat, Tanggal 04Pebruari 2016 kepada Penjabat Kepala Pemerintah NegeriLilibooi, perihal Permintaan Audensi

Pelaksana Tugas Harian Pengurus Pusat IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 005/PTH/PPIPPAT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 kepada MenteriAgraria dan Tata Ruang/BPNRI Perihal Undangan KepadaBapak Menteri Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB)Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT, (foto kopisesuai dengan aslinya);Surat Pelaksana Tugas Harian Pengurus Pusat IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 007/PTH/PPIPPAT/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 kepada MenteriAgraria dan Tata Ruang/BPNRI Perihal Audensi

tangan persetujuan dari para buruh, Saksi menggalangtanda tangan ulang untuk menolak penangguhan pelaksanaan upah, dan jugameminta kepada Pengusaha untuk membatalkan penangguhan pelaksanaan upah itudengan melakukan aksi demo; e Bahwa selanjutnya Surat yang berisi tandatangan ulang untuk menolak penangguhanpelaksanaan upah tersebut kami kirimkanke tingkat Konfederasi Forum Buruh LintasPabrik ; Bahwa Saksi pernah minta bantuan ke Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaiaanmasalah dan pernah juga melakukan audensi

(sesuai dengan asili);: Surat dari DPD F KSPN Kabupaten Bandung Nomor:04.A/DPD/FKSPN/I/2020 Perihal: Permohonan Audensi yangditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan KabupatenBandung. (sesuai dengan asli);: Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten BandungNomor: 567/129HI/2020 tanggal 14 Januari 2020 yangditujukan kepada Ketua PCFSPTSKSPSI (untuk didampingi4 pengurus) dan Ketua DPD KSPN (untuk didampingi 4pengurus), Perihal: Panggilan Klarifikasi.

Bahwa terhadap permasalahan yang tejadi Tergugatmengadendakan pertemuan antara KSPN dengan FederasiSerikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (F SP TSK SPSI) untuk memfasilitasi permasalahanberdasarkan hasil audensi dengan F SP TSK SPSI tanggal 8Januari 2020 atas permintaan mediasi surat dari PC.FSP TSKSPSI Nomor: 560/ 29/HI/2020 tertanggal 6 januariHalaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dariDPD

pelaksanaan pengadaan dan penyaluran raskin yangtidak sesuai dengan prosedur tersebut, Saya (Terdakwa)menerima imbalan / kompensasi, tetapi saya tidakmeminta tetapi diberi oleh Mitra Kerja untuk operasionalgudang sebesar Rp. 500 / kg dengan rincian :e Pan Asia sebesar sebesar Rp. 50 /kg e Kuli Gudang sebesar Rp. 30 / kge Kerani sebesar Rp. 25 / kge Juru Timbang sebesar Rp. 25 / kge Satpam Rp. 15 / kge Kepala Gudang sebesarRp 50 s/d Rp 75 kge Biaya Petugas Adminitrasi Rp. 15/ kge Biaya pengkondisian untuk audensi

pengadaan dan penyaluran raskin yangtidak sesuai dengan prosedur tersebut, Saya (Terdakwa)menerima imbalan / kompensasi, tetapi saya tidakmeminta tetapi diberi oleh Mitra Kerja untuk operasionalgudang sebesar Rp. 500 / kg dengan rincian : Pan Asia sebesar sebesar Rp. 50 / kgKuli Gudang sebesar Rp. 30 / kgKerani sebesar Rp. 25 / kgJuru Timbang sebesar Rp. 25 / kgSatpam Rp. 15 / Kg esqesee eeeKepala Gudang sebesar Rp 50 s/d Rp 75 kgBiaya Petugas Adminitrasi Rp. 15/ kg110e Biaya pengkondisian untuk audensi

Clg penyerahan pengelolaan tanah Makam Balung di awali dan dilakukanberdasarkan adanya rapat/audensi pada tanggal 14 Desember 2011antara Pengurus Besar Makam Balung dengan Tergugat Vi dimanapada waktu itu masyarakat meminta kejelasan atas status lahanMakam Balung; menindak lanjuti hasil audensi tersebut kemudian Divisi GeneralAffair Tergugat VI pada tanggal 22 Desember 2011 telah melakukanklarafikasi mengenai sistem pengelolaan makam ke Dinas SosialPemerintah Kota Cilegon dimana berdasarkan pendapat

., Cetakan November 2015, Penerbit LaksBang Grafika2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P31;Asli dan fotokopi dari photo pertemuan penyampaian aspirasi parapedagang Pasar 16 llir Palembang mengenai permohonan perpanjanganHGB Pasar 16 llir di rumah dinas Walikota Palembang pada tanggal 5September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tandaP32A;Asli dan fotokopi dari photo pertemuan audensi para pedagang Pasar 16 llirmengenai permohonan perpanjangan

BuktiP14 : (a) Dokumentasi foto pada acara MUNASLUB 8 April14.0.b Foto sidang Munaslub IWAPI tanggal 8 April201014.0).c Foto Kunjungan / audensi pengurus baru DPPIWAPI hasil Munaslub ke Kementerian Koperasi danUKM, ke KOWANI, ke pimpinan MPR dan fotoaudiensi ke KADIN Indonesia.14.(.d d). Gambar Foto Penutupan Acara Munaslubdi Hotel Sahid Jaya tanggal 8 April 201015. BuktiP15 : Kwitansi pembayaran luran Anggota Luar Biasa Kadintahun 2009 & 2010 tertanggal 20 April 201016.