Ditemukan 399 data
399 — 572
Achir( Bukti P314 );17.Fotocopy Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas tanah danBangunan rumah periode tahun 1994 s/d 2017 atas nama Ny.YustiniNurdin (Bukti P315 );18.Fotocopy Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas tanah danBangunan rumah periode tahun 1994 s/d 2017 atas nama Soejatno (BuktiP316 );19.Fotocopy Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas tanah danBangunan rumah periode tahun 1994 s/d 2017 atas nama Ridwanto ( BuktP317 );20.Fotocopy Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan
Achir NomorSIP/052/X1/1997/B tanggal 25 Nopember 1997 (Bukti T.II42);43.Foto copy Surat Ijin Penempatan (SIP) atas nama Sjafioeddin NomorSIP/231/KPK/71/1970 tanggal 1 Nopember 1970 (Bukti T.II43);44.Foto copy Surat ljin Penempatan (SIP) Rumah DinasDephankam/Mabes ABRI atas nama Ny. Rusmini NomorSIP/053/VIII/1993/B tanggal 2 Agustus 1993 (Bukti T.IIl44);45.Foto copy Surat ljin Penempatan (SIP) Rumah DinasDephankam/Mabes ABRI atas nama Ny.
72 — 15
tetapi tapi kalau dilapangan hanya tinggal masapemeliharaan 5 % itu melanggar UndangUndang Perbendaharaan Negara ;Bahwa Dalam Pasal 7 Keppres Nomor 80 tahun 2003 untuk melaksanakanPengadaan Barang/Jasa diberikan Kepada semua Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) untuk membuat Juknis (Petunjuk Tehnis) chususnya untuk KementrianPekerjaan Umum membuat Juknis sendiri yang penting mengacu kepada KeppresNomor 20 Tahun 2008 ;Bahwa Kalau ada pengaturan proyek sebelum tender itu harus dibatalkan ; kalauketahuan pada achir
tanggung jawabnya;Bahwa Kalau KPAnya tidak melaksanakan sebagai PPK itu harus dilihat dari suratsurat yang ditandatanganinya ;Bahwa mengenai SPMLS itu tidak ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa IIyang penting harus ada pendelegasian wewenang dari PA ke KPA ;Kalau SPMLSditandatangani oleh PA berarti diambil alin lagi kKewenangan KPA oleh PA ;Kalautidak ada Sknya berarti semua terlibat ;SPMLS harus dicek PPK ;Bahwa Kalau ada pengaturan proyek sebelum tender itu harus dibatalkan ; kalauketahuan pada achir
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin
159 — 31
HERMAYANI, SKM.M.Kes Binti MAT ACHIR, dibawa sumpah dimukapersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benarsemua keterangan yang diberikan di Penyidik.Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN.
RD ANDRI FIRMANSYAH, S.H.
Terdakwa:
1.M. BUDI PRAMONO Bin M. ISAM Alm
2.NINING SRI NURWERI Binti KARGO Alm
3.WILIS MURTONO Bin SUTOTO
127 — 50
EGI ACHIR HASTONO dengan nomor rekening 0990243204 dengan periode transaksi september 2019 dan periode transaksi desem-ber 2019 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotocopy 1 (satu) bundel rekening koran BRI An.
EGI ACHIR HASTONO dengan nomor re-kening 302701002266506 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy 1 (satu) bundel pembukuan toko sulam tahap I. tahap II, tahap III sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Fotocopy 1 (satu) bundel surat jalan dari toko sulam sebanyak 48 (empat puluh delapan) lem-bar;
- Asli 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengaspalan Jalan;
- Asli 1 (satu) bundel Company Profile CV.
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
192 — 35
,M.Kes Binti Mat Achir, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ASN Pada sebagai Aparatur Sipil Negarapada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten OKI dengan jabatan terakhir Kepala Bidang KeluargaBerencana;Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepalaseksi yaitu Seksi jaminan pelayanan KB, Seksi Kesejahteraan KB, danSeksi Pendistribusi Alat Kontrasepsi;Bahwa jabatan terakhir saksi Benny Sudrajat, S.Sos.M.Si.
1.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
2.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
Terdakwa:
SAMSUDIN, S.Sos Bin MUHAMMAD ZEN
164 — 83
Kes Binti Mat Achir, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ASN Pada sebagai Aparatur Sipil Negarapada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten OKI dengan jabatan terakhir Kepala Bidang KeluargaBerencana;Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepalaseksi yaitu Seksi jaminan pelayanan KB, Seksi Kesejahteraan KB, danSeksi Pendistribusi Alat Kontrasepsi;Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus TPK/2021/PN PlIgBahwa Jabatan terakhir
65 — 58
jawabannya jelas tidak benar.Bahwa yang lebih fatal lagi, dimana dalam surat bukti P.2 dan 1.5 setiapawalan di, contohnya kata di achir, di njatakan, di naikan, di perbuat,dipergunakan, di mana, penulisannya dipisahkan, padahal yang benarnyaawalan di didalam tulisan bahasa Indonesia pada tahun 1957 tidak dipisahkanpenulisannya, dengan kata lain tidak diberi jarak (spasi), sesuai dengan suratbukti tambahan tergugat bertanda T.10 berupa surat Djakarta 9 Djanuari 1957.Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor
1.ADI BAYU KUSUMA,SH
2.R. ANDRA KURNIAWAN, SH
3.ABDULLAH TAUHID,SH
4.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
5.WENDHY ANGGRAINI,SH
Terdakwa:
RELA,SH Binti H KONENG
102 — 187
Kes Binti Mat Achir dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi adalah ASN Pada sebagai Aparatur Sipil Negara padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KabupatenOKI dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Keluarga Berencana;Bahwa, Saksi sebagai Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala seksiyaitu Seksi jaminan pelayanan KB, Seksi Kesejahteraan KB, dan SeksiPendistribusi Alat Kontrasepsi;Bahwa, Jabatan terakhir saksi Benny Sudrajat, S.Sos. M.Si.
93 — 26
Foto copy Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga Achir Ismail tertanggal21 Mei 1992 ;Selanjutnya diberi tanda bukti T & TT 31A;33.
1.ADI BAYU KUSUMA,SH
2.R.ANDRA KURNIAWAN,SH.MH
3.ABDULLAH TAUHID,SH
4.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
5.WENDHY ANGGRAINI,SH
Terdakwa:
BENNY SUDRAJAT,S.Sos.M.Si Bin HARDIO
107 — 46
Kes Binti Mat Achir dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi adalah ASN Pada sebagai Aparatur Sipil Negara padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KabupatenOKI dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Keluarga Berencana;Bahwa, Saksi sebagai Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala seksiyaitu Seksi jaminan pelayanan KB, Seksi Kesejahteraan KB, dan SeksiPendistribusi Alat Kontrasepsi;Bahwa, Jabatan terakhir terdakwa dalah Kepala Seksi PendistribusianAlat Kontrasepsi
Pembanding/Tergugat III : Sulastri Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat IV : Saniman Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat V : Mariani Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat VI : Siti Sahara Pulungan Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat VII : Sarimin Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat VIII : Sri Setiani Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat IX : Sutrisno Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat X : Suprapto Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat XI : Sutarmin Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat XII : Bariyem Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat XIII : Saginem Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat XIV : Sukini Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP, SH
Pembanding/Tergugat XV : Misno Diwakili Oleh : ROI M.S HARAHAP,
63 — 47
ISWAN ACHIR, selaku Direktur Utama dari PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II, memberi kuasa kepadaJunaidiMatondang, S.H., M.H.,Yan Chondraw Inggih, S.H.,Ade Irfan S.Matondang, S.H.,Edy Gusnaidi, S.H., Muhammad Rizal Panjaitan,S.H., dan Ramdania, S.H.,para Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor pada Kantor NUSANTARA II Lawyer & Legal Consultants,Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM 16 Desa Buntu BedimbarKec. Tanjung Morawa Kab.
PT. SUSSAM
Tergugat:
1.PT. PERTAMINA (Persero)
2.YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION) dahulu bernama YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
3.H. NUMAN MUHASIM
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
255 — 381
Utan Jati Raya Sebelah Barat Tanah Milik TERGUGAT Ill / PENGGUGAT REKONPENSIgirik C.265 57.Bahwa tanah milik TERGUGAT Ill / PENGGUGAT REKONPENSIsebagaimana tersebut diatas, menjadi milik TERGUGAT Ill / PENGGUGATREKONPENSI berdasarkan bukti transaksi atau peralinan hak yaitu surat JualBeli Tanah Milik Adat antara TERGUGAT Ill / PENGGUGAT REKONPENSIselaku Pembeli dengan AMDJA Bin ACHIR selaku Penjual pada tanggal 04081980;Bahwa TERGUGAT Ill / PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik yang sahdan satusatunya
119 — 83
Surat Hatur Oeninga kasadaja Achir perihal Tanah WakafKatulampa dalam bahasa Sunda yang dibuat oleh Xxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXX AllaS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Keturunan Wakif, Nazhirurutan ke6 (Keenam) tertanggal Tjiomas, 15 Juli 1929, Surat riwayatpengurusan Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Wakif XxxxxxxxxxxXXXXXXXXX) Berbahasa Sunda (ejaan lama). Yang telah dicocokkandengan aslinya sesuai telah bermetarai secukupnya selanjutnya diberikode Bukti P67.a;72.
55 — 120
Fery dariBidang Keuangan dan Administrasi P2T ;Bahwa yang menandatangani Berita acarapelepasan hak dan pembayaran ganti rugitapi tidak hadir yaitu ketua P2T Atje ArifinAbdullah, Agus Sukanda sebagai WakilKetua, kepala Dinas pertanian SoenaryoSoehanda, Kepala Dinas PU Ir.Eka Setiawandan Kabag Hukum Rokayah, SH ;Bahwa Sebelum Sosialisasi, saksi melakukanSurvey pada Achir Bulan Mei 2010sedangkan dari P2T tidak ada yang ikutsurvey ;Bahwa Mengenai Surat pernyataan yangditandatangan oleh Atje Arifin AbdulahNo
63 — 20
Fery dariBidang Keuangan dan Administrasi P2T ;Bahwa yang menandatangani Berita acara pelepasanhak dan pembayaran ganti rugi tapi tidak hadiryaitu ketua P2T Atje Arifin Abdullah, AgusSukanda sebagai Wakil Ketua, kepala Dinaspertanian Soenaryo Soehanda, Kepala Dinas PUIr.Eka Setiawan dan Kabag Hukum Rokayah, SH ;Bahwa Sebelum Sosialisasi, saksi melakukan Surveypada Achir Bulan Mei 2010 sedangkan dari P2Ttidak ada yang ikut survey ;Bahwa Mengenai Surat pernyataan yangditandatangan oleh Atje Arifin
88 — 13
dokumen tersebutdiketahui Pejabat PAnya yaitu Kepala Dinas dibenarkan tapi untukpenandatanganan cek Pejabat Lama padahal itu tidak boleh tidak boleh ;Seharusnya Bendahara lapor kepada Pejabat yang baru masalah specimennya ;Bahwa tidak dibenarkan PA yang baru memberikan toleransi menandatanganicek Karena melanggar Aturan Bupati ;Bahwa Setelah ketahuan cek tidak boleh ditandatangani oleh Pejabat lama ,saksi dipindahan mpertanggungjawabannya biasanya Akhir Desember 2008oleh bendahara Bu Ani dan sampai achir
133 — 45
ISWAN ACHIR, selaku Direktur Utama dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, memberi kuasa kepada Junaidi Matondang, S.H., M.H.,Yan Chondraw Inggih, S.H.,Ade Irfan S. Matondang, S.H.,Edy Gusnaidi, S.H., Muhammad Rizal Panjaitan, S.H., dan Ramdania, S.H.,para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor NUSANTARA II Lawyer & Legal Consultants, Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM 16 Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab.
Ryan Anugrah, SH
Terdakwa:
RAHIP, S.Pd
119 — 155
Sultansyah Sani Saibun 200.000
55. Putri Nabilla Achir Suherman 640.000
56. Yopi Chrisdawanda Nababan Robinson Nababan 640.000
57. Najwa Aulia Herianto Herianto 640.000
58. Josua Situngkir Nenni Amborita 640.000
59. Sabri
192 — 22
Sjamsudin Achir, Kepala Seksi Umum PT Sandratex beralamat Jalan Ir. H.