PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

untukmelakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikanbase camp dan penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belumada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akandilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPKdari pihak Kehutanan,Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di kKawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui Ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut pun ditebangwalaupun untuk pembukaan lahan dengan mengguanaan alat beratberupa Skider dan Exavator tersebut belum ada diterbitkanizin membawa, mempergunakan alat berat dalam kawasan Hutandari Pejabat yang berwenang.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorKetika dilakukan pengerjaan lahan, pohon kayu yang tumbuh dikawasan tersebut pun ditebang walaupun untuk pembukaan lahantersebut belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalanyang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yangdimohonkan IPK dari pihak Kehutanan.Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

Pada tahun 1997 KepalaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan menyetujui danmensyahkan Gambar Keterangan Situasi Bangunan ( KSB ) No6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 : 1000 yangdiajukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk pembangunanperumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri .

karena ada beberapa warga yang keberatanatas pembangunan Water park tersebut;Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya IMB oleh Kepala Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Medan terdakwa mengajukangugatan ke PTUN samapi ke Mahkamah Agung dengan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang isinya memerintahkan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan untukmenerbitkan izinnya;Bahwa benar gambar lampiran keterangan situasi bangunan No.6421/3813/16/566/1997 tanggal 16 September 1997 skala

KelurahanCinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei 2013, perihal Mohon BantuanTenaga, 1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 :1000 yang ditandatangani oleh Ir. FACHRY MUDADALAM selaku Kepala DinasTata Kota Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan, 1 (satu) lembar foto copylegalisir surat Ir. DULANG MARTAPA selaku Direktur Utama PT.

Kelurahan Cinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei2013, perinal Mohon Bantuan Tenaga.1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangansituasi bangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16September 1997, skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir.FACHRY MUDADALAM selaku Kepala Dinas Tata KotaKotamadya Daerah Tingkat II Medan.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Ir. DULANG MARTAPAselaku Direktur Utama PT.

Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 yang ditandatanganioleh petugas lapangan Bambang Utomo, A.md dan Sugiarto, S. AP sertaKepala Dinas, dimana titik koordinat 1. X : 802918; Y : 9712289; 2.X:802951; Y : 9712234; 3.

penebanganpohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudian Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Halaman 5 dari 21,Putusan Nomor :19/Pid.B/2015/PN TdnPerkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untukmengangkut hasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayubatangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresBelitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untuk mengangkuthasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudianTerdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;2. Denyut nadi: seratus kali permenit;3. Pernafasan: delapan belas kali per menit;4. Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;5. Leher: tidak tampak kelaianan;6. Dada: tidak tampak kelaianan;7. Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;8. Perut: tidak tampak kelaianan;9. Anggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO ONO a PF WNAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Hasil pemeriksaan:Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala lima belas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO DBD NOa PF WN PFAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Nomor 56/PDT/2021/PT TJKpenyediaan dana lain hanya berdasarkan satu pilar Sampai denganRp 10 miliar.Kemudian relaksasi kewajiban pelaporan bagi emiten skala kecildan skala menengah, himbauan tidak menggunakan debt collector,pengembangan ekosistem digital UMKM. Adapun kebijakan ini agarnasabah tidak dikejar perbankan."

BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alatGlobal Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma,setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM.9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkankepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/dHal. 3 dari

Nomor: 1760 K/Pid.Sus/200916 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukadi, saksi Rudi Janto, saksi IdingAhmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut

WIBanggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardimelaksanakan patroli rutin bersamasama dengan Petugas RhinoProtection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi sertaSuharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT.BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.BATmembuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser,.Eksavator dan loder telah masuk

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghapus ~~ dan menghentikan penggunaan nama emailpyrotek@pacific.net.id;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghentikan, menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/fotoproduk milik Penggugat dalam materi iklan/promosi milik Tergugat II;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengumumkan di surat kabar skala

Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk menghentikan,menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/foto produk milikPemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi)dalam materi iklan/promosi milik Termohon Kasasi Il (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengumumkan disurat kabar skala

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 186/

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Pekebun adalahorang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayahIndonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;e Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25 hatidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).

