peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita

Sogir tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa penetapan bagian waris terhadap para ahli waris terungkap dalam tahapanpembuktian yang diperoleh melalui faktafakta yang konkrit dan spesifik yangkemudian atas dasar fakta dan kebenaran seseorang memiliki hubungan mawarisdengan pewaris dan tidak terhalang hukum maka ditetapkan dan diletakkan hak danbagiannya atas peninggalan pewaris dan hal yang demikian

kemudian diletakkan hak dan bagiannyaataspeninggalan pewaris demikian halnya penetapan seseorang yangmelakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan jual beli secaramelawan hukum maupun pembatalan jual beli dan penghukumankepada pihak pembeli untuk mengembalikan obyek sengketa ke dalamkekuasaan hak milik para ahli waris, maupun penghukuman kepadapihak pembeli untuk menyerahkan mengosongkan dan meninggalkanobyek sengketa secara sukarela Menurut Majelis hakim tidaklahtermasuk dalam kategori ultra petita

Judex Facti telah memutus sesuatu yang tidak dituntut (ultra petita)dan melampaui kewenangannya :1) Bahwa sebagaimana diketahui, Terpidana telah didakwaberdasarkan Subsidairitas, dimana Jaksa Penuntut Umum telahmendakwa Terpidana/PEMOHON:Primair:Perbuatan Terpidana diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo.

PenuntutUmum dan dapat dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, makadipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.3) Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Judex Juris(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telahmemutus Terpidana / PEMOHON berdasarkan Dakwaan Primer;Bahwa sesuai Doktrin hukum acara, Hakim tidak boleh memutusmelebihi atau memutus apa yang tidak diminta (ultra petita

menerbitkan sertifikat hak atastanah;(ii) Judex Facti Tingkat Banding salah dalam menyatakan tanah penggantibermasalah; Tanah bermasalah di Kelurahan Belimbing Raya VS tanah pengganti diDesa Kapar; Judex Facti Tingkat Banding mengabaikan hasil Pemeriksaan Setempattanggal 19 Juli 2016;(iil) Judex Facti Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum sebab tanahpengganti sudah diserahkan oleh Turut Termohon Kasasi Il kepadaTermohon Kasasi:(iv) Judex Facti Tingkat Banding telah melampaui batas wewenang (ultra petita

:Bahwa pengertian ultra petita menurut pendapat hukum I.P.M.Ranuhandoko dalam buku Terminologi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2000, halaman 522 yang berbunyi sebagai berikut:Vide halaman 522:Menjatuhkan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut ataumemutus melebihi apa yang diminta;Bahwa baik dalam petitum gugatan, petitum memori banding yangdiajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) maupun fakta yangterdapat dalam persidangan tidak pernah sekalipun Termohon Kasasi(dahulu

fungsi surat dakwaan bagi jaksa/Penuntut Umumadalah untuk melakukan penuntutan, bagi Majelis Hakimuntuk melakukan pemeriksaan sedangkan bagi PenasihatHukum terdakwa untuk melakukan pembelaan ;Bahwa fungsi pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 adalah untuk menentukan berat ringannya saja ;Bahwa jaksa/Penuntut Umum terikan untuk mencantumkanpasal 18 dalam surat dakwaannya ;Bahwa apabila Jaksa / Penuntut Umum tidak men junctokandengan pasal 18 maka Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan ultra petita

tetapi dengan pertimbangan pertimbangan ;Bahwa azas ultra petita sebenarnya tidak ada dalam hukumpidana namun diadopsi ke hukum pidana tergantung kepadaMajelis Hakim jadi Majelis Hakim tidak terikat dengan suratdakwaan yang tidak mencantumkan pasal 18 ;Bahwa tidak adanya pengembalian kerugian keuangannegara pada prinsipnya dasarnya yang menentukan kerugiankeuangan negara adalah BPK namun yang menghitung siapaSaja boleh ;Bahwa selama Bupati tidak meminta maka belum adakewajiban terdakwa untuk mengembalikan

Dr.AMIRUDIN, SH, MH bahwa apabila Jaksa / Penuntut Umum dalamSurat Dakwaannya tidak menjunctokan dengan pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim bisamelakukan ultra petita terhadap Surat Dakwaan Jaksa/PenuntutHalaman 319 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK

Bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris bernama BAIQHIKMAWATI bin LALU SUPARNA Menurut Majelis tidaklah termasukdalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbgkarena didalam posita telah dijelaskan dan dikemukakan ahli waris bernamabaiq Hikmawati dalam keadaan Murtad atau keluar dari agama Islam lagipulapara pihak tidak ada yang mengajukan eksepsi dan keberatan terkait denganidentitas dan keberadaan Baiq Hikmawati selain itu juga didasarkan padapetitum subsidair

PRAMenimbang, bahwa apabila membagi objek sengketa melebihi apa yangdigugat/diminta para Penggugat maka menyebabkan ultra petita. Sebagaimana diaturdalam pasal 189 ayat 3 Rbg menyatakan hakim dilarang memberi keputusan tentanghalhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, terang, dan jelasserta mencakup segala persoalan yang disengketakan.

Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.TasM/T yang telah dijual oleh Tergugat dengan spesifikasi sebagaimanadalam posita surat gugatan sebelum Tergugat memberikan jawabandalam persidangan;Bahwa kesesuaian antara peristiwa hukum (fundamentum petendi)dalam posita surat gugatan dengan petitum merupakan suatukeharusan yang andaikata tidak terpenuhi, maka gugatan menjadiobscur libel;Bahwa menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut adalahtindakan ultra petita, dan sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3

Akan pemohon keberatantanggapi sebelum berikut :a Bahwa selain juga ultra petita, pertimbangan Majelis BPSK a quo adalah sangatkeliru, jika hanya karena sudah terketik atau tercetak, maka dikualifisir sebagaiperjanjian baku, apalagi karena dilakukan penggilingan opini yang menyiratkannyasebagai perjanjian baku yang melawan hukum ?

,S.H,S.Smelalui Pendapat Hukumnya (Lampiran 6)tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3yang menyebutkanPutusan MA telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenaihalhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 disebutkan:apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang incase ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa

JUDEX FACTIE PN SIMALUNGUN TELAH MEMUTUS PERKARA A QUOMELEBIHI POSITA GUGATAN PMH PARA TERBANDING (ULTRA PETITA)1.

keberatan tentang pertimbanganhukum dan bunyi amar putusan nomor 3 Menyatakan tanah obyeksengketa ........... adalah sah milik dari Penggugat, dengan perintahkepada Penggugat untuk membayar kekurangan pembayarankepada para pihak yang lainnya sebagaimana disebut dalam aktapengikatan jual beli nomor 20 tanggal 17 April 1997, akta kuasanomor 21 tanggal 17 April 1997 akta pengakitan jual beli nomor 22tanggal 17 April 1997 dan akta kuasa nomor 23 tanggal 17 April1997 ; bahwa putusan tersebut merupakan ULTRA PETITA

kalah harusdisebutkan dalam putusan, maka meskipun petitum gugatan tidak mencantumkanmengenai pembebanan biaya perkara namun berdasarkan ketentuan pasal 183HIR mengenai biaya perkara wajib disebutkan dalam putusan Hakim sebagaimanayang akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;Menimbang, bahwa apabila dalam petitum gugatan tidak dicantumkanpembebanan biaya perkara namun Majelis Hakim dalam putusannyamembebankan pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, putusan tersebuttidak bersifat ultra petita

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IVdan V secara tanggung rentenguntuk membayar perkara sesuaidengan peraturan yang berlaku; Berdasarkan halhal tersebut di atas dapat dilihat (yang dicetak tebal) bahwaJudex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum denganmengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum gugatan Penggugat(ultra petita);1.

berisituntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, petitum yang bersifatnegative dan/atau petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan.Hal 62 dari 97 halaman Putusan No.177/PDT/2019/PT MNDTerhadap hal ini, setelan Majelis Hakim mencermati bentuk dan susunangugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut sudahjelas dan tidak kabur baik dalam posita maupun petitumnya dan tidaksaling bertentangan.Karena hal pokok dalam hubungan positum denganpetitum adalah pada posita dan petita

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lhtterkait legal standingnya mengajukan suatu gugatan dalam perkara ini, telahmemasuki pokok perkara dan akan diperimbangkan dalam bagian pokokperkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima dan ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi selanjutnyaadalah tentang gugatan kabur dan tidak jelas dengan dalil pokok padagugatan tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta oleh Penggugat),serta karena petitum tidak didukung oleh

) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaananak ditanggung oleh ayahnya, dan Pengadilan dapat pula denganmengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untukpemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya;Halaman 121Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PA.Mrk.Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah terhadap ketigaanak Penggugat dan Tergugat bukanlah termasuk putusan yangmengabulkan melibihi tuntutan, yang didalam istilah hukum dikenaldengan asas Ultra Petitum Partium atau Ultra Petita

Guru) Gede Munggu No. 326, Taman Mumbul),Bali, seluas 331 m2( tiga ratus tiga puluh satu meterpersegi ) atas nama Mutia Lisa (bukti P.7);Menimbang, didalam proses persidangan pada agendapembuktian Penggugat memohon adanya tes DNA guna menentukan ahliwaris yang berhak sesuai hukum waris Islam baik dari aspekDzawil Furudh maupun Dzawil Arham, oleh Majelis menganggap haltersebut bukan Ultra Petita untuk mempertimbangkannya;Menimbang, dengan dasar putusan sela Nomor250/Pdt.G/2008/PA.JP, tanggal 28 Mei

Bahwa PutusanMajelis hakim tidak bersifat ultra petita. Bahwa Majelis Hakimdalam putusannya tidak ada memutus sesuatu hal diluar daripadadalil gugatan atau melebihi daripada yang dimohonkan. Bahwaapa yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat sepanjangdapat dibuktikan telah dikabulkan oleh majelis hakim. BahwaPutusan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan prosedurhukum acara Perdata;> Bahwa Terbanding menolak dalil Pembanding yang menyatakanbahwa obyek sengketa adalah berbeda.

dan hanya mengikat para pihak yangmembuatnya, sehingga yang berhak untuk meminta pembatalanterkait dengan adanya persoalan (misalkan berkaitan denganperbuatan ingkar janji atau biasa disebut dengan wanprestasi)menyangkut perjanjian tersebut hanya terbatas pada pihakpihakyang membuat perjanjian yang dalam hal ini adalah Tergugat dengan Para Tergugat lainnya atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Dengan demikian apa yang diminta oleh para Penggugat dalampetitumnya tersebut merupakan petitum yang ultra petita

menyatakandasar kepemilikan Penggugat di dapat dari Amhar Hamzah, telahdipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim perkara dahulunya (No.35/Pdt.G/2009/PN.BKN) dan menyatakan dasar kepemilikan Penggugat yangberasal dari Amhar Hamzah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan NegeriBangkinang No. 35/Pdt.G/2009/PN.BKN tanggal 26 April 2010 pada halaman 33Strip () 1:Bahwa, berdasarkan adanya tuntutan subsidair dan tidak bersifat ultra petita