Ditemukan 3979 data
73 — 18
mengeluarkan kebijakankompensasi kepada para Penggugat sebesar 1 x PMTK;Menimbang,bahwa telah terbukti di persidangan semua karyawandan termasuk para Penggugat sebelum bekerja di lakukan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan dengan status perjanjian kerja waktutertentu dan setelah adanya unjuk rasa pada tanggal 21 Januari 2014baru ada perjanjian tertulis dan ada yang tidak tandatangan perjanjiankerja, sehingga tindakan Tergugat yang mempekerjakan para Penggugatdengan melalui masa percobaan telah melangar
158 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 496 K/TUN/2017Keberatan Kedua;Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar Hukum YangBerlaku;1Bahwa Pemohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat Il Intervensi sangatkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim PTTUN Jakarta yang sama sekalitidak mempertimbangakan dailildalil yang telah disampaikan oleh PemohonKasasill / Pembanding II / Tergugat II Intervensi dan hanya berpedomanpada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama;Bahwa Pemohon Kasasill / Pembanding II
58 — 41
Kehadapan YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa danmengadili perkara ini memberikan putusan terhadap perkara ini denganamar putusan yang berbunyi : Menolak Gugatan yang diajukan Penggugatdalam perkara ini untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSI :Bahwa selain mengajukan Jawaban dalam perkara ini sebagaimana telahdikemukakan dalam bagian KONPENSI, Tergugat Konpensi dalam perkaraini juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PenggugatKonpensi, atas Dasar Gugatan perbuatan melangar
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sekalipun Akta Notaris tersebut melangar ketentuan UndangUndang Yayasan diatas, namun dapat diambil suatu petunjuk hukum bahwaPengurus Yayasanlah yang dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasandi dalam dan diluar Pengadilan, kecuali dalam hal sebagaimana tersebutdalam Pasal 17 Akta Nomor 09 tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat NotarisFifi Rizani, S.H. junto Pasal 37 ayat (1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan;Hal. 35 dari 55 hal.
61 — 11
tumpul pada dada; Bahwa benar dalam rongga dada korban ada cairan berwarna merahkekuningan yang disebabkan karena ada luka memar, dan bagiandiafragma juga ada lukamemar disebelah kanan ukuran 1,5cm;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu melangar
170 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga melanggar asas kelembagaan atau organpembentuk yang tepat sebagaimana diatur di dalamUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, karena Para Termohon tidakmemiliki kewenangan menurut ketentuan peraturanperundangundangan karena telah melakukan tindakan hukum telahmembahas, pengesahan, mengundangkan, mengumumkan PerdaKota Metro Nomor 9 tahun 2017 dengan cara melakukan perbuatandengan melangar undangundang (onwetmatig).
Sanjani, Dkk
Tergugat:
Kepala Desa Pagaran Dolok, Kec, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas
360 — 135
PadangLawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan TataHal. 28 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUNMdnKerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf C karena :Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;Melanggar sumpah atau janji jabatan;Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;2929 5 Melangar
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
429 — 345
Muara Putih Seluas 9.848M2;e.Hak Milik momor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579ayang terletak di Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten LampungSelatan Provinsi LampunQ;a.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.Telah memenuhi norma kepatutan;IG pence nrmmrnnnninmmnan Tidak melanggar asas kecermatan dan asasketelitian;C. 22222 n noon nnn nnn nnn n enna n nee Tidak sewenangWENAN(2 onan nnn nnn nnn nnn nnnQO .necennenee= Tidak melangar
338 — 491
Melanggar hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan azas kepatutan ;e Melangar kaedah tata susila;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbanganhukum diatas oleh karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan hakmilik Penggugat berdasarkan bukti P.1 berupa SHM No. 238 tahun 1983 atasnama KH. TB.