Usaha tidak Mencapai Skala tertentu,Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan Hukumdidirikan menurut Hukum Indonesia dan Berkedudukan di wilayahIndonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan sekala tertentu;Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan peraturan Menteri PertanianNomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanPasal 44 ayat (1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelaksanaanperizinan usaha Perkebunan dilakukan oleh Direktur Jendral, Gubernurdan Bupati/Walikota sesuai

yang Terdakwa tanda tangani;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit yangdimiliki oleh keluarga Terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksiwilayah Bagan Sinembah sepengetahuan Terdakwa bahwa merekabekerja berdasarkan surat kepemilkan hak milik (Sertifikat dan SKGR);Bahwa lahan perkebunan yang menjadi objek terperkara saat sekarangini tidak memiliki izin lingkungan;Bahwa Terdakwa tidak tidak mengurus izin lingkungan karena Terdakwamenganggap melakukan perkebunan pribadi bukan skala

merupakan kegiatan yang tidak wajib dilengkapidengan Amdal melainkan wajib dilengkapi dengan UKLUPL apabilayang perusahaan tersebut tidak memiliki izin Lingkungan dan izin usaha;Bahwa benar Terdakwa melakukan kegitan di lahan perkebunan diDusun II Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, terdakwa tidak memiliki izin lingkungan;Bahwa benar menurut Terdakwa, Terdakwa tidak tidak mengurus izinlingkungan karena Terdakwa menganggap melakukan perkebunanpribadi bukan skala

usaha dan/atau kegiatan yangwajib memiliki UKLUPL namun berdasarkan surat dari Deputi Menteri NegaraLingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor: B5362/Dep.I1/LH/07/2010tanggai 19 Juli 2010 perihal Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL pada lampirannya Bidangperkebunan bahwa usaha/kegiatan perkebunan tahunan termasuk dalam daftarjenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPLdan pada lampiran tersebut untuk satuan, skala

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesiayang melakukan usaha dengan skala usaha tidak mencapaiskalatertentu.b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usahaperkebunan.c. Membuka lahan adalahserangkaian kegiatan Pratanam(mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalamusaha budidaya perkebunan baik dilahan basah maupundilahankering.d.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentuluasannya adalah dibawah atau lebih kecil dari 25 hektarb. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuluasannya adalah diatas atau lebih besar dari 25 hektar danluasannya tergantung pada jenis tanaman perkebunan yang diusahakanBahwa Ahli menerangkan ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usahaperkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan adalahmemiliki legalitas tanah, legalitas benih, memiliki sarana dan prasaranapengendali hama dan

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/LH/2020/PN TitMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunanmenurut Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu :Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usahan Perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu ;Menimbang

, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usahayang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahuibahwa para terdakwa melakukan pembersihan atau tebas lahan kemudianmembikin menjadi arang di lahan milik Saksi Sucipto, sehingga menurut MajelisHakim Para

Soeharso Surakarta pada tanggal 06Januari 2015 karena cedera otak berat dengan skala Glas Gow 3, Fraktur terbuka tulangtungkai bawah kanan grade III C, kerusakan kulit jaringan dibawahnya (otot, lemak)kategori hebat dan putus pembuluh darah arteri dorsalis pedis tibialis postenus kanansebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat danditandatangani oleh dokter Dian Woro Pamularsih, dokter pada Rumah Sakit OrtopediProf. DR. R.

RI Surakarta tanggal 26 Januari 2015 yangtelah memeriksa seorang lakilaki bernama Tarmo Padmo Wiyono dengankesimpulan hasil pemeriksaan cidera otak berat dengan skala Glasgow 3, frakturterbuka tulang tungkai bawah (tibiafibula) kanan grade III C, kerusakan kulitdan jaringan di bawahnya (otot, lemak) kategori berat, dan putus pembuluhdarah arteri dorsalis pedis tibialis posterior kanan;2 Surat Keterangan Penyebab Kematian dari RS Ortopedi Prof. DR. dr. Soeharso(Dep.Kes.)

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan

Putusan No.690/Pid.B/2010/PN.SIMe bahwa kesimpulan saksi setelah hasil ceking titikkoordinat dilapangan pada 2 titik di aeal tunggulbekas penebangan pohon kayu tersebut kemudiandiploting ke dalam peta kawasan hutan 1:50.000 yangbersumber darie Peta rupa bumi indonesia skala 1:50.000;e Peta lampiran Surat keterangan Asal Usul (SKAU)Nomor seri: 040592 Kab.

Simalungun yaituKeputusan Mentri kehutanan RI No44/KptsII/2005, tanggal 16 pebruari2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan PropinsiSumatera Utara termasuk kedalamHutan Produksi;Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, akan MajelisHakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum, No.Reg.

Simalungun yaitu KeputusanMentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara;Diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada kawasanHutan Produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan data Perizinan Badan Usahayang mempunyai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutandalam wilayah Propinsi Sumut yang berada di Kantor SubdinPenata Gunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.

Simalungun yaituKeputusan Mentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, skala : 250.000, tentang penunjukkankawasan hutan Propinsi Sumatera Utara termasuk kedalam HutanProduksi;Menimbang, bahwa SKAU No. Seri : 040592 dibuat danditandatangani terdakwa selaku pejabat yang diberi wewenanguntuk mengeluarkan surat tersebut akan tetapi surat SKAU No.Hal. 52 dari 61 hal.

Simalungun yaitu KeputusanMentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara;Diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada kawasanHutan Produksi dan berdasarkan data Perizinan Badan Usahayang mempunyai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutandalam wilayah Propinsi Sumut yang berada di Kantor SubdinPenata Gunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPHI/201810.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap padalembaga Tergugat (pekerja waktu tak tentu) sejak 1 Agustus 2009.Menyatakan bahwa penetapan upah/gaji yang diterima olen Penggugatsebesar Rp1.850.000,00 tidak sesuai dengan skala upah/gaji yangproporsional menurut Undang Undang Ketenagakerjan.Menetapkan upah/gaji yang pantas diterima oleh Penggugatberdasarkan skala upah/gaji yang proporsional adalah Rp2.800.000,00.

Bahwa seiring perjalanan rumah tangga antara PEMOHON danTERMOHON tersebut, mulailah terungkap ketidakmampuanTERMOHON dalam mengelola dan mengatur kKeuangan, hal manaTERMOHON tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (mana kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier),sehingga yang terjadi gaji yang menjadi sumber utama penghasilandari PEMOHON tidak pernah mencukupi, apabila PEMOHONmemberikan masukan untuk memperbaiki hal tersebut, maka yangterjadi adalah pertengkaranpertengkaran yang

Bahwa, secara tegas TERMOHON menolak dan membantah dalilposita pada angka 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwaketidakmampuan TERMOHON dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat Skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (primer, sekunder, dan tersier), sehingga yang terjadi gajiyang menjadi sumber utama penghasilan dari PEMOHON tidakpernah mencukupi, apabila PEMOHON memberikan masukanuntuk memperbaiki hal tersebut, maka yang teradi adalahpertengkaranpertengkaran yang berkepanjangan.

Bksmengelola keuangan keluarga tidak dapat membuat skala prioritasdalam pemenuhan kebutuhan (mana kebutuhan primer, sekunder danTersier) dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon seringmengeluarkan katakata kasar kepada Pemohon; Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudahberpisah ranjang sejam Mei 2017; Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukundengan Termohon tetapi tidak berhasil;2.

BksTermohon mempunyai hutang piutang dengan orang lain tanpa seijin dansepengetahuan Pemohon, Termohon dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan(mana kebutuhan primer, sekunder dan tersier), dalam setiap pertengkaranyang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkankatakata kasar dan makian kepada Pemohon dan lain sebagainyasebagaimana dalam posita gugatan yang akhirnya mengakibatkan Pemohondan Termohon berpisah ranjang

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

Beserta LampiranKeputusanFotocopy' Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, PetaPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Gambaran UmumHalaman 42 dari 82 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PBR23.24.25:26.2128.29.30.31.32.33.Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, PetaKetersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan

TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haj!)

Kepala Biro PemerintahanFotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

Beserta Lampiran Keputusan;22.Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi

Kepala Biro Pemerintahan;64.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;65.Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440 kepalakeluarga H.