Kang dapat dipastikan sebagai pelaku TindakPidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalamperkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsurunsur delik yang laindengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurperbuatan Pidana (actus reus/objektif) terlebin dahulu sebagaimana termuatdalam unsurunsur Pasal berikutnya;Ad..2.

dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaHalaman 107 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Simperbuatan/delik (actus

dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus

;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan MahkamahKonstitusi di atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidanapasti bersifat sengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatansengaja yang dilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikanpetunjuk adalah actus reus : realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemeneksternal

Actus reus, perbuatan yang nyata;Bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhiratau jalan terakhir untuk diterapkan;Bahwa dalam hal seseorang yang telah dipertanggungjawaban secaraadministrasi apabila perbuatan tersebut berkaitan langsung denganperbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuanganNegara maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;Bahwa Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta fakta yangterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan melawan

Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum,nisi mens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does notmake a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan danChristopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act doesnot make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones danCard, 1998:55).

Jika iamelaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatanmelawan hukum (Sudarto 1987 : 153); Sesuai dengan ajaran daaddader strafrecht alasan penghapus pidana dapatdibedakan menjadi a)b)Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yaitu alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengantindak pidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus diNegara Anglo saxon.

., di bawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagaiberikut :Bahwa pertanggungjawaban secara pidana itu harus memenuhi actus reus (Perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf / pembenar), danmemiliki mens rea (kesalahan) unsur pembuat ;Bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan;Bahwa Tim PHO juga harus bertangungjawab secara kolektif ;Bahwa jika terjadi pembiaran terhadap laporan maka termasuk lalai, dan lalaitermasuk kesalahan;Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkannya.Halaman

Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona, error in objecto, aberitio actus,rechtsdwaling dan feitelijke dwaling. Ada dua macam kesesatan yang tidakdapat dijatuhi pidana yaitu rechtsdwaling (kesesatan rurkum) fetfelijfa dwelling(kesehatan fakta).In casu a quo, dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa (Drs. H. Sohardi Syafri, M.M. Bin H.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, DakwaanSubsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pidana (criminal act, actus reus)dan kesalahan (schuld, gult) atau pertanggung jawaban pidana

Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan ataukedudukannya

Ssekretaris Desa) dan saksi ENDANG CASMITA(Tim Pelaksana Kegiatan), pengakuan Terdakwa DASEWAN HUSIEN binIMING tanpa disertai bukti yang cukup, demikian pula dipersidangan tidak dapatdibuktikan secara sah, menurut Majelis Hakim tidak dapat mengurangi bebandan tanggungjawab Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING atas kewajibanmembayar uang pengganti yang dijatuhnkan kepada Terdakwa DASEWANHUSIEN bin IMING;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus

., LL.M, Ph.Dtentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian Perkara Korupsimenyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegakhukum harus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat(mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidanakorupsi. Seliain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidikdianggap memperkaya orang lain atau korporasi.

strategis dan rawan praktik KKN.Bahwa dalam Teori Hukum Administrasi, Kartu Tanda Pengenal Pejabat jugamerupakan varian dari Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa suatu KTUN untuk berakhirnya berdasarkan masa berlaku, danberakhirnya adalah saat adanya pencabutan Kartu tersebut, sedangkan untukmenentukan syarat penetapan KTUN sesuai atau tidak, maka adakewenangan PTUN untuk dapat diuji di sana, dan untuk menentukankeabsahan suatu keputusan maka menjadi kewenangan pada PTUN.Bahwa ada asas contrarius actus

Adanya unsurbathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya

Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalamHalaman 79 dari 133 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ckrmelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan.

bahwa ada janji, dikasih pangkatnanti akan digaji dengan uang yang ada di bank swiss, orang desa yangHalaman 191 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrtidak tahu apa di kasih pangkat, dengan retorika seorang raja, dikasihpangkat seperti itu, digaji, itu bagi orangorang tertentu, tentunya inimendorong mereka, punya prestise, punya gaji, dan itu semua kalaudalam bahasa hukum, dari bujuk rayu, rangkaian kebohongan karenamemang ternyata tidak ada uang di bank Swiss, kontek seperti itukemudian actus

syarat pertama niat, motif sebagai pendukung unsur sengaja,Halaman 260 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrpara pelaku sama baik, pleger atau pelaku materiil dan doen pleger,sama stratanya kemudian ada kerja sama fisik kalau mau dicontohkankongkritnya misal seorang diperkosa oleh tiga orang itu niatnya sama,motifnya sama, unsur sengaja juga terpenuhi , satu orang pegangtangan, satu orang pegang kaki, satu orang melakukan, jadi ada kerjasama fisik disamping mens reanya ada kerja sama juga actus

Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalammelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakanbagian dari kesalahan.

., LL.M,Ph.D tentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian PerkaraKorupsi menyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukumharus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea)dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi.Selain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggapmemperkaya orang lain atau korporasi.

Jadi Pasal 3 lebin pada actus reus nya; Bahwa ketentuan perundanganundangan yang terkait dan dapat dikenakanterhadap Terdakwa adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi; Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK mengandung unsurunsursebagai berikut:Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smga.

import, ketika awal mobil itu masuk ternyatadokumen yang dilaporkan adalah mobil dengan kapasitas 2000 CC,ketika diperiksa oleh regulator yang benar ternyata adalah 1500 CC,apakah perbuatan ini masuk dalam kategori menyerahkan dokumenpalsu, karena sejak awal dia menerima mobil itu 1500 CC tetapidokumen ditulis 2000 CC lalu diserahkan maka delik ini selesai apabiladokumen palsu diserahkan;Bahwa mengenai Mens Rea atau human mind adalah sikap batin jahatyang melatari dilakukannya perbuatan pidana atau actus