Ditemukan 1094 data
43 — 34
PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang Il/a sampai dengan Pengatur Tingat
Golongan/Ruang II/d,Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut,diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang Il/asampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saatditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.
66 — 29
tepat dan benar ;Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim TingkatPertama diambil alin oleh Pengadilan tingkat banding dan selanjutnyadijadikan pertimbangan = sendiri oleh Pengadilan tingkat banding didalammemutus perkara Aquo dalam tingkat banding ;Menimbang bahwa demikian pula dalam hal pemidanaan yangdijatunkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi telahdipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingat
63 — 22
PUTUSANNomor 14/Pdt.G/2018/PA.Blu ey Vay db SSE SAD A093,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan cerai gugat sebagai berikut antara:XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxx), agama Islam,pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingat Atas), pekerjaanPedagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxxxxx,Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang
312 — 100
diatasmengakibatkan memperlambat proses penyelesaian perkara ini dan tindakanPenuntut Umum yang demikian telah melanggar asas peradilan yangsederhana,cepat dan biaya ringan, sehingga dapat disimpulkan bahwa PenuntutUmum tidak sungguhsungguh dalam melakukan penuntutan atas diri Terdakwasehingga tidak mampu untuk menyelesaikan proses perkara ini;Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Bandingdan Ketua Pengadilan Tingat
Terbanding/Penggugat : HANNA FADILLAH Binti MUSTOFA
33 — 18
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara, atau;Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang/Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.DALAM KONPENSIMenimbang, menurut penilaian Majelis Hakim Tingat Banding bahwaHalaman 6 dari 11 hal Putusan 269/Pdt.G/2020/PTA.SmgMajelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihakpihakberperkara baik secara langsung, maupun melalui proses mediasi denganbantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan
Terbanding/Penuntut Umum : Citra Krisyani, SH
22 — 11
penjara selama 6 ( enam ) Tahun dan Denda sebesarRp. 800.000.000 , ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabilaDenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2( dua ) Bulan ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianaktersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Desember2020, yang pada pokoknya :1.Pembanding sangat keberatan dengan penerapan Dakwaan Kedua :Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Narkotika yang dijatuhkan olehMajelis Hakim tingat
15 — 6
Ku,DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilam Agana Mumgkid) yang menreriksa dam mengadili perkara ceraigugpt pada tingat pertama, telaln nrenjatuhkam putusam dalam perkara yang diajukamoleh:EMI BUDIARTI bbinti MUH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YOICE CITRA,SH
79 — 51
setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 1 Nopember 2018Nomor: 6/Pid.B/2018/PN.Arm, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 121/PID/2018/PT MNDdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan,sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingat
145 — 45
- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingat Pertama sejumlah Rp1.586.000( satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
dengantanggal 09 Safar 1441 Hyjriah dengan perbaikan amar selengkapnyabeDalamDalamDalam1.2DalamDalamrbunyi sebagai berikut :Konvensi;Eksepsi;Menolak Eksepsi Para Tergugat.Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat mengenai sisa dari obyek sengketaberupa tanah seluas 25 m2, tidak dapat diterima.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.RekonvensiMenolak gugatan Penggugat seluruhnya.Konvensi dan Rekonvensi.Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingat
48 — 24
PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang IVa sampai dengan Pengatur Tingat
Golongan/Ruang Vd,Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut,diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang IVasampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang IV/d sebelum dan atau pada saatditetapbkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.
Terbanding/Penggugat : YOHANES GOGOT
67 — 24
demikian tuntutan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat danTergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan ;Mimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, olehkarena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan buktibukti surat yang diajukan sesuai ketentuan hukum,sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingat
48 — 21
Putusan No.315/Pat.G/2019/PTA.Smg.masih mempunyai hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua jutarupiah), Majelis Hakim Tingat Banding memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan(Pemohon dan Termohon) masih mempunyai hutang sebesarRp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensitidak menjelaskan hutang tersebut kepada siapa (lembaga keuangan atauperorangan) dan digunakan untuk apa, serta bagaimana cara pembayarannya,demikian
Terbanding/Terdakwa : ANTON SUBEKTI Bin TANI
46 — 10
Penuntut Umum dalam MemoriBandingnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalamTuntutannya yang dibacakan pada tanggal 24 Februari 2021.Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah kelirumenerapkan hukum dari masa hukuman yang ada dalam Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut umumberpendapat bahwa pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa terlalu ringan,karena sejatinya terbukti dalam perkara ini, dasar alasan Penuntut umumadalah Majelis Hakim tingat
24 — 8
dipertimbangkan halhal sepertiberikut;Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yangdiajukan oleh Para Pemohon ini adalah perkara voluntair yangkewenangannya harus ditentukan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 menyebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pada tingat
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndangyakni dalam hal :1.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menyatakandengan tidak adanya memori banding dari Penuntut Umum maka MajelisHakim berpendapat bahwa alasanalasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama sudah tepat berdasarkan hukum ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih olehMajelis Hakim Tingat banding tersebut adalah pertimbangan dalam halaman17 sampai dengan
Terbanding/Terdakwa : Sugianto bin H. Semang
111 — 35
No 221/PID.Sus/2018/PT.DKINegeri Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2018 Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN.Jkt.Utr, sehingga harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasanuntuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwadiperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam dua tingat peradilan ;Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1); Pasal 93 ayat (1) joPasal
Terbanding/Terdakwa : ANGIE PINONTOAN alias NJI
111 — 41
rekomendasi tersebut dianggaptelah tidak berlaku lagi (kadaluarsa);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasPengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama PengadilanNegeri Manado Tanggal 19 Mei 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mnd. yangdimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang pada tingat
54 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agroraya Gematrans tertanggal 27Februari 1998 ;Bahwa batasbatas kawasan usaha perkebunan atau hutan yangtelah dilepaskan untuk kepentingan dan atas nama Penggugat,secara tegas ditetapkan dalam Berita Acara Tata Batas KawasanHutan tertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat oleh Panitia TataBatas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir dan PanitiaTata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingat Il Indragiri Hulu yangdiketahui oleh Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan HutanWilayah , Kepala Dinas
No. 281/K/TUN/201021.Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk dan atas nama Penggugattertanggal 29 Desember 1997 yang dibuat oleh Panitia Tata BatasHutan Kabupaten Daerah Tingat Il Indragiri Hilir dan Panitia TataBatas Hutan Kabupaten Daerah Tingat Il Indragiri Hulu yang diketahuioleh Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah ,Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat Riau, KepalaKantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau, GubernurKepala Daerah Tingkat Riau, Direktur Jenderal
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dibenarkan, karenaberat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yangtidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatuhukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yangdijatunkan kurang cukup dipertimbangkan, lagi pula keberatan tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
11 — 7
Radar Prambudi Seta bin Magono, Tempat tanggal lahir Nganjuk 17Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di; Perum Pesona Matang BlokA & No. 9 Batam RT. 002RW. 014 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, KotaBatam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi sebagai Keponakan Pemohon; Bahwa Termohon saksi tingat dan saksi memanggil Termohondengan Bulek ;Hal.