Ditemukan 468 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rap Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon:
MALADI HASIBUAN, SE
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LABUHANBATU
158 — 29
MALADI HASIBUAN, SE
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES LABUHANBATU
158 — 29
, disamping itupenerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari ataupunHalaman 34.PUTUSAN Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Rappenuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition)sering mendatangkan akibat yang tidak adil ;Menimbang bahwa, walaupun demikian tertio dan penegakan Hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil)patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan Strictlaw atau formalistic legal thinking
Register : 18-05-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
156 — 131
156 — 131
tindakan melawan hukum;Menimbang, bahwa jika memperhatikanpenyebutan Turut Tergugat tanpa melibatkan Pemerintahsecara hirarki dari pusat hingga Kepala KPKNL memangdapat dinilai kurang tepat menurut hukum karena apabilaterjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum makaseharusnya negara atau aparatur negara sebagai alat darinegara yang harus bertanggung jawab;Menimbang, bahwa namun demikian, terlepas daripertimbangan tersebut di atas dengan sistem pendekatanyang jauh dari sikaf formalistic, legal thinking
Register : 29-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.PRA/2017/PN.KPG Tanggal 14 Juni 2017 — LOIS CHARLES LILY Melawan Kepala Kepolisian Daerah NusaTenggara Timur sebagai Penyidik
275 — 149
275 — 149
Tersangka terhadap diri PEMOHONdan selanjutnya melakukan tindakan PENAHANAN dalam proses penyidikanterhadap tindak pidana yang diduga PEMOHON adalah sebagai SALAH SATUPELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan dengan TURUT SERTA ,MEMBANTU atau BEKERJASAMA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telahberjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yangdilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan iniharuslah pendekatan yang bersikap formalistic legal thinking
Register : 25-03-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 31-10-2013
Putusan PA MAROS Nomor 86/Pdt.G/2010/PA Mrs. Tanggal 30 September 2010 — Pemohon
Termohon
58 — 25
58 — 25
Jadi yang egois itubukan pemohon, tapi termohon terbukti dari sikapnya yangkeras hati dalam menyikapi masalah ini karena dipikirannyaa selalu negatif thinking , sehingga di matanya tidak adakebaikan lagi buat pemohon. Demikianlah kondisi seperti iniberlangsung secara terus menerus sebentarsebentar bertengkardengan tema yang sama yang membuat pemohon tidak fokusdalam bekerja, sehingga diputuskan oleh pemohon untukmentalak termohon..
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1220/B/PK/PJK/2017Xl.2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking termasuk dan meliputipenegakkan hukum yang menyangkut dengan hukum acara;Seperti dalam menghadapi kasus bentuk dan syarat formil dan materiilSurat
Register : 03-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Tte Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 48
57 — 48
Padahal sudah jelas dan terang (distinctive thinking) karena tidakada yang rancu dalam uraian fakta Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi jugameminta Penggugat rekonvensi/termohon Konvensi melayaninya (HubunganSuamiistri) via Video Call Sex (VCS) melalui WhatsApp hampir tiap malamsampai dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi cuti akhir tahun dandatang ke Ternate tanggal 26 Desember 2020, Penggugat rekonvensi/termohonKonvensi selalu menolak Video Call Sex (VCS) melalui WhatsApp mengingatTergugat
Register : 18-10-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 661/Pdt.G/2017/PA.Kdr Tanggal 4 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
12 — 5
Walau Termohon tidak pernah diajak pengajianTermohon selalu positif thinking sebab jam 10 atau jam 11 malam suamisudah pulang ke rumah. Namun seiring berjalannya waktu mulai adaperubahan pada suami, contohnya HP mulai dipasangi pasword, kalautidak ada rahasia mengapa harus dikunci dan kalau ada telepon masukselalu menyendiri atau ke luar rumah. Kemudian HP nya pun mulaiHal.4 dari 45 hal. Put. No. 0661/Padt.G/2017/PA. Kar.diganti dengan nomor baru yaitu 0822 4431 9718.
Register : 06-03-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 41/PDT.G/2013/PN.SLMN Tanggal 30 Oktober 2013 — PERDATA:
SUMIYATI
X
1.FERRYANTO SAADA
2.EDWARD WARMA RAYA, SH
3.RASMAWATI PURBORINI, SH
4.KANTORPERTANAHAN KAB BANTUL
219 — 38
219 — 38
Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115):38Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian
Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 82/PDT/2017/PT BNA Tanggal 16 Nopember 2017 — H. MUHAMMAD HASAN
64 — 52
64 — 52
mempelajari kontra memori bandingdari Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 21 Agustus 2017 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 Agustus 2017,yang pada intinya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor1/Pdt.G/2017/PN Sgi, tanggal 20 Juni 2017 telah benar dalam pertimbanganhukumnya, karena telah mempertimbangkan sesuai dengan bukti, saksi sertafakta dan data yang diperoleh dalam persidangan, serta dibarengi oleh petunjukdan persangkaan yang positive thinking
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2112 — 774
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Sikap positif (positive thinking) ternhadap perubahan, merupakanbagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu membangun sebagaisarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka merubahsikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahanmerupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri;Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubahparadigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Register : 22-05-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 7
24 — 7
Bahwa Tergugat telan berbohong dan tegateganyamemutarbalikkan fakta, sebagaimana disampaikan dalam gugatansebelumnya, bahwa sejak awal menikah dan mengandung anakpertama pada tahun 2004, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan : Tergugat memiliki dendam karena sejak awal tidak mendapatrestu. orang tua penggugat, sehingga selalu mencaricarikesalahan/negatif thinking/suudzon dan membenci orang tuapenggugat.
Putus : 14-07-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552 K/PID.SUS/2013 Tanggal 14 Juli 2014 — EUIS IDA TRESNA DEWI binti H. TOHIRIN, DK
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP, edisi Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, 2002, halaman 327dan seterusnya mengatakan:"Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan strict law atauformalisme legal thinking mengandung berbagai aspek permasalahanhukum:1 Mengandung aspek nilai HAM.Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukumdalam semua tingkat pemeriksaan.
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 B/PK/PJK/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Putus : 13-07-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN MAROS Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Mrs Tanggal 13 Juli 2015 — Pengugat : 1.AMINUDDIN AMBO, 2. H.MURSALIM, S.H, 3. HJ.MALANG B. SAMPARA, 4. SYAMSUDDIN, 5. HJ.KAMINANG., 6. HJ.MAEMUNAH, 7. BASO., 8. JUMA.9. DARWIS.
Kuasa Hukum Pengugat : MUH.RUSLAN ALI, S.H.,M.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H. dan ABDUL RAZAK, S.H
Tergugat : 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS CQ. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, Badan Pengelola Kawasan Wisata Bantimurung, 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS CQ. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros,
Kuasa hukum Tergugat : AMIRULLAH, S.H., dan S.M.NUR ASSAGGAF, S.H.
87 — 55
87 — 55
dan tidak tertentu (eenduidelijkkeen bepaalde conclusie) karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa orangtua penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut (apakah sebagaiwarisan, hibah, dan sebagainya) dan tidak menjelaskan berapa dan siapa saja yangberhak atas objek warisan.Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwapada prinsipnya majelis hakim tidak boleh melakukan pendekatan hukum secara kaku(stric law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Register : 12-03-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA Namlea Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Nla Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 49
96 — 49
dan (d) karena adanya pelebaran jalan dan sebagainya maupunidentitas pemilik objek yang berbatasan dengan objekobjek tersebut telahberbeda dengan yang tertera pada dokumen jual beli karena telahdiperjualbelikan dari pemilik asal, namun tentunya perubahan identitas (identitychange) ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokokpermasalahan yang dikemukakan (posita/fundamentum petendi) maupuntuntutannya (petitum), karena sesuai sistim pendekatan yang jauh dari sikapformalistic legal thinking
Register : 09-08-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN SENGKANG Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN Skg Tanggal 20 Juli 2016 — AKBAR Alias KEBBA Bin JUFRI
110 — 15
110 — 15
Bin Mustamin yang mana perkara tersebut dijatuhihukuman lebih ringan dari tuntutan, sehinggamenurut hemat MajelisHakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/ rasakeadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapankeadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatandan kepastian hukum, dimanadalam erayang berlangsung sekarang lebihmenekankan kepada Hakim agar tidak bersikap Strict Law dan formalisticLegall Thinking
Register : 31-05-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 59/PID.B/2013/PN.PANGKAJENE Tanggal 22 Mei 2013 — ANDI MALLOMBASSI Alias ANDI POLO Bin H.ANDI BASO
119 — 5
119 — 5
dakwaan tersebut harus ditolak demihokum (vide Pasal 143 ayat 2 huruf b);Dalam conclusi replik kami, gerbang terakhir mencari keadilan terhadap terdakwakami pasrahkan pada kearifan, ketegasan Majelis Hakim dalam menerima eksepsikami, dimohon ditegaskan hokum benar adalah benar dan lahir dari proses hokumyang benar (asas hokum ex vero nonnisi verum), memohon kehadapan MajelisHakim untuk menggali lebih jauh dari sumber hokum dibanding kami sertaberharap tidak bersifat kaku (strict law and formalistic thinking
Register : 12-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nba Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon:
Januardo Anak Jupianus Loto
Termohon:
Kepolisian Resort Landak
65 — 29
Januardo Anak Jupianus Loto
Termohon:
Kepolisian Resort Landak
65 — 29
patut dijaga, karena penegakan hukum formilberdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking, adalahsesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan miranda rule atau mirandaprinciple.
Register : 31-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kfm. Tanggal 15 Maret 2018 — - Penuntut Umum:
DANANG ARI WIBOWO, S.H.
- Terdakwa:
NIKODEMUS TAUS alias NIKO
136 — 56
136 — 56
Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikirtrasformatif (Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentangPergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95);Menimbang, bahwa kepada penyidik hendaknya harus berhatihati pulamendudukkan seseorang untuk menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana,penyidik hendaknya juga tidak terlalu mudah dan gegabah untuk menetapkanseseorang menjadi pelaku tindak pidana, hendaknya diberikanlah hakhaknyakepada tersangka
Register : 22-08-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 3/PID.PRA/2016/PN.KPG Tanggal 5 September 2016 — SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
212 — 112
212 — 112
Penetapan tersangkaterhadap diri PEMOHON dan selanjutnya melakukan tindakan PENANGKAPAN danPENAHANAN dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga PEMOHONadalah sebagai SALAH SATU PELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan denganTURUT SERTA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuai hukum,kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menilai danmempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking