Ditemukan 4860 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus agtus antus attus aptus artus aktus
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penipuan
Register : 19-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sbg
Tanggal 1 Juli 2019 — Raja Bonaran Situmeang, S.H.
164 — 191
  • kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan menurutketentuan Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnyadisebut UU TPPU adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak,baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secaralangsung maupun tidak langsung;Menimbang, bahwa secara garis besar unsur pencucian uang terdiridari unsur objektif (actus
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 12-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO
Tanggal 23 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUTHMAINNAH UMADJI, SH.MH Diwakili Oleh : ABRAHAM J. BATOEK, SH. MH
Pembanding/Terdakwa : SALMA IGIRISA, SE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SALMA IGIRISA, SE
244 — 57
  • surat tugas maupun SPPD; Menimbang, bahwa apakah terhadap pembayaran perjalanan dinasyang menyimpang tersebut di atas terdapat perbuatan pidana yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam unsur dengan sengajamenggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan,atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, maka menurut MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa dalam unsur tersebut mengandunginti delik, yaitu: adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan pidana (actus
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 62/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.OUW WAN NIO
2.ENDANG KUWANTTO
193 — 112
  • (dua belas meter persegi), atas nama ENDANG KUWANTTO.Halaman 92 dari 104 Putusan Perkara No. 62/G/2020/PTUN.SRGyang telah bersifat final, maka berdasarkan asas a contrario actus yang dapatdidudukan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang,melainkan bukanlah Kecamatan atau Kelurahan Benda;Menimbang, bahwa oleh karena Seluruh Eksepsi baik dari Tergugatmaupun dari Tergugat Il Intervensi 1 dan 2, seluruhnya dinyatakan ditolak olehMajelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Penipuan
Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 218/Pid.B/2016/PN Tsm
Tanggal 9 September 2016 — TEDI SETIADI
97 — 15
  • Kebohongan adalahsuatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yangsebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;Menimbang, bahwa perbuatan lahiriah (actus reus) yang disengaja,dengan niat batin (mens rea) adalah dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atausupaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yaitu pemberi bilyetgiro
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM
Tanggal 2 Agustus 2018 — DIA UDINI, S.Pd., MM. Bin MANSYUR
316 — 163
  • MT selaku Bupati HuluSungai Tengah, yang telah memberikan perintah kepata Terdakwa selaku Sekretarisdinas, kalaupun Terdakwa dimintai tanggung jawab, terdakwa bukan Orang yang punyakewenangan menentukan, Karena Terdakwa hanyalah sebagai Sekretaris DinasPendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah..Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak menemukan buktibukti adanya niat jahat ( mens rea ) danperbuatan jahat ( actus reus ) dari Terdakwa untuk menyalahgunakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-10-2016 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH
100 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatas dilakukan olehTerdakwa berdasarkan perintah dari Kadispora saat itu;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga telahmemberikan pertimbangan Keliru dalam menilai kesalahan Terdakwasebagai suatu kesalahan pidana, karena seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh melihat sisi sosiologis dan sisifilosofis perobuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena didalam azashukum pidana suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecualidilakukan dengan niat jahat (azas actus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
156 — 35
  • JAFAR,membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumtersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 13 Agustus 2019menyampaikan Nota Pembelaan (Pledol) yang pada pokoknya sebagai berikut :12Bahwa tidak satu pun bukti dan fakta yang menyatakan saya melakukantindak pidana korupsi korporasi bersama Pemerintah Kota Surabaya padasaat itu, tidak terbukti niat jahat (mens rea) dan tidak terbukti perbuatanjahat (actus
    Bahwa tidak satu pun bukti dan fakta yang menyatakan sayamelakukan tindak pidana korupsi korporasi bersama Pemerintah KotaSurabaya pada saat itu, tidak terbukti niat jahat (mens rea) dan tidakterbukti perbuatan jahat (actus reus) terhadap diri saya, namunsebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa sayamelanggar tindak Pidana Korupsi korporasi dituntut selama 3 (tiga)tahun 6 (enam) bulan dengan pengembalian kerugian Negara lebihkurang Rp. 2.000.000.0000 (dua milyar rupiah) adalah hal yang
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum
Register : 07-06-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 96/Pid.B/2021/PN Sgr
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ISNARTI JAYANINGSIH, SH.
Terdakwa:
PUTU EKA WIRA WARDANA
140 — 74
  • Berbeda dengan actus reus yang menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens reamencakup unsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batinyang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaanpsikis pembuat.Dengan demikian, maka :1.telapor 'bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukumMenghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatubendaMengetahui' bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain ituialan agar orang lain tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1307 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — THEODORUS ANDRI RUKMINTO
359 — 697 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1307 K/PID.SUS/2017D.pidana", yang merupakan unsur utama (actus reus) dalam Tindak PidanaPencucian Uang;Terjadi lompatan silogisme dalam keterangan Ahli dalam menjelaskantentang kapan terjadinya tindak pidana. Ahli menjelaskan dari kategoripelum terjadi tindak pidana lalu melompat kepada pengertian 'sebagaihasil tindak pidana (baca keterangan Ahli point a s/d g halaman 160 s/d162 Putusan);Keterangan sesat Ahli tersebut sejalan dengan upaya manipulasi unsurunsur Pasal 372 KUHP.
