Ditemukan 535 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalamAsian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buihdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Halaman 76 dari 132 halaman.
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 15 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : H,ANNAS MAAMUN
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
209 — 179
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
209 — 179
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa terdakwa diajukan kedepan meja persidangan adalah karena alasanpolitis dan bukan berdasarkan buktibukti ataupun faktafakta yang jelas ;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pula mempertimbangkanbagaimana terdakwa meniti
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grupbukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatHalaman 67 dari 126 halaman
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlahmerupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalahmelakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatdilakukan eksekusi (non
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
96 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Mayjelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apnori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalamAsian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buihdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu,dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlahmerupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalahmelakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakanapriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatdilakukan eksekusi (non
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grupbukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekalli tidak legitimate;Halaman 78 dari 134 halaman.
Register : 04-12-2018 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Cbn Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
259 — 58
259 — 58
susah, oleh karenanya dipastikan tidakada biaya untuk sekolah yaitu yang bernama ANDRE WISNU dari TKsampai dengan S2 bahkan TERGUGAT membelikan ANDRE WISNU1 (satu) mobil honda Jazz untuk keperluannya bolakbalik kampus;HARJA TJAHYANA saya sekolahkan dari TK sampai kuliah, namundikarenakan HARJA TJAHYANAN kurang serius dalam perkuliahannya,maka tidak sampai lulus Sarjana; dan HARRY KESUMA sayasekolahkan dari TK sampai S1 lulus bahkan TERGUGAT membelikansebuah mobil truk colt diesel untuk keperluan meniti
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
78 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grupbukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh JaksaPenuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekali tidak /egitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapatdilakukan eksekusi (non
Putus : 07-08-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 200/Pid.B/2012/PN-PSP Tanggal 7 Agustus 2012 — Ir. Syahgiman Siregar
63 — 17
63 — 17
Tiga tahun terakhir saya bergabung dengan PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan dengan keinginan yang kuatuntuk memperbaiki hutan Tapanuli Selatan, kabupatentempat kelahiran saya, dan berharap dapat meniti haritua bersama saudarasaudara;10. Kini saya ditahan/dipenjara akibat pertikaian duaorang pengusahan china, mereka datang dari jauh untukmenguras sumber daya hutan Tapanuli Selatan, kemudianbertikai memperebutkan hasilnya.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 370/B/PK/PJK/2016Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buin dalam arti melakukansuatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non executable) terhadap yang tidakdidakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan;Bahwa berdasarkan
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
227 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
226 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntutoleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasihanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatutindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1044/B/PK/PJK/2016dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buihdalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekalitidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidakada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yangcukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidakdapat dilakukan eksekusi (non executable) terhadap yang tidakdidakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
466 — 1864 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 — 1864 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yangdisidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakanMajelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate.Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak adasuatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup(Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukaneksekusi (non
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaandalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dandituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan MajelisHakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam artimelakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suaturatio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (OnvoedoendeGemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (