Kemudian dengan penuh bijaksana danniat yang tulus maka pada tanggal 8 September 1998 antara Pekerjadengan Perusahaan/Penggugat membuat kesepakatan bersama yangjuga disaksikan oleh pihak Perantara dari Depnaker Medan yakniLapasaribu dan Belida Ginting, S.H. sesuai dengan surat persetujuanbersama tanggal 8 September 1998;Bahwa dari hasil kesepakatan bersama tersebut di atasPengusaha/Penggugat telah memberikan kenaikan upah sebesarRp10.000,00/setiap Pekerja dan juga telah memberikan tamabahanperbedaan skala

;Bahwa kemudian selang beberapa hari Pekerja kembali mengadakanunjuk rasa/demontrasi secara massal, diduga ada hasutan/bujukansesama Pekerja bahkan sampai melakukan tindakan pengancamanpada Pengusaha dengan tuntutan kenaikan upah kembali, padahalbulan September 1998 telah dinaikan sebesar Rp10.000,00/setiapPekerja dan telah disepakati bersama serta ditambah denganperbedaan skala upah, namun untuk tuntutan yang kedua kalinya ataskenaikan upah ditolak oleh Penggugat sebab tidak mungkin dalamsebulan

diri kearah Cilengkrang Kec.Cibiru Kota Bandung denganmenggunakan sepeda motor milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa makasaksi Heru mengalami luka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/VI/2014 atas nama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit Allslam Bandung, denganhasil sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kKesadaran empat belas dari skala

mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/V1V/2014 tanggal 14 Juni 2014 atasnama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TulusWidiyanto, dari Rumah Sakit AlIslam Bandung, dengan hasil sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kKesadaran empat belas dari skala

perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Heru mengalamiluka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/VIV2014 atas nama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditandatangani olehdr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit AlIslam Bandung ;Bahwa, hasil pemeriksaan dr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit AlIslamBandung dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kesadaran empat belas dari skala

Bukti Para Pemohon bertanda P 5):Bahwa Para Pemohon a quo dalam menjalankan usahatersebutmemerlukan tenaga kerja / karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnyadan masih dalam skala kecil termasuk untuk melakukan kegiatanpembongkaran barang / produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenisusaha Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Secara filosofis, kKeberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempatpenyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;Sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic.

Para Pemohon).Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon)melakukan proses pekerjaan bongkar muat produk di toko / tempat usahameskipun dalam skala / volume kecil:Halaman 15 dari 54 halaman.

Secara filosofis, keberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan.

:Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalildalil kami dalamD.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepadamasyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alatGlobal Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma,setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM.9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkankepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/dHal. 3 dari

Nomor: 1760 K/Pid.Sus/200916 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukadi, saksi Rudi Janto, saksi IdingAhmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut

WIBanggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardimelaksanakan patroli rutin bersamasama dengan Petugas RhinoProtection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi sertaSuharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT.BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.BATmembuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser,.Eksavator dan loder telah masuk

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

ARCHIPELAGO TIMUR ABADI skala 1 : 50.000, tanggal 11 November 2004; ....5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-

: 7416 /MenhutVII/IPSDH/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar Foto copy (egalisir) Surat PT.

/MenhutVII/IPSDH/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4 September2012;1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat PT.

skala 1 : 200.000, tanggal 4 September 2012.1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat PT.

) Peta Pertimbangan Teknis beradasarkanPerda 8 tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng skala 1 : 200.000, tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta Penguasaan Tanah berdasarkan SKMenhut No 292/MenhutII/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4 September 2012;1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta Petunjuk Lokasi skala 1 : 250.000,tanggal 4 September 2012;69614.15.16.17.18.19.20.21;22.23%1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta berdasarkan SK Menhut Nomor :7416/ MenhutVII/IPSDH/2011

Pemeriksaan Tandatanda Vital :e Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kanane Tingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9e Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.e Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kanan4.

Lukadileher.3.4.Pemeriksaan Tandatanda Vital :Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kananTingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kananTerhadap Korban dilakukan Operasi:Operasi kepala jenis

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghapus ~~ dan menghentikan penggunaan nama emailpyrotek@pacific.net.id;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghentikan, menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/fotoproduk milik Penggugat dalam materi iklan/promosi milik Tergugat II;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengumumkan di surat kabar skala

Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk menghentikan,menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/foto produk milikPemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi)dalam materi iklan/promosi milik Termohon Kasasi Il (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengumumkan disurat kabar skala

Putusan No.690/Pid.B/2010/PN.SIMe bahwa kesimpulan saksi setelah hasil ceking titikkoordinat dilapangan pada 2 titik di aeal tunggulbekas penebangan pohon kayu tersebut kemudiandiploting ke dalam peta kawasan hutan 1:50.000 yangbersumber darie Peta rupa bumi indonesia skala 1:50.000;e Peta lampiran Surat keterangan Asal Usul (SKAU)Nomor seri: 040592 Kab.

Simalungun yaituKeputusan Mentri kehutanan RI No44/KptsII/2005, tanggal 16 pebruari2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan PropinsiSumatera Utara termasuk kedalamHutan Produksi;Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, akan MajelisHakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum, No.Reg.

Simalungun yaitu KeputusanMentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara;Diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada kawasanHutan Produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan data Perizinan Badan Usahayang mempunyai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutandalam wilayah Propinsi Sumut yang berada di Kantor SubdinPenata Gunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.

Simalungun yaituKeputusan Mentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, skala : 250.000, tentang penunjukkankawasan hutan Propinsi Sumatera Utara termasuk kedalam HutanProduksi;Menimbang, bahwa SKAU No. Seri : 040592 dibuat danditandatangani terdakwa selaku pejabat yang diberi wewenanguntuk mengeluarkan surat tersebut akan tetapi surat SKAU No.Hal. 52 dari 61 hal.

Simalungun yaitu KeputusanMentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara;Diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada kawasanHutan Produksi dan berdasarkan data Perizinan Badan Usahayang mempunyai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutandalam wilayah Propinsi Sumut yang berada di Kantor SubdinPenata Gunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABk)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.