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Khusus Pemerintah Daerah
Register : 06-06-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN PARE PARE Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Pre
Tanggal 2 Juli 2018 — Dr. H. Muhammad Taufan Pawe S.H.,M.H. Bin Pawe Basri
708 — 129
  • Hukum Gowa;Bahwa pada saat Ahli diperiksa oleh Penyidik terkait untuk membuktikanunsurunsur dalam Pasal 188 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016dimana dalam Pasal 188 Setiap Pejabat Negara, Aparatur Pejabat Negaradan Kepala Daerah atau Lurah lainnya yang melanggar ketentuan Pasal71 ayat (8) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 dipidana denganSanksi Pidana dimana untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana harusada 3 yaitu pertama harus ada subjek hukumnya merujuk pada orangperorangannya, kedua harus ada actus
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 05-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Kfm
Tanggal 6 Nopember 2018 — - DANANG ARI WIBOWO, S.H. sebagai PU - ADRIANUS NAIKEFI Alias RINTO sebagai Terdakwa
190 — 68
  • Didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan Asas Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea, yang dapat diartikan bahwa suatu perbuatantak dapat menjadikan seseorang bersalah bila maksudnya tidak bersalah,sehingga maksud dari ajaran hukum pidana ini seseorang tidak hanya dapatdinyatakan bersalah, walaupun semua unsur perbuatan terpenuhi, namunsikap batinnya tidak menghendaki terjadinya kesalahan itu, maka yangterpenting saat ini untuk membuktikan unsurunsur perbuatan yangdirumuskan adalah sangat tergantung
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
791 — 333
  • dengan kewenangan yangada padanya sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Bandung lah yang bertanggung jawab atas produk hukum yangditerbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh ParaPenggugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Bandung dan bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) Kota Bandung karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturantersebut di atas dikaitkan dengan asas contrarius actus
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2120/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — DICSON LIUSDYANTO
710 — 407
  • Dalam common law, doktrin in dikenal denganan act is not cnminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latindisebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea. Dalam keluarga civil lawniat jahat berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadiasas tersendiri geen straf zonder schuld beginsel yang dimaknai sebagai tiadapidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisadiberikan jika ada kesalahan pembuat (/iability base on fault).
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penipuan
Putus : 01-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 74/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 1 September 2015 — Nurul Hidayah Alias Nurul Diane Jordan alias Diane Jordan
79 — 115
  • tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
273 — 243
  • Putusan Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.UtrBahwa pertanggung jawabandalam hukum pidana terhadap Terdakwaharus dilinat dari segi perbuatan, apakah dilakukan dengan sengaja, lalaiatau tidak, lalu apakah ada orang yang timbul kerugian atas perbuatantersebut. dan jika tidak termasuk dalam itu semua maka tidak dapatdikatakan sebagai pertanggung jawaban hukum pidana;Bahwa Mens rea ialah sikap batin seseorang tetapi belum terlakasanauntuk melakukan suatu perbuatan kesalahan, dapat dihukum jika sudahada actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 26-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — 1. Dr. KORNELIUS KODI METE., 2. Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. 1. MARKUS DAIRO TALU, SH., 2. Drs. NDARA TANGGU KAHA;
115 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUDEX FACT PERKARA A QUO SALAH DALAM MENILAI SURATKEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA YAITU BUKTIP5 (BERITA ACARA NOMOR : 41/BA/VIII/2013), BUKTI P6 (BERITAACARA NOMOR : 42/BA/VIII/2013), BUKTI P7 (Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPUKab018.964761/2013), dan BUKTI P8 (Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPUKab.180.964761/2013).Bahwa menurut Asas Contrarius Actus dalam hukum administrasinegara adalah asas yang menyatakan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
ILYAS YUSUF
Tergugat:
Peutuha Tuha Peut
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG KEUDE JEUNIEB
175 — 78
  • HADJON dan TATIEK SRIDJATMIATI, dalam buku berjudul ARGUMENTASI HUKUM (2009) menyatakanasascontrarius actus dalam hukum administrasi negara ada asas yangmenyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusantata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya,Asas tersebut berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidakada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata adakekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-08-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 42/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 4 Desember 2014 — PT. BANGKA GADING VICTORY VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, ; 2. BUPATI BANGKA; 3. PT. BANGUN MAKMUR SEJATI
95 — 35
  • Gugatanaquo mengenai kesimpulan yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa IIbertentangan dengan perbuatan Tergugat II yang juga telah menerbitkan Dokumen IzinLokasi aquo terlalu prematur dan tidak mendasar sesuai hukum yang berlaku,dikarenakan menurut asas Presumptio Justae Causa dalam Hukum AdministrasiNegara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggapbenar dan dapat dilaksanakan, sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya dan /atau bertentangan dengan asas A Contrario Actus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
79 — 49
  • terhadap penerimaan pencatatanperubahan nama dan/atau lambang menjadi Serikat Pekerja Perjuangan PT.PLN (Persero) sebagaimana bukti surat P2 idemdito T2 dibatalkan olehTergugat dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan in casu objeksengketa (vide bukti surat P1=T.LINTV3) yang disertai dasar alasan ataupenjelasan pencabutannya;Menimbang, bahwa dalam Perguob No. 10 Tahun 2007 tidak diaturmengenai prosedur pembatalan atau pencabutan terhadap keputusanpencatatan, namun berdasarkan asas contrarius actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2015 — MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA
83 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarabukan sebagai delik inti (bestendee/ delict) karena unsurPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan elemen delikyang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukantindak pidana yang pembuktiannya bergantung padapembuktian delik inti; Bahwa dikaitkan dengan asas hukum Actus