Terbanding/Tergugat I : PDT. SIHAR DOBES MANULLANG, STH
Terbanding/Tergugat II : BERLIANA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat III : ADVENT MANULLANG
145 — 51
melalui handphone yangdigenggamnya sehingga apa yang dilakukan TergugatIIl, yang menghujatPenggugat dengan katakata penghinaan : siboijong kau, tidak tau adatkau, tak level kau, tindakan Tergugat yang setidaknya membiarkanTergugatIIl menghina Penggugat, adalah juga merupakan erbuatanmelawan hukum dalam kwalifikasi melangar ketentuan Pasal 310KUHPidana Yo Pasal 315 KUHPidana tentang penghinaan atau setidaknyamelanggar atau bertentangan dengn etika dan sopan santun, dimanaPenggugat merasa dirugikan
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
108 — 27
Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T29 tentang berita acarapeningkatan status saksi menjadi tersangka dan berita acara penetapantersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tanggal 12 April 2012 telah terbuktibahwa Pemohon sejak tanggal 12 April 2021 telah di tetapkan oleh Termohonsebagai tersangka karena disangka melakukan tindak pidana melangar pasal40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a dan atau huruf c undang undang nomor5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati danekosistimnya jo
Karjono Kusoemo
Tergugat:
1.I Wayan Suaja
2.Andyan Rahardja
3.Gunawan Rahardja
4.I Nengah Rija
5.I Gede Semester Winarno, SH
169 — 106
Tanggal 12 April 2005, danselanjutnya Tergugat II dan Tergugat III membeli obyek tanah 1 dan obyektanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatan mengembalikan uangPenggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untukpembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat II, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
Terbanding/Tergugat I : Zeth Darsono Pirsouw
Terbanding/Tergugat II : Wam Pine
Terbanding/Tergugat III : Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat
Terbanding/Intervensi I : Ledrik Pirsouw, Pattiserlihun
Terbanding/Intervensi II : Nicodemus Pirsouw
Terbanding/Intervensi III : Albert H. Pirsouw
641 — 570
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidakdisyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif.
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketidaknetralan Judex Facti juga terbukti dari sikap Judex Factiyang bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan SaksiAndri Soelastyo dan Saksi Sentot Purwandi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang secara jelas menyampaikan bahwa benarPemohon Kasasi melaksanakan restrukturisasi atau reorganisasi sejakbulan Oktober 2013 dan restrukturisasi atau reorganisasi tersebut telahdiumumkan kepada seluruh karyawan Pemohon Kasasi;8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa secara normatif Perbuatan Melangar Hukum (PMH) telah diaturdalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiaptiap perbuatanyang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,memberikan hak baginya untuk menuntut ganti kerugian.
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP diancamdengan pidana penjara selama empat tahun;Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestaridan CV. Tiga Saudara cab.
PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pengguna Anggaran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemkab Wonosobo
555 — 822
:Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badanbadanpemerintah haruSs mempunyai motivasi atau alasan cukup sebagaidasar ini harus benar benar jelas, sehingga pihak administrablememperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yangditujukan kepadanya;Bahwa Keputusan Tergugat sejak dari awal berupa PemutusanKontrak tidak jelas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga melangar Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d,Peraturan Presiden Nomor 4, tahun 2015 tentang Perubahankeempat atas
ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
AGUSTINUS L CITRABUANA ALA ALEX APONG BIN OMPONG
51 — 10
atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan ataumengorganisasikakan dalam memproduksi atau mengedarkanPsikotropika yang berupa Obat yang tidak terdaftar pada Departemenyang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) UURI No. 5 tahun 1997"sebagaimana diatur dandiancam hukuman pidana dalam DAKWAAN' KESATU PRIMAIRmelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Undang Undang No.35 Tahun 2009tentang Narkotika DAN KEDUA PRIMAIR melangar
121 — 67
Mengenai unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan tidak terpenuhi, oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orangorang yangbernama Sri Oneng Susilaningdiyah, Rita Purwati, Novi Setia, Pulung, I Made Winaya,Lukman Hakim Karta sasmita, Robert Jeffrey Lumempouw, sehinggga Terdakwa tidakbisa dipersoalkan dengan delik penyertaan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan pasalpasal dakwaanyang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan primair : Melangar
378 — 27
Permenhut tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) denganlampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar